Peraturan Tahun 2010
Daftar peraturan perundang-undangan Indonesia yang terbit pada tahun 2010: undang-undang, peraturan pemerintah, perpres, peraturan menteri, hingga peraturan daerah, lengkap dengan perihal dan status keberlakuannya.
141 dokumen terbit pada tahun ini.
Telusuri per jenis
Dokumen tahun 2010
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08-prt-m-2010 Tahun 2010
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 15 Tahun 2010
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per-12-men-viii-2010 Tahun 2010
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 86-huk-2010 Tahun 2010
Pajak Reklame
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Kemiring Ilir Nomor 22 Tahun 2010
Pajak Penerangan Jalan
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Kemiring Ilir Nomor 23 Tahun 2010
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Kemiring Ilir Nomor 27 Tahun 2010
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Kemiring Ilir Nomor 25 Tahun 2010
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Kemiring Ilir Nomor 26 Tahun 2010
Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Kemiring Ilir Nomor 28 Tahun 2010
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Kemiring Ilir Nomor 29 Tahun 2010
Retribusi Izin Gangguan
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Kemiring Ilir Nomor 30 Tahun 2010
Retribusi Izin Trayek
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Kemiring Ilir Nomor 31 Tahun 2010
Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Perusahaan Industri Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Kemiring Ilir Nomor 16 Tahun 2010
Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pajak Potong Hewan
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Kemiring Ilir Nomor 17 Tahun 2010
Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Kemiring Ilir Nomor 18 Tahun 2010
Pajak Restoran
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Kemiring Ilir Nomor 20 Tahun 2010
Pajak Hotel
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Kemiring Ilir Nomor 21 Tahun 2010
Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010
Pedoman Inventarisasi Logistik
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2010
Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2010
Peraturan ini menetapkan pedoman pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan untuk korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008. Tujuannya adalah memberikan acuan yang jelas bagi pelaksana bantuan agar santunan dapat diberikan secara terkoordinasi, adil, dan sesuai kebutuhan korban tanpa menimbulkan kekacauan atau kecemburuan sosial.
Perubahan Kedua atas Plps Nomor 4Plps2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik
Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3-plps-2011 Tahun 2010
Tata Cara Penjualan Saham Bank Gagal yang Diselamatkan
Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2-plps-2011 Tahun 2010
Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupatenkota
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2010
Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2010
Tata Cara Pelaporan Transaksi bagi Penyedia Barang dan atau Jasa Lainnya
Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor per-12-1-021-ppatk-09-2011 Tahun 2010
Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2010
Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pergadaian
Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor per-14-1-02-1-ppatk-10-2011 Tahun 2010
Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Penyelenggara Pos
Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor per-11-1-02-1-ppatk-09-2011 Tahun 2010
Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010
Peraturan ini menetapkan standar baku mengenai mekanisme penyusunan, bentuk, dan teknis penulisan Peraturan Kepolisian untuk menjamin keseragaman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas Polri. Pembentukan peraturan ini didasarkan pada prinsip kejelasan tujuan dan rumusan, kebutuhan nyata, konsistensi dengan hukum yang lebih tinggi, transparansi proses, serta kelayakan pelaksanaan secara efektif.
Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Orang dalam Whistleblower pada Pengadaan Barangjasa Pemerintah
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sandiman
Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2010
Peraturan ini menetapkan pedoman bagi seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sandiman guna mencetak personil keahlian sandi yang profesional, sekaligus mencabut peraturan sebelumnya (Keputusan Nomor DL.003/KEP.72/2002). Isi detail teknis pelaksanaan diatur dalam lampiran peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.
Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010
Peraturan ini menetapkan standar penggunaan aplikasi Naskah Dinas Elektronik (ANDE) di Polri untuk mewujudkan keseragaman, keamanan, dan efisiensi administrasi surat menyurat berbasis elektronik. Prinsip penyelenggaraan ANDE menekankan pada ketelitian, kejelasan, kesingkatan, serta logika penyusunan dokumen agar efektif dan efisien dalam operasional kepolisian.
Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002-komnasham-xii-2011 Tahun 2010
Grand Design Ombudsman Republik Indonesia Tahun 20112026
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010
Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2010
Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010
Peraturan ini mengatur susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Resort (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek) sebagai pelaksana tugas Polri di tingkat kabupaten/kota, yang dipimpin oleh Kapolres dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Struktur Polres terdiri dari unsur pengawas dan pembantu pimpinan (seperti Bagian Operasi, Perencanaan, dan Sumber Daya) serta unsur pelaksana tugas pokok (seperti SPKT, Satreskrim, Satresnarkoba, Satbinmas, dan Satlintas).
Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010
Peraturan ini mengatur susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah (Polda) sebagai pelaksana tugas Polri di tingkat provinsi yang dipimpin oleh Kapolda dan bertanggung jawab langsung kepada Kapolri. Struktur organisasi Polda terdiri dari unsur pengawas dan pembantu pimpinan (seperti Itwasda, Biro Operasi, dan berbagai Biro), unsur pelayanan (Staf Pribadi, Sekretariat Umum, Pelayanan Markas), serta unsur pelaksana tugas pokok (Direktorat Intelijen Keamanan, Reserse Kriminal, Lalu Lintas, dan bidang-bidang lain).
