Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 35 dari 68 · 2.016 dokumen
Penetapan Tarif Nol Rupiah atas Jasa Penerbitan Surat Keterangan Asal yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan Karena Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137-pmk-02-2020 Tahun 2020
Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143-pmk-03-2020 Tahun 2020
Permenkeu No. 143/PMK.03/2020 mengatur fasilitas pajak untuk barang dan jasa yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi COVID-19 serta memperpanjang fasilitas Pajak Penghasilan terkait industri kesehatan dan sumbangan masyarakat. Peraturan ini menggantikan Permenkeu sebelumnya untuk memastikan ketersediaan alat kesehatan, perbekalan rumah tangga, dan dukungan tenaga serta harta dalam menghadapi wabah.
Rincian Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230-pmk-07-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota pada tahun anggaran 2021 setelah dilakukan penyesuaian data penghasil. Ketentuan ini diterbitkan sebagai dasar bagi Gubernur dalam mengajukan pembagian dana yang harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan sesuai undang-undang.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/Pmk.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232-pmk-02-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menyempurnakan pedoman standar biaya, struktur biaya, dan indeksasi untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penganggaran berbasis kinerja. Perubahan ini bertujuan mengoptimalkan peran standar biaya sebagai instrumen penganggaran dalam mendukung pembangunan nasional.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/Pmk.01/2018 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara Stan dan Mekanisme Ikatan Dinas bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara Stan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226-pmk-01-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah ketentuan alokasi, ikatan dinas, dan mekanisme ganti rugi bagi lulusan program diploma bidang keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN serta PNS lulusan STAN, guna menyesuaikan dengan perubahan kebijakan organisasi dan kebutuhan sumber daya manusia di Kementerian Keuangan.
Pengakumulasian Cadangan Pooling Fund Bencana pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur pengakumulasian cadangan Pooling Fund Bencana pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 untuk mengantisipasi jika pengelolaan khusus dana tersebut belum terlaksana pada akhir tahun anggaran yang sama. Ketentuan ini didasarkan pada alokasi dana dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (999.08) dan wewenang Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara.
Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235-pmk-010-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan daftar organisasi internasional dan pejabat perwakilannya yang dikecualikan dari status sebagai subjek pajak penghasilan di Indonesia. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk memberikan kepastian hukum dan harmonisasi hubungan kerja sama internasional, serta didasarkan pada perubahan UU Pajak Penghasilan terkait Cipta Kerja.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/Pmk.07/2019 tentang Pengelolaan Dana bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233-pmk-07-2020 Tahun 2020
Permenkeu No. 233/PMK.07/2020 menyempurnakan ketentuan pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam penyalurannya. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperbarui aturan yang sebelumnya diatur dalam Permenkeu Nomor 139/PMK.07/2019 guna menyesuaikan dengan dinamika keuangan pusat dan daerah.
Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran penelitian yang bersumber dari APBN dengan menggunakan dasar Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk memastikan pelaksanaan yang tertib, efisien, transparan, dan akuntabel.
Erubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/Pmk.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Pensiun yang Belum Dibayarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229-pmk-05-2020 Tahun 2020
Permenkeu No. 229/PMK.05/2020 mengubah definisi "pensiun" dalam Permenkeu No. 70/PMK.05/2018 menjadi penghasilan yang diberikan negara sebagai hak perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua dan penghargaan atas pengabdian. Perubahan ini juga memperjelas definisi "Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN)" sebagai pejabat yang ditugaskan mengelola anggaran Bendahara Umum Negara di berbagai satuan kerja.
Pencacahan dan Potongan atas Etil Alkohol dan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205-pmk-04-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur kembali ketentuan pencacahan (penentuan jumlah, jenis, mutu, dan keadaan) serta pemberian potongan (keringanan) atas kekurangan barang kena cukai berupa etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol bagi pengusaha pabrik dan tempat penyimpanan. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan, pengawasan barang kena cukai, serta tertib administrasi keuangan negara dengan menggantikan aturan sebelumnya.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/Pmk.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219-pmk-07-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah kriteria penyesuaian pendapatan dan belanja daerah serta batas waktu penyampaian laporan realisasi pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan untuk mengoptimalkan APBD selama pandemi COVID-19. Tujuannya adalah memastikan pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun 2020 dapat berjalan efektif dalam rangka penanganan pandemi dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.
Eklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) dan Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201-pmk-04-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur mekanisme dan pedoman penyampaian deklarasi serta kewajiban pembayaran inisiatif (voluntary declaration/payment) atas nilai pabean untuk penghitungan bea masuk oleh importir. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, meningkatkan penerimaan negara, serta mendorong kepatuhan importir di kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, dan tempat penimbunan berikat. Peraturan ini juga mencabut ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Permenkeu Nomor 67/PMK.04/2016.
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206-pmk-07-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dialokasikan dari APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ketentuan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana tersebut berdasarkan Undang-Undang Cukai dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199-pmk-012-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan Indonesia National Single Window (INSW) serta Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) sebagai integrasi sistem nasional untuk penyampaian, pemrosesan, dan keputusan tunggal terkait perizinan ekspor-impor dan pengeluaran barang. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi perdagangan internasional dengan menjamin keamanan data, sinkronisasi informasi antar sistem, serta tata kelola data yang kredibel sesuai standar global.
