Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 50 dari 68 · 2.016 dokumen
Pembelian Kembali Surat Utang Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149-pmk-08-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur pembelian kembali Surat Utang Negara sebelum jatuh tempo di pasar sekunder sebagai strategi pengendalian risiko dan pengelolaan portofolio anggaran negara. Tujuannya adalah memperluas jangkauan pembelian dengan metode yang akomodatif, aplikatif, transparan, dan profesional, serta menggantikan aturan lama yang dianggap perlu disempurnakan.
Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150-pmk-010-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya untuk memberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan bagi Industri Pionir guna mendorong investasi langsung dan pertumbuhan ekonomi. Fasilitas ini dirancang untuk menyelaraskan insentif pajak dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) serta mendukung penyelarasan perizinan berusaha.
Pencabutan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PM.1/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154-pmk-01-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mencabut Permenkeu No. 138/PMK.01/2006 (yang telah diubah) terkait pedoman analisis jabatan di lingkungan Departemen Keuangan karena telah digantikan oleh Permenkeu No. 138/PMK.01/2018 yang lebih baru. Tujuannya adalah menjamin kepastian hukum seiring dengan tersedianya infrastruktur pendukung untuk implementasi aturan terbaru tersebut.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Palu Pada Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Palu yang terdiri dari dua kategori utama: jasa kebandarudaraan (aeronautika) dan jasa terkait bandar udara (nonaeronautika). Tarif aeronautika mencakup layanan seperti penerbangan, pendaratan, penempatan pesawat, garbarata, check-in, serta kargo dan pos, sedangkan tarif nonaeronautika meliputi penggunaan lahan, gedung, media promosi, serta fasilitas dan peralatan lainnya di bandara.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tarif layanan sebagai imbalan atas jasa kesehatan yang diberikan oleh RS Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang kepada pasien umum dan pihak penjamin. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya (Permenkeu No. 72/PMK.05/2014) berdasarkan usulan revisi dari Kementerian Kesehatan dan kajian oleh Tim Penilai.
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121-pmk-07-2018 Tahun 2018
Permenkeu No. 121/PMK.07/2018 mengatur perubahan ketentuan mengenai penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus Fisik untuk meningkatkan tata kelola yang sesuai dengan dinamika berkembang. Peraturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait otonomi daerah, pendidikan, dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan Pada Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tarif layanan yang menjadi imbalan atas jasa dari Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata Tarakan bagi pengguna jasa, yang terbagi menjadi dua kategori utama: jasa kebandarudaraan/aeronautika (seperti pendaratan, penempatan pesawat, dan layanan penumpang/kargo) serta jasa terkait bandar udara/non-aeronautika (seperti penggunaan lahan, gedung, fasilitas, dan izin keamanan).
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Balai Besar Pendidikan, Penyegaran, dan Peningkatan Ilmu Pelayaran sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada pengguna. Peraturan ini merupakan revisi dari ketentuan sebelumnya (Permenkeu No. 185/PMK.05/2016) berdasarkan usulan dari Menteri Perhubungan.
Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210-pmk-010-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan perlakuan perpajakan yang setara antara perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) dan perdagangan konvensional untuk menjaga keadilan serta memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha. Ketentuan ini mengatur mekanisme pemungutan dan pelaporan pajak (PPh dan PPN) yang disesuaikan dengan model transaksi digital, serta mewajibkan pelaku usaha e-commerce untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan model transaksi yang mereka gunakan.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau Berau pada Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau Berau yang dibagi menjadi dua kategori utama: jasa kebandarudaraan (aeronautika) seperti pendaratan dan check-in, serta jasa terkait bandar udara (non-aeronautika) seperti penggunaan lahan dan fasilitas. Tarif-tarif tersebut merupakan imbalan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Perhubungan.
Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Jabatan Fungsional Analis Anggaran
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177-pmk-02-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan pedoman penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Jabatan Fungsional Analis Anggaran untuk meningkatkan kualitas penganggaran dan pengembangan profesi melalui riset serta penuangan ide yang memenuhi kaidah ilmiah. Pedoman ini berfungsi sebagai acuan bagi Analis Anggaran dalam menyusun karya dan bagi Tim Penilai Kinerja dalam menilai angka kredit yang diajukan. Penyusunan karya harus didasarkan pada kegiatan riset, pengkajian, survei, evaluasi, atau gagasan di bidang penganggaran yang dituangkan secara ilmiah.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170-pmk-08-2018 Tahun 2018
Permenkeu No. 170/PMK.08/2018 mengubah ketentuan dalam Permenkeu No. 223/PMK.011/2012 untuk menyempurnakan mekanisme pencairan dukungan kelayakan atas sebagian biaya konstruksi pada proyek KPBU penyediaan infrastruktur. Perubahan ini didasarkan pada regulasi terkait APBN, Perpres tentang KPBU, serta peraturan sebelumnya tentang tata cara pencairan dan alokasi anggaran.
Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168-pmk-06-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur metode penentuan nilai investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk tagihan menggunakan prinsip nilai bersih yang dapat direalisasikan untuk penyusunan laporan keuangan Bendahara Umum Negara. Ketentuan ini berlaku bagi penempatan dana pemerintah dalam instrumen jangka panjang lebih dari 12 bulan guna memperoleh manfaat ekonomi atau sosial.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147-pmk-02-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah mekanisme penggunaan akumulasi iuran pensiun untuk pembayaran manfaat pensiun agar dilakukan melalui penyetoran sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai kebijakan pemerintah. Selain itu, diatur pula bahwa PUM KPR dibebankan pada hasil pengembangan dana pensiun dengan batas maksimal sebesar 10%.
Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan pedoman penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program usaha mikro, kecil, dan menengah guna meningkatkan efektivitas serta ketepatan sasaran. SIKP menggantikan peraturan sebelumnya dan mengatur peran serta hak kewajiban berbagai pemangku kepentingan seperti penyelenggara, pengguna, dan penyalur dalam mengelola fasilitas pembiayaan pemerintah.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penetapan Penggunaan Surplus dan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157-pmk-06-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah definisi dan tata cara penetapan penggunaan surplus serta kapitalisasi modal di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola. Perubahan mencakup penyesuaian istilah seperti surplus, cadangan umum, cadangan tujuan, dan jasa produksi yang menjadi dasar pengelolaan keuangan LPEI.
Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153-pmk-07-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan perubahan rincian Dana Bagi Hasil serta penyaluran kurang bayarnya bagi daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk Tahun Anggaran 2018 akibat perubahan data prognosa penerimaan pajak dan non-pajak. Pengaturan ini bertujuan memastikan pendanaan kebutuhan daerah dapat berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran sesuai dengan desentralisasi yang berlaku.
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123-pmk-010-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan profesionalisme, pengembangan karier, serta efektivitas kinerja pada unit kerja yang menangani analisis, perumusan, dan penetapan aturan. Pengaturan ini dibuat guna mengakomodir kebutuhan spesifik Kementerian Keuangan yang belum tercover sepenuhnya oleh peraturan sebelumnya, mencakup tata kelola, pembinaan, tugas, mekanisme kerja, penilaian kinerja, dan standar kompetensi jabatan tersebut.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Pada Kementerian Agama
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagai imbalan atas jasa layanan akademik dan penunjang akademik. Tarif tersebut mencakup biaya untuk seleksi ujian masuk, uang kuliah tunggal, program pascasarjana, serta layanan akademik lainnya. Peraturan ini merupakan revisi dari ketentuan sebelumnya yang sebelumnya mengatur tarif untuk Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan uji coba (piloting) Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai pendukung tata kelola keuangan negara yang terintegrasi, efisien, dan transparan. SAKTI mencakup berbagai modul seperti penganggaran, komitmen, pembayaran, bendahara, persediaan, aset, piutang, serta akuntansi dan pelaporan untuk mendukung sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur serangkaian prosedur untuk pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan investasi pemerintah jangka panjang guna memastikan transparansi dan akuntabilitas. Tujuannya adalah menyesuaikan pengelolaan dana penjaminan pemerintah dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164-pmk-010-2018 Tahun 2018
Permenkeu No. 164/PMK.010/2018 mengubah tarif bea keluar untuk produk hasil pengolahan mineral logam berdasarkan tiga tahap kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian (0-30%, 30-50%, dan di atas 50%). Ketentuan ini bertujuan mendukung hilirisasi produk mineral di dalam negeri dengan menyesuaikan tarif sesuai tingkat penyelesaian infrastruktur pemurnian.
Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206-pmk-02-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tata cara perubahan rincian anggaran APBN Tahun 2019 yang telah disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait penyusunan dan pelaksanaan anggaran negara. Istilah kunci yang didefinisikan mencakup APBN, Revisi Anggaran, serta berbagai peran seperti Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Perhubungan. Ketentuan ini merupakan hasil penyesuaian atas usulan perubahan tarif yang telah dikaji oleh Tim Penilai.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo Pada Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tarif layanan yang dibayarkan pengguna jasa kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo sebagai Badan Layanan Umum. Tarif tersebut dibagi menjadi dua kategori utama: jasa kebandarudaraan/aeronautika (seperti pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat) serta jasa terkait bandar udara/non-aeronautika (seperti penggunaan lahan, gedung, dan fasilitas lainnya).
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178-pmk-05-2018 Tahun 2018
Permenkeu No. 178/PMK.05/2018 mengubah ketentuan pembayaran APBN dengan mengizinkan penggunaan uang persediaan (UP) melalui fasilitas kartu kredit pemerintah untuk membiayai kegiatan operasional. Aturan ini menetapkan batas maksimal uang tunai UP sebesar Rp50 juta dan memperjelas jenis pengeluaran yang dapat dibiayai, termasuk belanja barang, modal, dan lain-lain.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu Pada Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tarif layanan bagi Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu yang terdiri dari dua kategori utama: jasa kebandarudaraan (aeronautika) seperti pendaratan dan penempatan pesawat, serta jasa terkait bandar udara (non-aeronautika) seperti penggunaan lahan dan gedung. Tarif-tarif tersebut merupakan imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Perhubungan.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin Tanjung Pandan pada Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin Tanjung Pandan yang terdiri dari dua kategori utama: jasa kebandarudaraan (aeronautika) seperti pendaratan dan penempatan pesawat, serta jasa terkait bandar udara (nonaeronautika) seperti penggunaan lahan dan gedung. Tarif tersebut merupakan imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Perhubungan.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “Lemigas†Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tarif layanan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh BLU Lemigas kepada pengguna, sekaligus mencabut ketentuan tarif sebelumnya yang diatur dalam Permenkeu Nomor 142/PMK.05/2012. Ketentuan ini didasarkan pada usulan revisi dari Kementerian ESDM yang telah dikaji oleh Tim Penilai sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan BLU.
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122-pmk-01-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Pajak yang dipimpin oleh Sekretaris, dengan tugas utama memberikan pelayanan administrasi menyeluruh mulai dari persiapan berkas, proses persidangan, hingga penyelesaian putusan dan yurisprudensi. Struktur ini dibentuk untuk meningkatkan efisiensi penanganan sengketa pajak melalui pemisahan fungsi layanan pra, selama, dan pasca persidangan.