Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 63 dari 68 · 2.016 dokumen
Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Aparatur sipil negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241-pmk-02-2016 Tahun 2016
Permenkeu No. 241/PMK.02/2016 mengatur tata cara pengelolaan iuran dan pelaporan penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua PNS serta Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ASN. Peraturan ini bertujuan menjaga kesehatan keuangan badan penyelenggara dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait asuransi sosial PNS serta jaminan kecelakaan dan kematian bagi ASN.
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal Dari Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233-pmk-05-2016 Tahun 2016
Peraturan ini menyempurnakan pedoman akuntansi dan pelaporan aset Barang Milik Negara yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dengan beralih dari basis kas ke basis akrual. Tujuannya adalah mengatur bagaimana aset hasil kerja sama pertambangan batubara antara pemerintah dan kontraktor (PMA/PMDN) harus dicatat dan dilaporkan secara akuntabel.
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195-pmk-010-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur mekanisme pembebanan Pajak Penghasilan yang ditanggung Pemerintah atas penghasilan yang diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu dari penghapusan piutang negara nonpokok. Penghapusan tersebut mencakup piutang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah untuk mendukung target akses air minum layak sebesar 100% pada tahun 2019. Ketentuan ini didasarkan pada pagu anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2016 yang dialokasikan khusus untuk subsidi pajak bagi entitas tersebut.
Pengurusan Piutang Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240-pmk-06-2016 Tahun 2016
Permenkeu No. 240/PMK.06/2016 mengatur tata cara pengurusan Piutang Negara secara efektif dan efisien untuk menggantikan dan menyempurnakan peraturan sebelumnya, dengan dasar hukum utama UU No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Peraturan ini mendefinisikan Piutang Negara sebagai kewajiban pembayaran kepada negara serta menetapkan peran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai penanggung jawab utama, termasuk struktur organisasi Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan dalam proses pengelolaan.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221-pmk-05-2016 Tahun 2016
Permenkeu No. 221/PMK.05/2016 mengubah jadwal penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, di mana laporan bulanan (LRA dan Neraca) harus disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, laporan semester I paling lambat 16 Juli, dan laporan tahunan paling lambat 5 Februari tahun anggaran berikutnya. Dokumen ini juga menetapkan komponen laporan yang wajib disusun, meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Pertanggungjawaban Eksekutif (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 Tentang Mitra Utama Kepabeanan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211-pmk-04-2016 Tahun 2016
Peraturan ini menyempurnakan syarat untuk ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan, yang mencakup reputasi kepatuhan baik selama 6 bulan terakhir, tidak memiliki tunggakan kewajiban, serta tidak pernah melakukan pelanggaran pidana atau menyalahgunakan fasilitas kepabeanan. Calon mitra juga wajib memiliki jalur hijau selama 6 bulan terakhir, bidang usaha yang jelas, serta menyatakan kesediaan melalui surat pernyataan resmi.
Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jumlah Pegawai Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205-pmk-01-2016 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan pedoman untuk menghitung kebutuhan jumlah dan susunan pegawai dalam jabatan fungsional di Kementerian Keuangan guna menjamin pelaksanaan tugas yang efektif, efisien, dan sesuai rencana strategis. Kebutuhan tersebut dihitung berdasarkan beban kerja, volume pekerjaan, serta program kerja yang disesuaikan dengan jam kerja efektif di lingkungan Kementerian Keuangan.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204-pmk-05-2016 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan tarif layanan baru untuk Universitas Negeri Semarang sebagai pengganti tarif lama (Permenkeu No. 52/PMK.05/2015) yang mencakup tarif layanan akademik dan penunjang akademik. Ketentuan ini diterbitkan berdasarkan usulan dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi setelah melalui kajian oleh Tim Penilai.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2015 Tentang Tata Cara Penunjukan Atau Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203-pmk-01-2016 Tahun 2016
Permenkeu No. 203/PMK.01/2016 memperjelas kewenangan Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.) di Kementerian Keuangan dalam aspek kepegawaian, yang mencakup penetapan sasaran kerja, kenaikan gaji berkala, cuti (selain CLTN), surat penugasan, usul mutasi (kecuali antar instansi), serta izin belajar dan tidak masuk kerja. Namun, Plt. dan Plh. tidak berwenang mengambil keputusan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pegawai, seperti mutasi antar instansi atau keputusan yang mengubah hak dan kewajiban hukum secara fundamental.
Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201-pmk-07-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan penyesuaian (inpassing) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil agar sesuai dengan standar kompetensi dan persyaratan keahlian yang ditetapkan. Proses ini mencakup mekanisme penilaian kompetensi, pengumpulan angka kredit, serta ketentuan teknis untuk memastikan objektivitas dan akuntabilitas dalam penyesuaian jabatan.
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/Atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177-pmk-04-2016 Tahun 2016
Peraturan ini memberikan pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk impor barang, bahan, atau mesin yang dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan tujuan ekspor. Fasilitas ini bertujuan memperkuat pondasi perekonomian, meningkatkan daya saing industri nasional, serta memperluas rantai pasok untuk substitusi barang impor.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan Veteran, dan Uang Duka Veteran Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229-pmk-05-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengubah tata cara pembayaran Dana Kehormatan Veteran agar dibayarkan setiap bulan setelah persyaratan lengkap, serta mengatur besaran dan penerimaannya sesuai Peraturan Pemerintah terkait. Perubahan ini juga mencakup ketentuan pembayaran Uang Duka Veteran dan penyesuaian mekanisme administrasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200-pmk-01-2016 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan pedoman layanan informasi publik bagi PPID Kementerian Keuangan dan perangkatnya untuk menjamin akses masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Pedoman ini dirancang untuk mengakomodasi perkembangan keterbukaan informasi yang semakin kompleks guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan. Dasar hukum utamanya adalah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan pelaksanaannya.
Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111-pmk-06-2016 Tahun 2016
Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 mengatur tata cara pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) yang mencakup berbagai metode seperti penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal. Peraturan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN dan bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90-pmk-06-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur pedoman pelaksanaan lelang barang milik negara yang dilakukan secara terbuka melalui aplikasi internet tanpa kehadiran fisik peserta, dengan tujuan meningkatkan kualitas, transparansi, dan kepastian hukum. Lelang ini menggunakan mekanisme penawaran harga tertulis untuk mencapai harga tertinggi, dan pelaksanaannya berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Dasar hukumnya meliputi Undang-Undang Lelang, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan terkait tata kelola elektronik dan Kementerian Keuangan.
Manajemen Talenta Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60-pmk-01-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur sistem Manajemen Talenta di Kementerian Keuangan untuk mewujudkan *succession planning* yang objektif dan akuntabel guna mengisi jabatan strategis dengan Pegawai Negeri Sipil terbaik. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan ASN yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja optimal untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan strategi Kementerian Keuangan sesuai dengan prinsip Sistem Merit.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206-pmk-05-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengubah lampiran tarif layanan untuk Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang sebagai Badan Layanan Umum Kementerian Kesehatan. Perubahan tarif tersebut didasarkan pada usulan dari Menteri Kesehatan yang telah dikaji oleh Tim Penilai.
Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83-pmk-06-2016 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan tata cara pelaksanaan pemusnahan (menghilangkan fisik/kegunaan) dan penghapusan (menghapus dari daftar barang) Barang Milik Negara demi mewujudkan akuntabilitas pengelolaan. Pengaturan ini didasarkan pada UU Perbendaharaan Negara dan PP No. 27 Tahun 2014, serta menyempurnakan aturan sebelumnya terkait penghapusan BMN.
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Layanan Pos Universal
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82-pmk-02-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional untuk menjamin layanan pos universal menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dana tersebut dialokasikan dalam APBN/APBN Perubahan dan dikelola melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bendahara Umum Negara.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81-pmk-05-2016 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu sebagai imbalan atas jasa kesehatan yang diberikan kepada pasien masyarakat umum dan pihak penjamin. Tarif tersebut mencakup tiga kategori utama, yaitu layanan berdasarkan kelas, layanan tanpa klasifikasi kelas, serta tarif farmasi. Dasar hukum penetapan tarif ini bersumber pada Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94-pmk-04-2016 Tahun 2016
Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk mengatur kewajiban pengusaha pabrik dalam menyampaikan pemberitahuan kepada otoritas terkait setelah barang kena cukai (seperti minuman beralkohol dan hasil olahan tembakau) selesai diproduksi. Pengaturan ini bertujuan menyelaraskan prosedur pelaporan dengan perkembangan teknologi dan ketentuan hukum cukai yang berlaku.
