Daftar Peraturan Menteri

Permen Ppn Bappenas NO 7 Tahun 2026

Permen PPN Bappenas No. 7 Tahun 2026 memperbarui periode Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas menjadi 2026-2029 untuk menjamin keberlanjutan dan keselarasan program pembangunan inklusif di tingkat pusat dan daerah. Peraturan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, serta evaluasi hak-hak mereka.

Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 5 Tahun 2026

Peraturan ini mengubah ketentuan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi yang kini difasilitasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Perangkat GWPP. Fokus utamanya adalah pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, serta pendampingan dan peningkatan kompetensi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Perubahan ini bertujuan mengakomodasi verifikasi dan validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi desa/kelurahan tersebut.

Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum

Peraturan Menteri Hukum Nomor 12 Tahun 2026

Permenkum No. 12 Tahun 2026 menggantikan Permenkum No. 8 Tahun 2021 untuk mengatur manajemen karier, pengembangan kompetensi, dan pola karier di Kementerian Hukum yang telah berubah nomenklaturnya. Peraturan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan objektivitas pengembangan karier serta memberikan kejelasan dan kepastian karier bagi Pegawai Negeri Sipil di instansi tersebut.

Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum

Peraturan Menteri Hukum Nomor 9 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan standar kompetensi teknis untuk manajemen ASN di Kementerian Hukum berdasarkan sistem merit, menggantikan peraturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi. Kamus kompetensi teknis yang diatur mencakup nama, definisi, dan deskripsi kompetensi teknis sebagai dasar penentuan standar jabatan. Penyusunan peraturan ini didasarkan pada UU ASN 2023 dan PP Manajemen PNS, serta mendapat persetujuan dari Menteri PANRB.

Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan pedoman umum penyelenggaraan bantuan pemerintah oleh Kementerian Koperasi untuk mendukung kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi serta mengintegrasikan program kementerian secara berkesinambungan. Bantuan yang dimaksud adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial dan diberikan kepada koperasi yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi. Pedoman ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait perkoperasian, kementerian negara, serta peraturan pemerintah dan presiden yang mengatur kemudahan dan pemberdayaan UMKM.

Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Calon PMI, serta mendefinisikan peran P3MI dan Pemberi Kerja dalam kerangka transformasi kelembagaan pelindungan pekerja migran. Ketentuan ini didasarkan pada UU Pelindungan PMI yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja dan bertujuan untuk menjamin hak-hak sosial pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur definisi konflik kepentingan sebagai kondisi di mana kepentingan pribadi pejabat mempengaruhi netralitas keputusan publik, serta menetapkan pedoman pengelolaan proses pengambilan keputusan untuk mencegah hal tersebut. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Sosial dengan menggantikan aturan lama yang sudah tidak relevan.

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2026

Peraturan ini menyesuaikan persyaratan peserta dan proses rekrutmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan program pemagangan lulusan perguruan tinggi. Penyesuaian ini dilakukan sebagai dasar pemberian bantuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas program tersebut.

Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan tata cara penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia secara profesional, objektif, adil, dan berlandaskan nilai-nilai hak asasi manusia. Pengaturan ini mencakup seluruh jenis pegawai, mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon PNS (CPNS), hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis akuntansi untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, mencakup pengungkapan harga gas bumi, pengklasifikasian jenis penerimaan, periodisasi pemindahbukuan, perubahan nomenklatur, dan penatausahaan piutang. Peraturan ini juga mendefinisikan kategori PNBP SDA Migas, PNBP SDA Migas Lainnya, dan PNBP Migas Lainnya yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 21 Tahun 2026

Permendikdasmen No. 21 Tahun 2026 menetapkan bahwa penjaminan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Peraturan ini mewajibkan satuan dan/atau program pendidikan untuk melakukan penjaminan mutu berdasarkan standar nasional yang berlaku. Dasar hukumnya mencakup UU Sisdiknas, UU Kementerian Negara, serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dan standar pendidikan yang telah diubah terakhir pada tahun 2024 dan 2026.

Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan definisi jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai dasar penentuan fungsi, tanggung jawab, serta besaran tunjangan kinerja pegawai. Penetapan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait Kementerian Negara dan manajemen ASN, dengan tujuan menjamin keseimbangan antara tanggung jawab dan kompetensi pegawai.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2026

Permentan No. 15 Tahun 2026 mengubah definisi hortikultura untuk memasukkan jamur, lumut, dan tanaman air; menghapus ketentuan lama terkait pelaku usaha; serta mewajibkan pelaku usaha yang mengimpor bawang putih untuk menghasilkan minimal 10% dari produksi di kawasan bawang putih. Perubahan ini juga menghapus Pasal 12 dan mengubah Pasal 18 untuk mendukung percepatan swasembada bawang putih melalui penyesuaian perizinan dan target produksi.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak Sebagai Kuasa Wajib Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2026

Peraturan ini memperkuat profesionalisme dan integritas konsultan pajak serta pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak sebagai bagian dari tax intermediaries. Mengingat adanya celah regulasi sebelumnya, aturan ini juga secara khusus mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap pihak lain yang berstatus kuasa wajib pajak. Dasar hukumnya bersumber pada UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (yang telah diubah) serta PP Nomor 50 Tahun 2022.

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara dalam Valuta Asing yang Diterbitkan oleh Pemerintah di Pasar Perdana Domestik Tahun Anggaran 2026

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan bahwa pajak penghasilan atas bunga atau imbalan dari surat berharga negara dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar perdana domestik tahun 2026 akan ditanggung oleh pemerintah. Kebijakan ini bertujuan mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk menempatkan dana pada instrumen tersebut sebagai bagian dari strategi penempatan devisa hasil ekspor.

Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2026

Permenpu No. 17 Tahun 2026 mengubah struktur UPT di Ditjen Bina Marga dengan menambahkan Balai Pengelolaan Dana Pengembangan Jalan Tol. Perubahan ini bertujuan mengoptimalkan pengelolaan dana untuk jaringan jalan tol dan mendukung koordinasi lintas sektor di bidang prasarana strategis.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil untuk Kementerian Pariwisata, mencakup pengelolaan hotel praktik Politeknik Pariwisata seperti penggunaan kamar, F&B, laundry, dan fasilitas lainnya. Tarif untuk beberapa layanan dihitung menggunakan formula, sementara jenis lain seperti gym, kolam renang, spa, dan ruang pertemuan diatur secara terpisah.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2024 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2026

Permenkeu No. 63 Tahun 2026 mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2024 dengan menambahkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak bersifat volatil berupa jasa akses informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Perubahan ini bertujuan meningkatkan pelayanan kepada pengguna layanan dengan memperluas cakupan jenis jasa yang dapat dikenakan tarif.

Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 5 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur jenis, susunan, bentuk, serta prosedur pembuatan, pengamanan, dan pengendalian naskah dinas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk menjamin ketertiban dan efektivitas komunikasi kedinasan. Ketentuan ini didasarkan pada UU Kearsipan dan peraturan terkait, dengan menetapkan definisi naskah dinas, kewenangan penandatanganan, serta penggunaan lambang negara dan logo resmi.

Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Penata Pelindungan Saksi dan Korban untuk meningkatkan profesionalisme dan penyesuaian tugas ASN di bidang tersebut, sekaligus menggantikan Permen PAN RB No. 62 Tahun 2021 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum.

Kurikulum pada Sekolah Rakyat

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan standar kurikulum untuk Sekolah Rakyat, yaitu satuan pendidikan formal berbasis asrama yang sepenuhnya ditanggung pemerintah dengan fokus pada pembentukan karakter dan kecakapan hidup. Kurikulum mencakup Program Persiapan untuk adaptasi peserta didik serta Program Akademik yang terdiri dari kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan Pengumuman Yayasan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum Nomor 14 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur tata cara pengumuman Perseroan Terbatas dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara, serta pengumuman Yayasan dalam Tambahan Berita Negara. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan publisitas dan kepastian hukum dengan menata ulang kewenangan agar proses pengumuman menjadi lebih efektif, terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum.

Tata Cara Pelibatan Pemangku Kepentingan, Pemantauan, Evaluasi, Serta Pelaporan Pelaksanaan Rencana Induk destinasi Pariwisata Nasional

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan tata cara pelibatan pemangku kepentingan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional untuk enam destinasi prioritas (Lombok-Gili Trawangan, Manado-Likupang, Bangka Belitung, Raja Ampat, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, dan Danau Toba). Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan implementasi rencana pembangunan pariwisata jangka panjang sesuai dengan mandat Peraturan Presiden terkait masing-masing destinasi.

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 11 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital di bawah Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, dengan tugas utama melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang spektrum frekuensi radio serta infrastruktur digital. Peraturan ini menggantikan regulasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja.

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2026

Peraturan ini membentuk Fakultas Teknik dan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Perubahan ini didasarkan pada persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta mengacu pada berbagai undang-undang dan peraturan terkait pendidikan tinggi serta tata kerja kementerian.

Program Percepatan Belajar pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 20 Tahun 2026

Permendikdasmen No. 20 Tahun 2026 mengatur layanan pendidikan bagi murid berpotensi kecerdasan untuk mencapai standar kompetensi dalam waktu lebih singkat, dengan prinsip fleksibilitas, keunggulan, maju berkelanjutan, dan berdiferensiasi. Program ini memberikan keleluasaan pengelolaan beban belajar serta ruang bagi murid untuk berkembang optimal sesuai kemampuan dan kecepatan belajarnya.

Pemajuan Dharmagita

Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur tentang pemajuan Dharmagita, yaitu seni baca, pelantunan, dan penghayatan kitab suci Weda dan susastra agama Hindu. Peraturan ini juga mencakup pembentukan Lembaga Pemajuan Dharmagita yang difasilitasi pemerintah untuk membantu dalam pemajuan Dharmagita.

Jabatan Fungsional Di Bidang Agraria / Pertanahan Dan Tata Ruang

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur Jabatan Fungsional di bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja PNS di sektor tersebut. Jabatan ini mencakup dua jenis utama, yaitu Penata Ruang yang fokus pada pengelolaan penataan ruang, dan Penata Pertanahan yang menangani aspek pertanahan.

Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan, penelaahan, dan perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga untuk menjamin sinkronisasi, peningkatan kualitas, serta akuntabilitas perencanaan dan penganggaran nasional. Peraturan ini menggantikan Permen No. 1 Tahun 2021 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan terkini.

Jabatan Fungsional Dosen

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Dosen bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di instansi pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja dalam bidang pendidikan tinggi. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perundang-undangan, dengan dasar hukum utama UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN dan UU No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara.

Tipologi Kantor Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur penataan pola besaran organisasi Kantor Pertanahan melalui penyusunan Tipologi yang didasarkan pada penilaian kriteria (variabel utama dan pendukung) serta kompleksitas wilayah. Tipologi mengelompokkan Kantor Pertanahan berdasarkan perbedaan komposisi struktur organisasi dengan prinsip legalitas, transparan, proporsional, efektivitas, dan akuntabel guna optimalisasi tugas dan fungsi BPN di tingkat kabupaten/kota.

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur struktur organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terdiri dari Kantor Wilayah dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tujuannya adalah mengoptimalkan peran Bea dan Cukai dalam memfasilitasi perdagangan, mencegah penyelundupan, serta meningkatkan efektivitas kinerja organisasi. Dasar hukumnya bersumber pada Pasal 73 ayat (2) Perpres Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 52/PMK.04/2020 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2026

Peraturan ini mengubah ketentuan pita cukai agar memiliki bentuk fisik berupa kertas sekuriti dengan cetakan khusus, serta desain wajib memuat lambang negara, lambang Bea dan Cukai, tarif cukai, tahun anggaran, dan harga/jumlah isi. Perubahan ini bertujuan untuk optimalisasi pengawasan dan pengamanan barang kena cukai sesuai dengan UU Cukai yang telah diubah.

Satu Data Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan kerangka tata kelola untuk menghasilkan data pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang akurat, terpadu, dan mudah diakses guna mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik. Data tersebut dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan standar yang memungkinkan pertukaran informasi antar instansi pusat dan daerah.

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah BPN di tingkat provinsi serta Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten/kota sebagai instansi vertikal BPN. Penataan ini dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang BPN dengan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan aparatur negara.

Pedoman Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pedoman Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 12 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan pedoman untuk menjamin ketersediaan, optimalisasi, keberlangsungan, dan peningkatan kualitas atas aset serta layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Aturan ini mencakup pengelolaan perangkat keras dan lunak oleh instansi pusat, pemerintah daerah, serta pengguna lainnya sesuai dengan ketentuan UU ITE dan peraturan terkait SPBE.

Program Keluarga Harapan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2026

Peraturan ini menggantikan aturan lama untuk mengoptimalkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat berupa uang bagi keluarga miskin dan rentan, dengan dasar data tunggal yang terintegrasi dan kewajiban pemutakhiran data berkala. Fokus utamanya adalah penyaluran bantuan uang serta verifikasi komitmen penerima manfaat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup mereka.

Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Limbah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan tata cara perdagangan karbon khusus untuk sektor limbah guna mendukung instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. Aturan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 dan bertujuan mengatur mekanisme pengurangan emisi serta peningkatan penyerapan karbon dari aktivitas pengelolaan limbah.

Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026

Peraturan ini mengubah struktur organisasi Kementerian Agama dengan memperbarui fungsi kementerian untuk mencakup bimbingan seluruh agama dan kegiatan teknis nasional, serta menetapkan susunan organisasi baru yang terdiri dari Sekretariat Jenderal dan beberapa Direktorat Jenderal khusus untuk pendidikan, pesantren, serta bimbingan masyarakat bagi masing-masing agama. Perubahan ini bertujuan menyesuaikan organisasi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan terkini berdasarkan persetujuan Menteri PANRB dan peraturan presiden yang berlaku.

Pedoman Penyelesaian Kerugiaan Negara Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 18 Tahun 2026

Permendikdasmen No. 18 Tahun 2026 menetapkan pedoman tata cara tuntutan ganti kerugian negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel terhadap Pegawai ASN bukan bendahara di lingkungan Kemendikdasmen, sekaligus menggantikan peraturan lama yang sudah tidak sesuai. Peraturan ini mendefinisikan kerugian negara sebagai kekurangan uang, surat berharga, atau barang akibat perbuatan melawan hukum (sengaja atau lalai) dan bertujuan memulihkan kerugian tersebut.

Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 10 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan kriteria objektif dan terukur untuk mengklasifikasikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital. Klasifikasi tersebut didasarkan pada dua jenis variabel, yaitu variabel utama yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas teknis dan variabel pendukung. Ketentuan ini menggantikan peraturan lama untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.

Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Nasional Terintegrasi

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) sebagai satuan pendidikan formal yang mengintegrasikan sistem pembelajaran dan tata kelola, dipimpin oleh Kepala SNT yang merupakan guru dan diawasi oleh Direktur di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Pemerintah dan Bantuan Sosial di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 16 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan pedoman umum untuk pelaksanaan bantuan pemerintah dan bantuan sosial di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar tertib, tepat sasaran, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan ruang lingkup urusan kementerian tersebut. Dasar hukumnya mencakup UU Sisdiknas, UU Kementerian Negara yang telah diubah, serta Perpres terkait pembentukan dan perubahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Kursus

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan standar kompetensi lulusan untuk pendidikan kursus sebagai kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dicapai peserta didik di akhir pembelajaran. Tujuannya adalah mengembangkan kemampuan peserta didik melalui penguasaan keterampilan, standar kompetensi, kewirausahaan, serta kepribadian profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2026

Peraturan ini menggantikan Permenag Nomor 23 Tahun 2021 untuk menegakkan pengendalian gratifikasi di Kementerian Agama secara sistematis dan akuntabel guna mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Regulasi ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait pemberantasan korupsi dan manajemen ASN, serta memperbarui strategi pencegahan korupsi nasional.

Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan aturan dasar pengelolaan Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi untuk meningkatkan tata kelola yang tertib, efektif, dan akuntabel, sekaligus menggantikan aturan lama yang sudah tidak sesuai. Statuta ini berfungsi sebagai landasan utama penyusunan prosedur operasional dan kebijakan universitas dalam menyelenggarakan tugas tridharma perguruan tinggi.

Pembinaan dan Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota dan Lembaga Amil Zakat

Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur kerangka pembinaan dan pengawasan oleh Menteri Agama terhadap berbagai lembaga pengelola zakat, termasuk BAZNAS di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, serta LAZ. Tujuannya adalah meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Besaran Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum

Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan bahwa tarif untuk layanan pemberitahuan persetujuan laporan tahunan perseroan persekutuan modal (baik wajib audit maupun tidak) di Kementerian Hukum menjadi Rp0,00 atau 0% untuk periode Agustus hingga Desember 2026. Pengenaan tarif nol ini berlaku bagi perusahaan yang menyampaikan pemberitahuan melalui sistem elektronik tanpa perlu mengajukan permohonan khusus.

Standar Kegiatan Usaha Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Keagamaan

Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan standar kegiatan usaha, tata cara pengawasan, dan sanksi administratif bagi penyelenggara perizinan berbasis risiko di sektor keagamaan, khususnya untuk Haji dan Umrah. Pengaturan ini didasarkan pada UU No. 14 Tahun 2025 dan PP No. 28 Tahun 2025 untuk mewujudkan kemudahan berusaha dengan pendekatan analisis risiko.

Standar Biaya Masukan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan Standar Biaya Masukan (SBM) sebagai acuan penyusunan rincian biaya untuk berbagai keluaran, yang mencakup enam kategori utama seperti honorarium, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan, barang/jasa, dan bantuan. SBM dapat bersifat batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui atau bersifat dapat dilampaui dengan mempertimbangkan harga pasar serta prinsip ekonomis, efisien, dan efektif. Besaran satuan biaya dan penjelasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan tercantum dalam lampiran peraturan.

