Peraturan PEMERINTAH PUSAT
Halaman 5 dari 88 · 2.625 dokumen
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian ESDM yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, penggunaan sarana prasarana, denda, dan jaminan, serta menetapkan besaran bagi hasil pemerintah pusat sebesar 4% dari keuntungan bersih pemegang izin usaha pertambangan khusus.
Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Tahun 2025-2029
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Tahun 2025-2029 sebagai panduan strategis untuk mencegah penyalahgunaan teknologi, menangani kasus terkait, dan mendorong kolaborasi pemangku kepentingan. Dokumen ini menginstruksikan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk melaksanakan strategi tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing demi menjamin hak-hak anak di lingkungan internet dan sistem elektronik.
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2025
Peraturan ini mengubah PP No. 7 Tahun 2025 untuk memperpanjang penyesuaian iuran jaminan kecelakaan kerja bagi perusahaan industri padat karya tertentu. Tujuannya adalah membantu perusahaan menghadapi tantangan ekonomi dan mencegah ketidakmampuan membayar iuran secara masif demi menjaga keberlangsungan usaha.
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15T Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan
Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025
Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 mengubah Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 dengan menyisipkan dua huruf baru (huruf f1 dan f2) yang mengatur fungsi pengelolaan logistik pertahanan, pemeliharaan alat pertahanan serta pengoordinasian kegiatan farmasi pertahanan. Perubahan ini bertujuan menata ulang fungsi Kementerian Pertahanan agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas serta menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2025
Peraturan ini mengubah susunan keanggotaan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menetapkan Menteri Koordinator Bidang Hukum sebagai Ketua, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Wakil Ketua, dan Kepala PPATK sebagai Sekretaris. Anggota komite juga diperbarui untuk mencakup berbagai kementerian seperti Luar Negeri, Dalam Negeri, Keuangan, Hukum, Imigrasi, hingga Agraria dan Kehutanan.
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2025
Peraturan ini mengubah definisi istilah dalam PP No. 39 Tahun 2010, termasuk memperjelas makna "Ikatan Dinas" dan jenis-jenisnya (Sukarela, Wajib, Pertama, Lanjutan, Pendek). Perubahan ini bertujuan menyesuaikan administrasi prajurit TNI dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, serta melaksanakan ketentuan UU TNI yang baru.
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2024 Tentang Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2025
Peraturan ini mengubah susunan organisasi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus menjadi Kepala, Wakil Kepala, dan dua Deputi, serta menetapkan bahwa Kepala dan Wakil Kepala diangkat langsung oleh Presiden dengan masa jabatan selamanya masa bakti Presiden. Selain itu, peraturan ini memperjelas bahwa Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Tenaga Profesional dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non-Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan bahwa PNS yang menduduki jabatan tersebut diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjabat.
Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2025
Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2025 menetapkan tunjangan khusus sebesar Rp30.120.000,00 per bulan bagi dokter spesialis, subspesialis, dokter gigi spesialis, dan subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Tunjangan ini diberikan kepada pegawai ASN pusat/daerah atau pegawai rumah sakit daerah berstatus BLUD yang ditempatkan di fasilitas kesehatan pemerintah di wilayah tersebut.
Tata Cara Pengelolaan Aset Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan aset oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, yang berwenang memberikan pinjaman, menerima pinjaman, serta mengagunkan dan mengelola aset secara akuntabel dan transparan berdasarkan mandat UU BUMN yang telah diubah.
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2Oi9 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025
Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 mengubah Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI untuk menata ulang struktur organisasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja tugas serta fungsi TNI. Perubahan ini dilakukan karena beberapa ketentuan dalam peraturan sebelumnya dianggap sudah tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan kebutuhan organisasi terkini.
