Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 41 dari 68 · 2.016 dokumen
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95-pmk-010-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur mekanisme pembebanan Pajak Penghasilan (PPh) yang ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah atas penghasilan yang diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu dari penghapusan mutlak piutang negara. Kebijakan ini bertujuan memperbaiki kondisi keuangan PDAM sebagai upaya pencapaian target akses air minum layak 100% pada tahun 2019. Dasar hukumnya bersumber pada APBN 2019 dan peraturan terkait tata cara penghapusan piutang negara.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/Pmk.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87-pmk-01-2019 Tahun 2019
Permenkeu No. 87/PMK.01/2019 menata ulang struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak dengan menambah atau mengubah beberapa eselon II, termasuk pembentukan Direktorat Data dan Informasi Perpajakan serta Direktorat Intelijen Perpajakan. Peraturan ini juga memperjelas tugas dan fungsi Direktorat Peraturan Perpajakan I dalam merumuskan kebijakan terkait perpajakan umum, penagihan, PPN, PPh, dan PBB.
Tata Cara Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99-pmk-04-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tata cara penghitungan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan yang dapat berupa nilai rupiah tertentu, kisaran rupiah, atau persentase dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Pengenaan denda ini hanya berlaku untuk pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan dan jenis serta besaran denda disesuaikan dengan ketentuan pasal-pasal spesifik dalam undang-undang tersebut.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/Pmk.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109-pmk-04-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor yang berasal dari Tiongkok dan Chile berdasarkan perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan ketentuan bea masuk dengan Protokol amandemen kerja sama ekonomi ASEAN-China serta Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Chile.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/Pmk.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107-pmk-06-2019 Tahun 2019
Permenkeu No. 107/PMK.06/2019 mengubah ketentuan agar koreksi nilai aset tetap dari Penilaian Kembali BMN wajib disajikan di Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan setelah BPK menerima hasilnya. Selain itu, aturan ini menegaskan bahwa penyusutan nilai BMN hasil penilaian dilakukan selama sisa masa manfaat aset tersebut.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/Pmk.05/2016 tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108-pmk-05-2019 Tahun 2019
Permenkeu No. 108/PMK.05/2019 mengubah ketentuan Pasal 14 tentang penilaian kelayakan pembiayaan PPDN yang kini dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Manajemen Investasi. Perubahan ini bertujuan menyederhanakan dan memperluas cakupan pengaturan penerusan pinjaman dalam negeri serta luar negeri kepada BUMN dan Pemda agar lebih komprehensif dan sejalan dengan kebijakan terkini.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/Pmk.02/2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112-pmk-02-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah ketentuan tunjangan cuti tahunan bagi anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS menjadi maksimal satu kali dalam satu tahun dengan besaran paling banyak dua kali gaji atau upah. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja para anggota tersebut.
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber (Psf) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114-pmk-010-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk Polyester Staple Fiber (PSF) dari India, Tiongkok, dan Taiwan karena terbukti masih terjadi praktik dumping yang merugikan pemohon. Ketentuan ini berlaku untuk barang impor serat sintetik poliester yang belum diproses lebih lanjut (tarif 5503.20.00) guna mencegah kerugian berulang bagi industri dalam negeri.
Tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor Dan/Atau Under Lifting Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118-pmk-02-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tata cara pembayaran Domestic Market Obligation Fee serta penyelesaian Over Lifting dan Under Lifting kontraktor dalam kegiatan usaha hulu migas, termasuk mekanisme Cargo Gas Settlement. Ketentuan ini juga berlaku bagi hak dan kewajiban yang dialihkan kepada Badan Pengelola Migas Aceh sesuai perjanjian kontrak kerja sama bagi hasil.
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120-pmk-03-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Dasar hukumnya bersumber pada UU PPN dan UU KUP yang telah diubah terakhir kali.
