Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 36 dari 68 · 2.016 dokumen
Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231-pmk-07-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tata cara penyampaian informasi keuangan daerah, laporan data bulanan, serta laporan pemerintah daerah lainnya oleh kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas penyampaian informasi dan mempercepat evaluasi pengelolaan keuangan daerah. Ketentuan ini menggantikan dan menyempurnakan peraturan sebelumnya terkait mekanisme pelaporan keuangan daerah.
Penilaian Usulan Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218-pmk-06-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tata cara penilaian usulan indikasi kebutuhan dana pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah guna memastikan pengelolaan investasi pemerintah yang akuntabel dan efisien. Ketentuan ini menjadi dasar bagi pembantu pengguna anggaran dalam menyusun dan menelaah alokasi dana untuk kegiatan investasi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Rangka Pemberian Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147-pmk-01-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mewajibkan unit di Kementerian Keuangan melakukan konfirmasi status wajib pajak (KSWP) sebelum memberikan pelayanan publik tertentu guna memantau pemenuhan kewajiban perpajakan dan mencegah korupsi. Konfirmasi ini dilakukan dengan memperoleh keterangan dari Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan apakah status wajib pajak tersebut valid atau tidak.
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan di Wilayah Tertentu di Perairan yang Ditetapkan Sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165-pmk-02-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa labuh dan kegiatan alih muat antar kapal di pelabuhan Provinsi Kepulauan Riau. Tujuannya adalah menurunkan tarif agar wilayah tersebut lebih kompetitif dibandingkan negara tetangga dan mencegah kapal berpindah.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/Pmk.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran,dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Tabung 3 Kilogram
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215-pmk-02-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah tata cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban dana subsidi LPG 3 kg untuk menyempurnakan mekanisme terkait susut jaringan dan komponen biaya pokok penyediaan. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperbarui regulasi sebelumnya guna menyesuaikan dengan kondisi terkini dalam pengelolaan subsidi energi tersebut.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan tarif layanan baru untuk Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian yang menggantikan ketentuan sebelumnya dalam Permenkeu Nomor 172/PMK.05/2015. Penetapan tarif ini didasarkan pada usulan dari Menteri Perindustrian yang telah dikaji oleh Tim Penilai sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangannomor 130/Pmk.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran,dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216-pmk-02-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah mekanisme pembayaran subsidi khusus untuk jenis bahan bakar minyak solar (gas oil) guna menyempurnakan tata cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban. Perubahan ini dilakukan dengan merujuk pada peraturan sebelumnya terkait subsidi BBM serta undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara.
Aktuaris
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227-pmk-01-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menggantikan PMK No. 137/PMK.01/2016 untuk menyempurnakan pengaturan profesi aktuaris dan kantor konsultan aktuaria agar lebih efektif dan efisien. Peraturan ini mendefinisikan istilah kunci seperti Aktuaris, Aktuaris Publik, Ajun Aktuaris, serta Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) dan KKA Asing yang berizin. Selain itu, aturan ini juga menetapkan peran Asosiasi dalam menyusun Kode Etik dan Standar Praktik Aktuaria sebagai pedoman pelaksanaan jasa aktuaria.
Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207-pmk-07-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur mekanisme penundaan penyaluran Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) kepada pemerintah daerah yang belum memenuhi kewajiban mengalokasikan dana untuk Belanja Wajib dalam APBD-nya. Ketentuan ini bertujuan memastikan daerah memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebelum menerima transfer pusat.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/Pmk.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah mekanisme penyetoran dana perhitungan pihak ketiga untuk peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menerima gaji dari APBN/APBD, serta menyempurnakan tata cara pemutakhiran data, pengembalian kelebihan penyetoran, dan rekonsiliasi. Perubahan ini didasarkan pada wewenang Menteri Keuangan untuk mengatur Tapera sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/Pmk.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93-pmk-02-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah ketentuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan untuk mengakomodasi pekerjaan yang direncanakan secara tahunan namun berubah menjadi multi-tahun akibat keadaan kahar. Perubahan ini memberikan pedoman bagi Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dalam mengajukan permohonan persetujuan kontrak tahun jamak untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dasar hukumnya bersumber pada PP No. 45 Tahun 2013 tentang APBN dan PP No. 50 Tahun 2018, serta Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Bantuan atau Sumbangan, serta Harta Hibahan yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90-pmk-03-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur bahwa hibah, bantuan, atau sumbangan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak untuk menghitung penghasilan kena pajak. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pihak pemberi dan penerima bantuan atau sumbangan serta harta hibahan dalam konteks perpajakan.
Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28-pmk-03-2020 Tahun 2020
Peraturan ini memberikan fasilitas perpajakan (pembebasan atau pengurangan pajak) atas barang dan jasa yang diperlukan untuk penanganan pandemi COVID-19, seperti obat-obatan dan alat kesehatan, guna mendukung perlindungan bangsa dari ancaman virus tersebut. Fasilitas ini didasarkan pada tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana dan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan sarana penanggulangan dampak virus melalui dukungan fiskal dari pemerintah.
Tata Cara Pemberian Pinjaman dari Pemerintah Kepada Lembaga Penjamin Simpanan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33-pmk-010-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tata cara pemberian pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mengatasi kesulitan likuiditas, dengan syarat harus dibayar kembali sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Pinjaman tersebut disalurkan melalui Surat Berharga Negara (SBN) dan didasarkan pada kesepakatan tertulis antara Menteri Keuangan dan Ketua Dewan Komisioner LPS.
Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menyederhanakan dan menyatukan berbagai aturan sebelumnya menjadi satu pedoman komprehensif untuk pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU), mencakup aspek administratif, tarif, rencana bisnis, serta pengelolaan aset dan keuangan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyediaan layanan publik oleh instansi pemerintah yang berbentuk BLU.
