Peraturan PEMERINTAH PUSAT
Halaman 88 dari 88 · 2.625 dokumen
--------------------------------------------------
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1949
--------------------------------------------------------
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1949
--------------------------------------------------------
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1949
--------------------------------------------------------
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1949
--------------------------------------------------------
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1949
--------------------------------------------------
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1949
Pengesahan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1949
Pengesahan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1949
--------------------------------------------------
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1949
--------------------------------------------------
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1949
Pengesahan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang-Undang.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1949
--------------------------------------------------------
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1949
--------------------------------------------------
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1949
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 mengatur kembali perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia untuk mendukung investasi dan perluasan kesempatan kerja, dengan menyesuaikan ketentuan dari peraturan sebelumnya. Dokumen ini mendefinisikan istilah kunci seperti TKA, Tenaga Kerja Pendamping, dan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) sebagai dasar hukum bagi pemberi kerja dalam mempekerjakan warga negara asing.