Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN

Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191-pmk-010-2015 Tahun 2015

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/Pmk.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136-pmk-010-2015 Tahun 2015

Permenkeu No. 136/PMK.010/2015 mengubah ketentuan tarif bea keluar atas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya dengan menyesuaikan harga referensi berdasarkan usulan Menteri Perindustrian. Perubahan ini berlaku efektif sejak 16 Juli 2015 untuk menyempurnakan aturan sebelumnya terkait pengenaan bea keluar pada komoditas kelapa sawit.

Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190-pmk-08-2015 Tahun 2015

Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187-pmk-03-2015 Tahun 2015

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153-pmk-07-2015 Tahun 2015

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143-pmk-02-2015 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara Stan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137-pmk-01-2015 Tahun 2015

Rincian Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135-pmk-07-2015 Tahun 2015

Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158-pmk-010-2015 Tahun 2015

Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157-pmk-010-2015 Tahun 2015

Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154-pmk-03-2015 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Portal Indonesia National Single Window

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138-pmk-01-2015 Tahun 2015

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/Pmk.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188-pmk-010-2015 Tahun 2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mataram pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38-pmk-05-2015 Tahun 2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35-pmk-05-2015 Tahun 2015

Peraturan ini menetapkan bahwa tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo bagi pengguna jasa terdiri atas dua kategori utama, yaitu Tarif Layanan Akademik (seperti UKT, seleksi ujian masuk, dan program pasca sarjana) serta Tarif Layanan Penunjang Akademik berupa penggunaan sarana dan prasarana. Ketentuan tarif tersebut berlaku efektif mulai angkatan mahasiswa tahun 2014/2015, dengan rincian nominal tercantum dalam lampiran peraturan.

Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134-pmk-08-2015 Tahun 2015

Perkiraan Defisit yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dan Tambahan Pembiayaan Defisit yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163-pmk-05-2015 Tahun 2015

Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162-pmk-07-2015 Tahun 2015

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Steel Wire Rod

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155-pmk-010-2015 Tahun 2015

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148-pmk-04-2015 Tahun 2015

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168-pmk-05-2015 Tahun 2015

Peraturan ini mengatur mekanisme pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Kementerian/Lembaga yang bukan termasuk bantuan sosial, dengan tujuan memastikan penyalurannya tertib, efisien, dan transparan. Aturan ini menetapkan peran serta tanggung jawab berbagai pihak seperti Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara dalam mengelola anggaran tersebut.

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Coated Paper dan Paper Board

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165-pmk-010-2015 Tahun 2015

Peraturan ini menetapkan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Safeguard Duty) atas impor produk Coated Paper dan Paper Board yang menyebabkan kerugian serius bagi industri dalam negeri. Ketentuan ini didasarkan pada rekomendasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia setelah menemukan lonjakan jumlah impor yang merugikan produsen lokal. Dasar hukumnya adalah UU Kepabeanan dan PP No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/Pmk.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186-pmk-03-2015 Tahun 2015

Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15-pmk-07-2014 Tahun 2014

Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan Tahun 2010

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59-pmk-09-2010 Tahun 2010

Peraturan ini menetapkan kebijakan pengawasan intern Kementerian Keuangan Tahun 2010 yang berfokus pada transformasi pengawasan, pengawalan reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas laporan keuangan. Pelaksanaan kebijakan ini dioperasionalkan melalui program kerja tahunan yang disusun oleh Inspektorat Jenderal dan didukung oleh tema pengawasan unggulan bersama unit eselon I.

Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56-pmk-02-2010 Tahun 2010

Peraturan ini menetapkan kewajiban memperoleh persetujuan Menteri Keuangan untuk setiap kontrak tahun jamak yang didanai APBN, dengan kriteria sumber dana harus rupiah murni, pekerjaan tidak dapat dipecah-pecah, dan durasi pelaksanaan melebihi 12 bulan. Persetujuan ini menjadi syarat mutlak sebelum kontrak dapat ditandatangani oleh para pihak.

Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153-pmk-05-2008 Tahun 2008

Komite Pengawas Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54-pmk-09-2008 Tahun 2008

Pedoman Akuntansi danPelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76-pmk-06-2008 Tahun 2008

Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Diberhentikan Tanpa Hak Pensiun

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71-pmk-02-2008 Tahun 2008