Peraturan Tahun 2026

Peraturan Bnp2 NO 1 Tahun 2026

Peraturan ini mewajibkan seluruh sumber daya manusia di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNP2) untuk mengembangkan kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University/Corpu) guna memastikan profesionalisme dan kesiapan menghadapi keadaan darurat. Sistem ini dirancang secara holistik dan terpadu untuk memenuhi standar kompetensi jabatan serta mendukung rencana pengembangan karier pegawai secara berkelanjutan.

Permen Ppn Bappenas NO 7 Tahun 2026

Permen PPN Bappenas No. 7 Tahun 2026 memperbarui periode Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas menjadi 2026-2029 untuk menjamin keberlanjutan dan keselarasan program pembangunan inklusif di tingkat pusat dan daerah. Peraturan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, serta evaluasi hak-hak mereka.

Peraturan Lkpp NO 2 Tahun 2026

Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk mengatur tata kelola katalog elektronik sebagai instrumen strategis guna mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang mudah, cepat, dan akuntabel. Pengaturan ini mencakup definisi katalog elektronik sebagai platform yang memuat informasi barang, jasa, harga, serta penyedia, dengan tujuan mendukung pembangunan nasional dan daerah.

Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2026

Peraturan ini mengubah ketentuan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi yang kini difasilitasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Perangkat GWPP. Fokus utamanya adalah pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, serta pendampingan dan peningkatan kompetensi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Perubahan ini bertujuan mengakomodasi verifikasi dan validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi desa/kelurahan tersebut.

Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum

Peraturan Menteri Hukum Nomor 12 Tahun 2026

Permenkum No. 12 Tahun 2026 menggantikan Permenkum No. 8 Tahun 2021 untuk mengatur manajemen karier, pengembangan kompetensi, dan pola karier di Kementerian Hukum yang telah berubah nomenklaturnya. Peraturan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan objektivitas pengembangan karier serta memberikan kejelasan dan kepastian karier bagi Pegawai Negeri Sipil di instansi tersebut.

Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum

Peraturan Menteri Hukum Nomor 9 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan standar kompetensi teknis untuk manajemen ASN di Kementerian Hukum berdasarkan sistem merit, menggantikan peraturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi. Kamus kompetensi teknis yang diatur mencakup nama, definisi, dan deskripsi kompetensi teknis sebagai dasar penentuan standar jabatan. Penyusunan peraturan ini didasarkan pada UU ASN 2023 dan PP Manajemen PNS, serta mendapat persetujuan dari Menteri PANRB.

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2026

Peraturan ini menggantikan aturan lama untuk menata jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas guna mewujudkan administrasi kedinasan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan BPKP. Pengaturan mencakup seluruh aspek pembuatan, penandatanganan, pengamanan, serta pengendalian naskah dinas yang dibuat atau diterima oleh pejabat berwenang dalam rangka tugas pemerintahan.

Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan pedoman umum penyelenggaraan bantuan pemerintah oleh Kementerian Koperasi untuk mendukung kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi serta mengintegrasikan program kementerian secara berkesinambungan. Bantuan yang dimaksud adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial dan diberikan kepada koperasi yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi. Pedoman ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait perkoperasian, kementerian negara, serta peraturan pemerintah dan presiden yang mengatur kemudahan dan pemberdayaan UMKM.

Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Calon PMI, serta mendefinisikan peran P3MI dan Pemberi Kerja dalam kerangka transformasi kelembagaan pelindungan pekerja migran. Ketentuan ini didasarkan pada UU Pelindungan PMI yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja dan bertujuan untuk menjamin hak-hak sosial pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur definisi konflik kepentingan sebagai kondisi di mana kepentingan pribadi pejabat mempengaruhi netralitas keputusan publik, serta menetapkan pedoman pengelolaan proses pengambilan keputusan untuk mencegah hal tersebut. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Sosial dengan menggantikan aturan lama yang sudah tidak relevan.

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2026

Peraturan ini menyesuaikan persyaratan peserta dan proses rekrutmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan program pemagangan lulusan perguruan tinggi. Penyesuaian ini dilakukan sebagai dasar pemberian bantuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas program tersebut.

Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan tata cara penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia secara profesional, objektif, adil, dan berlandaskan nilai-nilai hak asasi manusia. Pengaturan ini mencakup seluruh jenis pegawai, mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon PNS (CPNS), hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis akuntansi untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, mencakup pengungkapan harga gas bumi, pengklasifikasian jenis penerimaan, periodisasi pemindahbukuan, perubahan nomenklatur, dan penatausahaan piutang. Peraturan ini juga mendefinisikan kategori PNBP SDA Migas, PNBP SDA Migas Lainnya, dan PNBP Migas Lainnya yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 21 Tahun 2026

Permendikdasmen No. 21 Tahun 2026 menetapkan bahwa penjaminan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Peraturan ini mewajibkan satuan dan/atau program pendidikan untuk melakukan penjaminan mutu berdasarkan standar nasional yang berlaku. Dasar hukumnya mencakup UU Sisdiknas, UU Kementerian Negara, serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dan standar pendidikan yang telah diubah terakhir pada tahun 2024 dan 2026.

Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan definisi jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai dasar penentuan fungsi, tanggung jawab, serta besaran tunjangan kinerja pegawai. Penetapan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait Kementerian Negara dan manajemen ASN, dengan tujuan menjamin keseimbangan antara tanggung jawab dan kompetensi pegawai.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2026

Permentan No. 15 Tahun 2026 mengubah definisi hortikultura untuk memasukkan jamur, lumut, dan tanaman air; menghapus ketentuan lama terkait pelaku usaha; serta mewajibkan pelaku usaha yang mengimpor bawang putih untuk menghasilkan minimal 10% dari produksi di kawasan bawang putih. Perubahan ini juga menghapus Pasal 12 dan mengubah Pasal 18 untuk mendukung percepatan swasembada bawang putih melalui penyesuaian perizinan dan target produksi.

Pencabutan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2026

Peraturan ini mencabut Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2020 terkait penerapan sistem manajemen kinerja PNS di lingkungan BPOM karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak Sebagai Kuasa Wajib Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2026

Peraturan ini memperkuat profesionalisme dan integritas konsultan pajak serta pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak sebagai bagian dari tax intermediaries. Mengingat adanya celah regulasi sebelumnya, aturan ini juga secara khusus mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap pihak lain yang berstatus kuasa wajib pajak. Dasar hukumnya bersumber pada UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (yang telah diubah) serta PP Nomor 50 Tahun 2022.

Pedoman Uji Toksisitas Praklinik Secara In Vivo

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan pedoman uji toksisitas praklinik secara in vivo pada hewan untuk mendeteksi efek toksik, karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik guna memastikan keamanan paparan bahan atau produk pada manusia. Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjadi dasar pelaksanaan uji toksisitas untuk obat, suplemen kesehatan, dan produk terkait lainnya.

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara dalam Valuta Asing yang Diterbitkan oleh Pemerintah di Pasar Perdana Domestik Tahun Anggaran 2026

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan bahwa pajak penghasilan atas bunga atau imbalan dari surat berharga negara dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar perdana domestik tahun 2026 akan ditanggung oleh pemerintah. Kebijakan ini bertujuan mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk menempatkan dana pada instrumen tersebut sebagai bagian dari strategi penempatan devisa hasil ekspor.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026

UU No. 4 Tahun 2026 mengubah UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk merespons Putusan Mahkamah Konstitusi serta menata ulang kelembagaan otoritas pengatur dan pengawas sektor keuangan demi menciptakan sistem yang teratur, adil, dan akuntabel. Perubahan ini bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui optimalisasi sektor keuangan yang mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2026

Permenpu No. 17 Tahun 2026 mengubah struktur UPT di Ditjen Bina Marga dengan menambahkan Balai Pengelolaan Dana Pengembangan Jalan Tol. Perubahan ini bertujuan mengoptimalkan pengelolaan dana untuk jaringan jalan tol dan mendukung koordinasi lintas sektor di bidang prasarana strategis.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil untuk Kementerian Pariwisata, mencakup pengelolaan hotel praktik Politeknik Pariwisata seperti penggunaan kamar, F&B, laundry, dan fasilitas lainnya. Tarif untuk beberapa layanan dihitung menggunakan formula, sementara jenis lain seperti gym, kolam renang, spa, dan ruang pertemuan diatur secara terpisah.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2024 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2026

Permenkeu No. 63 Tahun 2026 mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2024 dengan menambahkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak bersifat volatil berupa jasa akses informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Perubahan ini bertujuan meningkatkan pelayanan kepada pengguna layanan dengan memperluas cakupan jenis jasa yang dapat dikenakan tarif.

Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 5 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur jenis, susunan, bentuk, serta prosedur pembuatan, pengamanan, dan pengendalian naskah dinas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk menjamin ketertiban dan efektivitas komunikasi kedinasan. Ketentuan ini didasarkan pada UU Kearsipan dan peraturan terkait, dengan menetapkan definisi naskah dinas, kewenangan penandatanganan, serta penggunaan lambang negara dan logo resmi.

Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pelibatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Perseroan Perorangan, Koperasi, Koperasi Desa /Kelurahan Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Badan Gizi Nomor 10 Tahun 2026

Peraturan ini mewajibkan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan aktif berbagai jenis usaha lokal (UMKM, koperasi, BUMDes) dalam penyediaan Program Makan Bergizi Gratis. Ketentuan ini bertujuan untuk mendukung kemandirian pangan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui gizi yang tepat sasaran.

Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Penata Pelindungan Saksi dan Korban untuk meningkatkan profesionalisme dan penyesuaian tugas ASN di bidang tersebut, sekaligus menggantikan Permen PAN RB No. 62 Tahun 2021 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum.

Kurikulum pada Sekolah Rakyat

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan standar kurikulum untuk Sekolah Rakyat, yaitu satuan pendidikan formal berbasis asrama yang sepenuhnya ditanggung pemerintah dengan fokus pada pembentukan karakter dan kecakapan hidup. Kurikulum mencakup Program Persiapan untuk adaptasi peserta didik serta Program Akademik yang terdiri dari kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan Pengumuman Yayasan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum Nomor 14 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur tata cara pengumuman Perseroan Terbatas dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara, serta pengumuman Yayasan dalam Tambahan Berita Negara. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan publisitas dan kepastian hukum dengan menata ulang kewenangan agar proses pengumuman menjadi lebih efektif, terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum.

Pengelolaan Arsip Elektronik di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 7 Tahun 2026

Peraturan BRIN No. 7 Tahun 2026 mengatur pengelolaan arsip elektronik di lingkungan BRIN secara efisien dan sistematis, mencakup seluruh siklus mulai dari pembuatan hingga pemanfaatan. Fokus utamanya adalah menjamin keaslian, keandalan, dan keamanan data elektronik untuk mendukung akuntabilitas kinerja serta preservasi memori kelembagaan sesuai kaidah kearsipan dan pemerintahan digital.

Tata Cara Pelibatan Pemangku Kepentingan, Pemantauan, Evaluasi, Serta Pelaporan Pelaksanaan Rencana Induk destinasi Pariwisata Nasional

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan tata cara pelibatan pemangku kepentingan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional untuk enam destinasi prioritas (Lombok-Gili Trawangan, Manado-Likupang, Bangka Belitung, Raja Ampat, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, dan Danau Toba). Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan implementasi rencana pembangunan pariwisata jangka panjang sesuai dengan mandat Peraturan Presiden terkait masing-masing destinasi.

Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2026

Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk menata ulang organisasi dan tata kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme agar lebih efektif dalam menangani terorisme. Badan ini berkedudukan di bawah Presiden dan berfungsi sebagai pusat analisis serta pengendalian krisis untuk mendukung kebijakan presiden. Tugas utamanya meliputi perumusan strategi penanggulangan terorisme, koordinasi antar penegak hukum, pemulihan korban, serta kerja sama internasional.

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 11 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital di bawah Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, dengan tugas utama melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang spektrum frekuensi radio serta infrastruktur digital. Peraturan ini menggantikan regulasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2026

Peraturan Bupati ini menetapkan pedoman teknis penggunaan Dana Desa Tahun 2026 di Kabupaten Lampung Timur untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 16 Tahun 2025 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Fokus utamanya adalah memberikan arahan operasional bagi pengelolaan dana desa di tingkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan tahun 2026.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Peraturan ini mengubah Penjabaran APBD Sulawesi Barat Tahun 2026 untuk memfasilitasi pembayaran pekerjaan tahun 2025 terkait pengadaan benih kakao yang tertunda. Perubahan ini dilakukan berdasarkan usulan SKPD dan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah guna menyelesaikan kewajiban pembayaran atas perikatan yang melampaui tahun anggaran.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Penjabran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Peraturan ini mengubah Penjabaran APBD Sulawesi Barat Tahun 2026 untuk mengakomodasi pergeseran anggaran akibat kondisi mendesak, perubahan prioritas pembangunan, serta evaluasi pemenuhan belanja wajib bidang pendidikan dan pajak. Perubahan ini dilakukan melalui mekanisme Ketetapan Kepala Daerah sebelum perubahan resmi APBD, dengan persetujuan Sekretaris Daerah dan pemberitahuan kepada DPRD.