Tarif Cukai Hasil Tembakau
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198-pmk-010-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan tarif cukai untuk hasil tembakau, termasuk jenis sigaret kretek mesin dan sigaret putih mesin, dengan dasar parameter yang jelas dan logis demi kepentingan negara serta keadilan bagi masyarakat. Ketentuan ini menggantikan peraturan sebelumnya dan menjadi acuan utama dalam pengenaan cukai atas produksi hasil tembakau di Indonesia.
Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tata cara penyelesaian piutang negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tertentu. Fokus utamanya adalah optimalisasi penyelesaian piutang bagi BUMD, khususnya Perusahaan Daerah Air Minum, yang telah menyelesaikan kerja sama operasional dengan badan usaha.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/Pmk.04/2016 tentang Pembayaran Dan/Atau Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Kepabeanan dan Cukai Secara Elektronik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148-pmk-04-2020 Tahun 2020
Permenkeu No. 148/PMK.04/2020 mengubah aturan pembayaran dan penyetoran penerimaan negara untuk kepabeanan dan cukai secara elektronik dengan menyesuaikan jenis penerimaan serta menambahkan lembaga persepsi sebagai agen pembayaran. Perubahan ini bertujuan meningkatkan pelayanan melalui penyesuaian mekanisme elektronik sesuai perkembangan sistem dan kebutuhan administrasi negara.
Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188-pmk-04-2020 Tahun 2020
Peraturan ini memberikan fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan untuk mempercepat impor vaksin, bahan baku, serta peralatan pendukung dalam penanganan pandemi COVID-19. Fasilitas ini dirancang guna mengurangi beban biaya dan mempercepat penyediaan kebutuhan medis yang krusial saat terjadi wabah. Dasar hukumnya bersumber pada UU Cipta Kerja dan peraturan keuangan negara yang terkait dengan stabilitas sistem keuangan selama pandemi.
Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Domestik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195-pmk-08-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur mekanisme lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di pasar perdana domestik untuk menggantikan aturan sebelumnya, sekaligus menetapkan peran Dealer Utama dalam mengoptimalkan pelaksanaan lelang tersebut.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/Pmk.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184-pmk-01-2020 Tahun 2020
Permenkeu No. 184/PMK.01/2020 mengubah jenis Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menjadi empat kategori: Wajib Pajak Besar, Khusus, Madya, dan Pratama, serta mendefinisikan sub-jenis khusus seperti KPP Wajib Pajak Besar (Satu hingga Empat) dan KPP Khusus (termasuk Penanaman Modal Asing, Minyak dan Gas Bumi, serta Perusahaan Masuk Bursa). Perubahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui administrasi yang lebih efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan.
Logo Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190-pmk-01-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan standar penggunaan logo Kementerian Keuangan yang berbentuk segi lima berisi lambang negara (garuda) dengan warna biru dongker dan kuning keemasan untuk melambangkan profesionalisme, optimisme, serta semangat sinergi. Tujuannya adalah memperkuat identitas organisasi, menjaga kehormatan, menciptakan ketertiban dalam penggunaan logo, serta menumbuhkan kebanggaan pegawai. Logo ini berfungsi sebagai pemersatu seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
Pedoman Penghitungan dan Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional pada Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37-pmk-01-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan pedoman penghitungan dan pengusulan kebutuhan jabatan fungsional pada Kementerian Keuangan untuk periode lima tahun, dengan tujuan memastikan satuan organisasi mampu melaksanakan tugas pokok secara efektif dan efisien. Pedoman ini mengatur metode baru dalam menghitung kebutuhan jabatan fungsional serta mengakomodasi kebutuhan unit organisasi dalam menyusun rencana kebutuhan tersebut.
Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38-pmk-02-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur mekanisme pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk menangani pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan. Aturan ini menetapkan definisi istilah kunci seperti APBN, Kementerian, Lembaga, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebagai dasar pengaturan. Tujuannya adalah memastikan pengelolaan anggaran pemerintah pusat yang efektif dan transparan dalam situasi darurat kesehatan dan ekonomi.
Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141-pmk-04-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mencabut Permenkeu No. 224/PMK.04/2015 dan menyesuaikan pengawasan impor/ekspor barang larangan/pembatasan dengan penerapan Ekosistem Logistik Nasional (NLE). Ketentuan ini bertujuan meningkatkan kinerja sistem logistik nasional serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/Pmk.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183-pmk-01-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah Pasal 137 Permenkeu No. 188/PMK.01/2016 untuk mendefinisikan tugas Subbagian Umum dalam menangani urusan keuangan, sumber daya manusia, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan ke.
Tata Cara Penerbitan Surat Berharga Negara dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020, serta Penggunaan Sisa Dana Penerbitan Surat Berharga Negara Tahun 2020 dalam Rangka Pembiayaan Pelaksanaan Lanjutan Kegiatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan tata cara penerbitan Surat Berharga Negara untuk membiayai penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2020, serta mengatur penggunaan sisa dana penerbitan tahun 2020 untuk pembiayaan lanjutan kegiatan serupa pada tahun 2021.
Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186-pmk-02-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan tata cara pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program serta keuangan. Pengesahan dilakukan oleh Menteri Keuangan sebagai bentuk pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola BPJS.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/Pmk.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197-pmk-07-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah ketentuan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Dana Fasilitasi Penanaman Modal, serta Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitasnya. Perubahan ini didasarkan pada alokasi dana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN Tahun 2021.
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 bagi PNS, TNI, POLRI, pegawai non-PNS, dan penerima pensiun/tunjangan yang bersumber dari APBN. Ketentuan ini mencakup definisi subjek penerima manfaat serta dasar hukum yang melandasinya, termasuk UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan PP No. 44 Tahun 2020.