Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 34 dari 68 · 2.016 dokumen
Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Dan/Atau Penyerahan Kertas Koran Dan/Atau Kertas Majalah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125-pmk-010-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan kebijakan PPN yang ditanggung pemerintah untuk impor dan/atau penyerahan kertas koran dan majalah guna mendukung industri media cetak selama pandemi COVID-19. Kebijakan ini didasarkan pada anggaran yang telah dialokasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 (sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2020) untuk tahun anggaran 2020.
Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan Dana Lingkungan Hidup melalui kegiatan penghimpunan, pemupukan, dan penyaluran oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Pengelolaan dilakukan di bawah pembinaan teknis Menteri Keuangan dengan tujuan memastikan tata kelola yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Nonpokok yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135-pmk-010-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengalokasikan dana subsidi Pajak Penghasilan dari APBN untuk menanggung pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tertentu dari penghapusan mutlak piutang negara nonpokok. Fasilitas ini mencakup penghapusan piutang yang bersumber dari pinjaman, penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah, dengan tujuan memperbaiki kondisi keuangan PDAM tersebut. Pengaturan ini bersifat multiyears karena belum ada aturan tetap mengenai fasilitas pajak ditanggung pemerintah.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/Pmk.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128-pmk-01-2020 Tahun 2020
Permenkeu No. 128/PMK.01/2020 mengubah ketentuan dalam Permenkeu No. 131/PMK.01/2015 untuk menyesuaikan dinamika organisasi Kementerian Keuangan dan menyederhanakan proses bisnis. Perubahan ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan proses bisnis, kerangka pengambilan keputusan, serta standar operasional prosedur di lingkungan kementerian tersebut.
Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130-pmk-010-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur mekanisme pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk mendorong kemudahan berusaha dan pengembangan usaha pada industri pionir. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya guna menyederhanakan proses pengajuan dan memastikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Penempatan Dana dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104-pmk-05-2020 Tahun 2020
Permenkeu No. 104/PMK.05/2020 menyempurnakan aturan penempatan dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan menggunakan skema penempatan pada bank umum mitra sesuai Permenkeu No. 70/PMK.05/2020. Penyempurnaan ini bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan modalitas penempatan dana untuk mendukung kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19 dan penyelamatan ekonomi nasional.
Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan rekening khusus yang digunakan untuk menampung hasil penerbitan Surat Berharga Negara guna membiayai penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Ketentuan ini merupakan pembaruan atas aturan sebelumnya dengan dasar hukum dari UU Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020 serta peraturan pemerintah terkait pemulihan ekonomi. Tujuannya adalah memastikan pengelolaan dana publik dan non-publik yang efisien dalam menghadapi ancaman terhadap perekonomian nasional.
Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105-pmk-07-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah guna mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Aturan ini mencakup definisi pihak terkait seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Kepala Daerah, serta dasar hukum yang melandasinya.
Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening milik Bendahara Umum Negara untuk menyesuaikan mekanisme pengelolaan kas negara. Aturan ini menggantikan ketentuan lama dengan fokus pada definisi peran Bendahara Umum Negara, Kuasa BUN, serta jenis-jenis bank yang terlibat dalam penyaluran dana APBN.
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47-pmk-01-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur organisasi dan tata kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebagai satuan kerja non-ESL yang dibentuk untuk mengelola Dana Abadi Pendidikan guna menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya. Pengaturan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 dan bertujuan untuk menyesuaikan struktur organisasi serta tata kerja lembaga tersebut agar lebih efektif dalam melaksanakan tugas pengelolaan dana.
Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172-pmk-06-2020 Tahun 2020
Permenkeu No. 172/PMK.06/2020 menetapkan standar spesifikasi barang dan standar kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) sebagai acuan untuk perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan BMN guna menjamin efisiensi dan efektivitas. Peraturan ini mendefinisikan peran serta tanggung jawab Pengelola Barang (Menteri Keuangan), Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang dalam merumuskan kebutuhan barang yang sesuai dengan kondisi yang berjalan.
Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171-pmk-04-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor yang berasal dari negara anggota ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok sebagai pelaksanaan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Kerangka Kerja Kerja Sama Ekonomi. Penyempurnaan aturan ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan mengakomodasi dinamika perdagangan dalam perjanjian tersebut. Dasar hukum utamanya adalah Pasal 13 ayat (2) UU Kepabeanan serta peraturan presiden yang mengesahkan perjanjian internasional terkait.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. Suhardi Hardjolukito di bawah Kementerian Pertahanan, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Pertahanan. Dasar hukumnya bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
Manajemen Sumber Daya Manusia pada Unit Organisasi Non Eselon Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146-pmk-01-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur manajemen sumber daya manusia pada unit organisasi non eselon Kementerian Keuangan yang berada langsung di bawah Menteri Keuangan. Fokus utamanya adalah menetapkan mekanisme pengelolaan SDM, termasuk penjabaran definisi unit organisasi tersebut, untuk mendukung efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan kementerian.
Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180-pmk-08-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur fasilitas fiskal yang disediakan oleh Menteri Keuangan kepada Penyedia Jasa Penyiapan dan Pelaksanaan (PJPK) untuk mendukung penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur. Ketentuan ini bertujuan menyempurnakan dan memperluas cakupan fasilitas yang sebelumnya diatur dalam Permenkeu Nomor 73/PMK.08/2018 guna meningkatkan kredibilitas dan komprehensifitas skema penyediaan infrastruktur prioritas.
Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak yang ditanggung pemerintah sebagai insentif dalam penanganan pandemi COVID-19. Ketentuan ini bertujuan menata usaha dan mengelola belanja subsidi secara tertib, transparan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114-pmk-07-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020 sebagai bagian dari alokasi anggaran Transfer ke Daerah, yang ditetapkan untuk merespons kebijakan keuangan negara terkait pandemi COVID-19 dan stabilitas sistem keuangan. Pengaturan ini menjadi dasar bagi pengalokasian dana tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden terkait perubahan postur APBN 2020.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/Pmk.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Kementerian Keuangan yang sebelumnya diatur dalam Permenkeu Nomor 57/PMK.05/2020. Perubahan tarif tersebut didasarkan pada hasil kesepakatan Komite Pengarah dan usulan resmi dari Direktur Utama BLU setelah melalui kajian oleh Tim Penilai yang dikoordinasikan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Piloting Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan uji coba (piloting) pembayaran APBN melalui Platform Pembayaran Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dasar hukumnya bersumber pada UU Perbendaharaan Negara dan UU ITE, dengan tujuan modernisasi tata cara pembayaran negara.
Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139-pmk-06-2020 Tahun 2020
Permenkeu No. 139/PMK.06/2020 mengatur tata cara perencanaan penganggaran di APBN dan pembayaran ganti kerugian bagi pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional. Peraturan ini menjadi landasan bagi Lembaga Manajemen Aset Negara dalam mengelola pendanaan terkait penyediaan tanah untuk kepentingan umum.
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174-pmk-02-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung berupa biaya pendaftaran seleksi, uang kuliah tunggal, serta untuk Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah berupa layanan uji batubara dan sewa peralatan. Ketentuan ini mengisi kekosongan regulasi sebelumnya terkait biaya pendaftaran mahasiswa baru, uang kuliah tunggal, dan layanan teknis di kedua instansi tersebut.
Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140-pmk-06-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menggantikan Permenkeu No. 89/PMK.06/2019 untuk meninjau kembali dan meningkatkan pengelolaan barang milik negara yang berasal dari Kontrak Kerja Sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi guna mendorong investasi dalam negeri. Ketentuan ini didasarkan pada UU Minerba, UU Keuangan Negara, serta PP tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020.
Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189-pmk-03-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh penanggung pajak untuk menjamin pemenuhan hak dan kewajiban serta memberikan kepastian hukum. Peraturan ini juga menyederhanakan administrasi tindakan penagihan pajak dan menggantikan ketentuan lama yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan administrasi perpajakan.
Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Ba 999.08)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127-pmk-02-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tata cara penggunaan dan pergeseran anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) untuk menyempurnakan dan menyederhanakan proses bisnisnya. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait anggaran pendapatan dan belanja negara serta bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/Pmk.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145-pmk-07-2020 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah ketentuan penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus pada tahun 2020 untuk mengoptimalkan pengelolaannya. Perubahan ini dilakukan guna mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Ii Sartika Asih Bandung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Sartika Asih Bandung sebagai pengganti peraturan sebelumnya (PMK No. 234/PMK.05/2012) berdasarkan usulan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini mengatur mekanisme penentuan dan pembaruan tarif layanan bagi anggota Polri yang menggunakan fasilitas rumah sakit tersebut.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142-pmk-05-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Syiah Kuala sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada pengguna, yang terbagi menjadi dua kategori utama: layanan akademik dan layanan penunjang akademik. Ketentuan ini didasarkan pada usulan dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta telah dikaji oleh Tim Penilai sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan BLU.
Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61-pmk-02-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan pedoman teknis akuntansi untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi guna menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Pusat. Ketentuan ini menggantikan dan mencabut peraturan sebelumnya (Permenkeu No. 124/PMK.02/2016) yang dianggap perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/Pmk.010/2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Ubin Keramik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111-pmk-010-2020 Tahun 2020
Permenkeu No. 111/PMK.010/2020 mengubah aturan bea masuk dengan menghapus pengecualian impor ubin keramik dari India dan Vietnam yang sebelumnya dikecualikan. Perubahan ini dilakukan karena evaluasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia menemukan lonjakan impor dari kedua negara tersebut yang membuat kebijakan sebelumnya tidak efektif. Selain itu, peraturan ini juga mengatur kembali ketentuan administrasi kepabeanan untuk mempermudah pemungutan bea masuk.
Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120-pmk-07-2020 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan definisi dan metode penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagai acuan dalam pemberian hibah dan penentuan dana pendamping. Peta ini digolongkan menjadi tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang disusun melalui dua tahap: penghitungan kapasitas fiskal dasar dan penghitungan indeksnya.