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2026

Peraturan ini membentuk Fakultas Teknik dan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Perubahan ini didasarkan pada persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta mengacu pada berbagai undang-undang dan peraturan terkait pendidikan tinggi serta tata kerja kementerian.

Program Percepatan Belajar pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 20 Tahun 2026

Permendikdasmen No. 20 Tahun 2026 mengatur layanan pendidikan bagi murid berpotensi kecerdasan untuk mencapai standar kompetensi dalam waktu lebih singkat, dengan prinsip fleksibilitas, keunggulan, maju berkelanjutan, dan berdiferensiasi. Program ini memberikan keleluasaan pengelolaan beban belajar serta ruang bagi murid untuk berkembang optimal sesuai kemampuan dan kecepatan belajarnya.

Pemajuan Dharmagita

Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur tentang pemajuan Dharmagita, yaitu seni baca, pelantunan, dan penghayatan kitab suci Weda dan susastra agama Hindu. Peraturan ini juga mencakup pembentukan Lembaga Pemajuan Dharmagita yang difasilitasi pemerintah untuk membantu dalam pemajuan Dharmagita.

Jabatan Fungsional Di Bidang Agraria / Pertanahan Dan Tata Ruang

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur Jabatan Fungsional di bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja PNS di sektor tersebut. Jabatan ini mencakup dua jenis utama, yaitu Penata Ruang yang fokus pada pengelolaan penataan ruang, dan Penata Pertanahan yang menangani aspek pertanahan.

Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan, penelaahan, dan perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga untuk menjamin sinkronisasi, peningkatan kualitas, serta akuntabilitas perencanaan dan penganggaran nasional. Peraturan ini menggantikan Permen No. 1 Tahun 2021 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan terkini.

Nomor Registrasi Usaha Bahan Bakar Minyak

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan kewajiban setiap badan usaha penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak untuk memiliki nomor registrasi guna menjamin tertib administrasi dan efektivitas pengawasan oleh BPHMigas. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama Nomor 3 Tahun 2022 karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Jabatan Fungsional Dosen

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Dosen bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di instansi pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja dalam bidang pendidikan tinggi. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perundang-undangan, dengan dasar hukum utama UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN dan UU No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara.

Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 6 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur mekanisme penugasan, masa jabatan, batas kewenangan, akuntabilitas, dan hak keuangan bagi Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di lingkungan BRIN saat pejabat definitif berhalangan. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama untuk memastikan kesinambungan tugas dan fungsi jabatan di BRIN.

Perbup Kab Buton Utara NO 9 Tahun 2026

Peraturan Bupati ini mengatur mekanisme pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Buton Utara yang terbagi menjadi alokasi pokok (untuk kebutuhan operasional desa seperti gaji dan tunjangan) serta alokasi dasar (60% pagu ADD) dan alokasi formula (40% pagu ADD). Penyalurannya dilakukan secara rutin setiap bulan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan administratif dari Kepala Desa dan BKAD.

Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan kerangka untuk memperkuat efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) guna meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di instansi pemerintah pusat dan daerah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berwenang melakukan pembinaan terhadap efektivitas SPIP yang dilaksanakan oleh menteri, gubernur, serta bupati/wali kota. Tujuannya adalah memastikan pencapaian tujuan organisasi, sasaran pembangunan nasional, serta menjamin ketercapaian yang efektif, efisien, andal, akuntabel, dan berintegritas.

Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur organisasi dan tata kerja BSSN sebagai lembaga pemerintah di bawah Presiden yang dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala, dengan tugas utama menyelenggarakan pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi serta fungsi perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan pengawasan. Susunan organisasinya terdiri dari Sekretariat Utama, empat Deputi (Strategi, Operasi, Pemerintahan & Pembangunan Manusia, Perekonomian), Inspektorat, serta empat Pusat (Sertifikasi, Data & TI, SDM, dan Pengendalian Keamanan).

Tipologi Kantor Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur penataan pola besaran organisasi Kantor Pertanahan melalui penyusunan Tipologi yang didasarkan pada penilaian kriteria (variabel utama dan pendukung) serta kompleksitas wilayah. Tipologi mengelompokkan Kantor Pertanahan berdasarkan perbedaan komposisi struktur organisasi dengan prinsip legalitas, transparan, proporsional, efektivitas, dan akuntabel guna optimalisasi tugas dan fungsi BPN di tingkat kabupaten/kota.

