Daftar Peraturan Lainnya

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2026

Peraturan Bupati ini menetapkan pedoman teknis penggunaan Dana Desa Tahun 2026 di Kabupaten Lampung Timur untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 16 Tahun 2025 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Fokus utamanya adalah memberikan arahan operasional bagi pengelolaan dana desa di tingkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan tahun 2026.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Peraturan ini mengubah Penjabaran APBD Sulawesi Barat Tahun 2026 untuk memfasilitasi pembayaran pekerjaan tahun 2025 terkait pengadaan benih kakao yang tertunda. Perubahan ini dilakukan berdasarkan usulan SKPD dan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah guna menyelesaikan kewajiban pembayaran atas perikatan yang melampaui tahun anggaran.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Penjabran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Peraturan ini mengubah Penjabaran APBD Sulawesi Barat Tahun 2026 untuk mengakomodasi pergeseran anggaran akibat kondisi mendesak, perubahan prioritas pembangunan, serta evaluasi pemenuhan belanja wajib bidang pendidikan dan pajak. Perubahan ini dilakukan melalui mekanisme Ketetapan Kepala Daerah sebelum perubahan resmi APBD, dengan persetujuan Sekretaris Daerah dan pemberitahuan kepada DPRD.

Perbup Kab Buton Utara NO 9 Tahun 2026

Peraturan Bupati ini mengatur mekanisme pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Buton Utara yang terbagi menjadi alokasi pokok (untuk kebutuhan operasional desa seperti gaji dan tunjangan) serta alokasi dasar (60% pagu ADD) dan alokasi formula (40% pagu ADD). Penyalurannya dilakukan secara rutin setiap bulan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan administratif dari Kepala Desa dan BKAD.

Perbup Kab Lampung Utara NO 30 Tahun 2026

Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 30 Tahun 2026 menetapkan tata cara pelaksanaan inventarisasi bertahap barang milik daerah tahun 2026 untuk pengguna barang dan kuasa pengguna barang di lingkungan Pemkab Lampung Utara. Ketentuan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik daerah dan keuangan daerah, serta bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset daerah.

Perbup Kab Tulang Bawang NO 3 Tahun 2026

Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 3 Tahun 2026 mengatur tata cara pengalokasian dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Kampung di wilayah Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun 2026, dengan dasar hukum UU Desa dan peraturan pemerintah terkait. Fokus utamanya adalah mekanisme distribusi dana perimbangan daerah yang telah dikurangi Dana Alokasi Khusus, guna mendukung pembangunan dan kebutuhan di tingkat Kampung.

Perbup Kab Bombana NO 7 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2026-2030 untuk Kabupaten Bombana sebagai mekanisme terpadu guna menganalisis tingkat ancaman, kerugian, dan kapasitas daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana. Kajian ini mencakup analisis potensi bahaya, kerentanan wilayah, serta kapasitas pengelolaan bencana sebagai dasar perencanaan mitigasi dampak bencana.

Perbup Kab Pasangkayu NO 15 Tahun 2026

Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 15 Tahun 2026 mengatur perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagai pedoman penyesuaian program, kegiatan, dan prioritas anggaran akibat perkembangan kondisi ekonomi dan pelaksanaan anggaran di lapangan. Tujuannya adalah mewujudkan sinergi perencanaan dan penganggaran serta menyesuaikan target kinerja dengan realisasi triwulan pertama tahun 2026.

Perbup Kab Mamuju Tengah NO 13 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan pedoman dan tujuan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Kabupaten Mamuju Tengah sebagai dasar penyusunan perubahan dokumen keuangan daerah (KUA, PPAS, RAPBD) serta Renja Perangkat Daerah. Perubahan ini bertujuan mewujudkan sinergi antara Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih periode 2026-2030 dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah.

