Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 48 dari 68 · 2.016 dokumen
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93-pmk-01-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah ketentuan pemotongan tunjangan khusus bagi PNS Kementerian Keuangan terkait cuti, izin, dan jam kerja agar selaras dengan kebijakan baru PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Tujuannya adalah harmonisasi regulasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tarif layanan imbalan atas jasa pembiayaan ultra mikro dari Pusat Investasi Pemerintah kepada penyalur dan lembaga linkage. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya (Permenkeu No. 41/PMK.05/2017) berdasarkan usulan revisi yang telah dikaji oleh Tim Penilai.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari dua kategori utama: pelatihan dan sertifikasi kompetensi, serta layanan penunjang seperti surveilance, konsultansi, laboratorium, dan penggunaan fasilitas.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara yang terdiri dari biaya diklat, sertifikasi, serta layanan penunjang seperti konsultasi dan penggunaan fasilitas. Detail nominal tarif untuk setiap jenis layanan tersebut tercantum dalam Lampiran peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan Veteran, dan Uang Duka Veteran Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah tata cara pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan Veteran, dan Uang Duka Veteran untuk menyesuaikan hak-hak veteran serta menyempurnakan mekanisme pembayaran sesuai dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2018.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Energi dan Mineral Akamigas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tarif layanan yang dibayarkan pengguna kepada Politeknik Energi dan Mineral Akamigas sebagai imbalan atas jasa pendidikan dan fasilitas. Tarif tersebut dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu layanan akademik (seperti uang kuliah dan seleksi) serta layanan penunjang akademik (seperti penelitian migas/panas bumi dan penggunaan fasilitas). Detail nominal tarif untuk setiap jenis layanan tercantum dalam lampiran peraturan.
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur serangkaian prosedur untuk pengumpulan data, pencatatan, hingga pelaporan posisi keuangan atas transfer ke daerah dan dana desa guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. Ketentuan ini disusun untuk menyesuaikan pengelolaan dana tersebut dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113-pmk-02-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban Dana Cadangan Program JKN yang dialokasikan dalam APBN untuk menjaga kesinambungan program dan mengatasi defisit arus kas BPJS Kesehatan. Dana ini dikelola oleh Bendahara Umum Negara (Menteri Keuangan) dan digunakan khusus untuk menutupi kekurangan kas dalam pembayaran manfaat kesehatan kepada peserta.
Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84-pmk-01-2018 Tahun 2018
Balai Laboratorium Bea dan Cukai adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dipimpin oleh Kepala Balai, bertugas melaksanakan pengujian barang secara laboratoris, identifikasi barang, serta pengembangan laboratorium sesuai peraturan perundang-undangan.
Klasifikasi Anggaran
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102-pmk-02-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur kembali ketentuan klasifikasi anggaran Belanja Negara untuk penyusunan dan penyajian informasi APBN, dengan menyesuaikan nomenklatur bagian anggaran, ruang lingkup, serta terminologi pada klasifikasi fungsi dan jenis belanja. Tujuannya adalah untuk menata ulang sistem pengelompokan anggaran berdasarkan struktur organisasi, fungsi pemerintahan, dan jenis belanja yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tarif layanan baru untuk BLU Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika yang menggantikan ketentuan sebelumnya dalam Permenkeu Nomor 200/PMK.05/2013, berdasarkan usulan perubahan dari Menteri Komunikasi dan Informatika.
Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Bersama atau Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur Terhadap Risiko Gagal Bayar dari Badan Usaha Milik Negara yang Melakukan Pinjaman dan/atau Penerbitan Obligasi untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101-pmk-08-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tata cara pemberian dan pelaksanaan jaminan pemerintah bersama atau melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur untuk melindungi BUMN dari risiko gagal bayar saat membiayai penyediaan infrastruktur. Dasar hukumnya bersumber pada UU Perbendaharaan Negara dan PP tentang penyertaan modal negara untuk penjaminan infrastruktur. Tujuannya adalah pengelolaan risiko fiskal negara dalam mendukung penyediaan infrastruktur melalui skema penjaminan yang komprehensif.
Dana Perhitungan Fihak Ketiga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan aturan mengenai Dana Perhitungan Pihak Ketiga untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan efektivitas serta akuntabilitas dalam penyetoran dan pembayaran dana terkait jaminan kesehatan pegawai negeri. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang dan peraturan presiden yang mengatur tentang perbendaharaan negara, asuransi sosial, dan jaminan kesehatan.
Pembiayaan Ultra Mikro
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur kembali ketentuan Pembiayaan Ultra Mikro untuk usaha perorangan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Fasilitas pembiayaan mencakup kredit konvensional maupun prinsip syariah yang disalurkan melalui Penyalur yang ditunjuk BLU PIP, dengan jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk agunan.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tarif layanan bagi Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi yang terdiri dari biaya diklat, sertifikasi, dan layanan penunjang. Ketentuan tarif ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menjamin pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99-pmk-03-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur mekanisme pemungutan dan pemotongan Pajak Penghasilan bersifat final bagi Wajib Pajak (perorangan dan badan tertentu) yang memiliki peredaran bruto tertentu. Ketentuan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk memastikan kepatuhan perpajakan pada segmen usaha dengan omzet spesifik tersebut.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110-pmk-010-2018 Tahun 2018
Permenkeu No. 110/PMK.010/2018 mengubah lampiran peraturan sebelumnya terkait pemungutan PPh Pasal 22 untuk impor dan kegiatan usaha lain guna menyesuaikan dengan perkembangan kondisi perekonomian. Perubahan ini berlaku efektif setelah 7 hari sejak tanggal diundangkan.
Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97-pmk-09-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan untuk mengatasi kendala dan meningkatkan efektivitas penegakan disiplin. Aturan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait ASN dan bertujuan memberikan panduan yang lebih lengkap dan jelas dalam proses pengawasan serta pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran disiplin.
Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103-pmk-07-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan rincian nominal kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil bagi berbagai sumber daya alam (kehutanan, mineral, panas bumi, migas, perikanan) serta pajak (PBB, PPh, cukai tembakau) untuk periode tahun anggaran 2012 hingga 2017. Penetapan ini didasarkan pada ketentuan pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa yang berlaku pada saat itu.
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104-pmk-04-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mewajibkan importir dan eksportir untuk melaporkan jumlah barang impor/ekspor menggunakan satuan barang yang ditetapkan, serta mewajibkan pelaporan jumlah uang kertas asing yang dibawa ke dalam atau keluar Daerah Pabean. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan atas pembawaan uang tunai asing dan penyatuan satuan pengukuran dalam pemberitahuan pabean.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105-pmk-02-2018 Tahun 2018
Permenkeu No. 105/PMK.02/2018 mengubah Pasal 16 aturan sebelumnya untuk mengatur pergeseran anggaran belanja antarsubbagian dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), khususnya dari BA 999.08 ke subbagian pengelolaan hibah, transfer ke daerah, subsidi, dan transaksi khusus. Perubahan ini bertujuan menyempurnakan tata cara penggunaan dan pergeseran anggaran sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait APBN.
Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106-pmk-07-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan batas maksimal kumulatif defisit, batas maksimal defisit, dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah untuk Tahun Anggaran 2019. Ketentuan ini didasarkan pada peraturan pemerintah terkait pengelolaan keuangan daerah dan pengendalian jumlah kumulatif defisit serta pinjaman pemerintah pusat dan daerah.
Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107-pmk-07-2018 Tahun 2018
Permenkeu No. 107/PMK.07/2018 mengatur Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagai alat untuk menilai kemampuan keuangan daerah guna menentukan penerima hibah, penilaian usulan pinjaman, dan penentuan dana pendamping. Peta ini disusun melalui dua tahap penghitungan (kapasitas fiskal dan indeks) yang didasarkan pada selisih pendapatan daerah dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan serta belanja tertentu dari realisasi APBD tahun 2016.
Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118-pmk-06-2018 Tahun 2018
Permenkeu No. 118/PMK.06/2018 mengatur tata cara pencocokan data nilai dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) antar unit pemroses untuk memastikan akurasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan ini juga menetapkan definisi BMN, prosedur pemutakhiran data, serta peran Pengelola dan Pengguna Barang dalam penyusunan laporan barang secara semesteran dan tahunan.
Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tata cara pengangkatan, pembinaan karier, pengenaan sanksi, dan pemberhentian bendahara penerimaan dan pengeluaran pada perwakilan diplomatik dan konsuler di luar negeri. Tujuannya adalah memberikan pedoman agar pengelolaan keuangan negara di perwakilan tersebut selaras dengan perkembangan tata kelola APBN.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, Serta Pengenaan Sanksi Administratif dan Penyetoran Ke Kas Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100-pmk-04-2018 Tahun 2018
Permenkeu No. 100/PMK.04/2018 mengubah ketentuan PMK No. 157/PMK.04/2017 untuk menyinkronkan aturan pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran dengan regulasi Bank Indonesia terkait uang kertas asing. Perubahan ini mencakup tata cara pemberitahuan, pengawasan, indikator mencurigakan, serta sanksi administratif dan penyetoran ke kas negara.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112-pmk-04-2018 Tahun 2018
Permenkeu No. 112/PMK.04/2018 menyempurnakan ketentuan impor barang kiriman dengan mewajibkan perincian lebih lanjut pada pos barang kiriman melalui perbaikan Pemberitahuan Pabean BC 1.1, yang dapat diajukan oleh Penyelenggara Pos atau PJT tanpa perlu persetujuan Kepala Kantor Pabean. Perubahan ini juga mengatur format data manifes yang harus diserahkan, termasuk elemen seperti nomor pelayaran, pelabuhan tujuan, dan detail Bill of Lading atau identitas barang kiriman. Tujuannya adalah melindungi kepentingan nasional, mendorong industri dalam negeri, serta memberikan kesempatan pembetulan terhadap penetapan tarif dan nilai pabean.
Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2018 Atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114-pmk-02-2018 Tahun 2018
Permenkeu No. 114/PMK.02/2018 mengatur pemberian insentif berupa tambahan alokasi anggaran Tahun Anggaran 2018 bagi kementerian/lembaga berdasarkan capaian kinerja anggaran Tahun Anggaran 2017. Insentif tersebut diberikan kepada entitas dengan nilai kinerja terbaik yang dinilai dari tiga aspek utama: capaian kinerja anggaran, hasil pelaksanaan anggaran, dan opini pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK. Penilaian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran melalui tahapan pengumpulan data dari Kementerian Keuangan dan BPK, serta seleksi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117-pmk-01-2018 Tahun 2018
Permenkeu No. 117/PMK.01/2018 mengatur organisasi dan tata kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan sebagai unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat ini bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif, serta menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, pemantauan evaluasi kebijakan perpajakan, hingga pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia. Peraturan ini juga mencabut Permenkeu Nomor 133/PMK.01/2010 sebelumnya.
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136-pmk-01-2018 Tahun 2018
Permenkeu No. 136/PMK.01/2018 menetapkan pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan yang mengacu pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi komunikasi antar unit organisasi melalui penggunaan naskah dinas elektronik. Peraturan ini mendefinisikan naskah dinas sebagai informasi tertulis untuk komunikasi kedinasan dan mengatur pengelolaan serta pengaturannya secara menyeluruh.