Peraturan Tahun 2022

Tata Kelola Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2022

Permenkumham No. 3 Tahun 2022 mengatur tata kelola kebijakan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai proses sistematis yang harus partisipatif, transparan, akuntabel, kompeten, responsif, efektif, berkelanjutan, dan adil. Peraturan ini menetapkan definisi kebijakan publik serta dokumen pendukung seperti prakonteks dan draf awal untuk memastikan perumusan kebijakan yang tepat guna mengatasi permasalahan atau mencapai tujuan tertentu.

Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2022

Permenkumham No. 5 Tahun 2022 menetapkan pola pengaturan arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara berjenjang menjadi enam kategori, yaitu klasifikasi Arsip Menteri, Arsip Wakil Menteri, unit eselon I, kantor wilayah, fasilitatif, dan substantif. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama untuk meningkatkan pengelolaan arsip agar lebih logis, faktual, sistematis, dan akuntabel sesuai tugas pokok kementerian. Klasifikasi ini menjadi acuan utama dalam seluruh siklus pengelolaan arsip, mulai dari penciptaan hingga penyimpanan.

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan ini mengatur tata cara penyelenggaraan sertifikat elektronik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ketentuan ini juga menjamin kepastian hukum dalam penerapan tanda tangan digital dan memastikan kenirsangkalan dalam penggunaan sertifikat elektronik di instansi tersebut.

Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan kurikulum pelatihan fungsional bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk menjamin kompetensi dan profesionalisme dalam penyusunan instrumen hukum yang harmonis. Kurikulum ini disusun sebagai pedoman wajib oleh instansi pembina sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 guna meningkatkan kualitas hasil kerja perancang peraturan.

Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022

Permenkumham No. 2 Tahun 2022 menggantikan Permenkumham No. 27 Tahun 2018 untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan, kepastian, dan kepuasan penerima layanan dengan berpedoman pada prinsip hak asasi manusia. Peraturan ini menetapkan definisi HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia yang wajib dihormati dan dilindungi demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022

Permenkumham No. 7 Tahun 2022 mengubah ketentuan dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018 terkait syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, serta berbagai jenis cuti bagi warga binaan pemasyarakatan. Perubahan ini dilakukan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 yang menyatakan beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Tujuannya adalah mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak-hak tersebut.

Pedoman Pengiriman Delegasi pada Forum Kepemudaan Internasional

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan pedoman bagi penyelenggara dalam memfasilitasi pengiriman delegasi pemuda berumur 16 hingga 30 tahun ke forum kepemudaan internasional guna meningkatkan potensi pemuda melalui kemitraan global. Ketentuan ini mengatur definisi peserta, calon peserta, serta mekanisme seleksi dan partisipasi yang harus dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga atau pihak terkait. Tujuannya adalah memberikan landasan hukum dan standar operasional yang jelas untuk memastikan keterlibatan pemuda Indonesia di kancah internasional.

Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) sebagai unit pelaksana teknis Kementerian ESDM yang dipimpin oleh Kepala dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Tugas utamanya adalah melaksanakan pengujian serta menyediakan jasa teknis untuk seluruh aspek minyak dan gas bumi, mulai dari eksplorasi hingga pemanfaatan. Fungsi pendukungnya mencakup penyusunan rencana anggaran, pengelolaan sarana prasarana, serta urusan ketatausahaan dan kepegawaian.

Batas Daerah Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan sistem pilar batas utama (PBU) dan pilar acuan batas utama (PABU) sebagai penanda fisik di lapangan. Ketentuan ini didasarkan pada upaya penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang dan penguatan batas daerah sesuai amanat UU Pemerintahan Daerah.

Batas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan batas wilayah administratif antara Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung untuk menyelesaikan tumpang tindih atau ketidakjelasan batas daerah. Ketentuan ini didasarkan pada undang-undang pembentukan kedua kabupaten serta peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan penyelesaian sengketa tata ruang.

Batas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan titik koordinat kartometrik (TK) yang presisi. Ketentuan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan perundang-undangan terkait tata ruang dan batas daerah.

Batas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan batas wilayah administratif antara Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Samosir di Provinsi Sumatera Utara untuk mencegah tumpang tindih kewenangan. Dasar hukumnya bersumber pada UU pembentukan kedua kabupaten tersebut serta UU Pemerintahan Daerah. Tujuannya adalah memastikan kejelasan yurisdiksi pemerintahan di wilayah perbatasan kedua kabupaten.

