Peraturan Tahun 2009

Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009

Tata Cara Penyampaian Laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Bnp2tki

Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor per-07-ka-iii-2009 Tahun 2009

Tata Kerja dan Pola Hubungan Kerja Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemiihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009

Pedoman Bantuan Logistik

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009

Pedoman ini mengatur manajemen bantuan logistik dari berbagai sumber untuk memastikan distribusi kepada korban bencana dilakukan dengan cepat, tepat, terpadu, efektif, efisien, dan akuntabel. Tujuannya adalah memberikan panduan bagi BNPB, BPBD, serta instansi terkait agar bantuan logistik dapat memenuhi kebutuhan korban dalam hal waktu, lokasi, sasaran, kualitas, kuantitas, dan jenis kebutuhan.

Uang Elektronik (Electronic Money)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11-12-pbi-2009 Tahun 2009

Peraturan ini mengatur definisi, jenis, dan prinsip dasar uang elektronik sebagai alat pembayaran yang nilai uangnya disimpan secara elektronik, diterbitkan oleh bank atau lembaga selain bank, serta membedakan statusnya dari simpanan perbankan. Tujuannya adalah memberikan kerangka hukum yang lebih lengkap untuk menjamin kelancaran dan keamanan penyelenggaraan uang elektronik seiring perkembangan teknologi informasi.

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11-11-pbi-2009 Tahun 2009

Unit Usaha Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11-10-pbi-2009 Tahun 2009

Peraturan ini mengatur pembentukan dan pengelolaan Unit Usaha Syariah (UUS) di dalam Bank Umum Konvensional untuk memperluas jangkauan layanan perbankan syariah. UUS berfungsi sebagai kantor induk yang mengelola kantor cabang syariah, cabang pembantu syariah, dan kantor kas syariah dengan prinsip hukum Islam. Ketentuan ini bertujuan memastikan perkembangan unit usaha syariah yang sehat, profesional, dan berkelanjutan.

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2004

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11-9-pbi-2009 Tahun 2009

Peraturan ini mengubah desain uang kertas pecahan 100.000 rupiah tahun emisi 2004 dengan menyempurnakan elemen visual seperti penandatanganan, letak tahun emisi, dan tahun pencetakan. Perubahan mencakup spesifikasi warna dominan merah, gambar Proklamator, serta penambahan fitur keamanan seperti tinta variabel optik yang berubah warna dan logo Bank Indonesia.

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/42/PBI/2005 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2005

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11-8-pbi-2009 Tahun 2009

Peraturan ini menyempurnakan desain uang kertas pecahan Rp50.000 Tahun Emisi 2005 dengan menambahkan fitur keamanan baru seperti tinta berubah warna, gambar tersembunyi, dan logo optik variabel. Perubahan juga mencakup penyesuaian tata letak elemen desain, termasuk penandatanganan, tahun emisi, serta tahun pencetakan yang kini disesuaikan dengan tahun 2009.

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/29/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2004

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11-7-pbi-2009 Tahun 2009

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/40/PBI/2005 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2005

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11-6-pbi-2009 Tahun 2009

Peraturan ini menyempurnakan desain uang kertas pecahan 10.000 rupiah tahun emisi 2005 dengan mengubah ciri fisik, termasuk penataan ulang gambar pahlawan, penambahan ornamen daerah, serta penyesuaian letak tahun pengeluaran dan tahun pencetakan. Perubahan ini bertujuan mengoptimalkan fungsi uang tersebut sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/19/PBI/2001 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Pecahan 5.000 (Lima Ribu) Tahun Emisi 2001

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11-5-pbi-2009 Tahun 2009

Transaksi USD Repurchase Agreement Bank Kepada Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11-4-pbi-2009 Tahun 2009

Peraturan ini mengatur mekanisme transaksi USD Repurchase Agreement antara bank umum dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan menyediakan pasokan valuta asing di pasar domestik. Transaksi ini melibatkan penjualan bersyarat surat berharga pemerintah dalam mata uang USD oleh bank kepada Bank Indonesia dengan kewajiban membeli kembali pada harga dan jangka waktu yang disepakati, serta menetapkan ketentuan teknis seperti waktu penawaran, penentuan harga, dan penyelesaian transaksi.

Bank Umum Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11-3-pbi-2009 Tahun 2009

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11-2-pbi-2009 Tahun 2009

Peraturan ini merevisi kriteria penilaian kualitas kredit bank, yang kini dapat ditentukan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit di bawah Rp1 miliar atau bagi kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga Rp20 miliar jika bank tersebut memenuhi standar risiko dan rasio tertentu. Perubahan ini bertujuan meningkatkan efisiensi pembiayaan sektor riil di tengah krisis keuangan global dengan tetap menerapkan manajemen risiko yang memadai.

Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11-1-pbi-2009 Tahun 2009

Peraturan ini menetapkan definisi dan jenis-jenis kantor serta kegiatan pelayanan kas dalam industri perbankan nasional, termasuk Bank Umum, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, Kantor Fungsional, serta layanan seperti Kas Keliling, Payment Point, dan Perangkat Perbankan Elektronis. Tujuannya adalah memberikan kejelasan hukum dan kepastian dalam pengelolaan kelembagaan bank untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

Statuta Akademi Pariwisata Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor pm-44-hk-001-mkp-2009 Tahun 2009

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (Civil Aviation Safety Regulation Part 170) tentang Peraturan lalu Lintas Udara (Air Traffic Rules)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor km14 Tahun 2009

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2009

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2009

Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2009

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2009

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2009

Pajak Hiburan

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2009

Pajak Reklame

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2009

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2009

Pencabutan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2005 Tentang Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2009

Pencabutan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2009

Pajak Penerangan Jalan

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2009

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1tahun2009 Tahun 2009

Pencabutan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Leges.

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2009

pedoman organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga keistimewaan kabupaten/kota pada pemerintah aceh

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009

Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009

Irigasi

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009

Penanaman Modal Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 mengatur tata cara penanaman modal daerah sebagai upaya pengelolaan potensi sumber daya alam dan manusia untuk meningkatkan perekonomian, lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat. Penanaman modal ini harus dilakukan secara terencana dan sistematis dengan tetap menghormati kondisi sosial, ekonomi, adat istiadat, serta peraturan hukum yang berlaku.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 €“ 2029

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009

Pembentukan Desa Satan Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti.

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2009

Pajak Hotel

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2009

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 19 Tahun 2009

Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 27 Tahun 2009

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bone

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2009

Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan dalam Bidang Perhubungan

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 18 Tahun 2009

Sistem Irigasi di Kabupaten Bone

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2009

Retribusi Pengelolaan Rumah Potong Hewan (Rph)

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2009

Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2009

Rumah Susun

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 26 Tahun 2009

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2009

Perubahan Stasus Desa Pompanua Riattang Menjadi Kelurahan Pompanua Riattang Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 28 Tahun 2009

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 05 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Operasional Usaha Kepariwisataan

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 24 Tahun 2009

Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 17 Tahun 2009

Penyelenggaraan Pendidikan Gratis

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2009

Pajak Restoran

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2009

Pemberantasan Buta Aksara

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2009

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 07 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 21 Tahun 2009

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 16 Tahun 2009

Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 25 Tahun 2009