Peraturan Tahun 2012
Daftar peraturan perundang-undangan Indonesia yang terbit pada tahun 2012: undang-undang, peraturan pemerintah, perpres, peraturan menteri, hingga peraturan daerah, lengkap dengan perihal dan status keberlakuannya.
355 dokumen terbit pada tahun ini.
Telusuri per jenis
Dokumen tahun 2012
Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012
Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik dan Peralatan dalam Status Keadaan Darurat Bencana
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 16 Tahun 2012
Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara
Peraturan Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2012
Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip Dpa
Peraturan Arsip Nasional Nomor 18 Tahun 2012
Pengelolaan Arsip Kartografi dan Kearsitekturan
Peraturan Arsip Nasional Nomor 16 Tahun 2012
Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Pengelolaan Arsip Elektronik
Peraturan Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2012
Pakaian Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Peraturan Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2012
Etendering
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012
Standar Kompetensi Kerja Analis Kepegawaian
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2012
Standar Dokumen Pengadaan Barangjasa Pemerintah
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012
Peraturan ini menetapkan standar dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai pedoman penyusunan dokumen untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip dan etika pengadaan. Standar tersebut mencakup berbagai metode pengadaan, mulai dari pelelangan umum dengan sistem gugur atau nilai, penunjukan langsung (darurat/non darurat), hingga pengadaan langsung. Cakupannya meliputi pengadaan barang melalui berbagai variasi metode kualifikasi dan evaluasi, serta pengadaan pekerjaan konstruksi dengan mekanisme serupa.
Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barangjasa Pemerintah
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
Peraturan LKPP No. 14 Tahun 2012 ini merupakan petunjuk teknis yang menguraikan langkah-langkah operasional untuk melaksanakan Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan praktis bagi instansi pemerintah dalam menerapkan ketentuan terbaru yang diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 terkait mekanisme dan prosedur pengadaan barang serta jasa.
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barangjasa Pemerintah
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012
Peraturan ini mewajibkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) guna memastikan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengumuman RUP mencakup identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana penganggaran, hingga penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Teknik Dasar Penyelidikan dan Penyidikan bagi Calon Penyidik Tingkat "C".
Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2012
Peraturan ini menetapkan syarat pendidikan dan pelatihan teknik dasar penyelidikan dan penyidikan bagi calon penyidik tingkat "C" di BNN, yang mensyaratkan peserta berusia maksimal 40 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta wanita tidak sedang hamil. Pelatihan ini diselenggarakan oleh BNN untuk personel internal, instansi terkait, atau peserta luar negeri guna mempersiapkan mereka dalam mengungkap tindak pidana narkotika dan prekursor.
Whistleblowing System dalam Pengadaan Barangjasa Pemerintah
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012
Peraturan ini mewajibkan pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi melaporkan realisasi pengadaan barang/jasa secara berkala dan elektronik melalui sistem Monev Online kepada LKPP. Ruang lingkup pelaporan mencakup seluruh pengadaan yang dibiayai APBN/APBD, termasuk investasi di lembaga negara tertentu.
Pelaporan Realisasi Pengadaan Barangjasa
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012
Peraturan ini menetapkan mekanisme Whistleblowing System untuk mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah guna mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aturan ini menyempurnakan tata cara pengelolaan pengaduan orang dalam (whistleblower) di internal kementerian/lembaga/daerah/instansi yang menggunakan APBN/APBD.
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri (KKEP) serta Komisi Bandingnya sebagai lembaga yang bertugas memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Fokus utamanya adalah mekanisme persidangan untuk menegakkan nilai-nilai etika kepolisian dengan tujuan sanksi yang bersifat menyadarkan, mendidik, dan memberikan efek jera kepada pelanggar.
Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barangjasa Pemerintah
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012
Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2012 ini berfungsi sebagai petunjuk teknis untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Isinya mengatur tata cara perencanaan umum serta mekanisme pemilihan penyedia untuk berbagai jenis pekerjaan, mulai dari barang, konstruksi, jasa konsultansi (berbentuk badan usaha atau perorangan), jasa lainnya, hingga swakelola. Seluruh detail teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam lampiran peraturan ini.
Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012
Peraturan ini menetapkan Sistem Perencanaan Strategis (Sisrenstra) Polri sebagai pedoman penyusunan rencana strategis jangka panjang, menengah, dan tahunan yang selaras dengan pembangunan nasional. Penyusunan rencana ini didasarkan pada prinsip transparan, proporsional, akuntabel, serta efektif dan efisien untuk menghadapi ketidakpastian masa depan. Tujuannya adalah memberikan arah yang konsisten bagi Polri dalam mencapai kinerja optimal dan mengurangi risiko kegagalan dalam menjalankan tugas memelihara keamanan dan ketertiban.
