Peraturan Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017

Cekungan Air Tanah di Indonesia

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur pengelolaan Cekungan Air Tanah sebagai wilayah hidrogeologis yang utuh, mencakup batas imbuhan, aliran, dan pelepasan air dalam satu sistem akuifer. Pengelolaan dilakukan secara terpadu dengan air permukaan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya air demi kemakmuran rakyat. Penetapan wilayah ini didasarkan pada kriteria geologis dan hidraulis, serta dikategorikan berdasarkan cakupan wilayahnya (provinsi, lintas provinsi, atau lintas negara).

Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251-pmk-02-2016 Tahun 2017

Permenkeu No. 251/PMK.02/2016 menetapkan tiga rasio utama untuk mengukur kesehatan keuangan aset BPJS Kesehatan, yaitu rasio beban terhadap pendapatan operasional ditambah pendapatan investasi (maksimal 95%), rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar, serta rasio ekuitas terhadap liabilitas.

Perubahan Penggolongan Psikotropika

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah penggolongan beberapa obat keras yang berpotensi menyebabkan ketergantungan menjadi Psikotropika Golongan II dan Golongan IV, serta mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2015 yang sebelumnya berlaku. Daftar spesifik substansi yang masuk ke dalam golongan baru tersebut tercantum dalam Lampiran peraturan.

Perubahan Penggolongan Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017

Permenkes No. 2 Tahun 2017 mengubah daftar narkotika golongan I, II, dan III untuk mengakomodasi zat baru dengan potensi ketergantungan tinggi yang belum tercantum dalam peraturan sebelumnya. Peraturan ini mencabut Permenkes No. 13 Tahun 2014 dan menetapkan daftar narkotika terbaru yang berlaku efektif sejak tanggal diundangkannya.

Satuan Tugas di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur pembentukan Satuan Tugas di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif sebagai unit organisasi yang beranggotakan tenaga profesional non-ASN untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas. Satuan Tugas bertugas membantu program, menyusun bahan kebijakan, serta membangun jaringan, dan dibentuk berdasarkan usulan unit kerja eselon I yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 28 Tahun 2017

Permendesa No. 28 Tahun 2017 menetapkan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas mereka. Pedoman ini mengatur bahwa peningkatan kapasitas dilakukan secara terencana, terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan berdasarkan berbagai undang-undang terkait serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2017

Permendesa No. 27 Tahun 2017 menetapkan pedoman umum bagi pengguna anggaran di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk melaksanakan mekanisme penyaluran bantuan pemerintah sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan ini menggantikan Permendesa No. 16 Tahun 2015 dengan dasar hukum utama UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Desa. Tujuannya adalah memastikan tata kelola bantuan pemerintah yang tertib, transparan, dan akuntabel dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Operasi Paralel Pembangkit Tenaga Listrik dengan Jaringan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata cara dan syarat operasi paralel pembangkit tenaga listrik dengan jaringan PT PLN (Persero) untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan stabilitas pasokan listrik nasional. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan sektoral ketenagalistrikan yang berlaku di Indonesia.

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di Kementerian Kesehatan untuk menyeimbangkan kemudahan akses publik dengan perlindungan keamanan data. Aturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait keterbukaan informasi, pelayanan publik, dan kearsipan. Tujuannya adalah mengatur pembatasan akses terhadap arsip tertentu demi menjaga keamanan informasi di lingkungan kementerian tersebut.

Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2017

Permenhub No. 156 Tahun 2017 mengatur kompetensi, syarat, dan standar kualifikasi bagi penguji berkala kendaraan bermotor yang terdiri dari PNS, PPPK, dan tenaga swasta untuk memastikan pengujian teknis dan laik jalan dilakukan secara profesional. Peraturan ini menetapkan kriteria pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang wajib dipenuhi oleh penguji agar dapat diberi tugas dan wewenang penuh dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugasnya. Penataan ini dilakukan untuk melaksanakan amanah undang-undang terkait pemerintahan daerah dan pengelolaan lalu lintas serta angkutan jalan.

