Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/Pmk.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40-pmk-07-2020 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah aturan pengelolaan Dana Desa untuk mengizinkan penggunaan dana dalam penanganan pandemi COVID-19 dan Bantuan Langsung Tunai Desa, serta menyempurnakan mekanisme penyaluran, penatausahaan, dan pemantauan pengelolaan dana tersebut. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan menghadapi ancaman ekonomi akibat pandemi dan bertujuan meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39-pmk-02-2020 Tahun 2020

Peraturan ini mengatur tata cara perubahan rincian anggaran APBN Tahun 2020 yang telah disetujui DPR dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, serta menetapkan definisi terkait anggaran dan revisi. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU APBN 2020, PP tentang Pelaksanaan APBN, dan Perpres No. 54 Tahun 2020 terkait perubahan postur anggaran.

Tata Cara Pengalihan dan Pengembalian Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122-pmk-05-2020 Tahun 2020

Permenkeu No. 122/PMK.05/2020 mengatur tata cara pengalihan dan pengembalian Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Dana Taperum PNS) yang dikelola oleh Bapertarum PNS dan disimpan di bank penjamin. Peraturan ini menetapkan mekanisme teknis perpindahan dana, termasuk penggunaan surat perintah pencairan dan pemindahan, serta peran Bank Penyimpan Dana dalam proses tersebut.

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean-Australia-Selandia Baru

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168-pmk-04-2020 Tahun 2020

Peraturan ini mengatur tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor yang berasal dari negara anggota ASEAN, Australia, dan Selandia Baru sebagai pelaksanaan Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru. Penyempurnaan aturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan mengakomodasi dinamika perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

Investasi Pemerintah dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118-pmk-06-2020 Tahun 2020

Peraturan ini mengatur tata cara penempatan dana dan aset keuangan pemerintah dalam jangka panjang (saham, surat utang, atau investasi langsung) untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional guna menangani pandemi COVID-19 dan menjaga stabilitas ekonomi. Tujuannya adalah memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau lainnya sebagai bagian dari kebijakan keuangan negara dalam situasi darurat.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/Pmk.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167-pmk-07-2020 Tahun 2020

Permenkeu No. 167/PMK.07/2020 mengubah ketentuan Pasal 9 tentang kategori kinerja pengelolaan Dana Insentif Daerah dengan menghapus beberapa ayat dan menambahkan dua ayat baru. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana tersebut.

Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153-pmk-010-2020 Tahun 2020

Peraturan ini memberikan pengurangan penghasilan bruto bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, seperti penemuan teknologi, perlindungan varietas tanaman, atau perizinan usaha terintegrasi. Ketentuan ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan peningkatan daya saing melalui insentif perpajakan bagi pelaku riset dan pengembangan.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/Pmk.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91-pmk-02-2020 Tahun 2020

Peraturan ini menyempurnakan tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara serta pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BUN agar sesuai dengan kebijakan penganggaran tahun 2020. Perubahan ini bertujuan menyesuaikan mekanisme penganggaran dengan dinamika terbaru dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Tarif Layanan Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon, Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152-pmk-02-2020 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan jenis-jenis layanan kesehatan yang dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon, meliputi rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, hingga layanan khusus seperti kardiologi dan operasi. Ketentuan tarif spesifik untuk setiap layanan tersebut tercantum dalam lampiran peraturan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151-pmk-07-2020 Tahun 2020

Peraturan ini mengatur pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020 sebagai bagian dari alokasi anggaran Transfer ke Daerah, yang ditetapkan untuk merespons kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19 dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Pengaturan ini menjadi dasar bagi pengalokasian dana tersebut di luar periode sebelumnya, dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 terkait periode kedua.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat Ii Dr. Soepraoen pada Kementerian Pertahanan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178-pmk-05-2020 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan tarif layanan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit Tingkat II dr. Soepraoen (Badan Layanan Umum) pada Kementerian Pertahanan kepada pengguna jasa. Penetapan tarif ini dilakukan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Pertahanan setelah melalui proses pembahasan dan kajian oleh Tim Penilai. Dasar hukumnya bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/Pmk.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179-pmk-07-2020 Tahun 2020

Peraturan ini menyempurnakan pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah guna mengoptimalkan penggunaan dana. Penyempurnaan ini didasarkan pada kebutuhan penyesuaian kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/Pmk.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176-pmk-04-2020 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah ketentuan perdagangan barang kena cukai hasil pengolahan tembakau lainnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen. Perubahan ini bertujuan menyempurnakan aturan pelunasan cukai melalui pelekatan pita atau tanda pelunasan lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang cukai yang berlaku.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat Iii Ciremai pada Kementerian Pertahanan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181-pmk-05-2020 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat III Cireai yang berada di bawah Kementerian Pertahanan. Tarif tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Pertahanan setelah melalui kajian oleh Tim Penilai. Dasar hukumnya bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Danau Toba pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164-pmk-06-2020 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Badan Layanan Umum yang dikelola oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penetapan tarif ini dilakukan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setelah melalui kajian oleh Tim Penilai. Dasar hukumnya bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101-pmk-07-2020 Tahun 2020

Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86-pmk-03-2020 Tahun 2020

Peraturan ini mencabut Permenkeu No. 44/PMK.03/2020 dan memperluas sektor serta kemudahan pemanfaatan insentif perpajakan bagi wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19 guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Insentif ini mencakup berbagai jenis pajak seperti PPh, PPN, dan PPhB yang diatur dalam undang-undang perpajakan terkait.