Tata Cara Pemberian Cuti dan Izin di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012
Peraturan ini menetapkan tata cara pemberian cuti dan izin bagi anggota Polri serta PNS Polri dengan prinsip legalitas, akuntabel, transparan, dan selektif. Tujuannya adalah sebagai pedoman administrasi untuk menjamin tertibnya proses pemberian hak tersebut sekaligus terpenuhinya hak personel sesuai kebutuhan dan kepentingan dinas.
Unit Layanan Pengadaan
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012
Peraturan ini mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga/Daerah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang bersifat permanen untuk mengelola seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah. ULP berfungsi sebagai unit organisasi yang melaksanakan pengadaan secara langsung, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada, dengan tata kerja yang diatur melalui pembentukan Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) untuk pemilihan penyedia.
Uji Coba Penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen pada Pelaksanaan Pengadaan Barangjasa Secara Elektronik
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur uji coba penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen (SPAMKODOK) untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan keabsahan dokumen elektronik dalam proses pengadaan barang/jasa. Tujuannya adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pengadaan secara elektronik dengan menyempurnakan keamanan informasi pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerianlembagasatuan Kerja Perangkat Daerahinstitusi Lainnya
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012
Peraturan ini menetapkan pedoman penunjukan langsung satu penyedia untuk pengadaan kendaraan pemerintah guna memperluas kesempatan bagi penyedia yang memiliki status main dealer/dealer resmi. Pedoman ini berlaku untuk seluruh instansi yang menggunakan APBN/APBD, termasuk Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan institusi lainnya.
Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
Peraturan ini menetapkan pedoman penyusunan Penetapan Kinerja di lingkungan Polri sebagai alat negara untuk memelihara keamanan, menegakkan hukum, dan melayani masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan dokumen kinerja yang proporsional dan berbasis anggaran guna mengukur pencapaian indikator keberhasilan serta meningkatkan pemahaman personel dalam menetapkan target kinerja. Prinsip penyusunannya mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, profesionalisme, dan proporsionalitas beban kinerja terhadap sumber daya yang tersedia.
Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selaian untuk Kegiatan Lalu Lintas
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur pedoman bagi petugas Polri dalam menangani pengaturan lalu lintas saat terjadi gangguan sistem (seperti bencana, kecelakaan, atau kerusakan alat) serta penggunaan jalan untuk kegiatan di luar fungsi utamanya. Tujuannya adalah menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di situasi tersebut.
Surat Izin Mengemudi
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur tata cara penerbitan, pengurusan, dan pemblokiran Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai bukti legitimasi kompetensi pengemudi kendaraan bermotor. Tujuannya adalah menciptakan tertib administrasi pelayanan yang transparan, efektif, dan efisien sesuai ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional
Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2012
Peraturan ini menetapkan norma perilaku wajib bagi seluruh pegawai BNN (termasuk PNS, anggota Polri/TNI yang ditugaskan) untuk menjaga martabat, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas serta kehidupan pribadi. Tujuannya adalah mencegah benturan kepentingan, meningkatkan kinerja dan akuntabilitas, serta mendorong disiplin di semua aspek kehidupan sesuai dengan visi dan misi BNN. Ruang lingkupnya mencakup lima aspek etika: kepribadian, hubungan sesama pegawai, masyarakat, kelembagaan, dan kenegaraan.
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2012
Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2012
Pengelolaan Rumah Kos
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 23 Tahun 2012
Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 22 Tahun 2012
Pengelolaan Sampah
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012
Pemberdayaan dan Pelestarian Adat Budaya dalam Hidup Bernagari di Kota Padang
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2012
Tera dan atau Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Perlengkapannya
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2012
Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012
Penanaman Modal
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2012
Pembinaan dan Perlindungan Anak
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012
Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2012
Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012
Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Search and Rescue
Peraturan Menteri Badan Sar Nasional Nomor pk-19 Tahun 2012
Pedoman Penyelenggaraan Operasi Sar
Peraturan Badan Sar Nasional Nomor pk-05 Tahun 2012
Standar Kompetensi Dokter Indonesia
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa PT Petrogas Jatim Utama untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil pada Jaringan Pipa Distribusi di Kelurahan Wedoro dan di Kelurahan Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 01 Tahun 2012
Arah Kebijakan dan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan 2012–2014
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02-1-m-dag-per-1-2012 Tahun 2012
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2012
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2012
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2012
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2012
Perencanaan Pembangunan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2012
Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2012
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2012
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2012
Sumber Pendapatan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2012
Penanggulangan Kemiskinan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2012
Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2012
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1tahun2012 Tahun 2012
Pengelolaan Pasar
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2012