Peraturan KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Halaman 10 dari 17 · 506 dokumen
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Alat Pemeliharaan Tanaman-Sprayer Gendong Semi Otomatis dan Alat Pemeliharaan Tanaman-Sprayer Gendong Elektrik Secara Wajib
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan ini mewajibkan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk dua jenis alat pertanian, yaitu sprayer gendong semi otomatis dan sprayer gendong elektrik, demi menjamin keamanan, kesehatan, serta mutu produk bagi konsumen dan industri nasional. Ketentuan ini didasarkan pada upaya melindungi keselamatan pengguna, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil sesuai amanat UU Perindustrian.
Pelaksanaan Pemanfaatan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dengan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur perpanjangan waktu penggunaan bahan baku bagi industri pengguna yang terdampak pandemi Covid-19 dalam pemanfaatan tarif bea masuk dengan skema User Specific Duty Free Scheme dari Jepang. Ketentuan ini diterbitkan untuk membantu industri yang mengalami hambatan kegiatan dan penurunan produksi akibat status darurat kesehatan masyarakat. Dasar hukumnya bersumber pada UU Kepabeanan, UU Perindustrian, serta Permenkeu terkait skema bea masuk dengan Jepang.
Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur kembali ketentuan dan tata cara penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk elektronika dan telematika agar sesuai dengan karakteristik produk dan pola bisnis industri terkini. Peraturan ini menggantikan aturan lama (Permenperin No. 68 Tahun 2015) dengan menetapkan definisi produk serta aspek penilaian yang mencakup manufaktur dan pengembangan.
Standar Industri Hijau untuk Industri Cat Berbasis Pelarut Organik
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan Standar Industri Hijau (SIH) bagi industri cat berbasis pelarut organik dengan fokus pada efisiensi sumber daya dan kelestarian lingkungan melalui persyaratan teknis (bahan baku, energi, air, proses, produk, kemasan, limbah, dan emisi) serta persyaratan manajemen. Tujuannya adalah menyelaraskan pembangunan industri dengan fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle)
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan spesifikasi teknis, peta jalan pengembangan, dan metode penghitungan Nilai TKDN untuk kendaraan listrik berbasis baterai guna mempercepat program industri nasional. Tujuannya adalah mendorong penggunaan komponen dalam negeri dan meningkatkan kemandirian industri otomotif Indonesia melalui standar yang jelas bagi produsen.
Standar Industri Hijau untuk Industri Kaca Pengaman Diperkeras
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan standar industri hijau bagi produsen kaca pengaman diperkeras untuk memastikan efisiensi sumber daya dan kelestarian lingkungan. Standar ini menjadi pedoman teknis dan manajerial bagi perusahaan guna menyeimbangkan pembangunan industri dengan perlindungan fungsi lingkungan hidup.
Standar Industri Hijau untuk Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Keramik
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan persyaratan teknis dan manajemen bagi industri keramik rumah tangga untuk mencapai efisiensi sumber daya, energi, dan air guna mendukung kelestarian lingkungan. Standar ini menjadi pedoman bagi perusahaan dalam memproduksi barang seperti piring, cangkir, dan barang pajangan porselen dengan prinsip keberlanjutan.
Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Alat Pemeliharaan Tanaman-Sprayer Gendong Semi Otomatis dan Alat Pemeliharaan Tanaman-Sprayer Gendong Elektrik Secara Wajib
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan lembaga penilai kesesuaian yang berwenang melakukan sertifikasi dan pengujian mutu untuk alat pemeliharaan tanaman sprayer gendong semi otomatis dan elektrik yang telah diberlakukan secara wajib sesuai SNI. Ketentuan ini bertujuan menjamin efektivitas pengawasan standar nasional bagi produk pertanian tersebut.
Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perindustrian
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60 Tahun 2020
Permenperin No. 60 Tahun 2020 mengubah formasi jabatan fungsional baru dan menyesuaikan kelas jabatan staf khusus menteri di lingkungan Kementerian Perindustrian. Perubahan ini menindaklanjuti persetujuan evaluasi jabatan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020
Permenperin No. 45 Tahun 2020 menyesuaikan jenis industri binaan unit organisasi di Kementerian Perindustrian agar selaras dengan struktur organisasi terbaru, menggantikan ketentuan lama yang sudah tidak sesuai. Peraturan ini mendefinisikan jenis industri berdasarkan ciri khusus atau hasil akhir produksi yang dikelompokkan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 digit, serta menetapkan tugas dan fungsi pembinaan bagi masing-masing Direktorat Jenderal terkait industri agro, kimia/farmasi/tekstil, logam/mesin/transportasi/elektronika, kecil/menengah/aneka, serta ketahanan/perwilayahan/akses industri internasional.
Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan Secara Wajib
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 56 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan aturan mengenai penunjukan dan fungsi Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi serta pengujian kesesuaian mutu terhadap kertas dan karton yang digunakan sebagai kemasan pangan. Ketentuan ini berlaku sebagai landasan hukum dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk tersebut secara wajib.
Standar Industri Hijau untuk Industri Kemasan dari Kaca
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan Standar Industri Hijau untuk industri kemasan kaca dengan fokus pada efisiensi sumber daya dan kelestarian lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis (bahan baku, energi, limbah, emisi) dan persyaratan manajemen. Tujuannya adalah menyelaraskan proses produksi botol dan wadah kaca dengan keberlanjutan lingkungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Lingkup Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan bahwa Menteri Perindustrian melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk penyelenggaraan dekonsentrasi pada tahun anggaran 2021. Pelimpahan ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan urusan perindustrian di tingkat daerah.
Standar Industri Hijau untuk Industri Pupuk Nitrogen, Phospor, dan Kalium Padat
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan standar industri hijau bagi produsen pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium padat untuk memastikan efisiensi sumber daya dan kelestarian lingkungan. Standar ini menjadi pedoman teknis dan manajerial bagi perusahaan yang memproduksi pupuk majuk anorganik melalui proses reaksi kimia. Tujuannya adalah menyelaraskan pembangunan industri dengan fungsi lingkungan hidup serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Standar Industri Hijau untuk Industri Air Mineral
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan standar industri hijau bagi industri air mineral dengan fokus pada efisiensi sumber daya air dan energi serta kelestarian lingkungan. Standar tersebut mencakup dua aspek utama, yaitu persyaratan teknis (mulai dari bahan baku, energi, air, proses produksi, hingga limbah dan emisi) serta persyaratan manajemen. Tujuannya adalah menyelaraskan pembangunan industri air mineral dengan fungsi lingkungan hidup sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Standar Industri Hijau untuk Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan standar industri hijau untuk industri kertas dan papan kertas bergelombang guna meningkatkan efisiensi sumber daya energi dan air serta menjaga kelestarian lingkungan. Standar ini menjadi pedoman wajib bagi perusahaan di sektor tersebut untuk menyeimbangkan pembangunan industri dengan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga Secara Wajib
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan ini mewajibkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk peralatan dapur dan pemanas cairan listrik rumah tangga guna menjamin keamanan, kesehatan, serta mutu produk. Ketentuan ini bertujuan melindungi konsumen dan menciptakan persaingan usaha yang sehat bagi industri nasional.
Statuta Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan aturan dasar pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng sebagai landasan penyusunan prosedur operasional. Peraturan ini disusun untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan ketentuan Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng.
Standar Industri Hijau untuk Industri Pengolahan Kopi Instan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan Standar Industri Hijau (SIH) bagi industri pengolahan kopi instan untuk mendorong efisiensi sumber daya air dan energi serta kelestarian lingkungan. SIH ini menjadi pedoman teknis dan manajerial bagi perusahaan dalam proses produksi penyangraian, penggilingan, dan ekstraksi kopi. Tujuannya adalah menyelaraskan pembangunan industri dengan fungsi lingkungan hidup sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Standar Industri Hijau untuk Industri Tas atau Kantong Belanja Plastik dan Bioplastik
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan Standar Industri Hijau (SIH) bagi industri tas atau kantong belanja plastik dan bioplastik dengan mencakup persyaratan teknis dan manajemen untuk efisiensi sumber daya serta kelestarian lingkungan. SIH ini menjadi pedoman wajib bagi perusahaan dalam proses produksi kemasan plastik sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 22220.