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91-pmk-010-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur mekanisme pembebanan Pajak Penghasilan yang ditanggung Pemerintah atas bunga atau imbalan dari Surat Berharga Negara yang diterbitkan di pasar internasional, serta penghasilan pihak ketiga atas jasa terkait penerbitan dan/atau pembelian kembali surat berharga tersebut. Ketentuan ini berlaku khusus untuk Tahun Anggaran 2016 dan didasarkan pada pagu anggaran dalam APBN tahun tersebut serta peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara dan surat berharga.
Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93-pmk-07-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur mekanisme konversi penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum dari bentuk tunai menjadi bentuk nontunai untuk meningkatkan efektivitas pengelolaannya. Konversi ini melibatkan mekanisme pembayaran langsung dari pemerintah pusat ke daerah melalui sistem perbankan tanpa melibatkan perantara daerah, dengan ketentuan bahwa dana tersebut harus digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah sesuai tujuan aslinya.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87-pmk-06-2016 Tahun 2016
Peraturan ini menyempurnakan kewenangan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Barang untuk menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara, termasuk untuk tanah, bangunan, kendaraan bernilai tinggi, serta aset yang direncanakan dipindahtanganan sebagai Penyertaan Modal. Kewenangan tersebut secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal, dengan cakupan meliputi persetujuan penggunaan sementara, alih status, serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaannya.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86-pmk-04-2016 Tahun 2016
Peraturan ini menyempurnakan aturan pengecualian Bea Keluar untuk barang penelitian, contoh produk, dan barang pribadi penumpang dengan batasan nilai maksimal Rp2,5 juta. Pengecualian khusus untuk barang mineral tetap berlaku sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tarifnya.
Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80-pmk-05-2016 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan standar pelayanan minimum bagi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Standar tersebut mencakup spesifikasi teknis tolok ukur layanan pada dua substansi utama, yaitu pengelolaan dana dan penyaluran dana pengembangan sumber daya manusia.
Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79-pmk-05-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tata cara penarikan pinjaman dalam negeri (PDN) oleh Pemerintah dari pemberi pinjaman seperti badan usaha milik negara, pemerintah daerah, atau perusahaan daerah. Ketentuan ini ditetapkan untuk menyesuaikan pengelolaan pinjaman dengan kondisi terkini sebagai pengganti dan penyesuaian dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2010 sebelumnya.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148-pmk-05-2016 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan tarif layanan baru untuk Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang menggantikan ketentuan sebelumnya dalam Permenkeu Nomor 153/PMK.05/2012. Penetapan tarif ini didasarkan pada usulan perubahan dari Ketua Dewan Kawasan Batam yang telah dikaji oleh Tim Penilai, dengan dasar hukum PP Nomor 6 Tahun 2011 dan PP Nomor 23 Tahun 2005.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145-pmk-04-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengubah definisi premi sebagai penghargaan berupa uang atau lainnya bagi pihak yang berjasa mengungkap dan menangani pelanggaran kepabeanan dan cukai, serta memperbarui daftar undang-undang dasar yang menjadi landasan hukumnya. Selain itu, aturan ini juga menyempurnakan ketentuan terkait struktur organisasi dan tata cara pengajuan premi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144-pmk-02-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tata cara pemberian insentif berupa alokasi anggaran tambahan bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai apresiasi atas pencapaian target kinerja di bidang cukai dalam satu tahun anggaran. Insentif tersebut diberikan setiap tahun berdasarkan asas kewajaran dan keadilan, dengan tujuan meningkatkan imbalan bagi pegawai yang berkontribusi pada pengendalian konsumsi barang tertentu melalui instrumen cukai.