Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 39 dari 68 · 2.016 dokumen
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55-pmk-06-2018 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di Instansi Pusat dan Daerah. Dokumen ini mengatur detail pelaksanaan tugas, pembinaan profesi, serta karier bagi pegawai yang menduduki jabatan fungsional tersebut sesuai dengan tugas Instansi Pembina.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan yang terdiri dari dua jenis: kerja sama pengelolaan dana dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga dan usaha keolahragaan. Penetapan tarif dilakukan melalui kontrak kerja sama dengan pengguna jasa yang mempertimbangkan sumber dana, jumlah dana, ruang lingkup, dan kompleksitas pekerjaan.
Pengadaan Sistem Informasi untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56-pmk-03-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tata cara pengadaan sistem informasi oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mendukung pembaruan sistem administrasi perpajakan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Ketentuan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.03/2018, serta menetapkan definisi istilah kunci seperti Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Penyedia dalam konteks proyek tersebut.
Penentuan Bentuk Usaha Tetap
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35-pmk-03-2019 Tahun 2019
Permenkeu No. 35/PMK.03/2019 mengatur kewajiban Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lama satu bulan setelah menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Jika tidak mendaftar, Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan NPWP secara jabatan. Peraturan ini juga mendefinisikan istilah kunci seperti Orang Pribadi Asing (tidak bertempat tinggal di Indonesia atau tinggal kurang dari 183 hari dalam 12 bulan) dan Badan Asing (tidak didirikan di Indonesia).
Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50-pmk-010-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur penambahan investasi Pemerintah Republik Indonesia pada lima Lembaga Keuangan Internasional (International Development Association, Islamic Development Bank, International Fund for Agricultural Development, Islamic Corporation for the Development of the Private Sector, dan Asian Infrastructure Investment Bank) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019. Tujuannya adalah mempertahankan persentase investasi pada sebagian lembaga tersebut serta meningkatkannya pada International Development Association sesuai ketentuan undang-undang.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan yang terdiri dari dua kategori utama: layanan inti penelitian dan pengembangan (seperti survei, analisis lab, dan pengolahan data) serta layanan penunjang (seperti penggunaan lahan dan peralatan). Tarif untuk layanan penunjang ditetapkan oleh Kepala BLU dengan mempertimbangkan biaya per unit dan harga pasar setempat.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Veteriner Farma pada Kementerian Pertanian
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tarif layanan imbalan jasa dari BLU Pusat Veteriner Farma Kementerian Pertanian, yang mencakup penjualan produk veteriner, pengujian mutu, serta layanan penunjang seperti kompetensi penelitian dan penggunaan fasilitas. Tarif spesifik untuk setiap jenis layanan tersebut tercantum dalam lampiran peraturan, sementara tata cara pengenaannya diatur oleh Kepala BLU.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Pusdik Brimob Watukosek pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Pusdik Brimob Watukosek yang mencakup imbalan atas jasa rawat inap, tindakan medis, serta layanan farmasi dan penunjang lainnya. Tarif tersebut dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu berdasarkan kelas (instalasi dan tindakan operatif) dan tidak berdasarkan kelas (rawat jalan, konsultasi ICU/NICU, administrasi, dan layanan non-operatif). Pengguna jasa meliputi pasien masyarakat umum dan pihak penjamin seperti pemerintah pusat, daerah, atau perusahaan asuransi.
Impor Sementara atau Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor Melalui Pos Pengawas Lintas Batas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52-pmk-04-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur mekanisme impor dan ekspor sementara kendaraan bermotor melalui Pos Pengawas Lintas Batas untuk mendukung perekonomian masyarakat di daerah perbatasan. Ketentuan ini berlaku khusus bagi kendaraan yang masuk atau keluar Indonesia dengan tujuan pasti untuk diekspor kembali atau diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Mataram Ada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Mataram sebagai Badan Layanan Umum, yang mencakup tarif berdasarkan kelas (rawat inap dan tindakan operatif), tarif tidak berdasarkan kelas (rawat jalan, konsultasi ICU/NICU, farmasi, dan layanan penunjang), serta berlaku bagi pasien umum dan pihak penjamin.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tarif layanan akademik dan penunjang akademik untuk Politeknik Kesehatan Makassar sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada pengguna. Tarif tersebut mencakup berbagai jenis layanan mulai dari seleksi ujian masuk, program studi D-III hingga pascasarjana, serta program khusus dan alih jenjang. Ketentuan ini menggantikan tarif sebelumnya yang diatur dalam Permenkeu Nomor 5/PMK.05/2015.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tarif layanan akademik dan penunjang akademik untuk Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada pengguna. Jenis tarif yang diatur mencakup biaya seleksi ujian masuk, uang kuliah tunggal program sarjana, serta biaya layanan non-uang kuliah tunggal program. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya (Permenkeu No. 16/PMK.05/2012) berdasarkan usulan revisi dari Menteri Agama.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Nganjuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk sebagai imbalan atas jasa kesehatan yang diberikan kepada pasien masyarakat umum dan pihak penjamin. Ketentuan ini menggantikan tarif sebelumnya yang diatur dalam Permenkeu Nomor 19/PMK.05/2016 berdasarkan usulan revisi dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Setukpa sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada pasien masyarakat umum dan pihak penjamin. Ketentuan ini menggantikan tarif sebelumnya yang diatur dalam Permenkeu Nomor 102/PMK.05/2014 dan disusun berdasarkan usulan revisi dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61-pmk-07-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan pedoman penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendanai kegiatan intervensi pencegahan stunting yang dilaksanakan secara sinergi dan terpadu. Fokus utamanya adalah memberikan kerangka hukum bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan desa dalam mengelola dana tersebut guna mencegah gagal tumbuh pada anak di bawah lima tahun.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Tebing Tinggi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi yang mencakup imbalan jasa bagi pasien umum dan pihak penjamin, serta membagi tarif menjadi tiga kategori utama: berdasarkan kelas (rawat inap dan tindakan operatif), tidak berdasarkan kelas (layatan ICU, rawat jalan, administrasi, dan konsultasi), serta tarif farmasi.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tarif layanan yang menjadi imbalan atas jasa yang diberikan oleh BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada Kementerian ESDM. Tarif tersebut mencakup tiga kategori utama, yaitu pengujian (untuk lampu hemat energi, LED, dan produk listrik), layanan penunjang, serta perbantuan tenaga ahli. Ketentuan ini didasarkan pada usulan Menteri ESDM yang telah dikaji oleh Tim Penilai dan ditetapkan sesuai regulasi pengelolaan keuangan BLU.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tarif layanan yang menjadi imbalan atas jasa yang diberikan oleh Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian kepada pengguna jasa. Jenis layanan yang dikenakan tarif mencakup pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, riset, hingga penggunaan lahan, gedung, dan peralatan. Ketentuan ini merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya (Permenkeu No. 84/PMK.05/2013) berdasarkan usulan dan kajian tim penilai.
