Peraturan KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Halaman 15 dari 27 · 794 dokumen
Bentuk, Ukuran, dan Tata Cara Pengisian Blangko Bukti Pelanggaran oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm37 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan standar baku mengenai bentuk fisik, ukuran, dan prosedur pengisian blangko bukti pelanggaran (tilang) yang digunakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menangani pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Ketentuan ini berfungsi sebagai pedoman operasional untuk memastikan keseragaman dan keabsahan alat bukti yang diterbitkan oleh penyidik di bidang tersebut.
Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jakarta - Tangerang, Tangerang - Merak, dan Jakarta - Bogor - Ciawi
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm36 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur pembatasan operasional mobil barang dengan 3 sumbu atau lebih pada akses tol tertentu di hari kerja pukul 06.00–09.00 WIB, serta penerapan sistem ganjil genap untuk mobil penumpang. Pembatasan mobil barang tidak berlaku pada hari libur nasional dan tidak berlaku bagi kendaraan pengangkut BBM atau BBG.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm38 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah ketentuan tata cara penyingkiran kerangka kapal dan/atau muatannya untuk menyelaraskan dengan regulasi terkait. Perubahan ini didasarkan pada berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, perairan, dan pelabuhan.
Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Biaya Operasi Penerbangan Angkutan Udara Perintis
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm39 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan rumus dan metode perhitungan tarif untuk penerbangan yang melayani daerah terpencil, tertinggal, atau belum terjangkau moda transportasi lain secara komersial. Tujuannya adalah memastikan keberlanjutan operasional angkutan udara di rute-rute yang tidak menguntungkan secara bisnis namun penting untuk konektivitas nasional.
Penggunaan Balon Udara pada Kegiatan Budaya Masyarakat
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm40 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur penggunaan balon udara dalam kegiatan budaya masyarakat untuk mencegah gangguan dan bahaya terhadap keselamatan penerbangan, orang, serta harta benda. Aturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait keselamatan dan keamanan penerbangan di Indonesia.
Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm45 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan standar teknis untuk peralatan telekomunikasi perkeretaapian guna mendukung operasi, keamanan, dan keselamatan transportasi kereta api. Ketentuan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait perkeretaapian dan bertujuan menyesuaikan perkembangan teknologi dalam sistem perkeretaapian.
Piagam Pengawasan Intern/Internal Audit Charter Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm42 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah. Dasar hukumnya mencakup berbagai undang-undang terkait keuangan negara, kementerian, serta peraturan teknis dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tujuannya adalah memberikan pedoman teknis pelaksanaan fungsi pengawasan intern di lingkungan kementerian tersebut.
Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm43 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tata cara pelaksanaan kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk mendukung pengelolaan aset negara. Dasar hukumnya mencakup berbagai undang-undang sektoral perhubungan serta peraturan pemerintah dan presiden terkait pengelolaan BMN. Tujuannya adalah memberikan panduan operasional bagi instansi di lingkungan Kemenhub dalam memanfaatkan aset negara secara efektif.
Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm44 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan standar teknis untuk peralatan persinyalan perkeretaapian guna mendukung keselamatan dan operasional transportasi kereta api sesuai perkembangan teknologi. Peraturan ini menjadi dasar bagi Kementerian Perhubungan dalam mengatur spesifikasi dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh seluruh komponen sistem persinyalan.
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm46 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 terkait keterbukaan informasi publik. Pedoman ini mengatur definisi informasi, prinsip pengelolaan, serta mekanisme penyimpanan dan penyajian data demi menjamin transparansi dan akuntabilitas instansi.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm47 Tahun 2018
Peraturan ini menyempurnakan aturan pengendalian gratifikasi di Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di tingkat eselon I dan unit pelaksana teknis guna mencegah korupsi. Penyempurnaan ini didasarkan pada kebutuhan memberikan pedoman lebih jelas bagi pegawai dan memperkuat mekanisme pencegahan tindak pidana korupsi sesuai undang-undang terkait.
Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2014 tentang Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm51 Tahun 2018
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2018 mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2014 terkait biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan karena ditemukan ketidaksinkronisasian dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pencabutan ini didasarkan pada hasil evaluasi yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm48 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur penyelenggaraan pelayanan publik oleh kapal perintis milik negara untuk memperlancar mobilitas penumpang dan barang serta meningkatkan konektivitas ke wilayah terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan. Dasar hukumnya bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara.
Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm53 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan standar kelaikan peti kemas dan persyaratan penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi untuk menjamin keselamatan pelayaran sesuai konvensi internasional SOLAS dan CSC. Ketentuan ini juga mencakup mekanisme pencabutan peraturan-peraturan sebelumnya yang terkait.
Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm50 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan standar teknis untuk instalasi listrik yang digunakan pada prasarana dan sarana perkeretaapian guna menggerakkan kereta api bertenaga listrik serta mengoperasikan sistem persinyalan dan telekomunikasi. Ketentuan ini diterbitkan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi perkeretaapian dan melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Perkeretaapian serta Peraturan Pemerintah terkait.
