Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 43 dari 68 · 2.016 dokumen
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/Pmk.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan dari Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158-pmk-02-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah cara perhitungan kebutuhan dana iuran jaminan kesehatan bagi penerima penghasilan dari pemerintah dengan memperjelas komponen penghasilan yang digunakan (gaji, tunjangan, dan kinerja) serta menetapkan dasar perhitungan untuk kelompok tertentu (PNS, TNI, Polri, pensiunan, dan pejabat) berdasarkan persentase gaji pokok PNS Golongan IIIA dengan masa kerja 14 tahun. Perubahan ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana iuran serta mengakomodasi perubahan regulasi Jaminan Kesehatan nasional.
Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168-pmk-08-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur mekanisme lelang Surat Utang Negara di pasar perdana domestik untuk memperoleh pembiayaan negara dengan tingkat bunga optimal, menggantikan aturan sebelumnya guna menangani gangguan pelaksanaan lelang. Ketentuan ini mencakup definisi jenis surat utang (SUN), peran Agen Lelang dan peserta lelang, serta prosedur penawaran kompetitif dan non-kompetitif melalui sistem yang ditentukan.
Penyaluran Kurang Bayar Dana bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167-pmk-07-2019 Tahun 2019
Permenkeu No. 167/PMK.07/2019 mengatur penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil sebesar Rp5 triliun untuk tahun anggaran 2019 guna menyelesaikan sebagian tunggakan dari tahun 2017, yang terdiri dari sumber daya alam mineral/batu bara dan minyak bumi/gas bumi. Penyaluran ini mencakup komponen iuran tetap dan royalti yang rinciannya dibagi per daerah provinsi/kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/Pmk.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160-pmk-02-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menyempurnakan tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan efisiensi, serta mengakomodasi perubahan regulasi Jaminan Kesehatan terbaru.
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap Impor Produk Kain
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162-pmk-010-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara pada berbagai jenis produk kain impor untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian serius akibat lonjakan impor. Besaran tarif bea masuk bervariasi antara Rp1.318 hingga Rp9.521 per meter sesuai dengan kode pos tarif barang tertentu.
Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166-pmk-07-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur mekanisme pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk menutupi selisih perubahan iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan daerah, berlaku Agustus hingga Desember 2019. Dana tersebut disalurkan melalui pergeseran belanja APBN dari Bendahara Umum Negara ke kementerian/lembaga atau subbagian anggaran tertentu guna menjaga kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional.
Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169-pmk-02-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan pedoman pelaporan pengelolaan akumulasi iuran pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan anggaran terkait iuran pensiun tersebut. Ketentuan ini menggantikan dan menyempurnakan aturan sebelumnya guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pensiun.
Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170-pmk-02-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan pedoman pelaporan pengelolaan akumulasi iuran pensiun untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian. Tujuannya adalah menyempurnakan mekanisme pelaporan agar lebih efektif dan efisien dalam mengelola dana pensiun tersebut.
Tata Cara Penyetoran Saldo di Rekening Lainnya yang Dikelola Oleh Bendahara Penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang Telah Mengendap ke Kas Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177-pmk-04-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tata cara penyetoran saldo di rekening lainnya yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar mengendap ke Kas Negara secara efektif, efisien, dan akuntabel. Ketentuan ini berlaku untuk penerimaan negara dalam rangka kepabeanan dan cukai yang diterima dari Wajib Bayar.
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171-pmk-04-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur pembebasan bea masuk atas impor barang oleh pemerintah pusat atau daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum, dengan tujuan menyederhanakan prosedur kepabeanan dan meningkatkan pengawasan serta pelayanan. Kepentingan umum didefinisikan sebagai kepentingan bangsa, negara, atau masyarakat yang tidak mengutamakan aspek keuangan, sementara impor barang dapat berupa hibah atau melalui pihak ketiga dalam kerangka kerja sama.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/Pmk.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176-pmk-01-2019 Tahun 2019
Permenkeu No. 176/PMK.01/2019 mengubah struktur organisasi PPDDP di bawah Ditjen Pajak, menetapkan bahwa pembinaan teknis dan administratif dilakukan oleh direktur bidang data dan informasi perpajakan, serta mengatur alur pelaporan dari Kepala PPDDP ke Direktur Jenderal Pajak dengan tembusan kepada direktur terkait.
Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174-pmk-02-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi listrik sebagai bantuan negara kepada masyarakat agar menikmati listrik dari PT PLN dengan tarif terjangkau. Subsidi ini dianggarkan dalam APBN/APBN Perubahan dan dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berdasarkan parameter biaya pokok penyediaan dan volume penjualan per golongan tarif.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/Pmk.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173-pmk-05-2019 Tahun 2019
Permenkeu No. 173/PMK.05/2019 mengubah definisi dalam Permenkeu sebelumnya untuk memperjelas cakupan anggaran penanggulangan bencana mencakup tahap prabencana, saat darurat, dan pascabencana yang dikelola BNPB. Perubahan ini juga memperbarui istilah teknis seperti penambahan definisi Arsip Data Komputer (ADK) dan memperjelas peran BNPB serta BPBD dalam pengelolaan anggaran. Tujuannya adalah agar pelaksanaan anggaran bencana menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara.
Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178-pmk-02-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tata cara penyelesaian hukum terkait barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dalam konteks kepabeanan. Penyempurnaan aturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam penatausahaan dan penyelesaian aset negara, serta menggantikan ketentuan lama yang ada sebelumnya. Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/Pmk.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172-pmk-04-2019 Tahun 2019
Permenkeu No. 172/PMK.04/2019 mengubah ketentuan pembebasan cukai untuk etil alkohol dengan mewajibkan pencampuran bahan tertentu agar tidak layak diminum namun tetap berguna untuk produksi, kecuali untuk penggunaan sebagai bahan baku pembuatan bara. Pengusaha wajib melaporkan pengeluaran etil alkohol yang telah difasilitasi pembebasan cukai kepada Kepala Kantor menggunakan dokumen CK-5. Perubahan ini bertujuan mendukung program nasional bahan bakar nabati dan mengakomodir kebutuhan barang kena cukai untuk keperluan ibadah.
Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan standar pelayanan minimum yang wajib dipatuhi oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dalam memberikan layanan kepada masyarakat, dengan dasar hukum pengelolaan keuangan badan layanan umum dan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup. Tujuannya adalah menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/Pmk.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah ketentuan Bab IXA dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dengan tetap menerapkan prinsip good governance. Perubahan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 (sebagaimana diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018) tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tujuannya adalah menyelaraskan tata cara perjalanan dinas luar negeri dengan regulasi anggaran yang berlaku terbaru.
Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Rangka Penindakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179-pmk-04-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur pelaksanaan patroli laut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah pabean (darat, perairan, dan udara) untuk menindak pelanggaran kepabeanan dan cukai. Kegiatan patroli dilakukan oleh Satuan Tugas yang dipimpin Komandan Patroli menggunakan sarana operasi khusus berdasarkan Surat Perintah pejabat berwenang.
Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186-pmk-03-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur klasifikasi objek pajak serta tata cara penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selain PBB Perdesaan dan Perkotaan, dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan menyederhanakan regulasi. Ketentuan ini juga menyelaraskan kewajiban pembayaran PBB dalam Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus dengan mekanisme penatausahaan yang berlaku.
Perubahan Rincian Dana bagi Hasil dan Penyaluran Dana bagi Hasil Triwulan Iv Tahun Anggaran 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180-pmk-07-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan perubahan rincian Dana Bagi Hasil untuk daerah provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 akibat perubahan data prognosa realisasi penerimaan pajak dan sumber daya alam, serta mengatur prioritas penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV 2019 untuk penyelesaian kurang bayar hingga Tahun Anggaran 2018.
Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183-pmk-05-2019 Tahun 2019
Permenkeu No. 183/PMK.05/2019 mengatur pengelolaan rekening pengeluaran milik Kementerian/Lembaga secara tersendiri untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, dengan mendorong modernisasi melalui penggunaan rekening virtual yang terkonsolidasi dan optimalisasi saldo. Peraturan ini didasarkan pada kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dalam mengelola uang negara sesuai peraturan perundang-undangan terkait perbendaharaan dan pengelolaan anggaran.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan jenis-jenis tarif layanan yang berlaku untuk Politeknik Kesehatan Bandung, mencakup layanan akademik (seperti seleksi dan uang kuliah) serta layanan penunjang akademik (seperti asrama, klinik, dan penggunaan fasilitas). Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya (Permenkeu No. 88/PMK.05/2017) sebagai dasar pengenaan imbalan atas jasa yang diberikan oleh badan tersebut kepada pengguna.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggidan Kebudayaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194-pmk-04-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tarif layanan yang dibayarkan oleh pengguna jasa kepada Universitas Tanjungpura sebagai Badan Layanan Umum pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan. Tarif tersebut mencakup dua kategori utama, yaitu layanan akademik (seperti ujian masuk, uang kuliah, dan program pascasarjana) serta layanan penunjang akademik (seperti laboratorium, perpustakaan, dan penggunaan fasilitas).
Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri oleh Pemerintah Pusat, mencakup definisi para pihak (Pemberi PHLN, Bendahara Umum Negara, Pengguna Anggaran, dan Kementerian Teknis) serta mekanisme pendanaan di muka. Tujuannya adalah menyesuaikan pengelolaan keuangan negara dengan perkembangan terkini berdasarkan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Politeknik Pelayaran Surabaya sebagai imbalan atas jasa akademik dan penunjang akademik yang diberikan kepada pengguna. Tarif tersebut mencakup berbagai jenis layanan seperti seleksi, pelatihan pelaut, penggunaan fasilitas (ruangan, laboratorium, simulator), serta layanan klinik dan percetakan. Ketentuan ini menggantikan peraturan sebelumnya (Permenkeu No. 58/PMK.05/2016) berdasarkan usulan dari Menteri Perhubungan.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang pada Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tarif layanan bagi Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang sebagai imbalan atas jasa akademik (seperti pendidikan dan pelatihan) serta penunjang akademik (seperti penggunaan fasilitas, laboratorium, dan sarana olahraga). Tarif tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Perhubungan berdasarkan usulan yang telah dikaji oleh Tim Penilai.
Pengelolaan Aset Eks Bank dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185-pmk-06-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur penyempurnaan pengelolaan aset eks bank yang telah dicabut izin usahanya dan sedang dalam proses likuidasi, mencakup definisi jenis aset seperti kredit, properti, dan surat berharga serta struktur organisasi Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab. Tujuannya adalah mengoptimalkan proses penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset negara dari bank yang gagal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197-pmk-06-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Perseroan (Persero) yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan, dengan tujuan memastikan tersedianya anggota yang profesional, berintegritas, dan kompeten guna meningkatkan tata kelola perusahaan. Mekanisme ini didasarkan pada kewenangan Menteri Keuangan sebagai pemegang saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang terkait Badan Usaha Milik Negara serta Perseroan Terbatas.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/Pmk.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164-pmk-04-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah ketentuan pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian (termasuk suku cadang serta bahan baku) untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, dengan penambahan fasilitas khusus untuk peralatan Badan Siber dan Sandi Negara guna mendukung tugas keamanan siber. Penyempurnaan ini bertujuan meningkatkan pengawasan dan pelayanan serta menyederhanakan prosedur pemberian pembebasan bea masuk tersebut.
Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226-pmk-011-2019 Tahun 2019
Permenkeu No. 226/PMK.011/2019 mengatur tata cara pengelolaan pengetahuan di Kementerian Keuangan sebagai upaya terstruktur untuk mengubah fakta, informasi, dan keterampilan menjadi Aset Intelektual yang didokumentasikan dan dibagikan. Peraturan ini menetapkan peran Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagai pelaku utama serta mewajibkan penggunaan sistem daring (Software KMS) untuk memfasilitasi identifikasi, organisasi, dan penerapan pengetahuan guna mendukung reformasi birokrasi.