Batas Daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Pidie di Aceh

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan batas wilayah administratif antara Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Pidie di Provinsi Aceh untuk mencegah sengketa dan memastikan kejelasan yurisdiksi pemerintahan daerah. Penetapan ini didasarkan pada ketentuan undang-undang pembentukan kabupaten serta peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang. Batas wilayah ini menjadi acuan resmi bagi kedua kabupaten dalam menjalankan otonomi dan mengelola urusan pemerintahan di wilayah perbatasan mereka.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/Pmk.08/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4-pmk-08-2022 Tahun 2022

Permenkeu No. 4/PMK.08/2022 menyempurnakan tata cara pengelolaan anggaran hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing dengan menambahkan ketentuan baru mengenai penunjukan pejabat yang bertanggung jawab secara formal (KPA BA BUN) dan mekanisme penunjukan PPK serta PPSPM. Perubahan ini juga mengatur skenario khusus jika Direktur Utama LDKPI berstatus tenaga profesional non-PNS, di mana Menteri dapat menunjuk pejabat PNS sebagai KPA BA BUN. Tujuannya adalah menjaga akuntabilitas dan menyesuaikan struktur organisasi dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan hibah.

Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan garis batas resmi antara Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur di Provinsi Lampung serta mendefinisikan istilah teknis seperti Pilar Batas Utama (PBU) dan Pilar Acuan Batas Utama sebagai tanda fisik penanda batas tersebut. Dasar hukumnya bersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berbagai peraturan terkait penegasan batas daerah yang berlaku sebelumnya.

Batas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan batas wilayah administratif antara Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara. Dasar hukumnya bersumber pada UU Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan UU Pemerintahan Daerah. Tujuannya untuk memperjelas demarkasi wilayah kedua kabupaten tersebut.

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Mineral Akamigas

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Politeknik Energi dan Mineral Akamigas sebagai perguruan tinggi vokasi di lingkungan Kementerian ESDM yang berada di bawah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM. Tugas utamanya adalah menyelenggarakan pendidikan vokasi, profesi, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang energi dan sumber daya mineral, dengan pembinaan teknis akademik oleh Menteri Pendidikan Tinggi dan operasional oleh Menteri ESDM. Peraturan ini juga menggantikan peraturan sebelumnya (Permen ESDM No. 55 Tahun 2017) untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi terkini.

Batas Daerah Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan batas wilayah administratif antara Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi untuk menyelesaikan tumpang tindih atau ketidakjelasan batas daerah. Dasar hukumnya bersumber pada UU Pembentukan Kabupaten di Jambi dan UU Pemerintahan Daerah, serta bertujuan untuk menegakkan kedaulatan wilayah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Batas Daerah Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kabupaten Samosir dan Kabupaten Dairi di Provinsi Sumatera Utara untuk menyelesaikan ketidakpastian wilayah. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang pembentukan daerah dan peraturan terkait tata ruang serta pemerintahan daerah yang berlaku.

Batas Daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Aceh Utara di Aceh

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan batas wilayah administratif antara Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Utara di Provinsi Aceh untuk mencegah sengketa dan konflik perbatasan. Penegasan batas ini didasarkan pada ketentuan undang-undang pembentukan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang.

Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng sawit guna menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan bagi konsumen. Dasar penerbitan adalah menjaga kepastian harga komoditas pangan pokok tersebut di tingkat pasar.

Batas Daerah Kabupaten Toba dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kabupaten Toba dan Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara untuk menyelesaikan tumpang tindih wilayah. Dasar hukumnya bersumber pada UU No. 12 Tahun 1998, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait pembentukan dan perubahan nama daerah.

Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan ini mengubah Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 untuk menyesuaikan dengan peningkatan akuntabilitas kinerja, pengembangan SDM berbasis merit, perubahan struktur organisasi, serta penyesuaian sistem perencanaan anggaran. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan profesionalisme dalam pengelolaan aparatur sipil negara serta perencanaan pembangunan nasional.

Batas Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung untuk menghindari tumpang tindih wilayah. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang pembentukan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang.

Batas Daerah Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung untuk mengimplementasikan ketentuan undang-undang terkait pembentukan daerah dan pemerintahan daerah. Dasar hukumnya mencakup UU No. 48 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang mengatur penegasan batas daerah dan penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang.

Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan petunjuk operasional bagi pemerintah daerah dalam menggunakan Dana Alokasi Khusus Fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2022 untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

Batas Daerah Kota Tanjung Pinang dengan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan batas administratif antara Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau untuk menegakkan kepastian hukum tata ruang dan wilayah. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang pembentukan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang.