Tata Cara Penilaian Pelayanan Kinerja pada Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm49 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tata cara penilaian kinerja internal bagi unit pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai implementasi dari pedoman nasional. Penilaian ini mencakup aspek pencapaian target, kualitas layanan, serta responsivitas terhadap pengaduan masyarakat untuk memastikan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel.
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety Regulations Part 47) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm52 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan aturan pendaftaran pesawat udara dan tanda kebangsaan sesuai standar Annex 7 Konvensi Chicago 1944 dan standar ICAO, serta menggantikan peraturan sebelumnya (KM 49 Tahun 2009 dan KM 82 Tahun 2004) untuk meningkatkan pelayanan dan deregulasi.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2016 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian Umum
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm54 Tahun 2018
Peraturan ini menyempurnakan ketentuan konsesi dan bentuk kerjasama lainnya antara pemerintah dengan badan usaha di bidang perkeretaapian umum untuk mempercepat pelaksanaan proyek strategis nasional. Perubahan ini didasarkan pada berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait perkeretaapian, pengadaan tanah, serta kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Serta Beasiswa di Bidang Transportasi
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm63 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah tata cara pemberian bantuan pendidikan, pelatihan, dan beasiswa di sektor transportasi untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat. Perubahan ini didasarkan pada berbagai undang-undang sektoral seperti UU Perkeretaapian, Pelayaran, Penerbangan, dan Lalu Lintas serta Angkutan Jalan. Tujuannya adalah mendukung pembangunan karakter dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang transportasi.
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm60 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug sebagai satuan kerja Kementerian Perhubungan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Dasar penyusunannya mencakup ketentuan sumber daya manusia di bidang transportasi, sistem pendidikan nasional, serta peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara dan aparatur sipil negara.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm65 Tahun 2018
Peraturan ini menyempurnakan ketentuan dalam Permenhub No. PM 4 Tahun 2018 guna memberikan dasar hukum bagi kegiatan tertentu dan pencairan anggaran kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut. Penyempurnaan ini didasarkan pada berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait pelayaran, angkutan di perairan, serta organisasi Kementerian Perhubungan.
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm55 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015. Evaluasi ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kinerja instansi pemerintah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya negara.
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm61 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang sebagai satuan kerja Kementerian Perhubungan yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum. Dasar penyusunannya meliputi berbagai undang-undang terkait ketenagakerjaan, keuangan negara, pendidikan nasional, serta peraturan pemerintah tentang sumber daya manusia di bidang transportasi.
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm62 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan organisasi dan tata kerja Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Dasar hukumnya mencakup UU Pendidikan Tinggi, UU Guru dan Dosen, serta PP tentang SDM di bidang Transportasi.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm67 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah warna marka membujur di jalan nasional menjadi kombinasi putih dan kuning untuk membedakan ciri jalan nasional, serta mengatur jenis garisnya sebagai pembatas, pembagi jalur, atau peringatan tepi. Selain itu, marka lama yang sudah terpasang diberi waktu satu tahun untuk menyesuaikan standar baru, dan lampiran peraturan terkait juga direvisi.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 TAHUN 2014 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm64 Tahun 2018
Permenhub No. PM 64 Tahun 2018 mengubah Pasal 40 tentang tata cara penetapan lokasi bandar udara baru, yang diusulkan oleh pemrakarsa melalui permohonan tertulis yang melampirkan kajian rencana induk, persetujuan kelayakan lokasi, dan persyaratan administrasi. Penetapan lokasi ini dilakukan oleh Menteri Perhubungan dan berlaku khusus untuk bandar udara baru, dengan ketentuan penyediaan lahan oleh pemerintah jika usulan diprakarsai oleh pemerintah.
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm56 Tahun 2018
Peraturan ini menyempurnakan organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan pengelolaan persuratan dan kearsipan, serta mengubah struktur Biro Umum Sekretariat Jenderal berdasarkan persetujuan MenPAN RB. Perubahan ini didasarkan pada berbagai undang-undang sektoral (kereta api, pelayaran, penerbangan, lalu lintas jalan, kearsipan) dan peraturan pemerintah terkait.
Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm58 Tahun 2018
Peraturan ini menetapkan tata cara pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha khusus untuk penyediaan infrastruktur transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Aturan ini disusun untuk mengimplementasikan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 serta peraturan terkait lainnya.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2016 tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm66 Tahun 2018
Permenhub No. PM 66 Tahun 2018 mengubah ketentuan format Instruksi Menteri agar berlaku mutatis mutandis untuk Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, serta mengatur transisi berlakunya peraturan terkait sistem administrasi perkantoran Kementerian Perhubungan.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm57 Tahun 2018
Peraturan ini menyempurnakan ketentuan audit keamanan penerbangan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar nasional, mengukur efektivitas langkah keamanan, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Perubahan ini bertujuan meningkatkan pemantauan dan evaluasi program pengawasan keamanan penerbangan nasional sesuai perkembangan pelaksanaan.