Perbup Kab Fakfak NO 4 Tahun 2026

Peraturan Bupati Fakfak Nomor 4 Tahun 2026 mewajibkan penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Fakfak untuk periode 2026-2030 sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana yang terorganisir dan terpadu. Kajian ini disusun untuk menghadapi peningkatan potensi dan kompleksitas bencana di masa depan sesuai dengan pedoman dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Perbup Kab Banggai NO 7 Tahun 2026

Peraturan Bupati Banggai Nomor 7 Tahun 2026 menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk tahun 2026 guna melaksanakan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Cipta Kerja. Dokumen ini menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah yang mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2026 ini merupakan landasan operasional untuk melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan rincian pendapatan yang mencakup Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Pendapatan Transfer. Dokumen ini juga mengatur komposisi belanja daerah, termasuk alokasi spesifik untuk Belanja Modal (seperti infrastruktur jalan dan gedung) serta Belanja Transfer (Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan) dari pemerintah pusat dan daerah lain.

Perbup Kab Karo NO 15 Tahun 2026

Peraturan Bupati Karo Nomor 15 Tahun 2026 menetapkan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Karo periode 2026-2030 sebagai dasar penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembangunan, dan tata ruang. KRB ini disusun berdasarkan analisis tingkat ancaman, kerentanan, dan kapasitas daerah untuk berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, letusan Gunung Sibayak dan Sinabung, kebakaran hutan, hingga tanah longsor.

Perbup Kab Samosir NO 7 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan perubahan atas penjabaran APBD Kabupaten Samosir Tahun 2026 untuk mengakomodasi pergeseran anggaran antar objek dan rincian objek sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri. Perubahan tersebut tertuang dalam dua lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan dan mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Perbup Kab Karo NO 20 Tahun 2026

Peraturan Bupati Karo Nomor 20 Tahun 2026 menetapkan perubahan kedua atas Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 untuk menyesuaikan Pendapatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus, Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, dan Transfer Keuangan Daerah (TKD) tambahan akibat bencana di wilayah Sumatera Utara. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan pedoman Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan terkait, serta wajib diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Perbup Kab Karo NO 5 Tahun 2026

Peraturan Bupati Karo Nomor 5 Tahun 2026 menetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) tahun 2026 sebagai pedoman penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan konstruksi pemerintah daerah, dengan nilai yang sudah termasuk pajak dan dapat menyesuaikan harga pasar jika terjadi kenaikan. Ketentuan ini menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah dalam mengelola keuangan dan melaksanakan tugasnya di tahun anggaran 2026.

Perbup Kab Karo NO 14 Tahun 2026

Peraturan ini mengubah Penjabaran APBD Kabupaten Karo Tahun 2026 untuk menyesuaikan pergeseran anggaran antar objek, penyesuaian alokasi DAK Nonfisik, serta pembayaran utang belanja tahun sebelumnya. Perubahan ini dilakukan sesuai pedoman Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan terkait, dengan tetap mengacu pada RKP DBH CHT sebagai dasar penganggaran.

Perbup Kab Karo NO 6 Tahun 2026

Peraturan Bupati Karo Nomor 6 Tahun 2026 menetapkan pedoman dan standar biaya untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD serta evaluasi anggaran Tahun Anggaran 2026. Analisis ini berfungsi sebagai acuan penentuan besaran belanja kegiatan bagi perangkat daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Ketentuan teknis standar belanja tercantum dalam lampiran peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Perbup Kab Karo NO 3 Tahun 2026

Peraturan Bupati Karo Nomor 3 Tahun 2026 menetapkan standar harga satuan honorarium bagi berbagai peran dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan kegiatan pemerintah (seperti pengadaan barang/jasa, panitia, pembawa acara, dan penulis soal) untuk Tahun Anggaran 2026. Besaran honorarium ini diatur secara rinci berdasarkan jenis tugas dan pagu anggaran yang dikelola, dengan ketentuan bahwa total alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak boleh melebihi 10% dari pagu yang dikelola.

Perwali Kota Madiun NO 3 Tahun 2026

Peraturan ini menjabarkan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun untuk Tahun Anggaran 2026 guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2025. Dasar hukumnya merujuk pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 serta berbagai undang-undang terkait pemerintahan daerah dan hubungan keuangan pusat-daerah yang telah diperbarui pada tahun 2026.