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010
Peraturan ini mengatur susunan organisasi dan tata kerja satuan-satuan organisasi di tingkat Markas Besar Polri, yang terdiri dari unsur pengawas dan pembantu pimpinan (seperti Itwasum, Sops, Srena, SSDM, Ssarpras, serta berbagai Divisi) dan unsur pelayanan (seperti Sahli, Spripim, Setum, Yanma, dan Baintelkam) yang semuanya berada di bawah pimpinan Kapolri.
Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerianlembagasatuan Kerja Perangkat Daerahinstansi Lainnya
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
Standar Dokumen Pengadaan Barangjasa Pemerintah Secara Elektronik
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010
Pedoman Penetapan Acuan Harga Perkiraan Sendiri Hps Kendaraan Pemerintah
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010
Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan Tahun 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59-pmk-09-2010 Tahun 2010
Peraturan ini menetapkan kebijakan pengawasan intern Kementerian Keuangan Tahun 2010 yang berfokus pada transformasi pengawasan, pengawalan reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas laporan keuangan. Pelaksanaan kebijakan ini dioperasionalkan melalui program kerja tahunan yang disusun oleh Inspektorat Jenderal dan didukung oleh tema pengawasan unggulan bersama unit eselon I.
Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56-pmk-02-2010 Tahun 2010
Peraturan ini menetapkan kewajiban memperoleh persetujuan Menteri Keuangan untuk setiap kontrak tahun jamak yang didanai APBN, dengan kriteria sumber dana harus rupiah murni, pekerjaan tidak dapat dipecah-pecah, dan durasi pelaksanaan melebihi 12 bulan. Persetujuan ini menjadi syarat mutlak sebelum kontrak dapat ditandatangani oleh para pihak.
Pembentukan Tutor dan Trainer Of Trainers Manajemen Training di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010
Peraturan ini mengatur pembentukan Tutor dan Trainer of Trainers (TOT) Manajemen Training di lingkungan Polri untuk meningkatkan kompetensi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Tujuannya adalah memastikan proses pembentukan tersebut berjalan terencana, profesional, serta berprinsip pada legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi.
Tata Cara Pelaksanaan Audit untuk Penerbitan Surat Rekomendasi dan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010
Peraturan ini menetapkan tata cara pelaksanaan audit oleh Polri sebagai syarat wajib bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) untuk memperoleh Surat Rekomendasi dan Surat Izin Operasional. Audit dilakukan secara sistematis dan independen guna menilai kecocokan operasional serta kelayakan pembinaan BUJP terhadap standar yang berlaku. Hasil audit ini menjadi dasar penerbitan izin bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi, kawal angkut, penyediaan tenaga pengamanan, dan sejenisnya.
Penerbitan dan Penggunaan Kartu Tanda Anggota dan Kartu Penunjukan Isteri/Suami di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010
Peraturan ini mewajibkan setiap pegawai negeri Polri memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dan setiap anggota/suami istri yang sudah menikah wajib memiliki kartu penunjukan (KPI/S/Karis/Karsu) sebagai identitas resmi. Penerbitan dan penggunaan kedua kartu ini harus mengikuti prinsip legalitas, transparansi, serta akuntabilitas untuk menjamin tertib administrasi dan kelancaran pembinaan personel di lingkungan Polri.
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
Peraturan ini menetapkan pembentukan dan fungsi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) di lingkungan Polri untuk memberikan pertimbangan objektif dalam pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, serta perpanjangan batas usia pensiun PNS pada jabatan struktural Eselon II ke bawah. Baperjakat berperan sebagai tim yang mendukung pejabat berwenang dalam pembinaan karier PNS Polri, dengan definisi jelas mengenai jabatan struktural, fungsional, serta kriteria prestasi kerja luar biasa dan penemuan baru.
Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010
Peraturan ini menetapkan dasar penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri sebagai kesatuan organisasi yang bertugas mengelola sistem informasi kriminal dan lalu lintas. Fokus utamanya adalah pada pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kejahatan, pelanggaran, serta kecelakaan lalu lintas untuk mendukung penegakan hukum.
Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010
Standar Spesifikasi Teknis Penomoran Sarana Perkeretaapian
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor km45 Tahun 2010
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor km60 Tahun 2010
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan Kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2010
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2010
Izin Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Hak Dan Lahan Masyarakat
Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2010
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam
Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1tahun2010 Tahun 2010
Penyertaan Modal Daerah
Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2010
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025
Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1tahun2010 Tahun 2010
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (Civil Aviation Safety Regulation Part 141) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi untuk Sekolah Penerbang (Certification and Operating Requirement for Pilot Schools)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor km57 Tahun 2010
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 63 (Civil Aviation Safety Regulation Part 63) tentang Persyaratan Personil Pesawat Udara Selain Penerbang Dan Personil Penunjang Operasi Pesawat Udara (Licensing Flight Crew Members other Pilot, Flight Operation Officers, and Certification of Flight Attendant)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor km16 Tahun 2010