Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 49 dari 68 · 2.016 dokumen
Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125-pmk-08-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel kepada investor ritel di pasar perdana domestik melalui sistem elektronik. Tujuannya adalah memperluas jangkauan pemasaran dan menyederhanakan pengaturan penjualan SBSN yang sebelumnya diatur dalam peraturan terpisah.
Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138-pmk-01-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan Analisis Jabatan sebagai proses sistematis untuk menghasilkan informasi dan uraian jabatan guna mendukung pengelolaan organisasi, ketatalaksanaan, serta sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan. Analisis jabatan dilakukan dengan melibatkan responden yang mencakup pemangku jabatan, atasan langsung, dan pegawai yang pernah menduduki jabatan terkait untuk mendapatkan data fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara akurat. Hasil analisis ini menjadi dasar rekomendasi bagi perbaikan tata kerja dan penataan ulang struktur organisasi sesuai kebutuhan instansi.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung Pada Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tarif layanan bagi Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung yang terdiri dari dua kategori utama: jasa aeronautika (seperti pendaratan dan check-in penumpang) serta jasa non-aeronautika (seperti penggunaan lahan dan fasilitas gedung). Ketentuan ini merupakan imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa sesuai dengan jenis layanan yang tersedia di bandar udara tersebut.
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133-pmk-03-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai pengganti aturan sebelumnya untuk meningkatkan pembinaan profesi dan karier di lingkungan Kementerian Keuangan. Dokumen ini mengatur tata cara pengelolaan jabatan fungsional tersebut berdasarkan UU Perpajakan, UU ASN, dan peraturan perundang-undangan terkait manajemen PNS.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura pada Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura yang dikelompokkan menjadi dua kategori utama: jasa kebandarudaraan (aeronautika) seperti pendaratan dan check-in, serta jasa terkait bandar udara (non-aeronautika) seperti penggunaan lahan dan fasilitas. Tarif-tarif tersebut merupakan imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa dan ditetapkan berdasarkan usulan Menteri Perhubungan setelah dikaji oleh Tim Penilai.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108-pmk-02-2018018 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah definisi "Revisi Anggaran" dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 sebagai perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN, guna menyempurnakan tata cara revisi sesuai perubahan proses bisnis dan teknologi informasi. Perubahan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait penyusunan dan pelaksanaan APBN serta sinkronisasi proses penganggaran.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135-pmk-06-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah mekanisme pelimpahan kewenangan pengelolaan aset kepada Direktur Jenderal melalui subdelegasi dan mandat, serta memperluas cakupan pengelolaan aset kredit dengan menambahkan opsi pembayaran dalam bentuk aset (asset settlement).
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126-pmk-04-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tarif bea masuk khusus untuk produk tertentu yang berasal dari wilayah Palestina guna memfasilitasi perdagangan dan meningkatkan kemandirian ekonomi Palestina. Dasar hukumnya adalah Memorandum of Understanding yang ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan Palestina pada Desember 2017 serta diimplementasikan melalui Undang-Undang Kepabeanan.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142-pmk-02-2018 Tahun 2018
Permenkeu No. 142/PMK.02/2018 mengubah seluruh isi lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 yang mengatur petunjuk penyusunan, penelaahan RKA Kementerian/Lembaga, dan pengesahan DAIPA. Perubahan ini bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran serta sinkronisasi proses pembangunan nasional. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran Unfunded Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144-pmk-02-2018 Tahun 2018
Permenkeu No. 144/PMK.02/2018 mengubah ketentuan perhitungan, pengakuan, dan pembayaran Unfunded Past Service Liability (PSL) untuk Program Tabungan Hari Tua PNS yang dikelola PT Taspen. Perubahan ini secara spesifik mengatur bahwa Unfunded PSL yang diakui hanya yang timbul akibat adanya perubahan formula manfaat program tersebut. Ketentuan ini berlaku efektif sejak tanggal diundangkannya peraturan.
Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145-pmk-07-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur mekanisme penyaluran dan penggunaan Transfer ke Daerah serta Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019 khusus untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Penyaluran dana ini bertujuan memulihkan kondisi kehidupan dan perekonomian masyarakat yang rusak akibat bencana dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan pertanggungjawaban.
Pengadaan Langsung Secara Elektronik Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung di Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146-pmk-01-2018 Tahun 2018
Permenkeu No. 146/PMK.01/2018 mengatur mekanisme pengadaan langsung secara elektronik di Kementerian Keuangan melalui aplikasi SIMPeL, dengan batasan nilai maksimal Rp200 juta untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lain dan Rp100 juta khusus jasa konsultansi. Peraturan ini dibuat untuk menyelaraskan dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 serta memfasilitasi kerja sama pemanfaatan aplikasi dengan kementerian/lembaga lain.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256 /PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah definisi Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK) sebagai serangkaian prosedur untuk mengelola seluruh transaksi penerimaan, pengeluaran, aset, dan kewajiban terkait fungsi khusus Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara. Perubahan ini juga memperjelas peran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pejabat yang diberi kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangannya dalam sistem tersebut.
Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137-pmk-010-2018 Tahun 2018
Peraturan ini memberikan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk impor barang kena pajak tertentu yang digunakan dalam kegiatan pengusahaan panas bumi. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi energi terbarukan dan menyelaraskan fasilitas perpajakan dengan pembebasan bea masuk.
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan anggaran belanja negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI agar tertib, efisien, dan transparan, menggantikan aturan lama yang sudah tidak sesuai. Fokus utamanya adalah mengatur mekanisme pengelolaan anggaran melalui dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang menjadi acuan bagi Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sesuai APBN.
Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Petunjuk Mengenai Cara Penghitungan Nilai Pabean Berupa Perlakuan Biaya dan/atau Nilai terhadap Barang yang Akan Diimpor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean (Valuation Advice)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134-pmk-04-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tata cara pengajuan permohonan dan pemberian petunjuk mengenai perlakuan biaya atau nilai terhadap barang yang akan diimpor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean (Valuation Advice) guna mempercepat proses pengeluaran barang. Aturan ini didasarkan pada praktik kelaziman internasional dan bertujuan untuk menyederhanakan proses penelitian nilai pabean tanpa mencantumkan besaran nilai akhir.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2018 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132-pmk-010-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah daftar barang dan bahan impor sektor industri pembuatan komponen/produk elektronika serta menunjuk pejabat baru di BPOM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2018. Perubahan tersebut berlaku efektif hingga akhir tahun anggaran yang sama.
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Ubin Keramik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119-pmk-010-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebesar 23% di tahun pertama dan 21% di tahun kedua terhadap impor ubin keramik tertentu yang dianggap mengancam industri dalam negeri. Ketentuan ini berlaku selama tiga tahun untuk melindungi produsen lokal dari lonjakan impor produk ubin dan paving dengan area permukaan tertentu.
Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141-pmk-02-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur pedoman koordinasi antar penyelenggara jaminan (seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Jasa Raharja) dalam memberikan manfaat pelayanan kesehatan. Koordinasi ini diterapkan khusus pada kasus kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta kasus lain yang memerlukan penanganan medis.
Pengadaan Barang dan/atau Jasa Untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109-pmk-03-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa khusus untuk pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Ketentuan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 dan melibatkan peran serta Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, serta Tim atau Agen Pengadaan yang ditunjuk Menteri Keuangan.
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111-pmk-01-2018 Tahun 2018
Permenkeu No. 111/PMK.01/2018 menetapkan tata cara pengadaan barang/jasa elektronik di Kementerian Keuangan dengan menyesuaikan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sekaligus mencabut peraturan sebelumnya (Permenkeu No. 233/PMK.01/2012). Peraturan ini mendefinisikan konsep dasar seperti E-Procurement, E-Purchasing melalui katalog elektronik, serta jenis pengadaan langsung yang menggunakan aplikasi SIMPeL.
Kawasan Berikat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131-pmk-04-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan aturan baru mengenai Kawasan Berikat untuk meningkatkan investasi dan ekspor, sekaligus mencabut peraturan sebelumnya (Permenkeu No. 147/PMK.04/2011 beserta perubahannya). Ketentuan ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 dan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang terkait kepabeanan serta peraturan pemerintah tentang tempat penimbunan berikat.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152-pmk-05-2018 Tahun 2018
Permenkeu No. 152/PMK.05/2018 mengubah ketentuan tarif layanan yang sebelumnya diatur dalam Permenkeu No. 81/PMK.05/2018 terkait Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Perubahan ini dilakukan berdasarkan usulan resmi dan kajian oleh Tim Penilai untuk menyesuaikan tarif layanan yang berlaku.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148-pmk-02-2018 Tahun 2018
Permenkeu No. 148/PMK.02/2018 mengubah aturan penggunaan akumulasi iuran pensiun untuk pembayaran manfaat sesuai kebijakan pemerintah dan mewajibkan penyetoran sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Selain itu, peraturan ini menetapkan jenis-jenis aset investasi yang sah untuk penempatan akumulasi iuran pensiun, meliputi Surat Berharga Negara, deposito bank pemerintah, saham, obligasi berperingkat A- ke atas, sukuk, reksa dana, hingga penyertaan langsung.
Pengadaan Agen Pengadaan Untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan Serta Standar Dokumen Pengadaan dan Standar Dokumen Kontrak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151-pmk-03-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur mekanisme pengadaan Agen Pengadaan untuk pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan serta menetapkan standar dokumen pengadaan dan kontrak yang harus digunakan. Ketentuan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 dan bertujuan untuk memastikan proses seleksi penyedia barang/jasa dilakukan secara terstruktur dan transparan.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129-pmk-05-2018 Tahun 2018
Permenkeu No. 129/PMK.05/2018 mengubah Lampiran V dari aturan sebelumnya yang mengatur pedoman akuntansi dan pelaporan aset Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Perubahan ini dilakukan untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK terkait perlakuan akuntansi atas transaksi BMN berupa Material Persediaan.
Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128-pmk-07-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mewajibkan Pemerintah Daerah mengalokasikan 37,5% dari realisasi penerimaan Pajak Rokok di daerahnya sebagai kontribusi dana untuk mendukung program Jaminan Kesehatan. Kontribusi tersebut harus direncanakan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun.
Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158-pmk-010-2018 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tarif cukai untuk etil alkohol, minuman beralkohol, dan konsentrat beralkohol sebagai sumber pendapatan negara yang dikelola melalui mekanisme anggaran. Ketentuan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan terkini.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156-pmk-010-2018 Tahun 2018
Permenkeu No. 156/PMK.010/2018 mengubah dan menyempurnakan ketentuan tarif cukai hasil tembakau yang sebelumnya diatur dalam Permenkeu No. 146/PMK.010/2017 agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan negara. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan pendapatan cukai berjalan tertib, aman, adil, dan berkesinambungan demi kemakmuran rakyat.
Tata Cara Pengelolaan Dana Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang dari Pemberi Hibah Luar Negeri untuk Penanggulangan Bencana Alam di Sulawesi Tengah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140-pmk-05-2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur mekanisme penerimaan dan pengelolaan dana hibah langsung dalam bentuk uang dari luar negeri untuk penanggulangan bencana alam di Sulawesi Tengah melalui rekening penampungan khusus. Tata cara ini ditetapkan untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait perbendaharaan negara dan hibah.