Peraturan KEMENTERIAN PERTAHANAN
Halaman 5 dari 9 · 252 dokumen
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan ini menggantikan Permenhan No. 2 Tahun 2017 untuk mengatur ulang struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Pertahanan, yang dipimpin oleh Menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kemhan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan guna membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, dengan definisi pertahanan yang mencakup aspek militer dan nirmiliter.
Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tata cara pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara (selain tanah dan bangunan) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI, dengan dasar hukum utama Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.06/2016. Dokumen ini mendefinisikan istilah kunci seperti pemindahtanganan, penjual, dan tukar menukar, serta menetapkan peran Menteri Pertahanan sebagai pengguna barang dan Menteri Keuangan sebagai pengelola barang.
Penetapan Status Tingkat dan Golongan Kecacatan dan Penetapan Status Gugur atau Tewas bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2019
Permenhan No. 10 Tahun 2019 mengatur definisi dan kriteria penetapan status tingkat serta golongan kecacatan bagi PNS Kemhan, yang dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan dampak terhadap kemampuan kerja. Peraturan ini juga menetapkan status khusus bagi pegawai yang meninggal dunia, membedakan antara gugur (karena tindakan lawan) dan tewas (karena tugas dinas), serta mendefinisikan istilah pendukung seperti santunan dan tunjangan.
Pedoman Pembentukan dan Pembiayaan Kelompok Kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tata cara pembentukan dan pembiayaan Kelompok Kerja (Pokja) di lingkungan Kemhan dan TNI untuk menjamin tertib administrasi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran. Pokja didefinisikan sebagai organisasi sementara di luar struktur baku yang bertugas membantu pimpinan menghasilkan dokumen peranti lunak, regulasi, atau naskah. Pembiayaan mencakup berbagai komponen seperti uang harian, uang saku, dan biaya operasional lainnya yang dialokasikan khusus untuk mendukung kegiatan pembentukan dokumen tersebut.
Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan pedoman pencocokan data transaksi keuangan antara pengguna anggaran dengan Bendahara Umum Negara untuk penyusunan laporan keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI, serta menggantikan aturan lama yang sudah tidak sesuai. Tujuannya adalah memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui harmonisasi data dari berbagai sistem keuangan.
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Psikotropika, serta Bahan Adiktif Lainnya di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur langkah penanggulangan yang efektif, efisien, dan komprehensif terhadap penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Fokus utamanya adalah mencegah, memberantas, mengobati, dan merehabilitasi penyalahgunaan narkoba yang didefinisikan sebagai pemakaian tanpa hak atau melawan hukum.
Manajemen Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan ini menggantikan aturan lama untuk menciptakan PNS Kemhan yang profesional, berintegritas, dan bebas dari intervensi politik serta praktik KKN. Pengaturannya mencakup definisi manajemen PNS, jenis-jenis jabatan (administrasi, fungsional, pimpinan tinggi), serta prinsip sistem merit yang berlandaskan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil.
Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan mekanisme penilaian kinerja untuk Badan Layanan Umum (BLU) rumah sakit di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kualitas pelayanan kesehatan bagi prajurit, PNS, dan masyarakat umum. Penilaian tersebut mencakup aspek pelayanan dan aspek keuangan dengan dasar hukum UU Kementerian Negara, UU Rumah Sakit, serta peraturan terkait pengelolaan keuangan BLU.
Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2019
Permenhan No. 21 Tahun 2019 mengatur tata cara penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan tahunan Kementerian Pertahanan dan TNI, yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan dan prioritas nasional. Peraturan ini menetapkan definisi hierarki perencanaan mulai dari Sasaran Strategis hingga Komponen kegiatan serta mewajibkan instansi untuk menyelaraskan rencana tahunan dengan kebijakan Presiden dan prioritas pembangunan nasional.
