Daftar Undang-Undang
Daftar Undang-Undang Republik Indonesia beserta perihal, status keberlakuan, dan berkas resminya.
321 dokumen tersedia. Menampilkan yang terbaru.
Telusuri per tahun
Undang-Undang terbaru
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026
UU No. 4 Tahun 2026 mengubah UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk merespons Putusan Mahkamah Konstitusi serta menata ulang kelembagaan otoritas pengatur dan pengawas sektor keuangan demi menciptakan sistem yang teratur, adil, dan akuntabel. Perubahan ini bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui optimalisasi sektor keuangan yang mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Penyesuaian Pidana
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
UU ini menghapus ancaman pidana minimum khusus di UU di luar KUHP, kecuali untuk kasus berat seperti HAM, terorisme, korupsi, dan pencucian uang. Selain itu, ancaman pidana kurungan di UU lain diubah menjadi pidana denda (kurang dari 6 bulan menjadi denda kategori I; 6 bulan atau lebih menjadi denda kategori II).
Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026
UU No. 2 Tahun 2026 bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT). Undang-undang ini mengatur hubungan kerja yang didasarkan pada asas kekeluargaan, perlindungan hak asasi manusia, keadilan, serta kesejahteraan dengan tetap menghormati budaya dan adat istiadat.
Pelindungan saksi dan korban
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026
UU No. 3 Tahun 2026 menggantikan UU No. 13 Tahun 2006 untuk memberikan perlindungan komprehensif dan terintegrasi bagi saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan ahli dengan mengedepankan keadilan restoratif dan rehabilitatif. Undang-undang ini mendefinisikan secara rinci para pihak yang dilindungi, termasuk memperluas cakupan perlindungan kepada saksi pelaku dan pelapor guna memastikan keterangan mereka tidak menghambat pengungkapan perkara.
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025
UU No. 1 Tahun 2025 mengubah UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dengan memisahkan fungsi pengaturan, pengawasan, dan operasional untuk meningkatkan daya saing serta mendukung usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Perubahan ini juga menegaskan tanggung jawab negara dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan BUMN yang terencana dan berkelanjutan.
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025
UU No. 3 Tahun 2025 mengubah Kedudukan dan Tugas Pokok TNI: TNI berkedudukan di bawah Presiden dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, sementara kebijakan serta strategi pertahanan serta dukungan administrasi perencanaan strategis berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan.
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025
UU No. 2 Tahun 2025 mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (yang telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023) untuk memperbaiki regulasi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dan kebutuhan hukum masyarakat. Tujuannya adalah memperkuat pasokan bahan baku hilirisasi secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
UU No. 20 Tahun 2025 menggantikan UU No. 8 Tahun 1981 untuk menciptakan sistem peradilan pidana terpadu yang menjamin hak-hak para pihak dan selaras dengan kemajuan teknologi. Undang-undang ini mendefinisikan secara rinci jenis-jenis penyidik (Polri, PPNS, dan tertentu) serta membedakan tahapan penyidikan dan penyelidikan sebagai upaya mencari alat bukti dan menemukan peristiwa tindak pidana.
Pengelolaan Ruang Udara
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025
UU No. 21 Tahun 2025 mengatur pengelolaan ruang udara Indonesia secara berkelanjutan dan berwawasan global dengan mempertimbangkan aspek sumber daya, ekonomi, sosial, hukum, pertahanan, serta keselamatan penerbangan. Undang-undang ini mendefinisikan ruang udara sebagai lingkungan gas di atas permukaan bumi dan menetapkan bahwa wilayah udara Indonesia merupakan wilayah kedaulatan di atas daratan dan perairannya. Tujuannya adalah melindungi bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menjaga ketertiban dunia sesuai amanat UUD 1945.
Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2025
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2025 menetapkan tanggal 4 Juli 1959 sebagai tanggal resmi pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow. Kabupaten ini terdiri atas 15 kecamatan dan berbatasan dengan Laut Sulawesi di utara serta beberapa kabupaten lain di sisi timur, selatan, dan barat.
Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia Tentang Ekstradisi (Treaty Between The Republic of Indonesia and The Russian Federation on Extradition)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2025
Undang-Undang ini mengesahkan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia yang ditandatangani pada 31 Maret 2023 di Bali. Pengesahan ini didasarkan pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 UUD 1945 serta UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Undang-Undang mulai berlaku pada tanggal disahkan, yaitu 29 Oktober 2025.
Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2025
UU No. 11 Tahun 2025 menetapkan dasar hukum pembentukan Kabupaten Kepulauan Sangihe di Sulawesi Utara, menggantikan UU No. 29 Tahun 1959, serta mengukuhkan Tahuna sebagai ibu kota kabupaten yang terdiri atas 15 kecamatan dengan batas wilayah yang berbatasan langsung dengan Filipina, Laut Maluku, Laut Sulawesi, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 menetapkan APBN Tahun Anggaran 2026 yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar dan layanan publik melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. UU ini memberikan fleksibilitas kepada Pemerintah untuk melakukan pergeseran anggaran guna mendukung program prioritas pemenuhan kebutuhan masyarakat. Penyusunan anggaran ini tetap berlandaskan pada prinsip tata kelola keuangan negara yang baik serta ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait.
Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2025
UU No. 4 Tahun 2025 menetapkan bahwa Kabupaten Gorontalo terdiri atas 19 kecamatan dengan batas wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo, Teluk Tomini, dan Kabupaten Boalemo. Undang-undang ini juga menegaskan tanggal 4 Juli 1959 sebagai hari pembentukan Kabupaten Gorontalo berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959.
Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025
UU No. 6 Tahun 2025 menetapkan tanggal 4 Juli 1959 sebagai hari pembentukan Kabupaten Buton, mengubah dasar hukumnya dari UU No. 29 Tahun 1959. Kabupaten ini terdiri atas 7 kecamatan (Pasarwajo, Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Siotapina, Wolowa, dan Wabula) dengan ibu kota di Kecamatan Pasarwajo, berbatasan dengan Laut Banda, Selat Buton, serta Kabupaten Muna, Buton Utara, dan Buton Selatan.
Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025
UU No. 7 Tahun 2025 menetapkan tanggal 4 Juli 1959 sebagai hari pembentukan Kabupaten Kolaka, mengubah dasar hukumnya dari UU 1959 yang dianggap sudah tidak sesuai, serta mengonfirmasi bahwa kabupaten ini terdiri dari 12 kecamatan dengan ibu kota di Kecamatan Kolaka.
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025
UU No. 14 Tahun 2025 mengubah ketentuan Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2019 dengan menambahkan sembilan angka baru yang mendefinisikan Ibadah Haji sebagai rukun Islam kelima dan Ibadah Umrah sebagai kunjungan ke Baitullah di luar musim haji. Perubahan ini bertujuan menata ulang definisi dasar untuk mendukung perbaikan tata kelola, pelindungan jemaah, serta pembentukan ekosistem ekonomi penyelenggaraan ibadah sesuai perkembangan hukum dan teknologi terkini.
Perubahan Keempat atas Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025
UU No. 16 Tahun 2025 mengubah UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN untuk mengoptimalkan pengelolaan melalui transformasi kelembagaan yang efektif, efisien, dan akuntabel guna menjaga kedaulatan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perubahan ini juga menyesuaikan materi muatan hukum agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan perekonomian nasional.
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2025
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2025 menetapkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun 2024 diwujudkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024 yang disusun berdasarkan standar akuntansi akrual. Laporan tersebut mencakup realisasi anggaran, perubahan saldo, neraca, laporan operasional, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan, dan dilengkapi dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Seluruh isi laporan keuangan ini tercantum sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2025
UU No. 13 Tahun 2025 menetapkan Kota Manado sebagai daerah kota di Provinsi Sulawesi Utara yang dibentuk berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959, menggantikan dasar hukum lama yang sudah tidak sesuai. Undang-undang ini mengukuhkan cakupan wilayah Kota Manado yang terdiri dari 11 kecamatan dengan batas wilayah di utara dan timur berbatasan Kabupaten Minahasa Utara, selatan berbatasan Kabupaten Minahasa, serta barat berbatasan Laut Sulawesi.
Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2025
UU No. 12 Tahun 2025 ini dibentuk untuk menggantikan UU No. 29 Tahun 1959 guna meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Minahasa. Undang-undang ini menetapkan tanggal 4 Juli 1959 sebagai hari pembentukan Kabupaten Minahasa dan merinci cakupan wilayahnya yang terdiri atas 25 kecamatan.
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 mengubah ketentuan terakhir dari UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja dan UU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Perubahan ini bertujuan menyesuaikan regulasi pariwisata dengan perkembangan terkini, tuntutan masyarakat, serta kebutuhan hukum yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2025
UU No. 9 Tahun 2025 menetapkan pembentukan Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai daerah tingkat II yang dibentuk berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959, dengan tanggal resmi pembentukan pada 4 Juli 1959. Undang-undang ini mengatur cakupan wilayah Kabupaten Muna yang terdiri atas 22 kecamatan, termasuk Napabalano, Maligano, Wakorumba Selatan, hingga Towea, serta menetapkan batas-batas administratifnya dengan kabupaten tetangga.
Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2025
UU No. 8 Tahun 2025 menetapkan dasar hukum pembentukan Kabupaten Konawe di Sulawesi Tenggara, yang sebelumnya bernama Kabupaten Kendari, dengan tujuan meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pembangunan daerah. Undang-undang ini mengatur cakupan wilayah Kabupaten Konawe yang terdiri atas 28 kecamatan, serta menetapkan tanggal 4 Juli 1959 sebagai tanggal resmi pembentukannya berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959.
Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2025
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2025 menetapkan bahwa Kota Gorontalo terdiri atas sembilan kecamatan dengan batas wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain dan Teluk Tomini, serta memiliki karakteristik geografis dari dataran rendah hingga pegunungan dengan potensi ekonomi di sektor jasa, perdagangan, dan sumber daya alam.
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
UU No. 1 Tahun 2024 mengubah ketentuan Pasal 5 UU ITE agar informasi dan dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, termasuk sebagai perluasan alat bukti dalam hukum acara Indonesia. Dokumen elektronik dinyatakan sah apabila memenuhi syarat keaslian, keautentikan, dan keberadaan elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Perubahan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
Provinsi Daerah Khusus Jakarta
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024
UU No. 2 Tahun 2024 mengubah status Jakarta dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk mengakomodasi kekhususan sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global. Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
UU No. 3 Tahun 2024 mengubah UU Desa agar penyelenggaraannya berlandaskan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta bertujuan mengakui keberagaman desa, memperjelas kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan demi keadilan, serta melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya lokal.
Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024
UU No. 13 Tahun 2024 menetapkan struktur Kota Binjai di Sumatera Utara yang terdiri atas 5 kecamatan (Binjai Utara, Binjai Kota, Binjai Barat, Binjai Timur, dan Binjai Selatan), serta menegaskan batas wilayahnya dengan Kabupaten Langkat dan Deli Serdang. Undang-undang ini juga mengidentifikasi karakteristik kota meliputi geografi dataran rendah dan potensi sumber daya alam seperti pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, pariwisata, dan pertambangan.
Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024
UU No. 16 Tahun 2024 menetapkan Kota Medan sebagai daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk sejak 24 November 1956, terdiri atas 21 kecamatan, dan memiliki batas wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang serta Selat Malaka.
Kabupaten Aceh Utara di Aceh
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024
Undang-Undang No. 10 Tahun 2024 ini menetapkan dasar hukum pembentukan Kabupaten Aceh Utara di Aceh untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pembangunan, sekaligus menggantikan regulasi lama yang sudah tidak relevan. UU ini juga secara resmi menetapkan tanggal 24 November 1956 sebagai tanggal pembentukan kabupaten tersebut dan mendefinisikan cakupan wilayahnya yang terdiri atas 27 kecamatan.
