Peraturan PEMERINTAH PUSAT

Operasi Pencarian dan Pertolongan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur definisi dan tahapan operasi pencarian dan pertolongan yang dilakukan saat terjadi kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia. Operasi tersebut mencakup upaya mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban hingga mendapat penanganan medis lanjutan. Pelaksanaan operasi dapat berupa pencarian dengan pertolongan, pencarian tanpa pertolongan, atau pertolongan tanpa pencarian.

Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan bahwa Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) bertanggung jawab melakukan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap potensi pencarian dan pertolongan yang dimiliki oleh setiap orang atau instansi. Pengaturan ini mencakup penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta kebijakan untuk mengelola sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi, dan hewan guna menunjang operasi penyelamatan.

Badan Siber dan Sandi Negara

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017

BSSN adalah lembaga pemerintah non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dipimpin oleh seorang Kepala. Tugas utamanya adalah melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan mengonsolidasikan seluruh unsur terkait, meliputi identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, hingga diplomasi siber.

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah definisi istilah kunci seperti Minyak Bumi, Kontraktor, Operator, dan Operasi Perminyakan dalam kerangka usaha hulu minyak dan gas bumi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penemuan cadangan, menggerakkan iklim investasi, serta memberikan kepastian hukum bagi kegiatan usaha tersebut.

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah dasar hukum Proyek Strategis Nasional untuk mencakup pendanaan non-anggaran pemerintah dan menetapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai koordinator proyek tersebut. Selain itu, aturan ini memperjelas bahwa pelaksanaan proyek harus selaras dengan rencana tata ruang wilayah, termasuk mekanisme jika lokasi proyek tidak sesuai dengan rencana tersebut.

Penyelesaian Pembangunan Rumah Susun pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur penyelesaian pembangunan rumah susun yang terhenti lebih dari 5 tahun di lingkungan PTN Kementerian Ristekdikti untuk kebutuhan hunian mahasiswa, dengan syarat telah melalui audit keuangan dan review teknis. Proses penyelesaian dilakukan oleh Kementerian PUPR berdasarkan lokasi yang ditetapkan, dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur proses memadukan penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional untuk memastikan kualitas, efektivitas, dan efisiensi, serta menetapkan definisi istilah kunci seperti prioritas nasional, program prioritas, dan dokumen perencanaan tahunan (RKP dan Renja-K/L). Tujuannya adalah menyelaraskan arah kebijakan pemerintah dengan visi Presiden melalui serangkaian kebijakan strategis yang terukur dan terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran.

Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017

Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2017 menetapkan besaran penghasilan dan hak-hak lain (tunjangan asuransi jiwa dan transportasi) untuk Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di daerah, yang mulai berlaku setelah pejabat tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji. Ketentuan ini menggantikan dan mencabut Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2012 sebelumnya.

Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur hak keuangan berupa uang kehormatan bulanan dan fasilitas (biaya perjalanan dinas, rumah/kendaraan dinas, jaminan kesehatan) bagi Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, serta DKPP. Besaran uang kehontornya bervariasi berdasarkan jabatan, dengan Ketua Bawaslu pusat menerima Rp38.799.000,00 per bulan. Fasilitas perjalanan dinas disesuaikan dengan standar pejabat eselon I untuk Bawaslu pusat dan DKPP, serta eselon II untuk Bawaslu Provinsi.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

Dosen di Lingkungan Universitas Pertahanan

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata kelola, pembinaan administrasi, dan karier dosen di lingkungan Universitas Pertahanan yang berstatus prajurit TNI dengan tugas utama pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang pertahanan. Pengaturan ini diperlukan karena belum ada aturan khusus sebelumnya untuk dosen prajurit yang ditugaskan secara penuh di perguruan tinggi tersebut.

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah kewenangan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hari sidang pertama dalam waktu maksimal 14 hari kerja sejak permohonan dicatat, serta mengatur penerbitan akta terkait kelengkapan dan registrasi permohonan. Perubahan ini bertujuan memperkuat kelembagaan dan mendukung kinerja Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan peradilan yang independen, imparsial, dan adil.

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan kerangka kerja nasional untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2016-2030 melalui penyelarasan dengan rencana pembangunan nasional dan daerah. Pemerintah diwajibkan menyusun Peta Jalan Nasional dan Rencana Aksi (nasional maupun daerah) yang berisi program dan kegiatan lima tahunan untuk mendukung sasaran global tersebut.

Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur pemberian tunjangan bulanan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sebagai penghargaan atas beban kerja dan tanggung jawabnya. Besaran tunjangan tersebut tercantum dalam lampiran peraturan, dibebankan pada anggaran negara atau daerah sesuai tempat kerja pegawai, dan akan dihentikan jika pegawai tersebut diangkat ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain.

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2017

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2017 menetapkan bahwa pegawai di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan berhak mendapatkan tunjangan kinerja setiap bulan sebagai insentif, dengan ketentuan tidak diberikan kepada pegawai yang tidak memiliki jabatan tertentu, sedang diberhentikan sementara, atau diperbantukan di instansi lain. Ketentuan ini merupakan penyesuaian terhadap peraturan sebelumnya untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam rangka reformasi birokrasi.

