Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 66 dari 68 · 2.016 dokumen
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76-pmk-05-2016 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78Pmk062015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Persero di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59-pmk-06-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengubah tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi Persero dengan mewajibkan assessment oleh lembaga profesional, mengatur pembebanan biaya assessment, serta memperjelas alasan pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58-pmk-05-2016 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan jenis-jenis tarif layanan untuk Politeknik Pelayaran Surabaya, mencakup biaya pendidikan, pelatihan keahlian pelaut, ujian sertifikasi, hingga penggunaan sarana dan poliklinik. Tarif untuk sebagian besar layanan utama tercantum dalam lampiran peraturan, sementara tarif untuk penggunaan sarana/prasarana dan poliklinik ditetapkan secara terpisah melalui keputusan direktur.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/Pmk.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange Of Information)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125-pmk-010-2015 Tahun 2015
Pelaksanaan Pembayaran Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150-pmk-05-2015 Tahun 2015
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/Pmk.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132-pmk-010-2015 Tahun 2015
Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131-pmk-01-2015 Tahun 2015
Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130-pmk-02-2015 Tahun 2015
Tata Cara Pelaksanaan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129-pmk-01-2015 Tahun 2015
Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128-pmk-01-2015 Tahun 2015
Klasifikasi Anggaran
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127-pmk-02-2015 Tahun 2015
Tarif Layanan Badan Layanan Umuminstitut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Kementerian Agama
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126-pmk-05-2015 Tahun 2015
Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159-pmk-010-2015 Tahun 2015
Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84-pmk-05-2015 Tahun 2015
Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya, serta Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151-pmk-05-2015 Tahun 2015
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113-pmk-01-2015 Tahun 2015
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117-pmk-05-2015 Tahun 2015
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17-pmk-02-2015 Tahun 2015
Permenkeu No. 17/PMK.02/2015 mengatur tata cara pemberian insentif berupa tambahan alokasi anggaran kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai penghargaan atas terlampauinya target penerimaan cukai. Insentif ini diberikan setiap tahun anggaran berdasarkan asas kewajaran dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya, dengan dasar ukurannya adalah data realisasi penerimaan cukai.
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115-pmk-02-2015 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/Pmk.01/2011 tentang Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85-pmk-01-2015 Tahun 2015
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81-pmk-05-2015 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/Pmk.04/2009 tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103-pmk-04-2015 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/Pmk.07/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102-pmk-07-2015 Tahun 2015
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74-pmk-07-2015 Tahun 2015
Penjualan Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik dengan Cara Private Placement
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181-pmk-08-2015 Tahun 2015
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Riset dan Standarisasi Industri Lampung pada Kemneterian Perindustrian
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11-pmk-05-2015-2015 Tahun 2015
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133-pmk-05-2015 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/Pmk.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123-pmk-05-2015 Tahun 2015
Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189-pmk-08-2015 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/Pmk.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90-pmk-03-2015 Tahun 2015
Peraturan ini mengubah ketentuan pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk impor barang dan kegiatan usaha lain, yang kini mencakup Bank Devisa, Bea Cukai, bendahara pemerintah, serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat yang diberi delegasi. Tujuannya adalah meningkatkan peran masyarakat dalam pengumpulan dana, menyederhanakan proses pembayaran, memastikan ketepatan waktu, dan menyelaraskan aturan PPh 22 dengan Pajak Pertambahan Nilai.