Balai Lelang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113-pmk-06-2019 Tahun 2019
Permenkeu No. 113/PMK.06/2019 mengatur Balai Lelang sebagai badan hukum berbentuk PT yang didirikan khusus untuk kegiatan lelang, dengan DJKN sebagai pengawas utama dan membedakan jenis Pejabat Lelang menjadi Kelas I (PNS) dan Kelas II (swasta). Peraturan ini juga mendefinisikan peran terkait seperti penjual, pembeli, serta menetapkan struktur organisasi mulai dari Kantor Wilayah hingga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119-pmk-02-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tata cara pembayaran kembali (reimbursement) PPN atau PPN dan PPh atas barang/jasa kena pajak kepada kontraktor dalam kegiatan usaha hulu migas, dengan penyesuaian khusus terkait alih hak dan kewajiban bagi proyek di Aceh serta batasan Bagian Negara sesuai Kontrak Kerja Sama.
Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126-pmk-07-2019 Tahun 2019
Permenkeu No. 126/PMK.07/2019 mengatur penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagai gambaran kemampuan keuangan daerah (APBD dikurangi pendapatan penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu) yang digunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan penerima hibah dan penentuan dana pendamping. Penyusunan peta ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu penghitungan kapasitas fiskal dan penghitungan indeks, yang mencakup tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (Hrp) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111-pmk-010-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk Hot Rolled Plate (HRP) dari Tiongkok, Singapura, dan Ukraina yang dijual dengan harga lebih rendah dari nilai normalnya. Tujuannya adalah mencegah kerugian bagi produsen lokal akibat praktik dumping yang masih berlanjut meskipun peraturan sebelumnya telah berakhir.
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Spin Drawn Yarn (Sdy) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115-pmk-010-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk benang filamen sintetik (SDY) dari Tiongkok yang dijual dengan harga lebih rendah dari nilai normalnya dan merugikan industri dalam negeri. Bea masuk ini berlaku khusus untuk produk dari produsen tertentu di Jiangsu, seperti Zhonglu Technology Development Co., Ltd. dan Guowang High Technique Fiber Co., Ltd., dengan besaran tarif yang ditentukan dalam lampiran peraturan.
Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121-pmk-03-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur mekanisme pengadaan jasa konsultansi dari badan usaha untuk pembaruan sistem administrasi perpajakan, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak identifikasi kebutuhan hingga penyerahan hasil. Definisi istilah kunci seperti pengguna anggaran, penyedia, dan pelaksana pengadaan ditetapkan untuk memastikan proses pemilihan penyedia jasa yang profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125-pmk-07-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan batas maksimal kumulatif defisit, batas maksimal defisit tahunan, dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah untuk Tahun Anggaran 2020. Ketentuan tersebut didasarkan pada peraturan pemerintah terkait pinjaman daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pengendalian defisit anggaran.
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/Pmk.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124-pmk-04-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menyempurnakan tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor dari Tiongkok yang menggunakan Surat Keterangan Asal berdasarkan perjanjian kerja sama ekonomi ASEAN-China. Penyempurnaan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan pelayanan yang lebih baik dalam pelaksanaan Protokol untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja Kerja Sama Ekonomi antara ASEAN dan Tiongkok. Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Kepabeanan serta Peraturan Presiden yang mengesahkan protokol terkait.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/Pmk.04/2017 tentang Impor Sementara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106-pmk-04-2019 Tahun 2019
Permenkeu No. 106/PMK.04/2019 menyempurnakan aturan impor sementara dengan memperjelas jenis barang yang mendapat pembebasan bea masuk, seperti untuk pameran, penelitian, pertunjukan umum, bencana alam, dan keperluan TNI/Polri. Peraturan ini juga menghapus beberapa kategori lama dan menambahkan ketentuan baru untuk kapal wisata asing, kapal perusahaan nasional, serta barang yang diperbaiki atau dikalibrasi.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/Pmk.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117-pmk-03-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah ketentuan agar Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah (termasuk perusahaan go public, BUMN/BUMD, dan Mitra Utama Kepabeanan) berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN setiap masa pajak untuk mendukung likuiditas dan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan untuk membantu arus kas wajib pajak yang bertransaksi dengan pemungut PPN, serta untuk melaksanakan ketentuan undang-undang terkait perpajakan dan PPN.
Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129-pmk-01-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan pedoman layanan informasi publik untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan dan perangkatnya, yang bertujuan menyempurnakan ketentuan akses informasi publik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebelumnya. Peraturan ini mendefinisikan jenis informasi publik, termasuk yang wajib diumumkan dan yang dikecualikan, serta mengklarifikasi peran PPID dalam penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi. Dasar hukum utamanya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik dan struktur organisasi Kementerian Keuangan yang berlaku.
Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/Pmk.01/2016 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101-pmk-01-2019 Tahun 2019
Permenkeu No. 101/PMK.01/2019 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Permenkeu No. 171/PMK.01/2016 terkait Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Keuangan. Peraturan ini ditetapkan karena hasil evaluasi menunjukkan perlunya pembaruan kebijakan manajemen risiko yang sebelumnya diatur dalam peraturan lama.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/Pmk.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100-pmk-06-2019 Tahun 2019
Permenkeu No. 100/PMK.06/2019 mengubah ketentuan pendanaan pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional dengan menghapus aturan lama dan memperkenankan alokasi dana yang lebih fleksibel. Peraturan ini juga mengatur pengelolaan aset hasil pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara sebagai bagian dari implementasi Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2016.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/Pmk.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Dan/Atau Bahan, Dan/Atau Mesin yang Dilakukan Oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110-pmk-04-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah ketentuan fasilitas KITE IKM berupa pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungutnya PPN serta PPh Pasal 22 atas impor barang, bahan, atau mesin untuk IKM dengan tujuan ekspor. Perubahan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi industri kecil dan menengah dalam memanfaatkan fasilitas tersebut.
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130-pmk-07-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur kembali ketentuan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengalokasian, penyaluran, serta penatausahaannya. Fokus utamanya adalah mendefinisikan peran pemerintah pusat dan daerah dalam mendanai kegiatan khusus fisik yang menjadi urusan daerah sesuai prioritas nasional.
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/Pmk.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123-pmk-03-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menyesuaikan ketentuan pembukuan bagi Wajib Pajak Badan di sektor pertambangan (KHPB/KKP) yang menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dolar AS, serta memperluas kriteria Wajib Pajak lain yang boleh menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah. Penyesuaian ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terkait kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi entitas tersebut.
Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, Dan/Atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128-pmk-010-2019 Tahun 2019
Wajib Pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran untuk pengembangan SDM berbasis kompetensi tertentu, berhak mendapatkan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Pengurangan ini diberikan sebagai insentif fiskal untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang terstruktur dan berbasis kompetensi.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto pada Kementerian Pertahanan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto sebagai Badan Layanan Umum, yang mencakup tarif berdasarkan kelas (seperti rawat inap dan tindakan medis) serta tarif tidak berdasarkan kelas (seperti administrasi dan rawat jalan). Pengguna jasa terdiri dari masyarakat umum dan pihak penjamin, dengan rincian tarif meliputi layanan medis, farmasi, serta pemeriksaan khusus seperti VCT dan patologi.
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127-pmk-02-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan standar biaya keluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam penyusunan RKA Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020, sekaligus berfungsi sebagai referensi untuk prakiraan maju dan penghitungan pagu indikatif tahun berikutnya. Dalam pelaksanaan anggaran, standar ini umumnya bersifat estimasi yang dapat dilampaui akibat perubahan harga pasar, kecuali untuk sub keluaran Penelitian yang tetap terikat pada batas maksimalnya.
Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Perlakuan Perpajakan atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122-pmk-03-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur fasilitas Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta perlakuan perpajakan atas pembebanan biaya operasi fasilitas bersama dan pengeluaran alokasi biaya tidak langsung Kantor Pusat bagi Kontraktor Kontrak Bagi Hasil minyak dan gas bumi. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlakuan pajak yang sama dalam rangka melaksanakan aturan biaya operasi yang dapat dikembalikan di sektor hulu minyak dan gas bumi.