Penyaluran Kurang Bayar Dana bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77-pmk-07-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4,93 triliun yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Dana tersebut digunakan untuk menyelesaikan sebagian tunggakan dari tahun 2015 hingga 2017, termasuk khusus untuk daerah terdampak bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Sespimma pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Sespimma sebagai imbalan atas jasa kesehatan yang diberikan kepada pasien masyarakat umum dan pihak penjamin. Tarif tersebut mencakup layanan berdasarkan kelas (rawat inap dan tindakan operatif), tidak berdasarkan kelas (HCU, NICU, rawat jalan, dll), serta tarif farmasi.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/Pmk.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah tata cara penyaluran dana SP2D melalui SPAN untuk menyempurnakan dan memodernisasi proses bisnis, termasuk penambahan mekanisme penyaluran oleh Bank Operasional Valuta Asing untuk penerima di luar negeri serta penyesuaian jadwal pembayaran gaji. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan meningkatkan pelayanan, kemudahan transaksi, serta kepatuhan terhadap ketentuan pembayaran gaji pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Palu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palu sebagai imbalan atas jasa kesehatan yang diberikan kepada pasien masyarakat umum dan pihak penjamin. Tarif tersebut dikategorikan menjadi tiga jenis utama, yaitu berdasarkan kelas (rawat inap dan tindakan operatif), tidak berdasarkan kelas (layanan ICU, administrasi, rawat jalan, dan kedokteran kepolisian), serta tarif farmasi.
Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82-pmk-06-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tata cara pengajuan usulan, penelitian, dan penetapan penghapusan piutang negara/daerah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya dan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 serta peraturan terkait lainnya.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Brimob Kelapa Dua pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Brimob Kelapa Dua yang berlaku bagi pasien masyarakat umum dan pihak penjamin. Tarif tersebut mencakup layanan berdasarkan kelas (rawat inap, tindakan operatif, penunjang), tidak berdasarkan kelas (konsultasi ICU), serta tarif farmasi.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Kupang pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kupang yang menjadi imbalan atas jasa kesehatan bagi pasien masyarakat umum dan pihak penjamin. Tarif tersebut mencakup layanan berdasarkan kelas (rawat inap dan tindakan operatif), layanan tidak berdasarkan kelas (seperti rawat jalan, konsultasi ICU, dan administrasi), serta tarif farmasi dan penunjang medis.
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78-pmk-02-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan standar biaya masukan tahun 2020 berupa satuan biaya, tarif, dan indeks sebagai acuan penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga. Standar tersebut berfungsi sebagai batas tertinggi yang tercantum dalam Lampiran I atau sebagai estimasi dalam Lampiran II, dengan penerapannya mengacu pada pedoman standar biaya dan struktur biaya yang berlaku.
Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79-pmk-05-2019 Tahun 2019
Permenkeu No. 79/PMK.05/2019 mengatur pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) sebagai bentuk apresiasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai di lingkungan Badan Layanan Umum (BLU). Peraturan ini menetapkan bahwa remunerasi BLU, termasuk THR, ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dengan prinsip efisiensi dan produktivitas.
Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2019 atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47-pmk-02-2019 Tahun 2019
Permenkeu No. 47/PMK.02/2019 mengatur pemberian insentif berupa tambahan alokasi anggaran Tahun Anggaran 2019 kepada kementerian/lembaga yang meraih nilai kinerja anggaran terbaik Tahun Anggaran 2018, dengan penilaian berbasis hasil evaluasi kinerja (60%) dan kinerja pelaksanaan anggaran (40%) yang diperingkat berdasarkan kategori besaran pagu anggaran.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30-pmk-05-2019 Tahun 2019
Peraturan ini menetapkan tarif layanan akademik dan penunjang akademik untuk Politeknik Kesehatan Semarang sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada pengguna. Tarif tersebut mencakup biaya untuk penerimaan mahasiswa baru, kuliah diploma dan pascasarjana, serta layanan penunjang seperti seragam jaket. Ketentuan ini merupakan revisi dari tarif sebelumnya yang sebelumnya diatur dalam Permenkeu Nomor 18/PMK.05/2016.
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48-pmk-07-2019 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang mencakup Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan, Museum dan Taman Budaya, Pelayanan Kepariwisataan, serta Biaya Layanan Pengolahan Sampah. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam mendanai kegiatan khusus nonfisik yang menjadi urusan daerah.