Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 47 dari 68 · 2.016 dokumen
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57-pmk-06-2018 Tahun 2018
Permenkeu No. 57/PMK.06/2018 mengubah aturan penyajian koreksi nilai aset tetap hasil Penilaian Kembali BMN Tahun 2017 agar diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2017 dan disajikan di Neraca serta Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2018. Peraturan ini mewajibkan penyesuaian penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Pusat Tahun 2017 agar mengikuti ketentuan baru tersebut.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug Pada Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug sebagai Badan Layanan Umum, yang dibagi menjadi dua kategori utama: layanan akademik (seperti seleksi dan pelatihan) serta layanan penunjang akademik (seperti penggunaan fasilitas, laboratorium, dan klinik). Ketentuan tarif berlaku efektif mulai tahun ajaran 2018/2019 untuk program pelatihan pembentukan.
Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi kerja khusus (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang profesional, terintegrasi, dan bertanggung jawab. Standar ini dikembangkan berdasarkan kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara guna meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40-pmk-04-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur mekanisme perekaman, penegahan, jaminan, penangguhan sementara, serta monitoring dan evaluasi untuk mengendalikan impor atau ekspor barang yang diduga melanggar Hak Kekayaan Intelektual. Tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum dan administratif terhadap pemegang hak di dalam kawasan pabean.
Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59-pmk-010-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur penambahan investasi Pemerintah RI pada lima Lembaga Keuangan Internasional (IDA, IsDB, IFAD, ICDS, dan AIB) untuk mempertahankan atau meningkatkan persentase kepemilikan sesuai hak keanggotaan. Dana investasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 dan bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, maupun lainnya bagi negara.
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atau Pejabat Bea dan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61-pmk-04-2018 Tahun 2018
Permenkeu No. 61/PMK.04/2018 menyempurnakan tata cara penetapan tarif dan nilai pabean oleh pejabat Bea dan Cukai untuk memberikan kepastian hukum, serta mengatur sanksi administrasi terkait penelitian ulang tarif tersebut. Peraturan ini juga menegaskan kewenangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan penelitian ulang atas hasil penetapan sebelumnya.
Pelunasan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68-pmk-04-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur kembali ketentuan pelunasan cukai untuk memberikan kepastian hukum, mengakomodir perkembangan teknologi dan selera konsumen, serta meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi keuangan. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya (Permenkeu No. 108/PMK.04/2008) dan didasarkan pada UU Cukai serta UU Kepabeanan.
Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67-pmk-04-2018 Tahun 2018
Permenkeu No. 67/PMK.04/2018 mengatur kembali ketentuan perdagangan barang kena cukai (terutama rokok) yang pelunasannya menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan lainnya, dengan tujuan meningkatkan kepastian hukum, pelayanan, dan pengawasan peredaran serta konsumsi. Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya (Permenkeu No. 62/PMK.04/2014) untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan selera konsumen dalam industri hasil pengolahan tembakau.
Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66-pmk-04-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tata cara pemberian, pembekuan, dan pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk berbagai jenis pelaku usaha seperti pabrik, importir, dan penyalur. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan cukai, serta mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha.
Tata Cara Pembayaran Pensiun yang Belum Dibayarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tata cara pembayaran hak pensiun (termasuk pensiun diri, janda/duda, tunjangan yatim/piatu, orang tua, dan terusan) yang belum dibayarkan oleh PT Taspen dan PT Asabri sejak 14 Januari 2004, dengan tetap mengacu pada ketentuan bahwa hak tagih yang melampaui 5 tahun sejak timbulnya hak tidak lagi berlaku bagi jaminan pensiun dan hari tua.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia National Single Window
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63-pmk-01-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah tahapan implementasi Indonesia National Single Window (INSW) menjadi lima fase bertahap, mulai dari ujicoba awal hingga integrasi penuh dengan ASEAN Single Window. Perubahan ini bertujuan untuk memperluas penerapan sistem secara wajib di lebih banyak lokasi guna meningkatkan efisiensi perizinan ekspor-impor dan optimalisasi penerimaan negara.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62-pmk-04-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah ketentuan metode pengulangan (fallback) dalam penghitungan nilai pabean, yang harus dilakukan dengan cara mengulang kembali prinsip dan ketentuan dari Pasal 5 hingga Pasal 17 secara wajar, konsisten, dan fleksibel berdasarkan data yang tersedia di Daerah Pabean. Pelaksanaan metode ini harus mengikuti tata cara yang tercantum dalam Lampiran VIII peraturan terkait.
Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60-pmk-02-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur syarat dan prosedur pengajuan persetujuan Kontrak Tahun Jamak (jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran, maksimal tiga tahun) untuk pekerjaan konstruksi maupun nonkonstruksi kepada Menteri Keuangan. Kontrak jenis ini hanya dapat dilakukan jika penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau memberikan manfaat lebih besar dengan jangka waktu tertentu. Pengajuan persetujuan harus dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69-pmk-02-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan standar biaya keluaran untuk Tahun Anggaran 2019 sebagai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. Standar ini berfungsi sebagai acuan untuk prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif tahun 2020, serta referensi bagi kementerian lain dengan keluaran sejenis. Dalam pelaksanaan anggaran, standar ini bersifat estimasi yang dapat dilampaui jika terjadi perubahan komponen tahapan atau harga pasar.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Kementerian Keuangan sebagai pengganti ketentuan sebelumnya. Ketentuan ini disusun berdasarkan usulan revisi yang telah dikaji oleh Tim Penilai dan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan BLU.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Tarif tersebut dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu layanan akademik dan layanan penunjang akademik. Layanan akademik mencakup biaya seleksi, uang kuliah tunggal, biaya non-uang kuliah, program pascasarjana, serta layanan akademik lainnya.
Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73-pmk-08-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi untuk proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur guna mempercepat realisasinya. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan atas aturan sebelumnya (Permenkeu No. 265/PMK.08/2015) yang telah diubah dengan Permenkeu No. 129/PMK.08/2016. Dasar hukum utamanya bersumber pada UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, serta Peraturan Presiden terkait percepatan penyediaan infrastruktur prioritas.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal pada Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tarif layanan akademik dan penunjang akademik untuk Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal sebagai pengganti tarif lama yang diatur dalam Permenkeu Nomor 236/PMK.05/2015. Ketentuan ini didasarkan pada usulan revisi dari Menteri Perhubungan yang telah dikaji oleh Tim Penilai.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Tanjungkarang pada Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagai imbalan atas jasa akademik dan penunjang akademik, yang mencakup biaya seleksi, pengembangan pendidikan, sumbangan, serta uang kuliah tunggal. Ketentuan ini menggantikan tarif sebelumnya yang diatur dalam Permenkeu Nomor 126/PMK.05/2013 berdasarkan usulan perubahan dari Kementerian Kesehatan.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Pada Kementerian Agama
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang terdiri dari dua kategori utama, yaitu layanan akademik dan layanan penunjang akademik. Ketentuan ini menggantikan peraturan sebelumnya (Permenkeu No. 179/PMK.05/2014) sebagai dasar pengambilannya atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang terdiri dari dua kategori utama: layanan akademik (seperti seleksi masuk, uang kuliah, dan program pascasarjana) serta layanan penunjang akademik. Ketentuan ini menggantikan peraturan sebelumnya (Permenkeu No. 221/PMK.05/2014) berdasarkan usulan revisi dari Menteri Agama setelah melalui kajian tim penilai.
Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur pengelolaan kas dan investasi Badan Layanan Umum (BLU) dengan mewajibkan pemisahan rekening operasional, penerimaan, pengeluaran, serta penempatan dana tidak terpakai (idle cash) di bank umum atau bank kustodian. Tujuannya adalah memastikan pengelolaan keuangan BLU yang sehat, efisien, dan produktif sesuai prinsip bisnis tanpa mengutamakan keuntungan.
Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72-pmk-08-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur kembali mekanisme seleksi panel, agen penjual, dan konsultan hukum untuk penerbitan serta penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam valuta asing di pasar perdana internasional guna meningkatkan efektivitas proses. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya dengan tetap berlandaskan prinsip syariah dan melibatkan penawaran melalui mekanisme bookbuilding maupun penempatan langsung (private placement) kepada pihak dalam maupun luar negeri.
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71-pmk-04-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan standar dan prosedur pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) khusus untuk sektor kepabeanan, cukai, dan perpajakan. Dokumen ini mengatur penerbitan identitas pelaku usaha seperti NIB, NPPBKC, dan NPWP melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Tujuannya adalah mengoptimalkan pelayanan administrasi perizinan di ketiga bidang tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah definisi dan mekanisme pengelolaan hibah dari Millennium Challenge Corporation (MCC) Amerika Serikat yang bertujuan mengurangi kemiskinan global melalui pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana hibah tersebut kepada Pemerintah Indonesia, dengan tetap mengacu pada UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah tarif layanan untuk pelabuhan laut, bandar udara, serta pengelolaan air dan limbah pada Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Perubahan tarif tersebut didasarkan pada usulan dari Ketua Dewan Kawasan yang telah dikaji oleh Tim Penilai.
Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86-pmk-07-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tata cara pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil bagi daerah pemberi hibah/bantuan pendanaan yang gagal memenuhi kewajibannya kepada daerah otonom baru. Dana hasil pemotongan tersebut kemudian disalurkan langsung kepada daerah otonom baru yang menjadi penerima hak. Ketentuan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pemenuhan kewajiban pendanaan dari daerah induk atau provinsi kepada daerah yang baru terbentuk.
Tata Cara Penarikan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tata cara penarikan dan penerusan Pinjaman Luar Negeri (PLN) dari Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai pengganti aturan sebelumnya. Tujuannya adalah menyesuaikan pelaksanaan penarikan pinjaman tersebut dengan kebijakan terbaru dan perkembangan yang terjadi.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor Pada Kementerian Perindustrian
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan struktur tarif layanan untuk Politeknik AKA Bogor yang terdiri dari dua kategori utama: layanan akademik (pendaftaran, uang kuliah tunggal, dan non-uang kuliah) serta layanan penunjang akademik (pelatihan, pengujian, hasil produksi inkubator/teaching factory, dan penggunaan fasilitas). Ketentuan ini menggantikan tarif lama yang sebelumnya diatur dalam Permenkeu Nomor 182/PMK.05/2011 dan rincian nominal tarif tercantum dalam lampiran peraturan.
Kewajiban Melakukan Pencatatan Bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94-pmk-04-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mewajibkan pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil, dan pengecer tertentu yang memiliki izin untuk melakukan pencatatan dan pembukuan secara teratur terkait arus barang kena cukai dan pita cukai. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum serta menyesuaikan proses pencatatan dengan perkembangan teknologi dan bisnis, menggantikan aturan lama tahun 2008.