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025
UU No. 2 Tahun 2025 mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (yang telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023) untuk memperbaiki regulasi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dan kebutuhan hukum masyarakat. Tujuannya adalah memperkuat pasokan bahan baku hilirisasi secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025
Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2025 mengatur penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga sebagai dokumen perencanaan 5 tahun dan 1 tahun yang berpedoman pada RPJP Nasional 2025-2045. Dokumen ini menjadi dasar untuk menetapkan prioritas pembangunan nasional melalui program, kegiatan, dan proyek prioritas guna mencapai tujuan bernegara. Penyusunan rencana ini menggunakan metode ilmiah (Rancangan Teknokratik) untuk menganalisis kondisi objektif dan berbagai skenario pembangunan.
Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025
Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 menyesuaikan narasi dan matriks pembangunan (sasaran, prioritas, program, kegiatan, proyek) berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun 2025. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian bagi pemerintah pusat dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 membentuk Komite Digital Pemerintah sebagai lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk mengoordinasikan dan menyelaraskan agenda prioritas transformasi digital layanan pemerintah. Komite ini bertugas merumuskan strategi, memantau evaluasi, serta menyelesaikan hambatan dalam percepatan transformasi digital, dengan susunan organisasi yang dipimpin oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
UU No. 20 Tahun 2025 menggantikan UU No. 8 Tahun 1981 untuk menciptakan sistem peradilan pidana terpadu yang menjamin hak-hak para pihak dan selaras dengan kemajuan teknologi. Undang-undang ini mendefinisikan secara rinci jenis-jenis penyidik (Polri, PPNS, dan tertentu) serta membedakan tahapan penyidikan dan penyelidikan sebagai upaya mencari alat bukti dan menemukan peristiwa tindak pidana.
Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2025 mengatur tata cara dan kriteria penetapan Tindak Pidana Adat oleh Pemerintah Daerah untuk kasus yang tidak diatur dalam KUHP, dengan syarat hukum adat tersebut sesuai nilai Pancasila dan diakui oleh masyarakat setempat. Tindak pidana adat yang unsur perbuatannya sama dengan KUHP tetap berlaku ketentuan KUHP, sementara pembentukan peraturan daerah harus memenuhi kriteria kesesuaian dengan hukum nasional serta pengakuan oleh Masyarakat Hukum Adat.
Pengelolaan Ruang Udara
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025
UU No. 21 Tahun 2025 mengatur pengelolaan ruang udara Indonesia secara berkelanjutan dan berwawasan global dengan mempertimbangkan aspek sumber daya, ekonomi, sosial, hukum, pertahanan, serta keselamatan penerbangan. Undang-undang ini mendefinisikan ruang udara sebagai lingkungan gas di atas permukaan bumi dan menetapkan bahwa wilayah udara Indonesia merupakan wilayah kedaulatan di atas daratan dan perairannya. Tujuannya adalah melindungi bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menjaga ketertiban dunia sesuai amanat UUD 1945.
Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2025
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2025 menetapkan tanggal 4 Juli 1959 sebagai tanggal resmi pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow. Kabupaten ini terdiri atas 15 kecamatan dan berbatasan dengan Laut Sulawesi di utara serta beberapa kabupaten lain di sisi timur, selatan, dan barat.
Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia Tentang Ekstradisi (Treaty Between The Republic of Indonesia and The Russian Federation on Extradition)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2025
Undang-Undang ini mengesahkan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia yang ditandatangani pada 31 Maret 2023 di Bali. Pengesahan ini didasarkan pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 UUD 1945 serta UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Undang-Undang mulai berlaku pada tanggal disahkan, yaitu 29 Oktober 2025.
Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2025
UU No. 11 Tahun 2025 menetapkan dasar hukum pembentukan Kabupaten Kepulauan Sangihe di Sulawesi Utara, menggantikan UU No. 29 Tahun 1959, serta mengukuhkan Tahuna sebagai ibu kota kabupaten yang terdiri atas 15 kecamatan dengan batas wilayah yang berbatasan langsung dengan Filipina, Laut Maluku, Laut Sulawesi, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
Pelaporan Keuangan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025
PP No. 43 Tahun 2025 mengatur pelaporan keuangan pelaku usaha sektor keuangan melalui penyusunan laporan berbasis standar (umum atau syariah) yang wajib disampaikan secara tunggal melalui sistem elektronik bernama PBPK. Peraturan ini juga menetapkan ruang lingkup yang mencakup komite standar, ekosistem pendukung, serta sanksi administratif bagi pelapor.
