Peraturan KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Halaman 14 dari 27 · 794 dokumen
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2018
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan ini mewajibkan penyedia jasa angkutan laut (termasuk BUMN) untuk melayani rute tertentu dengan tarif pemerintah guna menjamin akses ke seluruh pelosok tanah air. Penugasan ini didasarkan pada UU BUMN dan peraturan perundang-undangan terkait pelayaran serta keuangan negara.
Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Nasional Ciawi-Puncak-Batas Kabupaten Cianjur
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm6 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur lalu lintas di ruas Jalan Nasional Ciawi–Puncak–Batas Kabupaten Cianjur sebagai langkah antisipasi akibat bencana tanah longsor untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pengaturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait jalan, lalu lintas, dan keselamatan yang disebutkan dalam pertimbangan peraturan.
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm16 Tahun 2018
Peraturan ini menata ulang organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Penataan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan, keuangan negara, penerbangan, serta peraturan menteri sebelumnya tentang organisasi UPBU.
Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm17 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan pedoman tata cara perhitungan dan penetapan tarif angkutan orang dengan kereta api, yang terdiri dari Tarif Dasar (biaya pokok plus keuntungan per penumpang kilometer) dan Tarif Jarak (hasil perkalian tarif dasar dengan jarak tempuh). Dasar perhitungannya mencakup komponen biaya modal, biaya operasi, dan biaya perawatan yang dibebankan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian.
Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis Nasional di Ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm18 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur pengaturan lalu lintas dan pembatasan pengoperasian kendaraan (mobil barang dan penumpang) di ruas Tol Jakarta-Cikampek selama masa pembangunan proyek infrastruktur strategis nasional demi menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara H.AS. Hanandjoeddin
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm12 Tahun 2018
Peraturan ini menata kembali organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Penataan ini didasarkan pada regulasi sebelumnya terkait organisasi bandar udara serta persetujuan dari Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan.
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Fatmawati Soekarno
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm11 Tahun 2018
Peraturan ini menata ulang organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Fatmawati Soekarno sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Penataan ini didasarkan pada regulasi sebelumnya terkait organisasi bandar udara serta persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm8 Tahun 2018
Peraturan ini menata ulang organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagai langkah implementasi Undang-Undang Penerbangan dan penataan birokrasi Kementerian Perhubungan. Perubahan ini didasarkan pada persetujuan Menteri PANRB untuk mengoptimalkan struktur dan fungsi unit tersebut.
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm10 Tahun 2018
Peraturan ini menata ulang organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Penataan ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengimplementasikan ketentuan peraturan sebelumnya terkait organisasi unit penyelenggara bandar udara serta persetujuan penataan organisasi dari kementerian terkait.
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm9 Tahun 2018
Peraturan ini menata kembali organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata sebagai unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Penataan ini didasarkan pada regulasi sebelumnya terkait organisasi bandar udara serta persetujuan penataan organisasi dan penetapan status keuangan unit tersebut.
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm13 Tahun 2018
Peraturan ini menata kembali organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Penataan ini didasarkan pada regulasi sebelumnya terkait organisasi UPBU serta persetujuan dari Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan.
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Djalaluddin
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm14 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan kembali organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Djalaluddin sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait ketenagakerjaan, keuangan negara, penerbangan, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi Kementerian Perhubungan dan Badan Layanan Umum.
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm15 Tahun 2018
Peraturan ini menata kembali organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Penataan ini didasarkan pada regulasi sebelumnya terkait organisasi UPBU serta persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm20 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah X dengan merelokasi kantor dari Kota Semarang ke Kota Surakarta. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm5 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan organisasi dan tata kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Perhubungan untuk mengelola sumber daya manusia di bidang transportasi. Ketentuan ini disusun berdasarkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Layanan Perizinan Angkutan Secara Online pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm23 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan kewajiban penyelenggaraan layanan perizinan angkutan secara online di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, integrasi, dan transparansi. Dasar hukumnya mencakup berbagai undang-undang terkait elektronik, lalu lintas, dan angkutan, serta peraturan menteri sebelumnya yang mengatur penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan.
Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Transportasi
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm7 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) khusus untuk sektor transportasi guna meningkatkan kemampuan kerja di bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Dokumen ini disusun sebagai landasan program pengembangan kompetensi bagi tenaga kerja di sektor transportasi berdasarkan berbagai undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan terkait transportasi.
Komponen Penghasilan dan Biaya yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm22 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan komponen penghasilan dan biaya yang diperhitungkan dalam kegiatan subsidi penyelenggaraan angkutan barang di laut untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pelayanan publik. Aturan ini menjadi dasar perhitungan bagi perusahaan yang menerima subsidi guna menjamin keberlanjutan operasional di rute-rute tertentu.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 147 Tahun 2016 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm19 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah peta jabatan dan uraian kegiatan jabatan di Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk mendukung optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara yang terpusat, akuntabel, dan berdaya saing. Perubahan ini didasarkan pada penataan organisasi terbaru guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lingkungan kementerian tersebut.
Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm25 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pengelolaan instansi. Pedoman ini disusun sebagai implementasi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait keuangan dan kinerja pemerintah.
Alat Penerangan Jalan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm27 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur standar alat penerangan jalan untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Ketentuan ini mencakup definisi teknis seperti jenis kawasan (perkotaan, komersial, permukiman) serta parameter pencahayaan (iluminansi, luminansi, efikasi) yang harus dipenuhi.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Subsidi Angkutan Perintis Orang dengan Kereta Api
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm26 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah kriteria jaringan pelayanan angkutan perintis kereta api menjadi jalur dengan potensi penumpang rendah (load factor di bawah 70%) yang beroperasi untuk melayani daerah baru atau daerah yang belum layak secara komersial.
Tarif Angkutan Barang di Laut untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm29 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan besaran tarif angkutan barang di laut untuk daerah tertinggal, terisolir, dan terluar yang sudah mencakup biaya bongkar muat dan alih muat, dengan rincian harga spesifik untuk kontainer dan barang umum tercantum dalam lampiran. Tarif tersebut berlaku sebagai kewajiban pelayanan publik yang dibayarkan oleh pengguna jasa, namun belum termasuk asuransi tambahan dan pungutan pelabuhan.
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah ketentuan tarif muatan untuk kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak guna menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia. Perubahan juga mencakup optimalisasi pelaksanaan subsidi melalui mekanisme penugasan dan pelelangan umum, serta penambahan trayek pengoperasian kapal ternak.
Statuta Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm24 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan Statuta Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun sebagai acuan pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan akademi tersebut. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai undang-undang pendidikan, ketenagakerjaan, dan perkeretaapian yang relevan.
Statuta Politeknik Penerbangan Surabaya
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm21 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan Statuta Politeknik Penerbangan Surabaya sebagai acuan pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun, serta mencabut peraturan sebelumnya. Dasar hukumnya bersumber pada UU Pendidikan Tinggi, UU Penerbangan, dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
Pengaturan Lalu Lintas pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2018
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm34 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur pengaturan lalu lintas pada masa angkutan Lebaran 2018 dengan membatasi operasional mobil barang berat (di atas 14 ton, 3 sumbu, atau gandeng) dan menutup Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Tujuannya adalah menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta mengoptimalkan pergerakan pada ruas jalan tol dan nasional.
Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm33 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan aturan mengenai pengujian fisik dan penelitian rancang bangun terhadap kendaraan bermotor sebelum diproduksi secara massal, diimpor, atau dimodifikasi. Pengujian ini mencakup pemeriksaan desain kendaraan untuk memastikan kesesuaiannya dengan persyaratan teknis yang berlaku.
Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Perintis
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm32 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tarif angkutan orang dengan kereta api perintis untuk melayani rute baru Padang–Duku–Bandara Minangkabau dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II–Stadion Jakabaring. Penetapan tarif ini didasarkan pada kebutuhan penyesuaian terhadap layanan perintis yang baru dibuka serta ketentuan subsidi dan kewajiban pelayanan publik dalam peraturan perkeretaapian yang berlaku.
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 113 Tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm31 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan penyesuaian tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi untuk menjamin keberlangsungan dan keterjangkauan dalam rangka melaksanakan kewajiban pelayanan publik. Penyesuaian ini didasarkan pada pertimbangan kebutuhan operasional dan aksesibilitas layanan kereta api perintis bagi masyarakat.