Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN

Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66-pmk-06-2016 Tahun 2016

Peraturan ini mengatur proses pemberian opini nilai atas kekayaan negara berupa sumber daya alam (bumi, air, udara, dan kekayaan alam di dalamnya) untuk mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya guna mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam sesuai perkembangan penilaian terkini.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03Pmk052010 tentang Pengelolaan Kelebihankekurangan Kas Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115-pmk-05-2016 Tahun 2016

Peraturan ini mengubah definisi dan struktur pengelolaan kelebihan/kekurangan kas pemerintah, dengan menetapkan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dan Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat. Perubahan ini juga memperjelas peran Bank Sentral dan Bank Umum dalam penyimpanan serta penempatan uang negara untuk efektivitas pengelolaan kas.

Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11Pmk072010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17-pmk-07-2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2016 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 yang mengatur tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Pencabutan ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum menyusul perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72-pmk-05-2016 Tahun 2016

Peraturan ini mengatur pemberian dan pembayaran uang makan harian bagi Pegawai ASN (PNS dan PPPK) sebagai pengganti biaya makan selama bertugas, dengan dasar hukum UU Perbendaharaan Negara dan UU ASN. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran negara untuk kebutuhan makan pegawai.

Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71-pmk-06-2016 Tahun 2016

Peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (BMN idle), termasuk definisi, peran Pengelola dan Pengguna Barang, serta mekanisme pemanfaatannya tanpa mengubah status kepemilikan. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan prosedur untuk pengalihan kepemilikan (pemindahtanganan) dan penghapusan BMN dari daftar barang guna membebaskan pihak terkait dari tanggung jawabnya.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70-pmk-02-2016 Tahun 2016

Peraturan ini mengubah ketentuan tata cara penggunaan anggaran untuk Bendahara Umum Negara (BA 999.08) guna menyempurnakan aturan dan meningkatkan efektivitas serta akuntabilitas pengajuan usul penggunaan anggaran. Perubahan mencakup definisi istilah kunci seperti Bendahara Umum Negara, Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, serta Surat Penetapan Satuan Anggaran yang mengatur pergeseran belanja dari BA 999.08 ke bagian anggaran kementerian/lembaga.

Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69-pmk-06-2016 Tahun 2016

Peraturan ini mengatur tata cara pencocokan dan pemutakhiran data Barang Milik Negara (BMN) antara berbagai unit pemroses untuk memastikan akurasi penyajian nilai aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Ketentuan ini diterbitkan guna menyesuaikan praktik tata kelola pemerintahan dengan sistem akuntansi berbasis akrual dan menggantikan aturan sebelumnya. Tujuannya adalah menjamin bahwa laporan keuangan pemerintah pusat menyajikan posisi keuangan aset negara secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tata Cara Penyediaan Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68-pmk-02-2016 Tahun 2016

Peraturan ini mengatur tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana subsidi pupuk yang dialokasikan dalam APBN/APBN Perubahan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dana tersebut dikelola oleh Bendahara Umum Negara (Menteri Keuangan) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA BUN) dan disalurkan kepada kelompok tani melalui Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk sebagai pelaksana. Besaran subsidi dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan dan harga eceran tertinggi.

Deklarasi Inisiatif Voluntary Declaration Atas Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67-pmk-04-2016 Tahun 2016

Peraturan ini mengatur mekanisme deklarasi inisiatif (voluntary declaration) oleh importir pada saat pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk memperkirakan harga yang seharusnya dibayar serta biaya atau nilai tambahan yang belum dapat ditentukan nilainya. Tujuannya adalah memastikan keadilan dalam penghitungan Bea Masuk dengan memperhitungkan nilai transaksi yang sebenarnya, termasuk biaya-biaya terkait hak kekayaan intelektual dan proceeds.

Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154Pmk032010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16-pmk-010-2016 Tahun 2016

Peraturan ini mengubah ketentuan pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk impor barang dan ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, serta mineral bukan logam (kecuali bagi yang terikat perjanjian tertentu). Perubahan ini dilakukan guna mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga beras/gabah di dalam negeri serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

Tata Cara Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyekkegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120-pmk-08-2016 Tahun 2016

Peraturan ini mengatur tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembiayaan proyek/kegiatan pemerintah yang dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBN berdasarkan prinsip syariah.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92Pmk082014 tentang Pelaksanaan Belanja Hibah ke Pemerintah Asinglembaga Asing

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3-pmk-08-2016 Tahun 2016

Permenkeu No. 3/PMK.08/2016 mengubah ketentuan Pasal 5 Permenkeu sebelumnya untuk mengatur mekanisme penyusunan dan reviu Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara (RKA-BUN) bagi belanja hibah ke pemerintah asing/lembaga asing, khususnya terkait alokasi anggaran di Bagian Anggaran 999.02 dan kewajiban lampiran dokumen pendukung. Perubahan ini juga mengakomodasi pelaksanaan belanja hibah dalam bentuk rupiah serta menetapkan bahwa reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) hanya dilakukan jika anggaran dialokasikan langsung di BA 999.02 sejak awal, bukan melalui pergeseran dari BA lain.

Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89-pmk-05-2016 Tahun 2016

Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88-pmk-02-2016 Tahun 2016

Kurang Bayar Dana bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4-pmk-07-2016 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan rincian alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun anggaran 2011, 2013, dan 2014 yang dialokasikan dalam APBN tahun 2016 per provinsi/kabupaten/kota. Ketentuan ini didasarkan pada UU APBN 2016 dan Perpres Rincian APBN 2016, serta bertujuan untuk mendistribusikan dana perimbangan yang belum dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada daerah.

Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan Pajak Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9-pmk-02-2016 Tahun 2016

Peraturan ini mengatur tata cara pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibayarkan langsung oleh Pemerintah Pusat. Hal ini dilakukan karena dalam Kontrak Kerja Sama, Kontraktor dibebaskan dari kewajiban membayar ketiga pajak tersebut, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260Pmk0112015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8-pmk-08-2016 Tahun 2016

Peraturan ini mengubah mekanisme penyelesaian dan pengalokasian anggaran untuk pembayaran regres Menteri/Kepala Lembaga sebagai Penanggung Jawab Proyek dalam penjaminan infrastruktur. Perubahan mencakup ketentuan penandatanganan Perjanjian Penjaminan Pemerintah oleh Menteri Keuangan atau kuasaannya, serta prosedur penyampaian usulan penjaminan dari BUPI ke Menteri Keuangan melalui Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248Pmk062011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Danatau Bangunan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7-pmk-06-2016 Tahun 2016

Peraturan ini mengubah standar dan kebutuhan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan sebagai pedoman bagi pengguna dan pengelola barang dalam menyusun serta menelaah rencana pengadaan. Pengadaan yang diatur mencakup pembelian tanah, pembangunan atau renovasi bangunan, serta pemenuhan kebutuhan melalui sewa yang menggunakan dana APBN. Tanah dan bangunan yang dimaksud khusus diperuntukkan bagi Bangunan Gedung Negara, yang terdiri dari gedung perkantoran dan rumah negara.

Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman dalam Rangka Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6-pmk-02-2016 Tahun 2016

Peraturan ini mengatur pedoman pemberian imbalan kepada pemulia tanaman yang bersumber dari royalti hak perlindungan varietas tanaman milik negara, sebagai bagian dari penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan dan standardisasi imbalan bagi pemulia tanaman yang menghasilkan penerimaan royalti tersebut. Dasar hukumnya mencakup UU Perlindungan Varietas Tanaman dan peraturan terkait penggunaan PNBP serta pengelolaan keuangan negara.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267Pmk0102015 tentang Kriteria Danatau Rincian Ternak Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor Danatau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5-pmk-010-2016 Tahun 2016

Peraturan ini mengubah kriteria ternak dan bahan pakan yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor dan penyerahannya, serta mengatur perlakuan pajak untuk transaksi yang terjadi antara 8 Januari 2016 hingga berlakunya aturan baru. Ketentuan ini bertujuan untuk mensinergikan kebijakan terhadap barang strategis di bidang pangan.

Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negaraperseroan Terbatasbadan Hukum Lainnya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13-pmk-05-2016 Tahun 2016

Peraturan ini mengatur tata cara penyelesaian piutang negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri dan rekening dana investasi, dengan cakupan yang diperluas mencakup badan hukum selain Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas. Tujuannya adalah mengoptimalkan penyelesaian piutang tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12-pmk-09-2016 Tahun 2016

Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil Prajurit Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum Secara Terpusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11-pmk-05-2016 Tahun 2016

Permenkeu No. 11/PMK.05/2016 mengatur mekanisme penyaluran gaji (gaji pokok dan tunjangan yang melekat) secara terpusat melalui rekening Bank Umum bagi PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI. Peraturan ini didasarkan pada kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara untuk mengelola dan mencairkan anggaran negara sesuai ketentuan Perbendaharaan Negara.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13Pmk022013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10-pmk-02-2016 Tahun 2016

Peraturan ini mengubah ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 yang mengatur tentang biaya operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang bersumber dari APBN. Perubahan ini dilakukan sebagai upaya penyempurnaan pengaturan terkait biaya tersebut dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015.

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15-pmk-02-2016 Tahun 2016

Peraturan ini mengatur tata cara perubahan rincian anggaran APBN Tahun 2016 yang telah disahkan dalam DIPA, mencakup definisi istilah terkait seperti Kementerian, lembaga, dan pagu anggaran. Tujuannya adalah memberikan panduan prosedural bagi Kementerian/Lembaga dalam melakukan revisi anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14-pmk-06-2016 Tahun 2016

Peraturan ini mengatur tata cara pengalihan kepemilikan kendaraan perorangan dinas milik negara kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri tanpa melalui lelang dengan syarat pembayaran penggantian dalam bentuk uang. Ketentuan ini berlaku sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang penjualan BMN berupa kendaraan perorangan dinas.

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74-pmk-07-2016 Tahun 2016

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber dari Negara India Republik Rakyat Tiongkok dan Taiwan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73-pmk-10-2016 Tahun 2016

Peraturan ini menetapkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor Polyester Staple Fiber dari India, Tiongkok, dan Taiwan karena terbukti masih terjadi praktik dumping, peningkatan volume impor, serta penurunan kinerja pemohon. Penetapan ini didasarkan pada hasil penyelidikan interim review dan sunset review yang membuktikan kelanjutan atau potensi pengulangan kerugian bagi industri dalam negeri.

Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75-pmk-06-2016 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77-pmk-05-2016 Tahun 2016