Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN

Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176-pmk-01-2018 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana (CPNS dan PNS non-jabatan pimpinan/fungsional/manajerial) di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan memperbarui syarat berdasarkan jenjang pendidikan dan mekanisme penentuan. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya (Permenkeu No. 241/PMK.01/2015) untuk menyesuaikan perubahan batas maksimal peringkat jabatan dan tata cara penentuan bagi Pelaksana.

Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193-pmk-07-2018 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur tata cara penghitungan rincian dan pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Pusat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Ketentuan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang APBN 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Fokus utamanya adalah mendefinisikan mekanisme alokasi dan penyaluran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dan desa.

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209-pmk-010-2018 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur mekanisme pemberian bea masuk ditanggung pemerintah untuk impor barang dan bahan guna kepentingan industri tertentu pada tahun anggaran 2019, dengan ketentuan bahwa barang tersebut tidak termasuk yang sudah bebas bea atau dikenakan jenis bea khusus lainnya. Pemberian bea ini dibatasi pada sektor industri yang tercantum dalam lampiran peraturan, dengan pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Tata Cara Pelaporan, Perubahan, dan Pemantauan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182-pmk-06-2018 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur tata cara pelaporan, perubahan, dan pemantauan penggunaan tambahan penyertaan modal negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan. Dasar hukumnya bersumber pada UU Keuangan Negara dan UU BUMN, dengan tujuan meningkatkan tata kelola badan usaha milik negara.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Panas Bumi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204-pmk-02-2018 Tahun 2018

Peraturan ini mengubah lampiran Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kegiatan usaha panas bumi yang sebelumnya diatur dalam Permenkeu Nomor 221/PMK.02/2017. Perubahan tersebut bertujuan menyempurnakan ketentuan kebijakan akuntansi untuk transaksi khusus bendahara umum negara terkait PNBP dari sektor panas bumi. Peraturan ini didasarkan pada regulasi akuntansi pemerintah pusat dan sistem akuntansi transaksi khusus yang berlaku.

Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan yang Pengaturan Kewenangannya Beralih dari Kementerian Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197-pmk-010-2018 Tahun 2018

Peraturan ini mencabut enam keputusan dan peraturan menteri keuangan terkait perizinan, iuran pensiun, sanksi administratif, serta kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi karena kewenangannya telah beralih dari Kementerian Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 31 Desember 2012. Pencabutan ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum setelah OJK menerbitkan peraturan tersendiri guna melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Tetap Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201-pmk-06-2018 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur tata cara penghapusan dan pemindahtanganan aset tetap pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah pembinaan Menteri Keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi aset. Penghapusan didefinisikan sebagai pencoretan aset dari pembukuan, sedangkan pemindahtanganan mencakup penjualan atau tukar-menukar aset kepada pihak lain.

Tata Cara Pelaporan, Perubahan, dan Pemantauan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198-pmk-06-2018 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur tata cara pelaporan, perubahan, dan pemantauan penggunaan tambahan Penyertaan Modal Negara (dana segar dari APBN) yang diterima LPEI untuk tahun berjalan atau sisa tahun sebelumnya. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas tata kelola LPEI dalam mengelola modal negara tersebut.

Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Milik Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194-pmk-02-2018 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Pusat, dengan tujuan menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana tersebut.

Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200-pmk-06-2018 Tahun 2018

Peraturan ini memberikan pedoman bagi Menteri Keuangan dalam menetapkan besaran gaji, honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Perseroan (Persero) yang berada di bawah pembinaan dan pengawasannya. Ketentuan ini didasarkan pada wewenang Menteri Keuangan sebagai pemegang saham mayoritas untuk mengatur imbalan atas tugas dan tanggung jawab para direksi dan komisaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189-pmk-05-2018 Tahun 2018

Permenkeu No. 189/PMK.05/2018 menetapkan sistem pelaporan statistik keuangan yang mengonsolidasikan data aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah pusat serta daerah untuk mendukung analisis kebijakan dan kondisi fiskal. Sistem ini mencakup Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah (LSKPU-TW) dan Nasional (LSKPU Nasional) yang disusun berdasarkan klasifikasi statistik keuangan pemerintah.

Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215-pmk-03-2018 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur tata cara penghitungan angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, BUMN, BUMD, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lain yang wajib membuat laporan keuangan berkala, serta Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dalam tahun pajak berjalan. Tujuannya adalah memberikan kemudahan dan kesederhanaan agar jumlah angsuran yang dibayar lebih mendekati kewajaran jumlah pajak yang terutang pada akhir tahun.

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190-pmk-01-2018 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menjaga martabat, kehormatan, dan mencegah pelanggaran disiplin sesuai nilai-nilai kementerian serta ketentuan UU ASN. Ketentuan ini disusun sebagai pedoman tingkah laku profesional dan pribadi guna mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205-pmk-010-2018 Tahun 2018

Peraturan ini mengubah ketentuan penggunaan nilai buku menjadi nilai pasar untuk pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha guna mendukung investasi asing dan pembentukan holding BUMN. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi perpajakan dengan tujuan strategis pemerintah dalam mendorong kegiatan investasi langsung dari luar negeri.

Pelaksanaan Pengkreditan Pajak Atas Penghasilan Dari Luar Negeri

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192-pmk-03-2018 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur mekanisme pengkreditan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dari luar negeri untuk menghindari pembebanan pajak ganda. Ketentuan ini menggantikan aturan lama dengan tujuan menyederhanakan administrasi dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang memiliki sumber penghasilan di luar negeri.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195-pmk-05-2018 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur mekanisme monitoring dan evaluasi terintegrasi oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk memastikan pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga sesuai perencanaan, efektif, efisien, dan mematuhi regulasi. Fokus utamanya adalah mengawasi kinerja penggunaan anggaran oleh pengguna anggaran melalui indikator kinerja yang ditetapkan, mencakup aspek kesesuaian, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan hukum.

Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196-pmk-05-2018 Tahun 2018

Permenkeu No. 196/PMK.05/2018 mengatur tata cara pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sebagai alat pembayaran belanja yang dibebankan pada APBN, di mana kewajiban pelunasan dilakukan secara sekaligus oleh pemegang kartu (pejabat/pegawai tertentu) kepada bank penerbit. Peraturan ini menetapkan definisi dan peran berbagai jabatan dalam siklus pembayaran, termasuk KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran, serta mengikat penggunaannya pada dokumen anggaran resmi seperti DIPA.

Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207-pmk-07-2018 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam melakukan penagihan utang pajak melalui tahapan peringatan, penyitaan, hingga penjualan barang, serta mengatur prosedur pemeriksaan kepatuhan pajak yang harus dilakukan secara objektif dan profesional. Dasar hukumnya bersumber pada UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PP No. 55 Tahun 2016, dengan tujuan memastikan pelunasan kewajiban pajak oleh wajib pajak pribadi maupun badan.

Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208-pmk-07-2018 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan pedoman teknis untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan menerapkan tiga pendekatan penilaian, yaitu perbandingan harga, biaya, dan kapitalisasi pendapatan. Penilaian ini dilakukan oleh Penilai PBB-P2 yang ditunjuk Kepala Daerah dan mencakup objek berupa bumi (tanah dan perairan) serta bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali untuk kawasan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187-pmk-07-2018 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur tata cara penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan sebesar Rp3 triliun untuk tahun anggaran 2019 guna mendukung pendanaan kewajiban penganggaran bagi kelurahan di daerah kabupaten/kota. Penyalurannya dihitung berdasarkan jumlah kelurahan di masing-masing daerah dikalikan dengan besaran per kelurahan sesuai kategorinya, tanpa mengurangi komitmen daerah sendiri maupun menjadi dasar pengenaan sanksi penundaan atau pemotongan DAU.

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217-pmk-01-2018 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur struktur organisasi Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri dan Wakil Menteri, serta menetapkan tugas utamanya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara. Fungsi kementerian mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan, perbendaharaan, serta koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251-pmk-02-2016 Tahun 2017

Permenkeu No. 251/PMK.02/2016 menetapkan tiga rasio utama untuk mengukur kesehatan keuangan aset BPJS Kesehatan, yaitu rasio beban terhadap pendapatan operasional ditambah pendapatan investasi (maksimal 95%), rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar, serta rasio ekuitas terhadap liabilitas.

Tata Cara Pengelolaan Iuran Dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248-pmk-02-2016 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan iuran dan pelaporan untuk program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang berlaku bagi Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian. Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan berupa uang tunai saat berhenti kerja, serta jaminan terhadap risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian bukan akibat dinas.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangannomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258-pmk-04-2016 Tahun 2017

Peraturan ini menyempurnakan definisi dan ketentuan audit kepabeanan serta audit cukai untuk mengoptimalkan proses pemeriksaan di bidang tersebut. Penyempurnaan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan undang-undang kepabeanan dan cukai yang berlaku.

Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260-pmk-08-2016 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata cara pembayaran ketersediaan layanan pada proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk penyediaan infrastruktur, yang merupakan kontribusi fiskal pemerintah dalam bentuk dana yang dialokasikan sesuai mekanisme anggaran masing-masing Penanggung Jawab Proyek. Ketentuan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU.

Tata Cara Pemberian Jaminan Kredit Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Menjaga Ketersediaan Pangan Dan Stabilisasi Harga Pangan Untuk Jenis Pangan Pokok Beras, Jagung, Dan Kedelai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250-pmk-05-2016 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata cara pemberian jaminan kredit oleh Menteri Keuangan kepada Perum BULOG untuk membiayai penugasan pemerintah menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan pokok (beras, jagung, kedelai). Jaminan tersebut hanya dapat diberikan jika anggaran penugasan telah dialokasikan dalam APBN/APBN Perubahan, KPA telah ditetapkan, dan DIPA pengelolaan belanja subsidi pangan telah diterbitkan.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan Pada Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3-pmk-05-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan jenis-jenis tarif layanan yang berlaku di Politeknik Kesehatan Medan, mencakup layanan akademik (seperti seleksi dan uang kuliah) serta layanan penunjang (seperti asrama, klinik, dan laboratorium). Peraturan ini juga mencabut ketentuan tarif sebelumnya yang diatur dalam Permenkeu Nomor 181/PMK.05/2011.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263-pmk-01-2016 Tahun 2017

Permenkeu No. 263/PMK.01/2016 mengubah Lampiran I dan II Permenkeu No. 170/PMK.01/2012 yang mengatur organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Perubahan ini bertujuan menyempurnakan struktur organisasi Kantor Wilayah DJKN dan Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara serta Lelang demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta Pada Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264-pmk-05-2016 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan dan merinci jenis-jenis tarif layanan yang berlaku di Politeknik Kesehatan Yogyakarta, mencakup layanan akademik (seperti seleksi dan kuliah) serta layanan penunjang (seperti asrama, perpustakaan, dan klinik). Ketentuan ini menggantikan tarif sebelumnya yang diatur dalam Permenkeu Nomor 152/PMK.05/2013 sebagai dasar pemungutan imbalan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna.

Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Dan/Atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya Atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259-pmk-04-2016 Tahun 2017