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121-pmk-07-2020 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan batas maksimal kumulatif defisit, batas maksimal defisit tahunan, serta batas maksimal kumulatif pinjaman daerah untuk Tahun Anggaran 2021 guna mengendalikan keuangan daerah. Ketentuan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait pengendalian defisit dan pinjaman pemerintah daerah.

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pinjaman dari Pemerintah Kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Sistem Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88-pmk-010-2020 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan syarat dan prosedur pemberian pinjaman dari APBN kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai langkah darurat untuk menstabilkan sistem keuangan nasional saat menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian. Ketentuan ini didasarkan pada UU Penanganan Pandemi COVID-19 dan PP No. 33 Tahun 2020, serta mengatur definisi dasar terkait LPS, APBN, dan jenis bank yang relevan dalam konteks penjaminan simpanan.

Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87-pmk-07-2020 Tahun 2020

Peraturan ini mengatur pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 sebagai bagian dari Transfer ke Daerah, yang ditetapkan untuk merespons kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19 dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Ketentuan ini didasarkan pada perubahan postur APBN 2020 dan bertujuan untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu serta penyesuaian transfer ke daerah sesuai kriteria yang ditentukan.

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112-pmk-02-2020 Tahun 2020

Peraturan ini menetapkan besaran biaya untuk menghasilkan keluaran (output) dan sub keluaran pada Tahun Anggaran 2021, yang mencakup standar biaya untuk seluruh kementerian/lembaga serta standar khusus untuk lembaga tertentu. Isi utama mencakup sub keluaran seperti Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan, Pemeriksaan, Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3), serta Penelitian.

Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138-pmk-05-2020 Tahun 2020

Peraturan ini menyempurnakan mekanisme pemberian subsidi bunga atau margin untuk kredit usaha mikro, kecil, dan menengah guna mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, termasuk memperluas jenis debitur yang berhak menerima bantuan tersebut. Penyempurnaan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan terbaru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 terkait penanganan pandemi COVID-19 dan ancaman ekonomi.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3-pmk-05-2019 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Nusa Cendana bagi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari dua kategori utama: layanan akademik (seperti ujian masuk, uang kuliah, dan program pascasarjana) serta layanan penunjang akademik (seperti penggunaan lahan, peralatan, laboratorium, dan klinik). Detail nominal tarif untuk masing-masing jenis layanan tersebut tercantum dalam Lampiran peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10-pmk-05-2019 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali yang terdiri dari dua kategori utama: layanan akademik (seperti seleksi dan pelatihan) serta layanan penunjang akademik (seperti penggunaan fasilitas, peralatan, dan klinik). Tarif tersebut merupakan imbalan atas jasa yang diberikan kepada pengguna, dengan rincian spesifik yang tercantum dalam lampiran peraturan.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Bondowoso pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1-pmk-05-2019 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso yang dikelola sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dengan rincian jenis tarif berdasarkan kelas, tidak berdasarkan kelas, dan farmasi. Pengguna jasa mencakup pasien masyarakat umum serta pihak penjamin seperti pemerintah pusat, daerah, dan perusahaan asuransi.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/Pmk.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5-pmk-06-2019 Tahun 2019

Peraturan ini mengubah ketentuan agar hasil pengadaan tanah diakui sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan menghapus Pasal 69 serta aturan lama terkait biaya operasional. Selain itu, biaya konstruksi dalam pengerjaan tanah kini harus ditransfer dari kementerian/lembaga ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) setelah pelaksanaan selesai, dengan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang menanggung jawab atas kebenaran nilai transfer tersebut.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/Pmk.04/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14-pmk-010-2019 Tahun 2019

Peraturan ini mengubah tarif bea masuk atas barang impor untuk menyesuaikan dengan Protokol Perubahan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Indonesia dan Pakistan yang telah diratifikasi. Perubahan ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Kepabeanan untuk memastikan implementasi kesepakatan perdagangan bilateral yang baru.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/Pmk.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11-pmk-04-2019 Tahun 2019

Peraturan ini mengubah tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan dua perjanjian internasional: Memorandum of Understanding antara Indonesia dan Palestina serta Protokol Perubahan Pertama terhadap Persetujuan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (AANZFTA). Perubahan ini dilakukan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang kepabeanan terkait implementasi kedua perjanjian tersebut.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Indramayu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2-pmk-05-2019 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Indramayu yang mencakup kategori berdasarkan kelas (rawat inap dan tindakan operatif) serta layanan tidak berdasarkan kelas (administrasi, rawat jalan, gawat darurat, dan lainnya). Pengguna jasa terdiri dari masyarakat umum dan pihak penjamin, dengan tarif farmasi diatur secara terpisah.

Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17-pmk-09-2019 Tahun 2019

Peraturan ini menetapkan pedoman untuk penerapan, penilaian, dan reviu pengendalian intern guna memastikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang andal, akuntabel, dan disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan. Fokus utamanya adalah mengatur mekanisme pengawasan internal mulai dari otorisasi transaksi hingga penerbitan laporan keuangan, termasuk proses konsolidasi antara Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan Kementerian/Lembaga.