Pedoman Penyusunan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan pedoman penyusunan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) sebagai alat operasionalisasi untuk mengembangkan sarana dan prasarana pertahanan di tiga matra, yaitu darat, laut, dan udara. Penyusunan RRWP dilakukan secara terpisah untuk masing-masing matra oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara dengan mengacu pada rencana wilayah pertahanan yang lebih luas. Hasil penyusunan tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Pertahanan sebagai dasar penataan dan pengendalian pemanfaatan wilayah pertahanan negara.
Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2019
Permenhan No. 24 Tahun 2019 menetapkan pedoman pengelolaan arsip di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI untuk menggantikan peraturan lama, dengan fokus pada penerapan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang sesuai perkembangan teknologi. Peraturan ini mendefinisikan jenis-jenis arsip seperti arsip vital, arsip terjamin, dan arsip statis, serta menegaskan peran arsiparis dalam memastikan tertib administrasi dan keamanan informasi negara.
Penyelenggaraan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur sistem pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pertahanan untuk memastikan rekrutmen yang profesional, kompeten, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme. Peraturan ini menggantikan aturan lama dengan menetapkan definisi, kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri Pertahanan), serta tahapan proses rekrutmen mulai dari perencanaan hingga masa percobaan.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2019
Permenhan No. 28 Tahun 2019 mengatur kewajiban Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan untuk melaporkan harta kekayaan mereka (termasuk istri/suami dan anak tanggungan) guna mendukung pencegahan korupsi, dengan menggantikan aturan lama yang tidak lagi sesuai teknologi. Laporan ini mencakup rincian harta bergerak, tidak bergerak, hak, serta data penghasilan dan pengeluaran, yang dapat disalurkan secara elektronik melalui sistem e-LHKPN kepada KPK.
Kerja Sama Operasional Peralatan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur mekanisme kerja sama operasional pendayagunaan aset peralatan kesehatan dari pihak lain untuk mengatasi keterbatasan fasilitas di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI, guna mendukung pelayanan kesehatan bagi prajurit, PNS, dan keluarga mereka. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan peralatan yang laik pakai dan optimal sesuai standar pelayanan kesehatan.
Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2019
Permenhan No. 26 Tahun 2019 mengubah ketentuan pakaian dinas lapangan (PDL) PNS Kementerian Pertahanan menjadi baju dan celana warna krem, serta memperbarui daftar kelengkapannya termasuk sepatu, baret, pet/topi, dan jilbab. Perubahan ini juga mencakup revisi pada Lampiran I huruf H peraturan sebelumnya yang mengatur detail spesifikasi seragam tersebut.
Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tata cara pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI melalui mekanisme penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal. Aturan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan bertujuan untuk mewujudkan tertib hukum serta administrasi pengelolaan BMN guna mendukung tugas pertahanan.
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan pedoman penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan bagi seluruh tingkatan organisasi di Kementerian Pertahanan dan TNI, mulai dari tingkat kementerian hingga satuan kerja di angkatan bersenjata. Pedoman ini mengatur tahapan pendahuluan, penyusunan indikator, dan penetapan IKU untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi, menggantikan aturan lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perundang-undangan.
Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan kerangka kerja sistematis untuk menyelenggarakan pembinaan kesadaran bela negara melalui tiga pendekatan utama: internalisasi nilai-nilai, sosialisasi, serta pendidikan dan pelatihan. Tujuannya adalah menanamkan sikap dan perilaku warga negara yang berlandaskan cinta tanah air demi menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Pencabutan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2019
Permenhan No. 32 Tahun 2019 mencabut Permenhan No. 15 Tahun 2013 karena mekanisme anggaran belanja negara di lingkungan Kementerian Pertahanan kini mempedomani Peraturan Menteri Keuangan No. 143/PMK.05/2018. Dengan demikian, aturan lama tahun 2013 dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkannya peraturan ini pada 31 Desember 2019.
Administrasi Umum di Lingkungan Kementerian Pertahanan
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk menstandarisasi pekerjaan administrasi di Kemhan, mencakup pengaturan naskah dinas, tata naskah, papan nama, serta singkatan dan akronim guna menjamin keseragaman dan efisiensi komunikasi tertulis.