Perbup Kab Tulungagung NO 3 Tahun 2026

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2026 mengatur mekanisme pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Tulungagung. Ketentuan ini didasarkan pada UU Desa dan peraturan pelaksanaannya untuk memastikan pendanaan desa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbup Kab Lampung Barat NO 1 Tahun 2026

Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2026 mengatur tata cara pengalokasian anggaran Dana Pekon untuk Tahun Anggaran 2026 berdasarkan ketentuan UU Desa dan peraturan perundang-undangan terkait. Dokumen ini menetapkan dasar hukum dan definisi istilah untuk pengelolaan keuangan desa di tingkat Pekon di bawah kewenangan Bupati Lampung Barat.

Perbup Kab Bengkayang NO 7 Tahun 2026

Peraturan ini adalah Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026 yang diterbitkan oleh Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, pada tanggal 1 April 2026 dan diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2026 Nomor 7. Dokumen ini merupakan instrumen hukum daerah yang dikeluarkan oleh kepala daerah Kabupaten Bengkayang untuk mengatur kebijakan tertentu di wilayahnya. *Catatan: Isi spesifik mengenai materi pengaturan dalam peraturan ini tidak tersedia dalam teks yang Anda berikan, sehingga hanya dapat diringkas berdasarkan identitas dokumen (judul, penerbit, tanggal, dan nomor).*

Perbup Kab Sanggau NO 1 Tahun 2026

Peraturan Bupati Sanggau Nomor 1 Tahun 2026 menetapkan standar harga satuan biaya umum untuk tahun anggaran 2026 guna mendukung pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Peraturan ini mendefinisikan istilah-istilah kunci terkait struktur pengelolaan keuangan, termasuk peran Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Pengguna Anggaran dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

Perbup Kab Ngawi NO 4 Tahun 2026

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2026 menetapkan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Pedoman ini disusun untuk memberikan arahan yang jelas dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di wilayah Kabupaten Ngawi.

Perwali Kota Madiun NO 4 Tahun 2026

Peraturan ini mengubah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun Tahun Anggaran 2026 untuk menyesuaikan dengan berbagai regulasi terbaru terkait dana bagi hasil cukai, bantuan operasional keluarga berencana, pendidikan, dan kesehatan. Penyesuaian tersebut dilakukan guna memastikan program dan kegiatan daerah selaras dengan ketentuan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, serta keputusan gubernur yang berlaku.

Perbup Kab Bantul NO 41 Tahun 2026

Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2026 menetapkan Rencana Aksi Satu Data Tahun 2026-2029 sebagai program terpadu untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung pengambilan keputusan di tingkat daerah. Rencana ini mengintegrasikan berbagai jenis data, termasuk statistik dan geospasial, melalui standar interoperabilitas dan kode referensi yang dikelola oleh Walidata dan Forum Satu Data.

Perbup Kab Jombang NO 12 Tahun 2026

Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2026 menetapkan kerangka kerja terkoordinasi untuk penanggulangan bencana alam, nonalam, dan sosial di Kabupaten Jombang guna mengurangi risiko dan dampak korban jiwa serta kerugian harta benda. Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menyusun strategi mitigasi, kesiapsiagaan, serta penanganan darurat yang efektif, efisien, dan akuntabel untuk periode 2026-2030.

Perbup Kab Lampung Timur NO 05 Tahun 2026

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2026 menetapkan pedoman teknis penggunaan Dana Desa Tahun 2026 sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 16 Tahun 2025 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Fokus utama peraturan ini adalah memberikan arahan operasional bagi pengelolaan dana desa di tahun 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbup Kab Jombang NO 7 Tahun 2026

Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2026 menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026-2030 sebagai dokumen perencanaan terpadu yang mencakup strategi, program, dan tindakan untuk tahap pra, tanggap darurat, dan pascabencana guna melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Dokumen ini disusun berdasarkan UU Penanggulangan Bencana dan peraturan terkait untuk mengatur perlindungan masyarakat dari dampak kerugian jiwa, lingkungan, harta benda, serta psikologis akibat faktor alam maupun manusia.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026 dengan prinsip transparan, terbuka, dan adil untuk menjamin akuntabilitas fisik, keuangan, dan manfaatnya bagi masyarakat. Dasar hukumnya mencakup berbagai undang-undang tentang keuangan negara, pemerintahan daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang dan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku hingga tahun 2025.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Peraturan Bupati Mamasa Nomor 3 Tahun 2026 menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2026 yang harus disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan kebijakan daerah. Pedoman ini mencakup aspek sistematika, prinsip, kebijakan, serta teknis penyusunan APB Desa sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Peraturan Bupati Sampang Nomor 10 Tahun 2026 menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan berkelanjutan. Pedoman ini disusun sebagai implementasi ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan dan Penghapusan Merkuri Tahun 2026-2030

Peraturan ini menetapkan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Demak untuk mengurangi dan menghapus penggunaan merkuri dalam periode 2026-2030 guna mendukung target nasional. Fokus utamanya adalah mengendalikan emisi dan lepasan merkuri serta mendorong penggantian bahan berbahaya tersebut dengan alternatif yang lebih aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2026

Peraturan ini mengatur tata cara pengalokasian dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2026 di Kabupaten Temanggung sebagai dana perimbangan bagi Desa. Ketentuan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019) yang menjadi landasan hukum pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Peraturan ini menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib. Pedoman ini disusun untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa serta mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Peraturan ini menetapkan pedoman pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 yang mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah. Tujuannya adalah mewujudkan pengelolaan anggaran yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Karawang. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait desa, peraturan pemerintah, serta peraturan daerah dan bupati yang berlaku. Tujuannya adalah memastikan pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang ditetapkan.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Peraturan Bupati Dairi Nomor 3 Tahun 2026 menetapkan pedoman teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 guna melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pedoman ini disusun sebagai dasar bagi perangkat desa dalam merencanakan dan menyusun rencana keuangan desa yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara dan pemerintahan daerah.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2026 menetapkan pedoman teknis bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026, mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Penyusunan anggaran ini wajib dilakukan setiap tahun sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dasar hukum utamanya adalah UU Desa, UU Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait keuangan daerah dan desa yang berlaku.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Peraturan Bupati Konawe Nomor 1 Tahun 2026 menetapkan pedoman pelaksanaan APBD Tahun 2026 untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Pedoman ini disusun sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara dan pemerintahan daerah.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2026-2045

Peraturan ini menetapkan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Kendal untuk periode 2026-2045 sebagai pedoman pengelolaan air limbah domestik yang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan. RISPALD disusun untuk mencegah pencemaran air baku dan mengatur serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah dari pemukiman serta kegiatan komersial lainnya secara terpadu.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blitar Nomor 21 Tahun 2026 tentang RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TAHUN 2026-2045

Peraturan ini menetapkan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Blitar untuk periode 2026-2045 sebagai pedoman jangka panjang guna meningkatkan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan mencegah pencemaran sumber air. Dokumen ini disusun untuk menjamin keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik yang terencana, terpadu, berkelanjutan, dan profesional oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2026 tentang RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA PERIODE JANUARI 2025 – JANUARI 2026

Peraturan ini menetapkan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Ponorogo untuk periode Januari 2025 hingga Januari 2026 guna memulihkan pelayanan publik dan prasarana sarana masyarakat. Dokumen ini didasarkan pada UU Penanggulangan Bencana dan peraturan daerah terkait, serta mencakup definisi bencana, rehabilitasi sebagai pemulihan fungsi masyarakat, dan rekonstruksi sebagai pembangunan kembali prasarana.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2026 tentang RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

Peraturan ini menetapkan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2026 sebagai dokumen tahunan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan secara terencana dan terpadu. Peraturan ini didasarkan pada arah kebijakan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2025-2029 serta mengintegrasikan mekanisme pelaksanaan dan evaluasi lintas sektor melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Peraturan ini menetapkan pedoman bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Pamekasan dalam menyusun Rencana Keuangan Tahunan (APB Desa) untuk Tahun Anggaran 2026, yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2026 menetapkan pedoman pelaksanaan APBD Tahun 2026 untuk menjamin tertib administrasi, daya guna, dan berhasil guna dalam pengelolaan keuangan daerah. Pedoman ini disusun sebagai kebijakan rencana keuangan tahunan guna mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2026