Penetapan Tarif Nol Rupiah atas Layanan Permohonan Perubahan Hal yang Tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200-pmk-02-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan tarif nol rupiah untuk layanan permohonan perubahan hal dalam Sertifikat Jaminan Fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai bentuk stimulus ekonomi guna mengurangi dampak pandemi COVID-19. Keringanan ini didasarkan pada wewenang Menteri Keuangan dalam mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak dan kebijakan Presiden untuk membantu sektor yang terdampak pandemi.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Politeknik Transportasi Darat Bali sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Perhubungan berdasarkan usulan revisi yang telah dikaji. Ketentuan ini menggantikan dan mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2019 yang sebelumnya mengatur tarif untuk institusi tersebut.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat Ii Pelamonia pada Kementerian Pertahanan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan tarif layanan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia (BLU) pada Kementerian Pertahanan kepada pengguna jasa. Penetapan tarif ini dilakukan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Pertahanan setelah melalui proses kajian oleh Tim Penilai. Dasar hukumnya bersumber pada Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum serta peraturan-peraturan terkait Kementerian Keuangan.
Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 dan Akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur mekanisme pelaksanaan anggaran khusus untuk penyelesaian pekerjaan yang tertunda akibat pandemi COVID-19 hingga akhir tahun 2020 dan akan dilanjutkan ke tahun 2021. Tujuannya adalah memastikan optimalisasi dan efisiensi penyelesaian pekerjaan tersebut dengan tetap memperhatikan kebijakan anggaran tahun 2021. Dasar hukumnya bersumber pada UU Perbendaharaan Negara dan peraturan terkait tata cara pelaksanaan APBN.
Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211-pmk-08-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tata cara pemberian penjaminan pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara guna mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai respons terhadap pandemi COVID-19 dan ancaman ekonomi. Penjaminan ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 (sebagaimana diubah dengan Perppu No. 43 Tahun 2020) yang bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan dan penyelamatan ekonomi nasional.
Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237-pmk-010-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan aturan khusus mengenai perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus untuk mendukung peningkatan penanaman modal dan kemudahan berusaha. Ketentuan ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.
Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220-pmk-03-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tata cara penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tertentu. Tujuannya adalah menjamin keadilan, kepastian hukum, serta kelancaran penyaluran LPG sebagai barang penting bagi masyarakat. Ketentuan ini didasarkan pada wewenang Menteri Keuangan untuk menetapkan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak sesuai UU PPN.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup di Kementerian Keuangan berdasarkan usulan Menteri Keuangan dan kajian Tim Penilai. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU serta peraturan perundang-undangan terkait tata kerja dan organisasi Kementerian Keuangan.
Pengelolaan Dana Desa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222-pmk-07-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan aturan terbaru mengenai pengelolaan Dana Desa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, sekaligus mencabut peraturan sebelumnya (Permenkeu No. 205/PMK.07/2019 beserta perubahannya). Ketentuan ini disusun sebagai implementasi dari UU APBN 2021 dan bertujuan mengatur mekanisme penyaluran serta penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN.
Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241-pmk-02-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan mekanisme penarikan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2021 yang bersumber dari iuran peserta dan hasil pengembangan program, dengan besaran maksimal 10% untuk program kecelakaan kerja dan kematian serta 4% untuk program hari tua dan pensiun. Dana operasional tersebut digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan aset.
Petunjuk Pelaksanaan Lelang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213-pmk-06-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan aturan pelaksanaan lelang sebagai penjualan barang terbuka untuk umum dengan penawaran harga yang bertujuan mencapai harga tertinggi, mencakup jenis lelang eksekusi dan noneksekusi (wajib, sukarela, serta terjadwal khusus). Penyempurnaan aturan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas lelang serta merespons perkembangan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.
Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239-pmk-03-2020 Tahun 2020
Peraturan ini memberikan fasilitas pajak untuk barang dan jasa yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi COVID-19 serta memperpanjang fasilitas pajak penghasilan berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2020. Pengaturan ini dibuat untuk mendukung ketersediaan peralatan vaksinasi dan merespons status bencana nasional akibat penyebaran virus tersebut.
Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240-pmk-02-2020 Tahun 2020
Permenkeu No. 240/PMK.02/2020 mengatur bahwa BPJS Kesehatan memperoleh dana operasional bulanan sebesar maksimal 2,96% dari iuran program Jaminan Kesehatan yang diterima, dengan batas nominal maksimal Rp4.093.331.000.000,00. Besaran persentase dan nominal tersebut ditetapkan berdasarkan penelaahan rencana kerja dan anggaran tahunan dengan asas kelayakan dan kepatutan.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 10 yang mengatur tentang kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan, kesalahan, perubahan estimasi, dan operasi yang dihentikan. Perubahan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk menyesuaikan ketentuan standar akuntansi pemerintahan. Tujuannya adalah memastikan konsistensi dan akurasi pelaporan keuangan pemerintah dalam menerapkan prinsip akuntansi berbasis akrual.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/Pmk.01/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Workload Analysis) di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238-pmk-01-2020 Tahun 2020
Permenkeu No. 238/PMK.01/2020 mengubah definisi jam kerja di Kementerian Keuangan dengan memperjelas pembedaan antara jam kerja reguler, jam kerja bulan Ramadhan, dan waktu luang (allowance) yang diperbolehkan untuk kegiatan tidak produktif. Perubahan ini bertujuan menyesuaikan pedoman analisis beban kerja agar mengakomodasi dinamika kebutuhan unit organisasi, termasuk unit non-eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.