Standar Industri Hijau untuk Industri Kaca Pengaman Berlapis
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan standar efisiensi sumber daya dan manajemen bagi industri kaca pengaman berlapis guna mendukung keberlanjutan lingkungan. Standar ini menjadi pedoman wajib bagi perusahaan di sektor tersebut untuk menyeimbangkan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Alas Kaki
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) khusus untuk industri alas kaki yang terdiri dari tiga jenjang kualifikasi (jenjang 2, 3, dan 4) sebagai pedoman standar kompetensi untuk pendidikan, pelatihan, sertifikasi, serta pengembangan sumber daya manusia di sektor tersebut. Ketentuan ini berlaku efektif sejak tanggal diundangkan dan dievaluasi paling sedikit sekali dalam lima tahun sekali.
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Elektronika Prototipe dan Pemrograman
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) khusus untuk bidang Elektronika Prototipe dan Pemrograman yang terdiri atas lima jenjang kualifikasi (jenjang 2 hingga 6) guna menyandingkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Ketentuan ini menjadi pedoman utama dalam pengembangan kurikulum, pelaksanaan sertifikasi kompetensi, manajemen sumber daya manusia, serta pengakuan dan penyetaraan kualifikasi di sektor tersebut.
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk bidang otomotif subbidang perawatan dan perbaikan yang terdiri dari empat jenjang kualifikasi (jenjang 1 hingga 4) sebagai pedoman standar kompetensi. Kerangka ini berfungsi untuk menyamakan dan mengintegrasikan pendidikan, pelatihan, serta pengalaman kerja guna memberikan pengakuan kompetensi kerja yang setara. Selain itu, peraturan ini juga mengatur bahwa kerangka kualifikasi tersebut harus dievaluasi paling sedikit sekali dalam lima tahun.
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-Ind/Per/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin Dan/Atau Peralatan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah ketentuan mengenai kelompok Industri Kecil dan Industri Menengah serta spesifikasi mesin/ peralatan dalam program restrukturisasi untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri yang terdampak COVID-19. Tujuannya adalah menyesuaikan regulasi agar lebih efektif dalam mendukung pemulihan dan pengembangan sektor industri kecil dan menengah di tengah krisis kesehatan global.
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Garmen
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) khusus untuk industri garmen sebagai pedoman penjenjangan kompetensi yang menyelaraskan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Kerangka ini terdiri dari enam jenjang kualifikasi (jenjang 1 hingga 6) yang digunakan untuk pengembangan SDM, sertifikasi, serta pengakuan dan penyetaraan kompetensi di sektor tersebut.
Statuta Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62 Tahun 2020
Peraturan ini menetapkan aturan dasar pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sebagai landasan penyusunan prosedur operasional di lingkungan politeknik tersebut. Peraturan ini disusun untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan ketentuan organisasi dan tata kerja serta memenuhi persyaratan hukum terkait pendidikan tinggi dan perindustrian.
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur ketentuan mengenai impor dan pengelolaan kendaraan listrik berbasis baterai yang masuk dalam kondisi terurai lengkap (CKD) maupun terurai tidak lengkap (KD) di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mempercepat program pengembangan industri kendaraan listrik dengan memastikan komponen atau unit kendaraan tersebut dapat dirakit atau dioperasikan sesuai standar nasional.
Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tata cara memperoleh surat keterangan untuk pembentukan Kawasan Industri Halal guna mendukung daya saing dan efisiensi industri halal. Kawasan tersebut dirancang sebagai pusat kegiatan industri yang mematuhi syariat Islam dan fatwa MUI, dengan dukungan sarana prasarana khusus. Ketentuan ini didasarkan pada UU Jaminan Produk Halal dan peraturan terkait kawasan industri untuk memfasilitasi kebutuhan nasional maupun ekspor.
Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tata cara pemberian Sertifikat Industri Hijau kepada perusahaan yang telah menerapkan efisiensi dan efektivitas sumber daya berkelanjutan sesuai standar yang ditetapkan Menteri. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) yang telah ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.