Peraturan ini mengatur penyediaan dan pengelolaan anggaran belanja operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Tahun 2026 yang mencakup biaya rumah tangga, kesehatan, serta penunjang operasional untuk koordinasi dan kegiatan khusus. Sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tujuan mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerlntah Kabupaten Bangkalan Tahun 2026

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2026 menetapkan pedoman kerja dan pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2026 yang mencakup pengaturan umum, anggaran, pelaksanaan APBD, pendampingan, pelaporan, pembinaan aparatur, serta standar honorarium dan upah.

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026-2030

Perwali ini menetapkan Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Binjai untuk periode 2026-2030 guna melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Peraturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang dan peraturan turunan terkait pemerintahan daerah, administrasi pemerintahan, serta standar teknis pelayanan dasar di berbagai bidang.

Perwali Kota Surabaya NO 6 Tahun 2026

Perwali Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2026 mengatur pergeseran anggaran antar berbagai komponen (objek, jenis, kelompok, kegiatan, program, unit organisasi) untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar di Surabaya. Peraturan ini merupakan perubahan ketiga atas aturan sebelumnya guna memastikan pelaksanaan program daerah dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2026.

Perwali Kota Surabaya NO 11 Tahun 2026

Perwali Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2026 mengatur pergeseran anggaran antar berbagai komponen (objek, jenis, kelompok, kegiatan, program, dan unit organisasi) untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah dan pencapaian target kinerja di tahun 2026. Peraturan ini merupakan perubahan keempat atas aturan sebelumnya guna memastikan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbup Kab Banyuwangi NO 4 Tahun 2026

Peraturan Bupati ini menetapkan rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk periode 2026–2029 guna menjamin pemerataan dan keadilan dalam layanan dasar wajib. Regulasi ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap warga berhak memperoleh layanan sesuai standar, dengan landasan hukum dari UU Pemerintahan Daerah, PP tentang SPM, serta berbagai peraturan teknis sektoral yang berlaku.

Perbup Kab Pasangkayu NO 7 Tahun 2026

Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 7 Tahun 2026 menetapkan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-PKSB) sebagai pedoman untuk meningkatkan kapasitas pekebun, menyelesaikan legalisasi lahan, serta memanfaatkan sawit sebagai energi terbarukan. Dokumen ini mengintegrasikan program penguatan data dan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, tata kelola perkebunan, serta dukungan percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Perbup Kab Demak NO 10 Tahun 2026

Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2026 mengatur perencanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2026 guna mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, dan terpadu. Dokumen ini menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan upaya penguatan berkelanjutan sesuai visi, misi, dan arah pembangunan daerah.

Perwali Kota Semarang NO 9 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan kerangka Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Semarang Tahun 2026 untuk menjamin pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Ketentuan ini didasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026) dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis prioritas dan risiko.

Perbup Kab Bandung Barat NO 1 Tahun 2026

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2026 mengatur mekanisme pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Bandung Barat. Dasar hukumnya bersumber pada UU Desa, UU Pemerintahan Daerah, serta peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah dan APBA tahun 2026.

Perbup Kab Karo NO 4 Tahun 2026

Peraturan Bupati Karo Nomor 4 Tahun 2026 menetapkan standar harga satuan barang dan jasa sebagai acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini berfungsi sebagai batasan tertinggi biaya yang tidak boleh dilampaui dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah serta sebagai referensi estimasi biaya tertinggi saat pelaksanaan anggaran, dengan penyusunan yang mempertimbangkan prakiraan kenaikan harga pasar.

Perbup Kab Karo NO 1 Tahun 2026

Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2026 ini merupakan penjabaran teknis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo untuk Tahun Anggaran 2026 guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2026. Dokumen ini mengatur rincian sumber pendapatan daerah serta alokasi belanja daerah yang menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Karo.