Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 62 dari 68 · 2.016 dokumen
Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180-pmk-05-2016 Tahun 2016
Permenkeu No. 180/PMK.05/2016 mengatur mekanisme penetapan dan pencabutan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) pada satuan kerja instansi pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Peraturan ini juga bertujuan memperjelas dan menata kembali persyaratan administratif pengusulan serta proses penetapan dan pencabutan agar lebih transparan dan akuntabel.
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147-pmk-010-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengubah ketiga lampiran tarif cukai hasil tembakau untuk meningkatkan pengendalian konsumsi dan penerimaan negara, dengan ketentuan bahwa tarif baru tidak boleh lebih rendah dari tarif sebelumnya dan harga jual eceran harus tetap di atas batas minimum yang berlaku.
Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196-pmk-010-2016 Tahun 2016
Peraturan ini memberikan fasilitas tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk impor barang dan bahan yang digunakan memproduksi barang lain dengan tujuan ekspor, serta mendukung pengembangan industri kecil dan menengah. Ketentuan ini juga bertujuan menyelaraskan fasilitas perpajakan dengan kepabeanan bagi barang-barang tertentu yang telah dibebaskan dari pungutan Bea Masuk.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215-pmk-05-2016 Tahun 2016
Permenkeu No. 215/PMK.05/2016 mengubah definisi istilah kunci dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, termasuk memperjelas cakupan Barang Milik Negara (BMN) dan Bendahara Umum Negara (BUN). Perubahan ini juga memperbarui definisi Arsip Data Komputer (ADK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk mendukung penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 /PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224-pmk-05-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengubah Pasal 4 Permenkeu No. 219/PMK.05/2013 yang menetapkan 15 komponen kebijakan akuntansi pemerintah pusat, termasuk akuntansi kas, aset, kewajiban, dan SiLPA/SiKPA/SAL. Perubahan ini bertujuan menyesuaikan ketentuan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 06 Tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223-pmk-05-2016 Tahun 2016
Peraturan ini merevisi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi untuk menyempurnakan ketentuan pengakuan, pengukuran, dan penyajian investasi pemerintah. Revisi ini mulai berlaku dan digunakan untuk menyusun laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2017.
Tata Cara Pengajuan Dan Penetapan Klasifikasi Barang Impor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194-pmk-04-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tata cara pengajuan dan penetapan klasifikasi barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean sebagai dasar penghitungan bea masuk, yang dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas permohonan importir. Ketentuan ini didasarkan pada kewenangan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal untuk menetapkan tarif dan klasifikasi guna memberikan pelayanan serta menyesuaikan dengan praktik kepabeanan internasional.
Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (SPAN)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193-pmk-05-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur alokasi dan mekanisme pembayaran biaya pemeliharaan (Recurrent Cost) untuk Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) guna menjamin keberlangsungan layanan dari tahun 2016 hingga 2021. Biaya tersebut dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bersumber dari Rupiah Murni dan dibayarkan melalui mekanisme Pembayaran Langsung.
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan Dan Keamanan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191-pmk-04-2016 Tahun 2016
Peraturan ini memberikan pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian (termasuk suku cadang), serta barang dan bahan untuk menghasilkan barang keperluan pertahanan dan keamanan negara. Penyempurnaan ini juga mencakup fasilitas untuk mendukung tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ketentuan ini didasarkan pada Undang-Undang Kepabeanan dan peraturan sebelumnya yang telah diubah.
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216-pmk-05-2016 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi untuk pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, hingga pelaporan posisi dan operasi keuangan atas transfer ke daerah dan dana desa. Tujuannya adalah memastikan akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi tersebut lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Ketentuan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait standar akuntansi pemerintah, dana desa, serta pengelolaan transfer ke daerah.