Pengesahan Agreement On The Establishment Of The Regional Secretariat For The Implementation Of The Asean Mutual Recognition Arrangement On Tourism Professionals (Persetujuan tentang Pembentukan Sekretariat Regional untuk Pelaksanaan Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga Profesional Pariwisata Asean)

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2017

Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2017 mengesahkan Persetujuan pembentukan Sekretariat Regional untuk Pelaksanaan Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga Profesional Pariwisata ASEAN yang ditandatangani Indonesia pada 30 Desember 2015. Persetujuan ini bertujuan mengelola dan memantau pergerakan tenaga profesional pariwisata di kawasan ASEAN sesuai hasil perundingan antar negara anggota. Pengesahan ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan mekanisme koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas dan sinkronisasi program pemberdayaan pemuda berusia 16 hingga 30 tahun dalam aspek kepemimpinan, kewirausahaan, serta penanggulangan masalah sosial. Pengaturan ini menggantikan regulasi lama dengan tujuan menyelaraskan peran kementerian/lembaga pemerintah pusat dan daerah dalam melayani potensi serta kebutuhan generasi muda.

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara tentang Pelayanan Angkutan Udara (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Concerning Air Services)

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2017

Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2017 mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris Raya serta Irlandia Utara tentang Pelayanan Angkutan Udara yang ditandatangani pada 27 November 2013 di London. Persetujuan ini bertujuan meningkatkan konektivitas penerbangan untuk mendukung kegiatan perekonomian, perdagangan, dan investasi kedua negara, dengan ketentuan bahwa naskah bahasa Inggris berlaku jika terjadi perbedaan penafsiran.

Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur mekanisme penyaluran bantuan sosial berupa uang secara efisien dan tepat sasaran melalui rekening bank milik negara atas nama penerima. Bantuan disalurkan langsung oleh pemberi bantuan ke rekening tersebut, yang mencakup seluruh program penanggulangan kemiskinan seperti perlindungan dan pemberdayaan sosial.

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017

Peraturan ini mewajibkan penyelenggaraan angkutan barang (laut, darat, dan udara) dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, serta perbatasan untuk menurunkan disparitas harga dan menjamin ketersediaan barang. Tujuannya adalah mendukung program Tol Laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Pembudidayaan Ikan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata pemanfaatan air dan lahan, serta pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan. Selain itu, aturan ini juga mencakup pengaturan sarana prasarana, pengendalian mutu, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, serta pembinaan dan pemantauan dalam kegiatan pembudidayaan ikan.

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 Tentang Badan Intelijen Negara

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2017

Peraturan ini menyempurnakan struktur organisasi BIN dengan menambahkan Deputi Bidang Intelijen Siber dan memperbarui susunan unsur pelaksana serta bagian-bagian di dalamnya. Fokus utamanya adalah memperkuat deteksi dini ancaman siber melalui revitalisasi tugas dan fungsi BIN dalam bidang intelijen teknologi dan siber.

Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur metode pembayaran dan penyerahan barang dalam ekspor dan impor, di mana ekspor tertentu wajib menggunakan Letter of Credit (L/C) dan CIF, serta impor tertentu wajib menggunakan Imbal Dagang seperti barter atau buyback. Ketentuan detail untuk barang tertentu dan alat pertahanan/keamanan diserahkan kepada peraturan menteri atau undang-undang terkait.

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017

BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah Presiden melalui Menteri Kesehatan, bertugas mengawasi obat dan makanan untuk melindungi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Arsitek

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017

Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkaitan dengan Pajak Atas Penghasilan yang Ditandatangani di Kuala Lumpur Pada Tanggal 12 September 1991, yang Telah Diubah dengan Protokol Yang Ditandatangani di Bukit Tinggi Pada Tanggal 12 Januari 2006 (Protocol Amending The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Malaysia For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Signed At Kuala Lumpur On 12 September 1991, As Amended By The Protocol Signed At Bukit Tinggi On 12 January 2006)

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2017

Peraturan ini mengesahkan Protokol Perubahan atas Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Malaysia yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada 1991 dan diubah lagi di Bukit Tinggi pada 2006 untuk menyelaraskan dengan standar internasional transparansi perpajakan. Pengesahan ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional setelah Protokol Perubahan ditandatangani di Lombok pada 2011.

Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017

Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2017 memberikan fasilitas berupa kemudahan membuka rekening bank, memiliki properti, dan mendirikan badan usaha di Indonesia bagi pemegang Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN). Pemegang KMILN yang berstatus Warga Negara Indonesia juga tidak diwajibkan memiliki izin tinggal dan izin kerja, serta KMILN dapat digunakan sebagai pengganti KTP dan kartu keluarga untuk mengakses fasilitas tersebut.

Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017

Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2017 mengatur mekanisme penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah berupa Aset Tetap yang dilakukan Pemerintah Pusat/Daerah ketika terjadi perbedaan material antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya. Proses ini mencakup penyediaan data, inventarisasi, penilaian, dan tindak lanjut untuk memastikan penyajian nilai dalam laporan keuangan yang akuntabel sesuai dengan nilai wajar.

Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce) Tahun 2017-2019

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017

Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2017 menetapkan Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) periode 2017-2019 yang mencakup program pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, SDM, infrastruktur, logistik, dan keamanan siber. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pertumbuhan e-Commerce serta panduan bagi pemangku kepentingan dalam menjalankan transaksi elektronik.

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah ketentuan agar pemerintah dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola jalan tol yang layak secara ekonomi namun belum layak secara finansial, terutama guna mempercepat pembangunan wilayah. Penugasan tersebut mencakup pelaksanaan seluruh pengusahaan jalan tol atau meneruskan pengelolaan ruas yang belum selesai oleh pemerintah, termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya.