Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 40 dari 68 · 2.016 dokumen
Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32-pmk-010-2019 Tahun 2019
Peraturan ini memperluas jenis jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai atas ekspornya untuk mendorong perekonomian dan daya saing industri jasa nasional, menggantikan ketentuan sebelumnya dalam PMK No. 70/PMK.03/2010. Definisi ekspor jasa dalam aturan ini mencakup penyerahan jasa yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean untuk dimanfaatkan oleh penerima di luar Daerah Pabean, dengan penggantian berupa uang yang diminta oleh pengusaha.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/Pmk.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76-pmk-06-2019 Tahun 2019
Permenkeu No. 76/PMK.06/2019 mengubah Pasal 18 tentang penggunaan Barang Milik Negara (BMN) oleh pihak lain, dengan menambahkan ketentuan bahwa penggunaan tersebut harus untuk menjalankan pelayanan umum atau urusan pemerintahan. Perubahan ini juga menyisipkan dua ayat baru (5a dan 5b) di antara ayat (5) dan (6) dalam pasal tersebut.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/Pmk.01/2014 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83-pmk-01-2019 Tahun 2019
Permenkeu No. 83/PMK.01/2019 mengubah aturan penerima tunjangan kinerja dengan mencabut hak bagi pegawai tanpa jabatan, yang diberhentikan sementara, yang cuti di luar tanggungan negara, serta pegawai BLU yang sudah dapat remunerasi. Selain itu, peraturan ini juga merevisi ketentuan terkait mekanisme pembayaran tunjangan kinerja untuk menyesuaikan kebutuhan dan menyelaraskan prosedur di lingkungan Kementerian Keuangan.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Jambi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Jambi sebagai imbalan atas jasa kesehatan yang diberikan kepada pasien masyarakat umum dan pihak penjamin. Tarif tersebut mencakup layanan berdasarkan kelas (rawat inap dan tindakan operatif), layanan tidak berdasarkan kelas (konsultasi ICU/NICU, administrasi, rawat jalan, dan farmasi), serta farmasi.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Pekanbaru pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pekanbaru sebagai imbalan jasa bagi pasien masyarakat umum dan pihak penjamin. Tarif tersebut mencakup layanan berdasarkan kelas (rawat inap dan tindakan operatif), tidak berdasarkan kelas (rawat jalan, konsultasi ICU/NICU, administrasi, dan tindakan non-operatif), serta tarif farmasi.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Balikpapan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Balikpapan yang terdiri dari tarif berdasarkan kelas (rawat inap dan tindakan operatif), tarif tidak berdasarkan kelas (layanan ICU/NICU, administrasi, rawat jalan, dan layanan kedokteran kepolisian), serta tarif farmasi. Tarif tersebut berlaku sebagai imbalan atas jasa layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Bojonegoro pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bojonegoro yang digunakan sebagai imbalan atas jasa kesehatan bagi pasien masyarakat umum dan pihak penjamin. Tarif tersebut mencakup layanan berdasarkan kelas (rawat inap dan tindakan operatif), layanan tidak berdasarkan kelas (konsultasi ICU/NICU, administrasi, rawat jalan, dan kedokteran kepolisian), serta tarif farmasi.
Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85-pmk-03-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur mekanisme pengawasan pemotongan, pemungutan, dan penyetoran pajak atas belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendorong kepatuhan fiskal. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya guna menyesuaikan dengan perubahan mekanisme pembayaran pajak secara elektronik serta penyampaian data transaksi harian belanja daerah.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/Pmk.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84-pmk-04-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menyempurnakan tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke/dari Kawasan Perdagangan Bebas (KPB) dan Pelabuhan Bebas, serta aturan pembebasan cukai untuk mendorong investasi dan kepastian hukum. Penyempurnaan ini dilakukan dengan menyesuaikan ketentuan di berbagai pasal terkait perpajakan dan keabeanan guna memperkuat daya saing perusahaan nasional.
Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik dengan Cara Private Placement
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51-pmk-08-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur mekanisme penjualan Surat Utang Negara di pasar perdana domestik secara bilateral langsung dengan investor (Pihak) tanpa harus melalui Dealer Utama. Tujuannya adalah memperluas jangkauan pembiayaan negara dengan menarik lebih banyak pihak yang memenuhi syarat tertentu untuk membeli surat utang tersebut.
Impor dan Ekspor Barang yang Dibawa Oleh Pelintas Batas dan Pemberian Pembebasan Bea Masuk Barang yang Dibawa Oleh Pelintas Batas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80-pmk-04-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur mekanisme impor dan ekspor barang yang dibawa oleh pelintas batas di kawasan perbatasan Indonesia, termasuk kewajiban pemberitahuan kepada Bea dan Cukai serta ketentuan pembebasan bea masuk. Ketentuan ini juga menetapkan definisi pelintas batas, dokumen identitas khusus (KILB), serta prosedur pengawasan melalui Pos Pengawas Lintas Batas (PPLB) untuk memfasilitasi lalu lintas barang di perbatasan.
Pejabat Lelang Kelas I
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94-pmk-06-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur ketentuan mengenai Pejabat Lelang Kelas I yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan dengan tugas melaksanakan lelang sebagai pejabat umum. Struktur organisasi yang diatur meliputi hierarki dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara hingga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta peran Pengawas Lelang dalam pembinaan dan pengawasan kinerja. Dasar hukumnya bersumber pada Undang-Undang Lelang dan Instruksi Lelang yang telah diubah beberapa kali, serta peraturan perundang-undangan terkait Kementerian Keuangan.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/Bppt Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tarif layanan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Engineering pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi kepada pengguna jasa. Ketentuan ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2015 yang didasarkan pada usulan perubahan dari Kepala BPPT dan kajian oleh Tim Penilai. Dasar hukum penerbitan peraturan ini bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/Pmk.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-India Free Trade Area
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96-pmk-010-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah tarif bea masuk untuk impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dari India dalam kerangka ASEAN-India Free Trade Area. Perubahan tarif berlaku atas impor yang memiliki nomor dan tanggal pendaftaran pabean setelah peraturan diundangkan, dengan ketentuan dapat dievaluasi secara berkala.
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88-pmk-02-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana cadangan beras pemerintah yang dialokasikan dalam APBN untuk mendukung tugas Perum Bulog dalam ketahanan pangan. Ketentuan ini disusun untuk menyempurnakan dan menyelaraskan prosedur pengelolaan dana dengan kebijakan koordinasi stabilisasi harga beras serta peraturan perundang-undangan terkait APBN.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mewajibkan entitas akuntansi dan pelaporan keuangan untuk menerapkan prinsip akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian aset tak berwujud mulai Tahun 2020. Ketentuan pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset tersebut menjadi bagian integral dari Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 14 yang dilampirkan pada peraturan ini.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/Pmk.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86-pmk-010-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah batas nilai hunian mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPBM) untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing sektor properti. Perubahan ini menyesuaikan ketentuan lama agar tetap relevan dengan perkembangan terkini di industri properti.
Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, Dan/Atau Pengolahan Sumber Daya Alam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98-pmk-04-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tarif denda dan tata cara pengenaan, pemungutan, serta penyetoran sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam. Ketentuan ini bertujuan untuk menegakkan aturan terkait pengelolaan devisa hasil ekspor SDA sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Yogyakarta pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tarif layanan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Yogyakarta sebagai imbalan atas jasa kesehatan yang diberikan kepada pasien masyarakat umum dan pihak penjamin. Tarif tersebut mencakup layanan berdasarkan kelas (rawat inap dan tindakan operatif), layanan tidak berdasarkan kelas (konsultasi ICU/NICU, rawat jalan, administrasi), serta tarif farmasi.
Standar Pelayanan Minimum Pusat Investasi Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan standar pelayanan minimum Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai Badan Layanan Umum dalam bidang pembiayaan ultra mikro, yang mencakup penetapan dan kerjasama dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank serta pendanaan dengan pemerintah daerah. PIP wajib menyusun laporan tahunan yang memuat realisasi dan evaluasi pelaksanaan standar tersebut untuk memastikan prinsip pemerataan, kesetaraan, keterbukaan, dan kemudahan akses.