Penetapan Kepemilikan Saham Negara Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Mitra Investa
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2025
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2025 menetapkan kepemilikan negara sebesar 1% (saham Seri A Dwiwarna senilai Rp40 juta) pada PT Bahana Mitra Investa sebagai hasil hibah dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Perusahaan ini kemudian ditunjuk sebagai perusahaan induk investasi dan diberi wewenang untuk melakukan perubahan nama serta kegiatan usahanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025
Peraturan ini mendefinisikan kawasan dan tanah telantar sebagai lahan yang sengaja tidak diusahakan, digunakan, atau dimanfaatkan, serta bertujuan untuk menertibkannya guna mengoptimalkan pembangunan dan ketahanan nasional. Ketentuan ini juga menjadi dasar hukum untuk menghapus hak atas tanah yang telah ditelantarkan sesuai dengan UU Agraria dan UU Cipta Kerja.
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2025
Presiden Prabowo Subianto mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 terkait pengendalian impor komoditas perikanan dan pergaraman sebagai bahan baku industri. Keputusan ini diambil karena peraturan tersebut dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum demi mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan potensi produksi dalam negeri. Pencabutan ini berlaku efektif sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut.
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial dalam Rangka Pelaksanaan Penugasan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2025
Pemerintah Pusat menugaskan PT Sarana Multigriya Finansial untuk menyediakan likuiditas kepada perbankan penyalur guna menjaga kesinambungan pembiayaan perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagai wujud dukungan, Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham perusahaan tersebut yang bersumber dari APBN Tahun 2025.
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Dalam Rangka Pelaksanaan Penugasan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi PT Industri Kereta Api guna penyediaan sarana perkeretaapian dalam negeri. Penyertaan modal tersebut bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan penugasan pemerintah kepada perusahaan persero tersebut.
Kementerian Haji dan Umrah
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025
Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2025 menetapkan Kementerian Haji dan Umrah sebagai lembaga di bawah Presiden yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang haji dan umrah. Kementerian ini memiliki fungsi utama dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan pelayanan, pengembangan ekosistem ekonomi, serta pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Struktur kepengemennya dipimpin oleh Menteri yang dapat dibantu oleh Wakil Menteri yang ditunjuk oleh Presiden.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 ini mengubah ketentuan PP Nomor 96 Tahun 2021 untuk memastikan implementasi konkret UU Nomor 2 Tahun 2025 terkait pelibatan UMKM, koperasi, dan hilirisasi mineral serta batubara. Perubahan ini dilakukan karena regulasi sebelumnya dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum di sektor pertambangan. Tujuannya adalah menyesuaikan pengaturan pelaksanaan usaha pertambangan agar sejalan dengan ketentuan terbaru dalam undang-undang yang telah diubah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 menetapkan APBN Tahun Anggaran 2026 yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar dan layanan publik melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. UU ini memberikan fleksibilitas kepada Pemerintah untuk melakukan pergeseran anggaran guna mendukung program prioritas pemenuhan kebutuhan masyarakat. Penyusunan anggaran ini tetap berlandaskan pada prinsip tata kelola keuangan negara yang baik serta ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait.
Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2025
UU No. 4 Tahun 2025 menetapkan bahwa Kabupaten Gorontalo terdiri atas 19 kecamatan dengan batas wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo, Teluk Tomini, dan Kabupaten Boalemo. Undang-undang ini juga menegaskan tanggal 4 Juli 1959 sebagai hari pembentukan Kabupaten Gorontalo berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959.