Penyelenggaraan Arsip Dinamis Kementerian Pekerjaan Umum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan arsip dinamis di Kementerian Pekerjaan Umum untuk menjamin tertib kearsipan, pelindungan, dan ketersediaan arsip yang autentik serta terpercaya. Aturan ini mewajibkan pencipta arsip (lembaga negara) mengelola arsip dinamis—yang mencakup arsip aktif, inaktif, vital, dan statis—sesuai dengan ketentuan hukum kearsipan yang berlaku.

Pemasukan dan Pengeluaran Benih Holtikultura

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur ketentuan pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura untuk menjaga ketersediaan, keamanan hayati, serta meningkatkan devisa negara dengan menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebijakan terkini. Ketentuan ini menggantikan peraturan lama yang sudah tidak sesuai dengan dinamika lingkungan strategis dan industri benih dalam negeri. Ruang lingkupnya mencakup seluruh tanaman hortikultura seperti buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura yang digunakan untuk memperbanyak tanaman.

Impor Sementara dan Ekspor Sementara atas Pengemas yang Dapat Digunakan Secara Berulang-Ulang (Returnable Package)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur ketentuan impor dan ekspor sementara untuk pengemas yang dapat digunakan secara berulang (returnable package) guna memberikan kepastian hukum dan kemudahan pengawasan kepabeanan. Ketentuan ini melengkapi regulasi sebelumnya yang belum secara spesifik menangani pemasukan dan pengeluaran kemasan tersebut ke dan dari daerah pabean. Dasar hukumnya bersumber pada UU Kepabeanan dan peraturan terkait Kementerian Keuangan yang telah diperbarui hingga tahun 2024-2025.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2026

Peraturan ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61 Tahun 2024 untuk menyesuaikan dan meningkatkan efektivitas pemberlakuan standar nasional Indonesia bagi tepung terigu sebagai bahan makanan secara wajib.

Tata Cara Penyediaan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana untuk Diskon Biaya Listrik Tahun 2025

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur tata cara penyediaan, pembayaran, dan pertanggungjawaban dana untuk insentif diskon biaya listrik bagi konsumen rumah tangga PLN tahun 2025. Dana tersebut dibebankan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya sesuai ketentuan APBN.

Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan kerangka tata kelola data yang terpadu, akurat, dan interoperabel untuk mendukung perencanaan hingga pengendalian pembangunan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia. Peraturan ini menggantikan ketentuan lama guna memastikan data dapat diakses dan dibagikan secara efektif antara instansi pusat dan daerah melalui pemenuhan standar data serta kode referensi yang berlaku.

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Kaca Pengaman Bangunan Dan Panel Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2026

Peraturan ini mewajibkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk kaca pengaman bangunan dan panel guna menjamin keamanan, kesehatan, serta keselamatan manusia. Tujuannya juga untuk meningkatkan daya saing industri kaca dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-Dag/Per/6/2008 tentang Ketentuan Ekpor Pisang dan Nanas ke Jepang dalam Rangka Ij Epa (Indonesia Japan-Economic Partnership Agreement)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2026

Permendag No. 21 Tahun 2026 mengubah ketentuan ekspor pisang dan nanas ke Jepang untuk memaksimalkan penggunaan kuota nasional dalam kerangka IJ-EPA sesuai protokol perubahan yang disahkan pada 2026. Perubahan ini menyesuaikan aturan sebelumnya (Permen Dag No. 24/M-DAG/PER/6/2008) dengan perkembangan hukum dan ketentuan terbaru terkait kemitraan ekonomi Indonesia-Jepang.

Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat pada Sektor Perdagangan Tahun Anggaran 2026 2028

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2026

Peraturan ini mengatur pedoman percepatan pemulihan fungsi pelayanan perdagangan dan aktivitas ekonomi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui rehabilitasi pasar rakyat, tata kelola, serta bantuan sarana dan prasarana yang didanai APBN. Regulasi ini bertujuan memastikan penanganan pascabencana di sektor perdagangan berjalan tepat sasaran, terukur, transparan, dan akuntabel sesuai rencana induk yang ditetapkan.

Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2026

Peraturan ini menggantikan PMK No. 216/PMK.04/2019 untuk meningkatkan pelayanan, pengawasan, dan pengamanan hak negara terkait pengangkutan barang impor atau ekspor yang diangkut terus atau diangkut lanjut dari kawasan pabean. Aturan ini mengatur definisi dasar seperti kawasan pabean, tempat penimbunan sementara, serta kewajiban pelapor dan tanggung jawab pengangkut dalam proses perpindahan barang tersebut.