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105-pmk-010-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan jadwal penurunan tarif bea masuk untuk barang impor asal Chile dalam kerangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif, yang berlaku bertahap setiap tahun dari 2019 hingga 2021 sesuai kolom lampiran. Klasifikasi barang mengikuti standar yang berlaku saat impor, dan tarif yang diterapkan adalah hasil kesepakatan untuk meningkatkan kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Chile.
Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81-pmk-010-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan batasan teknis untuk rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta perumahan lainnya yang atas penyerahannya dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai guna mendukung penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ketentuan ini merupakan penyesuaian terhadap aturan sebelumnya untuk mempertimbangkan kenaikan harga tanah dan bangunan, dengan dasar hukum utama Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang pembebasan PPN atas penyerahan barang dan jasa tertentu.
Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89-pmk-06-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur pengelolaan Barang Milik Negara yang diperoleh dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, dengan tujuan meningkatkan dukungan pemerintah pada industri tersebut. Aturan ini menggantikan dan meninjau kembali ketentuan sebelumnya (Permenkeu No. 135/PMK.06/2009) untuk menyesuaikan dengan perkembangan proses bisnis.
Ekspor Kembali Barang Impor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102-pmk-04-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur mekanisme ekspor kembali barang impor yang tidak sesuai pesanan, salah kirim, rusak, atau tidak dapat diimpor karena alasan hukum, dengan syarat barang tersebut dimasukkan sebagai impor sementara untuk diekspor kembali dalam jangka waktu maksimal 3 tahun. Proses ekspor kembali dilakukan dengan mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean atau Tempat Penimbunan Sementara (TPS) berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Pontianak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pontianak yang mencakup biaya rawat inap, tindakan medis, serta layanan farmasi dan konsultasi khusus. Tarif tersebut berlaku bagi pasien masyarakat umum dan pihak penjamin, dengan jenis layanan yang dibagi menjadi kategori berdasarkan kelas dan tidak berdasarkan kelas.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/Pmk.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah tata cara penyelesaian piutang negara pada pemerintah daerah yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah, terutama terkait pengalihan utang badan usaha milik daerah yang mengalami perubahan status hukum. Perubahan ini bertujuan untuk mendorong penyelesaian piutang negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/Pmk.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya Oleh Wajib Pajak dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93-pmk-03-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah ketentuan agar Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki pengendalian langsung (minimal 50% saham) atas Badan Usaha di Luar Negeri (Nonbursa) dianggap memperoleh dividen secara fiktif (Deemed Dividend) untuk keperluan perpajakan. Perubahan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan pajak bagi penyertaan modal pada badan usaha luar negeri yang tidak terdaftar di bursa efek.
Pengasuransian Barang Milik Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97-pmk-06-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menggantikan Permenkeu No. 247/PMK.06/2016 untuk mengatur mekanisme pengasuransian Barang Milik Negara (BMN) guna melindungi aset negara dari risiko kerugian atau kerusakan. Aturan ini mendefinisikan secara jelas pihak-pihak yang terlibat, termasuk Pengelola Barang, Pengguna Barang, serta jenis-jenis asuransi yang dapat diambil oleh instansi pemerintah.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/Pmk.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92-pmk-03-2019 Tahun 2019
Permenkeu No. 92/PMK.03/2019 memperbarui kriteria barang mewah yang dikenai pajak penghasilan dari pembeli, mencakup properti dengan harga di atas Rp30 miliar atau luas bangunan lebih dari 400m², serta kendaraan mewah seperti pesawat, helikopter, kapal pesiar, dan yacht. Ketentuan ini bertujuan menyesuaikan aturan pemungutan pajak untuk mendorong pertumbuhan sektor properti dan mengatur wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak.
Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49-pmk-03-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (MAP) untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa perpajakan internasional, guna memenuhi standar minimum OECD/G20 BEPS. Peraturan ini menggantikan aturan lama (Permenkeu No. 240/PMK.03/2014) dengan fokus pada kepastian hukum terkait prosedur, jangka waktu, dan tindak lanjut permintaan.