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur struktur organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terdiri dari Kantor Wilayah dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tujuannya adalah mengoptimalkan peran Bea dan Cukai dalam memfasilitasi perdagangan, mencegah penyelundupan, serta meningkatkan efektivitas kinerja organisasi. Dasar hukumnya bersumber pada Pasal 73 ayat (2) Perpres Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan.

Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 4 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur mekanisme pemastian kesesuaian produk halal dari luar negeri yang masuk ke Indonesia melalui kerja sama saling pengakuan sertifikat halal dengan lembaga asing. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam pemasukan, peredaran, dan perdagangan produk tersebut.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 52/PMK.04/2020 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2026

Peraturan ini mengubah ketentuan pita cukai agar memiliki bentuk fisik berupa kertas sekuriti dengan cetakan khusus, serta desain wajib memuat lambang negara, lambang Bea dan Cukai, tarif cukai, tahun anggaran, dan harga/jumlah isi. Perubahan ini bertujuan untuk optimalisasi pengawasan dan pengamanan barang kena cukai sesuai dengan UU Cukai yang telah diubah.

Satu Data Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan kerangka tata kelola untuk menghasilkan data pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang akurat, terpadu, dan mudah diakses guna mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik. Data tersebut dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan standar yang memungkinkan pertukaran informasi antar instansi pusat dan daerah.

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah BPN di tingkat provinsi serta Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten/kota sebagai instansi vertikal BPN. Penataan ini dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang BPN dengan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan aparatur negara.

Pedoman Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pedoman Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 12 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan pedoman untuk menjamin ketersediaan, optimalisasi, keberlangsungan, dan peningkatan kualitas atas aset serta layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Aturan ini mencakup pengelolaan perangkat keras dan lunak oleh instansi pusat, pemerintah daerah, serta pengguna lainnya sesuai dengan ketentuan UU ITE dan peraturan terkait SPBE.

Program Keluarga Harapan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2026

Peraturan ini menggantikan aturan lama untuk mengoptimalkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat berupa uang bagi keluarga miskin dan rentan, dengan dasar data tunggal yang terintegrasi dan kewajiban pemutakhiran data berkala. Fokus utamanya adalah penyaluran bantuan uang serta verifikasi komitmen penerima manfaat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup mereka.

Organisasi dan Tata Kerja Badan Industri Mineral

Peraturan Badan Industri Mineral Nomor 1 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan Badan Industri Mineral sebagai lembaga nonstruktural di bawah Presiden yang bertugas mempercepat riset dan pengembangan nilai tambah mineral strategis (radioaktif, logam tanah jarang, dan terkait pertahanan). Organisasinya terdiri dari Dewan Pengarah yang diketuai Menteri Pertahanan dan Pelaksana yang dipimpin Kepala Badan, serta didukung oleh empat deputi untuk tata kelola, riset, dan transformasi teknologi.

Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Limbah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan tata cara perdagangan karbon khusus untuk sektor limbah guna mendukung instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. Aturan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 dan bertujuan mengatur mekanisme pengurangan emisi serta peningkatan penyerapan karbon dari aktivitas pengelolaan limbah.

Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026

Peraturan ini mengubah struktur organisasi Kementerian Agama dengan memperbarui fungsi kementerian untuk mencakup bimbingan seluruh agama dan kegiatan teknis nasional, serta menetapkan susunan organisasi baru yang terdiri dari Sekretariat Jenderal dan beberapa Direktorat Jenderal khusus untuk pendidikan, pesantren, serta bimbingan masyarakat bagi masing-masing agama. Perubahan ini bertujuan menyesuaikan organisasi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan terkini berdasarkan persetujuan Menteri PANRB dan peraturan presiden yang berlaku.

Pedoman Penyelesaian Kerugiaan Negara Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 18 Tahun 2026

Permendikdasmen No. 18 Tahun 2026 menetapkan pedoman tata cara tuntutan ganti kerugian negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel terhadap Pegawai ASN bukan bendahara di lingkungan Kemendikdasmen, sekaligus menggantikan peraturan lama yang sudah tidak sesuai. Peraturan ini mendefinisikan kerugian negara sebagai kekurangan uang, surat berharga, atau barang akibat perbuatan melawan hukum (sengaja atau lalai) dan bertujuan memulihkan kerugian tersebut.