Bantuan Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur mekanisme pemberian pertolongan kesehatan oleh satuan tugas gabungan Kemhan dan TNI saat terjadi bencana, baik yang disebabkan faktor alam, non-alam, maupun manusia. Fokus utamanya adalah menetapkan definisi bencana, tahapan penanggulangan (kesiapsiagaan, mitigasi, penyelamatan, rehabilitasi), serta prosedur triase untuk mengelompokkan korban berdasarkan tingkat keparahan luka dan kecepatan penanganan.
Pelaksana dalam Penyelenggaraan Program Magister Ketahanan Nasional
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur pelibatan prajurit TNI, PNS Kemhan, pejabat struktural Kemhan, dan pejabat fungsional perguruan tinggi sebagai pelaksana Program Magister Ketahanan Nasional yang ditetapkan oleh Menteri. Pelaksana dikategorikan menjadi dua tingkatan (Kategori I dan II) dan berhak mendapatkan dukungan administrasi berupa biaya perjalanan dinas dan/atau honorarium. Peraturan ini menggantikan Permenhan No. 32 Tahun 2012 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Bantuan Militer Asing pada Penanggulangan Bencana di Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur kerangka hukum dan prosedur penerimaan serta penyaluran bantuan militer asing untuk mendukung Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam menangani situasi darurat di Indonesia. Bantuan tersebut hanya dapat diberikan ketika pemerintah telah menetapkan status Keadaan Darurat Bencana dan harus terintegrasi dalam satu sistem komando yang efektif untuk penyelamatan korban serta pemulihan prasarana.
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kelas B dr. Suyoto Kementerian Pertahanan
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2018
Peraturan ini menata ulang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Kelas B dr. Suyoto Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara terpadu, menggantikan aturan lama yang sudah tidak sesuai. Fokus utamanya adalah mendefinisikan status rumah sakit sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Kepala Pusat Rehabilitasi Kemhan dengan tugas menyelenggarakan pelayanan medik, rehabilitasi medik, serta penelitian dan pengembangan.
Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum Rumah Sakit Kelas B dr. Suyoto Kementerian Pertahanan
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur susunan dan tata kerja Jabatan Fungsional Tertentu (seperti Dokter dan Dokter Gigi) serta Jabatan Fungsional Umum di Rumah Sakit Kelas B dr. Suyoto Kementerian Pertahanan. Tujuannya adalah menata ulang struktur jabatan fungsional agar sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan di institusi tersebut.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pencatatan Barang Milik Negara Hasil Pengadaan ke Dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah mekanisme pencatatan Barang Milik Negara (BMN) hasil pengadaan di lingkungan Kemhan dan TNI untuk mencakup aspek kontrak/amandemen, penyerahan aset tetap, serta penyerahan persediaan. Perubahan ini dilakukan karena Permenhan sebelumnya belum mengatur secara spesifik mengenai ketiga materi muatan tersebut.
Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan pedoman penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia (PIDI) di fasilitas kesehatan Kementerian Pertahanan dan TNI sebagai sarana pemantapan kompetensi dokter. Peraturan ini juga menggantikan aturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Penelitian Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan kerangka peningkatan kemampuan sumber daya penelitian kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI melalui pendidikan, pengembangan kompetensi, penyediaan sarana prasarana, serta penguatan jejaring penelitian. Tujuannya adalah memperkuat fungsi kesehatan untuk mendukung pertahanan negara dengan melibatkan prajurit kesehatan dan PNS Kemhan sebagai peneliti.
Penyusunan Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Pertahanan
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan perencanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai melalui proses sistematis yang mencakup analisis kebutuhan, penentuan tujuan, hingga tahapan pelaksanaan. Fokus utamanya adalah menjembatani kesenjangan kompetensi antara standar jabatan yang dipersyaratkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai melalui mekanisme seleksi dan assement center yang terstandar.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan ukuran keberhasilan untuk perencanaan, penyusunan anggaran, dan evaluasi kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. IKU digunakan sebagai dasar penetapan rencana kerja jangka menengah dan tahunan serta pelaporan akuntabilitas kinerja sesuai dokumen rencana strategis pertahanan negara.