Peraturan Tahun 2014
Daftar peraturan perundang-undangan Indonesia yang terbit pada tahun 2014: undang-undang, peraturan pemerintah, perpres, peraturan menteri, hingga peraturan daerah, lengkap dengan perihal dan status keberlakuannya.
638 dokumen terbit pada tahun ini.
Telusuri per jenis
Dokumen tahun 2014
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional, dan Museum
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2014
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014
Penyelenggaraan Ketenagalistrikan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014
Jasa Konstruksi
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2014
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kuningan
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2014
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2014
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2014
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2013
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2014
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2014
Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014
Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertangggungjawaban Belanja Barang Non Operasional Lainnya bagi Pemangku Kepentingan Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan Dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0231-a Tahun 2014
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2014
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2014
Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kuningan
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2014
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2014
Penyelenggaraan Pengembangan dan Penyediaan Air Minum Daerah Kabupaten Kuningan
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2014
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2013
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2014
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2014
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2014
Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24-prt-m-2014 Tahun 2014
Pedoman Pengadaan Tenaga Musim Bidang Kesehatan di Arab Saudi
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2014
Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2014
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2014
Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2014
Menara Telekomunikasi Bersama
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2014
Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014
Tatacara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia dari Negara Penempatan ke Daerah Asal Secara Mandiri
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2014
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah
Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2014
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2-vii-pb-2014 Tahun 2014
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dan Angka Kreditnya
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dan Angka Kreditnya
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2014
Peraturan ini mengatur pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dan sistem penentuan Angka Kreditnya sebagai dasar penilaian kinerja dan kenaikan pangkat. Ketentuan ini menjadi acuan bagi pejabat terkait dalam mengelola karier, pengangkatan, serta evaluasi prestasi kerja bagi pegawai yang menduduki jabatan tersebut.
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Angka Kreditnya
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2014
Peraturan ini menetapkan ketentuan pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan sistem penentuan angka kreditnya sebagai dasar penilaian kinerja dan kenaikan pangkat. Peraturan ini mengatur mekanisme pengumpulan, verifikasi, dan penggunaan angka kredit untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan kompetensi dan jenjang karir pegawai keimigrasian.
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Angka Kreditnya
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2014
Peraturan ini menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan untuk Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan sistem penentuan angka kreditnya sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2014. Dokumen ini menjadi dasar operasional bagi pengelolaan karier, penilaian kinerja, dan kenaikan pangkat bagi pegawai yang memegang jabatan fungsional tersebut di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka Kreditnya
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2014
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2014
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka Kreditnya
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2014
Peraturan ini mengatur ketentuan pelaksanaan jabatan fungsional Pemeriksa Desain Industri dan sistem penentuan angka kreditnya bagi pegawai negeri sipil. Aturan ini menjadi dasar operasional untuk pengangkatan, pengembangan, dan penilaian kinerja pemeriksa desain industri sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara dan peraturan terkait.
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2014
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2014
Peraturan ini mengatur pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan sistem angka kreditnya sebagai dasar penilaian kinerja dan kenaikan pangkat bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini menetapkan syarat, prosedur, dan mekanisme untuk pengangkatan, pengembangan kompetensi, serta evaluasi kinerja pemeriksa merek sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2014
Peraturan ini mengatur pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan sistem penentuan Angka Kreditnya untuk menilai kinerja pegawai. Ketentuan ini menetapkan standar tugas, tanggung jawab, serta mekanisme penilaian prestasi kerja bagi pemeriksa merek di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2014
Peraturan ini menetapkan ketentuan pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan sistem penentuan angka kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini mengatur standar kompetensi, syarat pengangkatan, serta mekanisme penilaian kinerja untuk memastikan pemeriksa paten dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan efektif.
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2014
Peraturan ini mengatur ketentuan pelaksanaan jabatan fungsional Pemeriksa Paten dan sistem penentuan angka kreditnya sebagai dasar penilaian kinerja dan kenaikan pangkat. Dokumen ini juga menetapkan mekanisme pengangkatan, penempatan, serta pencabutan jabatan bagi pemeriksa paten di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Iii Kebidanan, Diploma Iii Keperawatan, dan Profesi Ners
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2014
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma Iii Kebidanan, Diploma Iii Keperawatan, dan Profesi Ners
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3-viii-pb-2014 Tahun 2014
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2014
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2014
Peraturan ini mengatur ketentuan pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan sistem penentuan angka kreditnya sebagai dasar penilaian kinerja dan kompetensi penyuluh hukum. Angka kredit digunakan sebagai parameter objektif untuk menilai kontribusi penyuluh hukum dalam melaksanakan tugas penyuluhan hukum, yang menjadi syarat kenaikan pangkat dan pengembangan karier.
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 09 Tahun 2014
Peraturan ini mengatur ketentuan pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan sistem penentuan angka kreditnya sebagai dasar penilaian kinerja dan pengembangan karier. Dokumen ini menjadi acuan bagi instansi terkait dalam mengelola, mengangkat, dan mengevaluasi kompetensi penyuluh hukum sesuai standar yang ditetapkan.
Perubahan atas Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2013 dan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2014
Perubahan atas Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2013 dan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2014
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2014
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04-prt-m-2014 Tahun 2014
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2014
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35-permentan-ot-140-2-2014 Tahun 2014
Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2014
Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15-pmk-07-2014 Tahun 2014