Kabupaten Aceh Tengah di Aceh
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024
UU No. 8 Tahun 2024 menetapkan tanggal 24 November 1956 sebagai tanggal resmi pembentukan Kabupaten Aceh Tengah dan mengatur cakupan wilayahnya yang terdiri atas 14 kecamatan, termasuk Linge, Silih Nara, Bebesen, Pegasing, Bintang, Ketol, Kebayakan, Kute Panang, Celala, Laut Tawar, Atu Lintang, Jagong Jeget, Bies, dan Rusip Antara.
Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024
UU No. 15 Tahun 2024 menetapkan tanggal 24 November 1956 sebagai tanggal pembentukan Kabupaten Karo dan mengaturnya terdiri atas 17 kecamatan, termasuk Kabanjahe, Berastagi, hingga Tiganderket. Undang-undang ini juga mendefinisikan batas-batas wilayah Kabupaten Karo yang berbatasan dengan Kabupaten Langkat, Deli Serdang, dan Simalungun.
Kabupaten Pidie di Aceh
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024
UU No. 7 Tahun 2024 menetapkan tanggal 24 November 1956 sebagai hari pembentukan Kabupaten Pidie dan mengonfirmasi bahwa kabupaten ini terdiri atas 23 kecamatan, mulai dari Batee hingga Titeue. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa pembentukan daerah tersebut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Aceh sesuai amanat UUD 1945.
Kabupaten Aceh Selatan di Aceh
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024
Undang-Undang ini menetapkan tanggal 24 November 1956 sebagai hari pembentukan Kabupaten Aceh Selatan dan mengubah dasar hukumnya dari UU Darurat 1956 yang sudah tidak sesuai. UU ini juga mengatur cakupan wilayah Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri atas 18 kecamatan, termasuk Bakongan, Kluet Utara, Kluet Selatan, Labuhan Haji, hingga Trumon Tengah.
Kabupaten Aceh Barat di Aceh
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024
UU No. 11 Tahun 2024 menetapkan tanggal 24 November 1956 sebagai tanggal resmi pembentukan Kabupaten Aceh Barat dan membagi wilayahnya menjadi 12 kecamatan, yaitu Johan Pahlawan, Kaway XVI, Sungai Mas, Woyla, Samatiga, Bubon, Arongan Lambalek, Pante Ceureumen, Meureubo, Woyla Barat, Woyla Timur, dan Panton Reu.
Kota Banda Aceh di Aceh
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024
UU No. 5 Tahun 2024 menetapkan Kota Banda Aceh terdiri atas 9 kecamatan (Baiturrahman, Kuta Alam, Meuraxa, Syiah Kuala, Lueng Bata, Kuta Raja, Banda Raya, Jaya Baru, dan Ulee Kareng) dengan batas wilayah yang berbatasan langsung dengan Selat Benggala di utara dan Kabupaten Aceh Besar di tiga sisi lainnya (timur, selatan, barat). Undang-undang ini juga menegaskan bahwa tanggal 24 November 1956 adalah tanggal resmi pembentukan Kota Banda Aceh berdasarkan UU Darurat Nomor 8 Tahun 1956.
Kabupaten Aceh Besar di Aceh
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024
UU No. 6 Tahun 2024 menetapkan tanggal 24 November 1956 sebagai hari pembentukan Kabupaten Aceh Besar dan mengatur bahwa wilayahnya terdiri atas 23 kecamatan, termasuk Lhoong, Lhoknga, hingga Blang Bintang.
Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024
UU No. 4 Tahun 2024 ini menjamin pemenuhan hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak (fisik, psikis, sosial, ekonomi, spiritual, dan keagamaan) sejak masa janin hingga usia dua tahun untuk menciptakan generasi unggul. Undang-undang ini mewajibkan upaya terpadu dari pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat guna memastikan kesejahteraan tersebut tercapai.
Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2024
UU No. 14 Tahun 2024 ini menetapkan dasar hukum pembentukan Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara, menggantikan aturan lama yang dianggap tidak sesuai perkembangan. Undang-undang ini juga mengukuhkan tanggal 24 November 1956 sebagai tanggal resmi pembentukan daerah tersebut dan mendefinisikan struktur wilayahnya yang terdiri atas 23 kecamatan.
Kabupaten Aceh Timur di Aceh
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 ini menetapkan pembentukan kembali Kabupaten Aceh Timur di Aceh sebagai daerah otonom yang bertujuan meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pembangunan, sekaligus menggantikan regulasi lama yang sudah tidak sesuai. Cakupan wilayahnya mencakup 24 kecamatan, mulai dari Darul Aman hingga Idi Timur, dengan tanggal 24 November 1956 sebagai dasar hukum pembentukannya.
Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024
UU No. 17 Tahun 2024 menetapkan pembentukan Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah otonom yang terdiri atas 5 kecamatan, berbatasan sepenuhnya dengan Kabupaten Serdang Bedagai, dan memiliki karakteristik wilayah dataran rendah dengan sumber daya perdagangan, jasa, industri, serta pertanian.
Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2024
UU No. 18 Tahun 2024 menetapkan tanggal 24 November 1956 sebagai hari pembentukan Kabupaten Deli Serdang dan mengonfirmasi bahwa wilayahnya terdiri atas 22 kecamatan, mulai dari Gunung Meriah hingga Beringin. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa pembentukan daerah ini didasarkan pada UU Darurat Nomor 7 Tahun 1956 untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut.
Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024
UU No. 28 Tahun 2024 menetapkan tanggal 24 November 1956 sebagai hari pembentukan Kabupaten Nias dan mengonfirmasi bahwa wilayahnya terdiri atas 10 kecamatan dengan ibu kota berkedudukan di Kecamatan Gido. Undang-undang ini juga menegaskan batas-batas administratif Kabupaten Nias yang berbatasan dengan Kota Gunungsitoli, Samudera Hindia, serta Kabupaten Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara.
Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2024
UU No. 26 Tahun 2024 menetapkan tanggal 24 November 1956 sebagai tanggal resmi pembentukan Kabupaten Simalungun dan mengonfirmasi bahwa wilayahnya terdiri atas 32 kecamatan. Peraturan ini juga menggantikan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum demi meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut.
Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 ini menetapkan Kota Pangkal Pinang sebagai daerah otonom di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk pada 4 Juli 1959 dan terdiri atas tujuh kecamatan, yaitu Bukit Intan, Taman Sari, Pangkal Balam, Rangkui, Gerunggang, Gabek, dan Girimaya.
Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024 ini menetapkan dasar hukum pembentukan Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara yang secara resmi didirikan pada 24 November 1956. Peraturan ini mengatur cakupan wilayah administratif yang terdiri dari 15 kecamatan, termasuk Batang Toru dan Sipirok, serta menetapkan batas-batas geografis daerah tersebut.
Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 menetapkan pembentukan Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri atas 20 kecamatan, dengan tanggal 24 November 1956 sebagai tanggal resmi pembentukannya berdasarkan undang-undang sebelumnya.
Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 menetapkan tanggal 4 Juli 1959 sebagai tanggal resmi pembentukan Kabupaten Bangka dan mengonfirmasi bahwa wilayahnya terdiri atas delapan kecamatan, yaitu Sungailiat, Belinyu, Merawang, Mendo Barat, Pemali, Bakam, Riau Silip, dan Puding Besar.
Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024
Undang-Undang No. 27 Tahun 2024 menetapkan Kota Sibolga sebagai daerah kota di Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan UU Darurat 1956, dengan cakupan wilayah terdiri atas empat kecamatan dan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah serta Teluk Tapian Nauli. Kota ini memiliki karakteristik geografis berupa dataran rendah, lautan, dan kepulauan, serta potensi utama di sektor perdagangan, jasa, kelautan, perikanan, dan pariwisata.
Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2024
UU No. 21 Tahun 2024 menetapkan tanggal 24 November 1956 sebagai hari pembentukan Kabupaten Labuhanbatu dan mendefinisikan wilayahnya terdiri atas 9 kecamatan, yaitu Rantau Utara, Rantau Selatan, Bilah Barat, Bilah Hilir, Bilah Hulu, Pangkatan, Panai Tengah, Panai Hilir, dan Panai Hulu. Peraturan ini juga mengatur batas-batas geografis Kabupaten Labuhanbatu yang meliputi Selat Malaka di utara, Kabupaten Rokan Hilir dan Labuhanbatu Selatan di timur, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Padang Lawas Utara di selatan, serta Kabupaten Labuhanbatu Utara di barat.
Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024
UU No. 22 Tahun 2024 menetapkan tanggal 24 November 1956 sebagai tanggal pembentukan Kabupaten Tapanuli Utara dan mengatur cakupan wilayahnya yang terdiri atas 15 kecamatan, termasuk Tarutung, Siatas Barita, hingga Muara.
Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024
UU No. 19 Tahun 2024 menetapkan Kota Tanjungbalai sebagai daerah kota di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri atas 6 kecamatan dan berbatasan sepenuhnya dengan Kabupaten Asahan, serta memiliki karakteristik geografis berupa dataran rendah di pertemuan Sungai Asahan dan Sungai Silau.
Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024
UU No. 20 Tahun 2024 menetapkan pembentukan Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara dengan tanggal resmi 24 November 1956, menggantikan aturan lama yang dianggap tidak sesuai perkembangan hukum. Undang-undang ini mengatur cakupan wilayah Kabupaten Asahan yang terdiri atas 25 kecamatan, mulai dari Meranti hingga Aek Ledong, serta menetapkan batas-batas daerahnya.
Kota Pematangsiantar di Provinsi Sumatera Utara
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024
UU No. 25 Tahun 2024 menetapkan Kota Pematangsiantar sebagai daerah kota di Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan UU Darurat 1956, dengan cakupan wilayah terdiri atas 8 kecamatan dan berbatasan sepenuhnya dengan Kabupaten Simalungun.
Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024
Undang-Undang No. 31 Tahun 2024 menetapkan tanggal 4 Juli 1959 sebagai tanggal resmi pembentukan Kabupaten Belitung dan mengonfirmasi bahwa wilayahnya terdiri atas lima kecamatan, yaitu Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, dan Badau.
Perubahan atas Undang.undang Nomor 5 Tahun I99o tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024
UU No. 32 Tahun 2024 mengubah definisi konservasi menjadi pengelolaan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan sekaligus memelihara keanekaragaman, serta memperjelas konsep perlindungan sistem penyangga kehidupan melalui pengelolaan kawasan konservasi. Perubahan ini bertujuan menyelaraskan aspek perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari dengan dukungan pendanaan, penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat.
Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 menetapkan Batanghari sebagai kabupaten di Provinsi Jambi yang terdiri dari delapan kecamatan dengan ibu kota di Muara Bulian. Peraturan ini juga memperjelas batas-batas wilayahnya yang berbatasan dengan empat kabupaten di sekitarnya serta menegaskan tanggal 29 Maret 1956 sebagai tanggal resmi pembentukannya.
Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024
UU No. 58 Tahun 2024 menetapkan Kota Solok sebagai daerah kota di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari dua kecamatan (Lubuk Sikarah dan Tanjung Harapan), berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kota Padang, serta memiliki karakteristik wilayah perbukitan/pegunungan dengan budaya Minangkabau.
Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024
UU No. 33 Tahun 2024 menetapkan pembentukan Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri atas 10 kecamatan dengan ibu kota Bandar Seri Bentan, serta menegaskan batas wilayahnya di laut Natuna dan Selat Riau. Undang-undang ini menggantikan regulasi lama tahun 1956 untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum guna meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pembangunan daerah.