Pedoman Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan pedoman bagi Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengenai tata cara pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara kepada Pemerintah Daerah atau pihak lain tanpa imbalan. Pedoman ini mengatur peran serta tanggung jawab pengguna barang dan kuasa pengguna barang dalam proses hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan keuangan negara.

Tata Cara Pengelolaan Iuran Dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248-pmk-02-2016 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan iuran dan pelaporan untuk program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang berlaku bagi Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian. Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan berupa uang tunai saat berhenti kerja, serta jaminan terhadap risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian bukan akibat dinas.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangannomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258-pmk-04-2016 Tahun 2017

Peraturan ini menyempurnakan definisi dan ketentuan audit kepabeanan serta audit cukai untuk mengoptimalkan proses pemeriksaan di bidang tersebut. Penyempurnaan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan undang-undang kepabeanan dan cukai yang berlaku.

Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260-pmk-08-2016 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata cara pembayaran ketersediaan layanan pada proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk penyediaan infrastruktur, yang merupakan kontribusi fiskal pemerintah dalam bentuk dana yang dialokasikan sesuai mekanisme anggaran masing-masing Penanggung Jawab Proyek. Ketentuan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU.

Tata Cara Pemberian Jaminan Kredit Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Menjaga Ketersediaan Pangan Dan Stabilisasi Harga Pangan Untuk Jenis Pangan Pokok Beras, Jagung, Dan Kedelai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250-pmk-05-2016 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata cara pemberian jaminan kredit oleh Menteri Keuangan kepada Perum BULOG untuk membiayai penugasan pemerintah menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan pokok (beras, jagung, kedelai). Jaminan tersebut hanya dapat diberikan jika anggaran penugasan telah dialokasikan dalam APBN/APBN Perubahan, KPA telah ditetapkan, dan DIPA pengelolaan belanja subsidi pangan telah diterbitkan.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan Pada Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3-pmk-05-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan jenis-jenis tarif layanan yang berlaku di Politeknik Kesehatan Medan, mencakup layanan akademik (seperti seleksi dan uang kuliah) serta layanan penunjang (seperti asrama, klinik, dan laboratorium). Peraturan ini juga mencabut ketentuan tarif sebelumnya yang diatur dalam Permenkeu Nomor 181/PMK.05/2011.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263-pmk-01-2016 Tahun 2017

Permenkeu No. 263/PMK.01/2016 mengubah Lampiran I dan II Permenkeu No. 170/PMK.01/2012 yang mengatur organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Perubahan ini bertujuan menyempurnakan struktur organisasi Kantor Wilayah DJKN dan Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara serta Lelang demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta Pada Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264-pmk-05-2016 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan dan merinci jenis-jenis tarif layanan yang berlaku di Politeknik Kesehatan Yogyakarta, mencakup layanan akademik (seperti seleksi dan kuliah) serta layanan penunjang (seperti asrama, perpustakaan, dan klinik). Ketentuan ini menggantikan tarif sebelumnya yang diatur dalam Permenkeu Nomor 152/PMK.05/2013 sebagai dasar pemungutan imbalan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna.

Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Dan/Atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya Atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259-pmk-04-2016 Tahun 2017

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Olahraga Yang Diimpor Oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256-pmk-04-2016 Tahun 2017

Pengasuransian Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247-pmk-06-2016 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata cara pengasuransian Barang Milik Negara (BMN) yang berada di bawah Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan penatausahaannya. Asuransi diterapkan sebagai mekanisme perlindungan terhadap kerugian, kerusakan, atau tanggung jawab hukum yang mungkin diderita BMN akibat peristiwa tidak pasti.

Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246-pmk-06-2016 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata cara penatausahaan, termasuk pencatatan, pemutakhiran, pelaporan, dan penyimpanan dokumen, bagi kekayaan negara yang dikelola terpisah dari APBN. Fokus utamanya adalah memastikan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan aset negara yang berasal dari APBN atau sumber lain yang diinvestasikan jangka panjang.

Standar Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242-pmk-02-2016 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan standar kesehatan keuangan untuk aset BPJS Ketenagakerjaan guna memastikan kemampuan lembaga tersebut dalam menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Standar ini mengatur kewajiban BPJS Ketenagakerjaan dalam menjaga kesehatan keuangan asetnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan aset jaminan sosial.

Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif

Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 19 Tahun 2017

Pengelolaan Pengaduan Publik di Lingkungan Kementerian Pertahanan

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 52 Tahun 2017

Permenhan No. 52 Tahun 2017 mengatur mekanisme penanganan pengaduan publik berupa keluhan pelayanan di lingkungan Kementerian Pertahanan untuk menjamin birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Peraturan ini juga mendefinisikan istilah kunci seperti pengaduan, satuan kerja, dan pengaduan berkarak pengawasan yang menyangkut indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh ASN dan TNI.

Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kredit Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 51 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata cara penilaian angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang memegang Jabatan Fungsional Bidan sebagai pelaksana teknis pelayanan kebidanan. Angka kredit tersebut menjadi syarat utama untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan, dengan nilai yang dihitung dari akumulasi kegiatan profesional dalam asuhan kebidanan.

Mekanisme Pencatatan Barang Milik Negara Hasil Pengadaan ke Dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 47 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur mekanisme pencatatan Barang Milik Negara (BMN) yang bersumber dari pinjaman dalam/luar negeri, hibah, rupiah murni, dan devisa ke dalam sistem SIMAK BMN di lingkungan Kemhan dan TNI. Fokus utamanya adalah memastikan pencatatan aset tetap dan barang persediaan dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Penggunaan Alat Utama Sistem Senjata Pada Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Dalam Operasi Militer Selain Perang

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 46 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata cara penggunaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) milik negara untuk mendukung tugas perbantuan kemanusiaan dalam Operasi Militer Selain Perang. Pengaturan ini bertujuan menjamin tertib dan efektifitas penggunaan Alutsista saat TNI memberikan bantuan kepada pemerintah daerah atau pihak lain dalam situasi non-perang.

Statuta Institut Teknologi Sumatera

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan Statuta Institut Teknologi Sumatera sebagai aturan dasar pengelolaan perguruan tinggi negeri tersebut yang menjadi landasan penyusunan peraturan di bawahnya. Statuta ini mengatur penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi sesuai dengan ketentuan undang-undang pendidikan tinggi.

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui proses belajar mengajar yang tertib. Pedoman ini mencakup definisi Aparatur Sipil Negara, Calon Pegawai Negeri Sipil, serta sarana dan prasarana yang diperlukan guna menunjang efektivitas kinerja kementerian.

Statuta Institut Teknologi Kalimantan

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan Statuta Institut Teknologi Kalimantan (ITK) sebagai landasan hukum utama untuk pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan ITK. Statuta ini berfungsi sebagai dasar penyusunan berbagai peraturan dan prosedur operasional internal di institusi tersebut. Ketentuan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan pedoman kerja sama tertulis antara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan instansi pemerintah atau badan hukum, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pedoman ini mengatur definisi jenis kerja sama (umum, khusus, payung) serta asas-asas yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan kesepakatan tersebut.

Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur mekanisme pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) untuk meningkatkan akses, pemerataan, dan mutu pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Pembukaan atau perubahan PSDKU bertujuan memperluas jangkauan pendidikan yang relevan, sementara penutupan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari layanan pendidikan yang tidak bermutu.

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2016. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya (Permenkominfo No. 42 Tahun 2014) dan menjadi dasar bagi instansi terkait dalam mengelola insentif kinerja pegawai.

Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261-pmk-03-2016 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata cara penyetoran, pelaporan, dan pengecualian pajak penghasilan final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah/bangunan serta perjanjian pengikatan jual beli, dengan ketentuan bahwa pengalihan kepada pemerintah atau badan usaha milik negara mendapat pengecualian pajak sebesar 0%.

Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253-pmk-05-2016 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan pedoman penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) untuk mengelola data strategis penyaluran Kredit Program guna mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. SIKP digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah untuk menatausahakan serta menyediakan informasi terkait fasilitas seperti subsidi bunga dan imbal jasa penjaminan. Ketentuan ini didasarkan pada Keputusan Presiden tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dan bertujuan menjamin pengelolaan data yang efektif dan efisien.

Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja Atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245-pmk-02-2016 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja penggunaan dana Bendahara Umum Negara untuk memastikan kualitas dan efektivitas pengelolaan anggaran. Fokus utamanya adalah mengontrol pelaksanaan pagu dana pengeluaran BUN sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan guna meningkatkan akuntabilitas pemerintah pusat.

Penyelenggaraan Uji Mutu Obat Pada Instalasi Farmasi Pemerintah

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2017

Peraturan ini mewajibkan instalasi farmasi pemerintah melakukan pengujian laboratorium berkala terhadap mutu obat untuk memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap standar keamanan, khasiat, dan mutu. Tujuannya adalah melindungi masyarakat dari bahaya akibat obat yang tidak memenuhi persyaratan, sekaligus menyesuaikan regulasi sebelumnya dengan kebutuhan hukum terkini.

Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 29 Tahun 2017

Permendesa No. 29 Tahun 2017 mengatur tata cara dan mekanisme perekrutan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mengatasi ketidakseimbangan jumlah pegawai dengan tuntutan tugas. Peraturan ini menetapkan prosedur yang harus dipatuhi dalam proses seleksi dan penempatan PPNPN guna memastikan efisiensi dan transparansi pengelolaan sumber daya manusia di kementerian tersebut.

Perubahan Atas PMK Nomor 253/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249-pmk-09-2016 Tahun 2017

Permenkeu No. 249/PMK.09/2016 mengubah ketentuan pengajuan keberatan PBB dengan memperjelas persyaratan dokumen, memperpanjang batas waktu perbaikan jika ada kekurangan, dan menghapus ketentuan lama mengenai jangka waktu penyelesaian. Perubahan ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam mengajukan keberatan terhadap SPPT atau SKP PBB.

Pencabutan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk Pasar Tradisional

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2017 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2014 terkait petunjuk pengadaan badan usaha untuk pasar tradisional. Pencabutan ini dilakukan karena telah berlaku Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015 yang mengatur tata cara pelaksanaan pengadaan badan usaha dalam Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk penyediaan infrastruktur.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Pada Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244-pmk-05-2016 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Rumah Sakit Pusat Otak Nasional sebagai Badan Layanan Umum, yang mencakup imbalan atas jasa layanan kepada pasien umum dan pihak penjamin. Tarif tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: layanan berdasarkan kelas (rawat inap, tindakan medis), layanan tidak berdasarkan kelas (administrasi, rawat jalan, gawat darurat, penunjang medis, dan fasilitas), serta tarif farmasi.

Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan pedoman metode pembayaran INA-CBG yang menjadi acuan bagi fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, BPJS Kesehatan, dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. Peraturan ini menggantikan dan mencabut Petunjuk Teknis Sistem INA-BG sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2014.

Jabatan Fungsional Instruktur Dan Angka Kredit Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 49 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan definisi Jabatan Fungsional Instruktur di Kementerian Pertahanan yang mencakup tingkatan Terampil dan Ahli, serta mengaturnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Fokus utamanya adalah mendefinisikan Instruktur sebagai pihak yang bertugas menyelenggarakan pelatihan dan pembelajaran, serta membedakan antara kegiatan "melatih" (berorientasi praktik) dan "mengajar" (berorientasi teori). Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai peserta rehabilitasi penyandang disabilitas personel Kementerian Pertahanan dan TNI.

Lini Produksi Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 44 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata cara pembinaan dan pengelolaan lini produksi alat peralatan pertahanan dan keamanan oleh Industri Pertahanan untuk mendukung kebutuhan negara. Istilah kunci yang didefinisikan mencakup produk, elemen produk, serta tahapan teknis seperti desain awal, desain rinci, dan berbagai jenis *review* (PDR, CDR) yang harus dilalui sebelum produk mencapai kemampuan operasional dasar (IOC) hingga final (FOC).

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 43 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur kembali ketentuan biaya perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI untuk menjamin pelaksanaannya yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, menggantikan peraturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai. Fokus utamanya adalah mendefinisikan jenis-jenis perjalanan dinas (jabatan dan pindah) serta dasar hukumnya dalam rangka mendukung tugas resmi pejabat negara, prajurit, dan PNS Kemhan.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 Tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2-pmk-06-2017 Tahun 2017

Permenkeu No. 2/PMK.06/2017 mengubah struktur Tim Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) untuk calon anggota Dewan Direktur LPEI dengan menetapkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagai ketua dan dua pejabat lain dari Kementerian Keuangan serta Kementerian Koordinator sebagai anggota. Tim ini bertugas melakukan seleksi untuk mendapatkan minimal dua calon per posisi serta menilai kemampuan dan kepatutan mereka.

Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262-pmk-01-2016 Tahun 2017

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertugas melakukan koordinasi, pembinaan, dan supervisi di bidang perbendahaaran serta menyelenggarakan fungsi penelaahan dokumen anggaran, monitoring dana transfer, akuntansi laporan keuangan, hingga kepatuhan internal. Struktur ini bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk memastikan pelaksanaan anggaran di daerah berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan.

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2017

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255-pmk-010-2016 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan mekanisme pemberian bea masuk ditanggung pemerintah untuk impor barang dan bahan guna kepentingan umum serta peningkatan daya saing industri tertentu pada tahun anggaran 2017, dengan rincian sektor dan pagu anggaran yang tercantum dalam lampiran. Pemberian bea ini tidak berlaku untuk barang yang sudah bebas bea, terkena bea anti-dumping/tindakan pengamanan/imbalan/pembalasan, atau barang yang ditimbun di tempat berikat. Ketentuan ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 2017.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pada Kementerian Agama

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252-pmk-05-2016 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama yang terdiri dari dua kategori utama: layanan akademik (seperti seleksi masuk dan uang kuliah tunggal) serta layanan penunjang akademik. Ketentuan ini merupakan revisi dari peraturan sebelumnya (Permenkeu No. 183/PMK.05/2011) untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243-pmk-02-2016 Tahun 2017

Peraturan ini menyempurnakan ketentuan pelaporan, pengadministrasian, dan pengawasan pengelolaan akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Ketentuan ini didasarkan pada kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dalam mengelola anggaran negara serta mengacu pada regulasi sebelumnya tentang pengelolaan dana pensiun.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan standar pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai patokan wajib yang harus dipatuhi oleh pemeriksa. Standar ini menggantikan aturan lama untuk memastikan pemeriksaan dilakukan secara independen, objektif, dan profesional sesuai perkembangan kebutuhan organisasi.

Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257-pmk-08-2016 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah untuk menjamin ketersediaan dana, ketepatan waktu pembayaran klaim, dan kepastian bagi pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah. Pengelolaan dana ini dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna menghindari pengalokasian anggaran dalam jumlah besar di satu tahun anggaran sekaligus, terutama untuk mendukung program pembangunan infrastruktur.

Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Eastern Part Of The Strait Of Singapore, 2014)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi mencakup perumusan dan penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, riset, perkarantinaan ikan, serta pengelolaan barang milik negara. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan ruang laut, perikanan tangkap dan budidaya, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pengesahan Final Acts Of The World Conference On International Telecommunications, Dubai, 2012 (Akta-Akta Akhir Konferensi Sedunia Tentang Telekomunikasi Internasional, Dubai, 2012)

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Presiden ini mengesahkan Akta-Akta Akhir Konferensi Sedunia tentang Telekomunikasi Internasional di Dubai 2012 beserta persyaratan Indonesia, yang bertujuan menyesuaikan hukum nasional dengan ketentuan internasional. Jika terjadi perbedaan penafsiran antara terjemahan bahasa Indonesia dengan naskah asli, yang berlaku adalah naskah asli dalam bahasa Perancis.

Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah ketentuan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam, dan batubara dengan memperjelas tenggat waktu pengajuan permohonan. Pengajuan harus dilakukan paling cepat 5 tahun dan paling lambat 1 tahun sebelum izin berakhir. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang izin.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3-pojk-05-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan standar tata kelola perusahaan yang baik bagi berbagai jenis lembaga penjaminan, termasuk penjaminan syariah dan penjaminan ulang, untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Fokus utamanya adalah mendefinisikan secara jelas istilah-istilah kunci seperti penjamin, penerima jaminan, dan jenis-jenis perusahaan penjaminan yang diwajibkan menerapkan prinsip tata kelola yang baik.