Batas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan batas wilayah administratif antara Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara. Ketentuan ini didasarkan pada undang-undang pembentukan kedua kabupaten serta peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang.

Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian ESDM yang bertugas melaksanakan survei dan pengujian di bidang ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, serta konservasi energi. Secara struktural, unit ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, serta dipimpin oleh seorang Kepala.

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Denda dan Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17-pmk-02-2022 Tahun 2022

Peraturan ini mengatur jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa denda dan dana kompensasi yang dikenakan untuk pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri pada Kementerian ESDM. Ketentuan ini diterbitkan sebagai landasan hukum bagi pemerintah dalam menindak pelanggaran atau memungut biaya terkait kegiatan pertambangan batubara demi kepentingan umum.

Intelijen Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan metode dan prosedur penyelenggaraan fungsi intelijen keimigrasian untuk meningkatkan pengawasan lalu lintas orang masuk dan keluar Indonesia guna menjaga kedaulatan negara, menggantikan aturan lama yang sudah tidak sesuai kebutuhan. Intelijen Keimigrasian didefinisikan sebagai kegiatan penyelidikan dan pengamanan melalui analisis data guna memperkirakan keadaan keimigrasian yang dihadapi, serta mengatur jenis dokumen seperti visa dan tanda masuk/keluar.

Ibu Kota Negara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022

Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022

Permenkumham No. 6 Tahun 2022 mengatur layanan legalisasi Apostille untuk dokumen publik Indonesia yang akan digunakan di negara peserta Konvensi, dengan tujuan mempercepat dan mempermurah proses legalisasi dokumen lintas negara. Peraturan ini menetapkan bahwa Apostille dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk memverifikasi keaslian tanda tangan, cap, atau segel resmi pada dokumen tersebut.

Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah tugas nasional yang menjadi tanggung jawab Menteri Agama untuk mengkoordinasikan seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan perwakilan di Arab Saudi. Koordinasi ini mencakup perencanaan dan pelaksanaan layanan transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, serta aspek pelindungan dan pembinaan jemaah haji.

Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022

Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022

Kerja Sama Internasional Jaminan Produk Halal

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan ini mengatur kerja sama internasional (bilateral, regional, atau multilateral) untuk mengembangkan Jaminan Produk Halal, melakukan penilaian kesesuaian, dan saling mengakui Sertifikat Halal guna menjamin ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Kerja sama ini melibatkan pemerintah dan lembaga non-pemerintah luar negeri dalam rangka meningkatkan kepastian hukum, keamanan, serta kenyamanan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk.

Pengendalian Gratifikasi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan ini menggantikan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2016 untuk memperkuat pengawasan dan pelaporan gratifikasi di Kementerian PUPR dengan mengacu pada Peraturan KPK No. 02 Tahun 2019. Aturan ini mendefinisikan gratifikasi sebagai segala bentuk pemberian (uang, barang, fasilitas, dll) yang terkait dengan jabatan dan menetapkan mekanisme penolakan serta penerimaannya agar efektif, efisien, dan transparan.

Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan standar teknis untuk klaim kosmetika guna menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu produk sekaligus mencegah klaim yang menyesatkan. Klaim didefinisikan sebagai pernyataan mengenai manfaat, keamanan, atau informasi lain terkait kosmetika yang harus dipenuhi pelaku usaha sebelum produk beredar.

Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk mengawasi segala bentuk klaim pada label dan iklan pangan olahan terkait asal, gizi, sifat, atau mutu lainnya. Tujuannya adalah menyesuaikan standar pengawasan dengan perkembangan hukum dan teknologi pangan.

Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat secara bulanan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan tersebut. Besaran tunjangan ini disesuaikan dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan, serta menggantikan ketentuan lama yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan tercantum dalam Lampiran peraturan.

Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan ini mengatur pengelolaan dan pengembangan wakaf uang melalui investasi pada Sukuk Negara (CWLS) untuk meningkatkan ekonomi umat dan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan ini menyempurnakan praktik wakaf uang agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, dengan melibatkan peran Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga pengembang perwakafan.

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-1 Tahun 2022

Peraturan ini menyesuaikan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian akibat penambahan unit kerja dan penyesuaian kebutuhan organisasi. Penyesuaian ini didasarkan pada perubahan struktur organisasi serta ketentuan hukum terkait pengelolaan PNBP dan Kementerian Perhubungan.

Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan pedoman perhitungan biaya konstruksi yang menggabungkan analisis harga satuan pekerjaan dengan biaya penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi untuk menghasilkan harga perancang, rencana anggaran biaya, atau harga perkiraan sendiri. Tujuannya adalah memastikan perhitungan biaya mencakup komponen tenaga kerja, bahan, alat, serta standar keselamatan, mutu, dan keberlanjutan sesuai regulasi terkait.

Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan ini mengubah definisi "Anak" dalam penyelenggaraan Forum Anak menjadi seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perubahan ini dilakukan agar aturan lebih sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan penataan tugas serta penguatan kode etik.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya untuk menata pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, terpadu, dan berkesinambungan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tujuannya adalah mewujudkan pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat sesuai dengan kebutuhan perkembangan hukum dan organisasi.

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/Pmk.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1-pmk-010-2022 Tahun 2022

Peraturan ini menyesuaikan tarif bea keluar untuk cangkang kernel sawit guna mendorong ekspor komoditas industri berbahan dasar kelapa sawit dan menambah devisa negara. Perubahan ini dilakukan melalui revisi Lampiran II huruf C pada peraturan sebelumnya yang mengatur jenis barang ekspor yang dikenai bea keluar.

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan secara bulanan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan tersebut. Besaran tunjangan tercantum dalam lampiran peraturan, dengan sumber pendanaan dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Pemberian tunjangan akan dihentikan jika pegawai tersebut diangkat ke jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena alasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan ini mewajibkan Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi untuk melaporkan kegiatan operasionalnya kepada BPOM guna memastikan keamanan, khasiat, dan mutu obat yang beredar. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya dan didasarkan pada fungsi pengawasan BPOM serta regulasi perizinan berbasis risiko. Pelaporan ini menjadi dasar bagi BPOM dalam melaksanakan tugas pengawasan sebelum dan selama obat beredar di masyarakat.

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan ini mengatur mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik untuk mengukur kepatuhan, mengidentifikasi masalah, serta menjadi bahan pengambilan kebijakan. Kegiatan ini dilakukan dengan prinsip keadilan, objektivitas, akuntabilitas, dan efisiensi melalui pembentukan tim khusus yang menggunakan indikator sebagai tolok ukur. Tujuannya adalah memberikan umpan balik dan solusi atas permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi.

Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2022

Peraturan ini mengatur penyediaan minyak goreng kemasan sederhana untuk menjamin ketersediaan dan harga terjangkau bagi masyarakat, dengan pendanaan yang bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Ketentuan ini diterbitkan sebagai implementasi dari berbagai undang-undang pangan, perdagangan, serta peraturan sebelumnya terkait minyak goreng sawit wajib kemasan.

Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan ini mengubah definisi istilah dalam Pasal 1 Permen ESDM No. 7 Tahun 2019 dengan menambahkan tiga poin baru (17a, 17b, 17c) terkait pengelolaan dan pemanfaatan data migas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan serta pemanfaatan data minyak dan gas bumi di Indonesia.

Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia. Proses ini menggunakan instrumen khusus berupa borang identifikasi, borang capaian, dan instrumen pemantauan untuk menilai sinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah serta capaian pelaksanaan.

Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan ini mengatur norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Kemenparekraf untuk menyelaraskan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif, sekaligus menggantikan aturan lama yang sudah tidak relevan. Tujuannya adalah mendukung pemerataan pembangunan nasional sesuai agenda prioritas, dengan dasar hukum dari UU Pemerintahan Daerah dan PP tentang Dekonsentrasi.

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm-2 Tahun 2022

Permenhub No. PM 2 Tahun 2022 mengubah aturan pemberian subsidi angkutan umum perkotaan agar hanya diberikan pada trayek tertentu yang ditetapkan melalui kajian oleh tenaga ahli, mencakup trayek pelajar/mahasiswa, angkutan massal dengan tarif di bawah daya beli, serta trayek dengan tarif di bawah biaya operasional. Penetapan trayek tersebut dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, dan satu trayek dapat dilayani oleh lebih dari satu perusahaan angkutan umum.

Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan ini mengatur tata cara pemberian dan penatalaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko bagi pelaku usaha di sektor ketenaganukliran, termasuk definisi pemanfaatan tenaga nuklir, zat radioaktif, serta sumber radiasi pengion. Tujuannya adalah memastikan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir—seperti penelitian, produksi, hingga pengelolaan limbah—dilakukan secara tertib sesuai dengan UU Ketenaganukliran dan regulasi perizinan berisiko lainnya.

Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di lingkungan Bawaslu untuk menjamin tata kelola yang baik, efisien, dan berorientasi pada kepatuhan hukum. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama (Peraturan No. 8 Tahun 2017) guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan reformasi birokrasi.

Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022