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236-pmk-05-2016 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan pedoman akuntansi dan pelaporan untuk barang milik negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam sektor hulu minyak dan gas bumi, dengan tujuan menyempurnakan sistem dari basis kas ke basis akrual. Aturan ini mengatur bagaimana barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli oleh KKKS dan digunakan langsung dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi harus diperlakukan sebagai kekayaan negara.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217-pmk-05-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengubah ketentuan dalam Permenkeu No. 264/PMK.05/2014 untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas akuntansi serta pelaporan keuangan atas transaksi belanja subsidi sesuai standar akuntansi pemerintahan. Perubahan mencakup definisi sistem akuntansi yang mencakup prosedur manual maupun terkomputerisasi, serta penyesuaian istilah terkait beban subsidi dan struktur bendahara umum negara.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232-pmk-01-2016 Tahun 2016
Peraturan ini menyederhanakan tata naskah dinas Kementerian Keuangan dengan menambahkan ketentuan bahwa persetujuan elektronik pejabat hingga dua tingkat di bawah penandatangan dianggap setara dengan paraf atau tanda tangan. Perubahan ini bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi dan kelancaran komunikasi antarunit organisasi melalui aplikasi elektronik.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti Dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235-pmk-03-2016 Tahun 2016
Permenkeu No. 235/PMK.03/2016 mengubah aturan agar Direktur Jenderal Pajak dapat meminta keterangan atau bukti dari pihak ketiga (seperti bank, akuntan, notaris, dan konsultan) yang terikat kewajiban merahasiakan untuk keperluan pemeriksaan perpajakan, penyidikan, dan penagihan. Kewajiban merahasiakan pihak tersebut dapat ditiadakan melalui permintaan tertulis dari Dirjen Pajak atau Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga pihak ketiga wajib memberikan data yang diminta.
Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239-pmk-09-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur mekanisme evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Keuangan untuk memastikan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Evaluasi dilakukan guna menyesuaikan dengan kondisi dan praktik terkini dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225-pmk-05-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur kewajiban Pemerintah Pusat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (SAP Berbasis Akrual) melalui penggunaan Sistem Aplikasi Terintegrasi untuk pengelolaan APBN. SAP Berbasis Akrual mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial, serta pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226-pmk-05-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengubah ketentuan mengenai penyetoran iuran jaminan kesehatan dari pegawai negeri, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pimpinan dan anggota DPRD, serta pemerintah daerah yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Perubahan ini bertujuan untuk menjaga kelancaran pembayaran dan mengatur sumber dana perhitungan fihak ketiga yang berasal dari iuran jaminan kesehatan kewajiban pimpinan dan anggota DPRD.
Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan di Bidang Perpajakan Dalam Rangka Simplifikasi Regulasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238-pmk-03-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mencabut beberapa Keputusan dan Peraturan Menteri Keuangan lama terkait Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk menyelaraskan kewenangan pemungutan dari Pemerintah Pusat ke Daerah. Pencabutan juga mencakup aturan tata cara penghitungan kelebihan pembayaran pajak dan verifikasi yang sudah tidak relevan dengan regulasi terbaru. Tujuannya adalah menyederhanakan regulasi perpajakan guna mendukung percepatan Rencana Kerja Pemerintah dan Nawa Cita di lingkungan Kementerian Keuangan.
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220-pmk-05-2016 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan kerangka sistem akuntansi dan pelaporan keuangan untuk Badan Layanan Umum (BLU) yang mengacu pada prinsip efisiensi, produktivitas, dan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Dokumen ini mendefinisikan istilah kunci seperti BLU, akuntansi, dan sistem akuntansi serta pelaporan keuangan BLU sebagai dasar pengelolaan transaksi dan penyajian laporan keuangan instansi pemerintah tersebut.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222-pmk-05-2016 Tahun 2016
Permenkeu No. 222/PMK.05/2016 mengubah struktur unit akuntansi dan pelaporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga menjadi UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan/atau UAPA, serta mengatur mekanisme penyusunan laporan keuangan secara berjenjang dari tingkat unit tersebut hingga UAPA. Peraturan ini juga menetapkan pembentukan unit khusus untuk pengelolaan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama, serta menghapus ketentuan lama pada Pasal 7.
Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Perubahan Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231-pmk-06-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan, penyampaian, dan perubahan Rencana Jangka Panjang (RJP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) bagi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. RJP mencakup tujuan dan sasaran lima tahun, sedangkan RKAT adalah penjabaran tahunan yang mencakup strategi realisasi dari Januari hingga Desember setiap tahunnya.
Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197-pmk-04-2016 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan pedoman standar untuk penyelenggaraan pembukuan di bidang kepabeanan dan cukai guna menjamin kepastian hukum dan konsistensi pencatatan transaksi keuangan serta arus barang. Ketentuan ini menggantikan peraturan sebelumnya dan didasarkan pada Undang-Undang Kepabeanan serta Undang-Undang Cukai untuk mengatur proses pencatatan data harta, kewajiban, modal, serta laporan keuangan secara sistematis.
Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237-pmk-09-2016 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan kerangka tata kelola pengawasan intern di Kementerian Keuangan sebagai kegiatan independen dan objektif yang bertujuan memberikan nilai tambah serta meningkatkan efektivitas dalam tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Pengawasan intern dilaksanakan melalui pemberian keyakinan (assurance) dan konsultansi (consulting) dengan mengacu pada standar audit intern pemerintah Indonesia serta praktik profesi internasional.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234-pmk-08-2016 Tahun 2016
Permenkeu No. 234/PMK.08/2016 mengubah Pasal 3 PMK No. 134/PMK.08/2013 dengan menambahkan syarat modal inti minimal Rp1 triliun bagi Bank dan modal kerja bersih disesuaikan minimal Rp200 miliar bagi Perusahaan Efek untuk menjadi Dealer Utama. Perubahan ini juga mengatur kriteria perdagangan SUN minimal 2% dari total volume dalam 3 bulan terakhir serta kewajiban menjadi peserta sistem transaksi Bank Indonesia terkait surat berharga pemerintah.
Tata Cara Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Bulan Januari 2017
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214-pmk-05-2016 Tahun 2016
Pembayaran gaji PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI untuk bulan Januari 2017 dilaksanakan lebih awal pada tanggal 2 Januari 2017, bukan pada hari kerja pertama (3 Januari), akibat adanya cuti bersama. Ketentuan ini diatur untuk menghindari beban berlebih bagi pegawai terkait pencairan dana pada hari pertama kerja.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218-pmk-05-2016 Tahun 2016
Permenkeu No. 218/PMK.05/2016 mengubah definisi Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP) serta Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN) sebagai serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi untuk mengelola data, pencatatan, hingga pelaporan posisi dan operasi keuangan di Kementerian Keuangan. Perubahan ini bertujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan Bendahara Umum Negara dengan memperjelas peran Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dan pengguna anggaran dalam pengelolaan Rekening Kas Umum Negara.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227-pmk-05-2016 Tahun 2016
Permenkeu No. 227/PMK.05/2016 menyempurnakan tata cara penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD) dengan menambahkan ketentuan khusus untuk pelaksana dari pihak lain dan memperjelas komponen biaya perjalanan dinas jabatan. Perubahan ini bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam pelaksanaan tugas di luar negeri.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219-pmk-05-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengubah definisi Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL) sebagai serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi untuk mengelola transaksi badan lainnya, serta memperjelas cakupan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang mencakup gabungan laporan keuangan entitas pelaporan, informasi keuangan yang dikelola Bendahara, dan unit-unit terkait yang menguasai aset pemerintah. Perubahan ini bertujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan Bendahara Umum Negara dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228-pmk-05-2016 Tahun 2016
Permenkeu No. 228/PMK.05/2016 mengubah aturan agar anggaran belanja bantuan sosial dialokasikan terpisah dari biaya operasional dan penyaluran, serta harus dikelola secara efektif dan efisien. Perubahan ini juga menetapkan bahwa seleksi dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial dilakukan oleh PPK atau lembaga nonpemerintah berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam petunjuk teknis. Tujuannya adalah mempercepat pelaksanaan kegiatan dan menyederhanakan pertanggungjawaban keuangan bantuan sosial di kementerian/lembaga.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230-pmk-05-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengubah definisi istilah kunci dalam regulasi bendahara APBN, mencakup APBN, DIPA, Kas Negara, PNBP, dan Satuan Kerja. Perubahan ini bertujuan menyempurnakan aturan untuk mendukung pelaksanaan tugas bendahara agar lebih efektif, efisien, dan menyesuaikan dengan ketentuan sertifikasi bendahara yang berlaku.