Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 60 dari 68 · 2.016 dokumen
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34-pmk-010-2017 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan Bank Devisa dan Bea Cukai sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk transaksi impor barang serta ekspor komoditas tambang dan batubara guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan baku. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya terkait penunjukan badan tertentu sebagai pemungut pajak dalam rangka menyelaraskan tarif pemungutan dengan tarif bea masuk.
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Barang Impor Biaxially Oriented Polypropylene dari Negara Thailand dan Vietnam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1-pmk-010-2017 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas barang impor Biaxially Oriented Polypropylene dari Thailand dan Vietnam karena terbukti terjadi dumping yang merugikan industri dalam negeri. Penetapan ini didasarkan pada hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia yang menemukan adanya hubungan kausal antara praktik dumping dengan kerugian industri lokal.
Pengelolaan Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106-pmk-06-2017 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur mekanisme pengukuran dan pemantauan kinerja Direksi serta Dewan Komisaris pada Perusahaan Perseroan (Persero) yang modalnya paling sedikit 51% dimiliki negara dan berada di bawah pembinaan serta pengawasan Menteri Keuangan. Pengaturan ini didasarkan pada kewenangan Menteri Keuangan sebagai pemegang saham untuk menetapkan aturan terkait tata kelola dan pengawasan badan usaha milik negara tersebut.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222-pmk-05-2016 Tahun 2017
Permenkeu No. 222/PMK.05/2016 mengubah struktur unit akuntansi dan pelaporan keuangan kementerian/lembaga menjadi UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan/atau UAPA, serta mengatur pembentukan unit khusus untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Perubahan ini juga menetapkan bahwa penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dilakukan secara berjenjang dari tingkat unit terendah hingga UAPA, serta menghapus ketentuan Pasal 7 dari peraturan sebelumnya.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara Pada Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152-pmk-05-2016 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan tarif layanan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara Kementerian Keuangan yang terdiri dari tiga jenis: pendayagunaan aset kelolaan, kerja sama operasional, dan jasa konsultasi. Tarif pendayagunaan aset kelolaan ditentukan melalui kontrak kerja sama dengan nilai minimal berupa perkalian antara nilai wajar aset dan faktor penyesuai.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 Tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138-pmk-06-2016 Tahun 2016
Permenkeu No. 138/PMK.06/2016 mengubah definisi dan pengaturan pengelolaan aset eks PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang kini kembali dikelola langsung oleh Menteri Keuangan, mencakup kategori aset seperti kredit, properti, serta mekanisme restrukturisasi, lelang, dan penebusan. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan pengelolaan aset dan kebutuhan penyerahan aset kepada Lembaga Manajemen Aset Negara.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186-pmk-07-2016 Tahun 2016
Permenkeu No. 186/PMK.07/2016 mengubah ketentuan penyaluran Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik agar dilaksanakan secara bertahap per subbidang, dengan syarat Kepala Daerah harus menyerahkan dokumen perubahan APBD, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, serta laporan realisasi penyerapan dana.
Tarif Layanan Badan Layanan Umumbalai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185-pmk-05-2016 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Balai Besar Pendidikan, Penyegaran, dan Peningkatan Ilmu Pelayaran di Kementerian Perhubungan sebagai imbalan atas jasa pendidikan, pelatihan, serta layanan penunjangnya. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya (Permenkeu No. 29/PMK.05/2014) berdasarkan usulan perubahan dari Menteri Perhubungan dan kajian Tim Penilai.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pasa Kementerian Riset, Telnomoli, dan Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184-pmk-05-2016 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan tarif layanan bagi Universitas Jenderal Soedirman yang terbagi menjadi dua kategori utama: Layanan Akademik dan Layanan Penunjang Akademik. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya (Permenkeu No. 22/PMK.05/2015) berdasarkan usulan perubahan dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Ketentuan Impor Barang Kiriman
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182-pmk-04-2016 Tahun 2016
Permenkeu No. 182/PMK.04/2016 mengatur ketentuan khusus mengenai impor barang kiriman yang dikirim melalui Penyelenggara Pos, dengan menetapkan definisi terkait seperti barang kiriman, akses kepabeanan, dan jenis pemberitahuan impor barang. Peraturan ini bertujuan meningkatkan pelayanan dan pengawasan atas impor barang kiriman berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
Penatausahaan Barang Milik Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181-pmk-06-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai rangkaian kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh unit akuntansi pada tingkat pengelola, pengguna, dan kuasa pengguna barang. Ketentuan ini diterbitkan untuk menyikapi perkembangan pengelolaan BMN dan melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, menggantikan peraturan sebelumnya.
Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan/Pengusahaan Panas Bumi Pada Tahap Eksplorasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172-pmk-010-2016 Tahun 2016
Peraturan ini memberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi kegiatan usaha pertambangan atau pengusahaan panas bumi yang berada pada tahap eksplorasi, dengan tujuan mendukung percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik berbasis energi baru dan terbarukan. Ketentuan ini didasarkan pada kewenangan Menteri Keuangan untuk memberikan pengurangan PBB atas sebab-sebab tertentu sesuai Pasal 19 ayat (1) huruf a UU No. 12 Tahun 1985.
Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170-pmk-02-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur penyediaan dana untuk program penyesuaian pensiun eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan yang bekerja di PT Kereta Api Indonesia (Persero), menggantikan ketentuan sebelumnya. Fokus utamanya adalah memenuhi kewajiban masa lalu (Past Service Liability) terkait pembayaran pensiun selama 20 tahun (2005-2024) bagi pegawai yang telah diberhentikan dengan hormat dan diangkat menjadi pegawai perusahaan.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.01/2014 Tentang Hari Dan Jam Kerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169-pmk-01-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengubah ketentuan jam kerja bulan Ramadhan di lingkungan Kementerian Keuangan dengan mengacu pada penetapan Menteri PAN dan RB serta Menteri Agama, sekaligus mengizinkan kerja lembur untuk tugas mendesak. Selain itu, pimpinan unit eselon I diwajibkan melakukan pengawasan dan pengendalian terkait hari dan jam kerja pada unit masing-masing.
Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167-pmk-01-2016 Tahun 2016
PPDDP adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktur Jenderal Pajak yang bertugas mengelola seluruh siklus data dan dokumen perpajakan, mulai dari penerimaan, pemindaian, perekaman, hingga penyimpanan dan backup data. Fungsi utamanya meliputi pengumpulan dan pemilahan dokumen, jaminan kualitas hasil pengolahan, pemeliharaan basis data, serta penyediaan layanan peminjaman dokumen perpajakan.
Pedoman Umum Dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160-pmk-02-2016 Tahun 2016
Permenkeu No. 160/PMK.02/2016 mengatur pedoman dan rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (Dana P2D2) Tahun Anggaran 2016 yang dialokasikan sebagai insentif dari APBN kepada daerah percontohan. Penerima dana ditentukan berdasarkan hasil verifikasi keluaran DAK tahun 2015 yang dilakukan oleh BKP, dengan fokus pada infrastruktur jalan, irigasi, air minum, dan sanitasi.
Persyaratan Dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Hakim
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159-pmk-02-2016 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan syarat dan besaran manfaat Tabungan Hari Tua bagi Hakim, yang merupakan hak yang diperoleh dari iuran yang dipotong dari penghasilan mereka setiap bulan. Ketentuan ini didasarkan pada UU ASN, PP tentang Gaji PNS, serta PP tentang Asuransi Sosial PNS dan Hak Keuangan Hakim.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157-pmk-02-2016 Tahun 2016
Permenkeu No. 157/PMK.02/2016 mengubah definisi dan formula perhitungan subsidi minyak solar (gas oil) sebagai pengeluaran negara per liter yang dihitung dari perkalian subsidi tetap dengan volume penyerahan. Peraturan ini juga menambahkan ketentuan baru mengenai mekanisme pembayaran subsidi jenis BBM tertentu untuk minyak solar di antara Pasal 31 dan 32.
Registrasi Kepabeanan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179-pmk-04-2016 Tahun 2016
Peraturan ini menyempurnakan ketentuan registrasi kepabeanan dan pengusaha pengurusan jasa kepabeanan untuk meningkatkan pelayanan, pengawasan, serta kepastian hukum di bidang kepabeanan. Peraturan ini juga mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 yang sebelumnya mengatur hal yang sama.
Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176-pmk-05-2016 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan tata cara penyelesaian piutang negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah pada pemerintah daerah. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya karena dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi terkini dan bertujuan untuk menyempurnakan mekanisme penghapusan atau penyelesaian piutang tersebut.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153-pmk-07-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengubah batas maksimal kumulatif defisit APBD Tahun Anggaran 2016 menjadi 0,1% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perubahan ini bertujuan untuk mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan anggaran daerah sesuai dengan ketentuan pengendalian fiskal yang berlaku.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Investasi Di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151-pmk-08-2016 Tahun 2016
Peraturan ini memperjelas jenis harta yang boleh dialihkan Wajib Pajak ke dalam wilayah Indonesia, mencakup dana dan investasi berupa efek utang/sukuk pemerintah atau emiten Indonesia dalam valuta asing. Perubahan ini juga mengatur mekanisme pengalihan bertahap untuk dana, serta pencairan jaminan kredit bagi Wajib Pajak yang mengalami gagal bayar. Selain itu, aturan ini menyempurnakan ketentuan mengenai penggunaan dana penyertaan modal ke dalam Perseroan Terbatas dan penarikan keuntungan investasi oleh Wajib Pajak.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146-pmk-05-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tata cara pengalihan harta wajib pajak ke dalam wilayah Indonesia dan penempatan pada instrumen investasi sebagai bagian dari program pengampunan pajak, dengan penyempurnaan ketentuan terkait pengalihan dana bertahap, pencairan jaminan kredit bagi wajib pajak yang gagal bayar, serta penarikan keuntungan investasi.
Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143-pmk-01-2016 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan organisasi dan tata kerja LPDP sebagai satuan kerja non-eselon di Kementerian Keuangan yang mengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional. LPDP menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja dan efektivitas pengelolaan dana tersebut.
Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139-pmk-07-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur mekanisme penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2016 yang terdiri dari tambahan dana baru, penyaluran sisa kekurangan tahun sebelumnya, serta perubahan pagu alokasi di empat subbidang utama. Pemerintah Daerah diwajibkan menyesuaikan anggaran daerahnya dan menyampaikan dokumen perubahan serta laporan realisasi secara bertahap, dimulai paling cepat pada bulan September 2016.
Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108-pmk-05-2016 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tata cara penerusan pinjaman dalam negeri (PDN) dan pinjaman luar negeri (PLN) oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah memberikan alternatif pembiayaan untuk mendorong kegiatan prioritas pembangunan nasional. Aturan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait pengadaan pinjaman dan tata kerja keuangan negara.
Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, Dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104-pmk-010-2016 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan aturan khusus mengenai perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai yang berlaku di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai fasilitas terpisah dari aturan umum. Dasar hukumnya bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK serta berbagai undang-undang perpajakan dan kepabeanan. Tujuannya adalah memberikan kemudahan dan insentif fiskal bagi pelaku usaha yang beroperasi di dalam kawasan tersebut.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155-pmk-07-2016 Tahun 2016
Permenkeu No. 155/PMK.07/2016 mengubah Pasal 3 Permenkeu sebelumnya dengan menetapkan Menteri Keuangan sebagai PA Hibah, DJ Perimbangan Keuangan sebagai PPA Hibah, dan Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan sebagai KPA Hibah, serta mendefinisikan tugas masing-masing dalam pengelolaan anggaran hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162-pmk-07-2016 Tahun 2016
Peraturan ini menetapkan rincian nilai kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil (pajak, cukai tembakau, dan sumber daya alam) yang dialokasikan dalam Perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk setiap provinsi, kabupaten, dan kota. Dasar hukumnya bersumber pada UU APBN Perubahan 2016 dan Perpres No. 66 Tahun 2016, dengan tujuan memperjelas distribusi dana perimbangan yang belum terbagi sesuai perhitungan awal.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189-pmk-01-2016 Tahun 2016
Permenkeu No. 189/PMK.01/2016 mengubah struktur tanggung jawab PKN STAN agar berada di bawah Menteri melalui Kepala BPPK, dengan pembinaan teknis akademik oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Selain itu, peraturan ini menetapkan syarat kelulusan ijazah serta wewenang Direktur PKN STAN untuk mencabut ijazah jika terjadi pemalsuan dokumen, kecurangan akademik, atau plagiarisme.