Peraturan PEMERINTAH PUSAT

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 sebagai panduan pelaksanaan kebijakan nasional untuk tahun tersebut. Dokumen ini mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan pemerintah guna mencapai tujuan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan. Fokus utamanya adalah pada koordinasi dan sinkronisasi antara perencanaan nasional dengan rencana kerja di tingkat kementerian/lembaga serta daerah.

Pengesahan Protocol Of 1988 Relating To The International Convention On Load Lines,1966 (Protokol 1988 Terkait dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat Kapal, 1966)

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2017

Peraturan Presiden No. 84 Tahun 2017 mengesahkan Protokol 1988 terkait Konvensi Internasional tentang Garis Muat Kapal 1966 untuk mengharmonisasikan sistem survei dan sertifikasi kapal pelayaran internasional. Pengesahan ini menyelaraskan ketentuan tersebut dengan konvensi internasional lainnya seperti SOLAS 1974, Load Lines 1966, dan MARPOL 73/78. Naskah asli dalam berbagai bahasa berlaku sebagai dasar hukum utama jika terjadi perbedaan penafsiran dengan terjemahan bahasa Indonesia.

Penugasan Kepada PT Hutama Karya (Persero) untuk Mengusahakan Jalan Tol Ruas Akses Tanjung Priok

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2017

Presiden menugaskan PT Hutama Karya (Persero) untuk meneruskan pengusahaan Jalan Tol Ruas Akses Tanjung Priok, mencakup pengoperasian ruas yang sudah ada serta pendanaan dan pembangunan konstruksi pada Seksi W1 dan W2. Penugasan ini bertujuan mempercepat penyelesaian proyek jalan tol yang secara ekonomi layak namun belum layak secara finansial guna meningkatkan kelancaran arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017

Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017

Peraturan ini membentuk Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional (Tim Perunding PPI) yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan dan diarahi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk merumuskan strategi guna meningkatkan akses pasar serta mengamankan kepentingan nasional Indonesia. Tugas utama tim ini adalah meningkatkan peran aktif Indonesia dalam perundingan perdagangan di forum multilateral, regional, maupun bilateral, serta memberikan arahan kepada kelompok perunding.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017

Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017

Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan Rencana Tata Ruang untuk kawasan perkotaan yang mencakup Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi sebagai bagian dari Kawasan Metropolitan. Aturan ini mengatur struktur ruang berupa pusat-pusat permukiman dan jaringan prasarana, serta pola ruang yang membagi wilayah menjadi fungsi lindung dan fungsi budidaya.

Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan kerangka kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Ruang lingkupnya mencakup lima pilar utama: ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan pangan, perbaikan gizi masyarakat, serta penguatan kelembagaan. Kebijakan ini diimplementasikan melalui rencana aksi nasional dan daerah yang melibatkan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan.

Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pengesahan Articles Of Agreement Of The Islamic Corporation For The Insurance Of Investment And Export Credit (Pasal Persetujuan Korporasi Islam Untuk Asuransi Investasi dan Kredit Ekspor)

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2017

Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2017 mengesahkan *Articles of Agreement* Korporasi Islam untuk Asuransi Investasi dan Kredit Ekspor guna memperkuat kerja sama ekonomi negara anggota Islamic Development Bank berdasarkan prinsip syariah. Pengesahan ini dilakukan karena Indonesia telah menyepakati perjanjian tersebut pada Sidang Tahunan Dewan Gubernur Islamic Development Bank di Libya pada 19 Februari 1992.

Penguatan Pendidikan Karakter

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017

Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 mengatur Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan yang mengharmonisasikan olah hati, rasa, pikir, dan raga melalui kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat. PPK mencakup tiga jalur pendidikan (formal, nonformal, informal) dan diimplementasikan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, serta ekstrakurikuler untuk membentuk karakter peserta didik sesuai nilai-nilai luhur bangsa.

Pengesahan Protocol of 1988 Relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea,1974 (Protokol 1988 Terkait dengan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut, 1974)

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017

Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2017 mengesahkan Protokol 1988 terkait Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS) 1974 guna mengharmonisasikan sistem survei dan sertifikasi kapal dengan standar internasional. Pengesahan ini bertujuan menyelaraskan ketentuan keselamatan di laut dengan konvensi terkait lainnya seperti Load Lines 1966 dan MARPOL 73/78. Naskah asli dalam enam bahasa resmi PBB menjadi dasar hukum utama, sedangkan terjemahan bahasa Indonesia berlaku jika terjadi perbedaan penafsiran.

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit Mengenai Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit (Agreement Between The Government of the Republic of Indonesia and the Council of Palm Oil Producing Countries on the Secretariat of the Council of Palm Oil Producing Countries)

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2017

Peraturan Presiden No. 89 Tahun 2017 mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit mengenai Sekretariat Dewan tersebut yang ditandatangani pada 1 Agustus 2016 di Jakarta. Persetujuan ini berfungsi sebagai dasar hukum operasionalisasi fungsi Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit. Jika terjadi perbedaan penafsiran antara naskah asli Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang berlaku adalah naskah asli dalam Bahasa Inggris.

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada TVRI, mencakup layanan tayang, produksi program, media online, penggunaan sarana, pendidikan, dan digitalisasi. Tarif untuk sebagian besar layanan ditentukan dalam lampiran, kecuali untuk produksi program dan layanan digitalisasi yang nilainya mengikuti kontrak kerja sama, serta iklan komersial dan program khusus yang memiliki ketentuan tarif khusus.

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi BPOM, mencakup layanan seperti registrasi, inspeksi, sertifikasi, pengujian, hingga kerja sama penelitian. Tarif untuk usaha mikro, kecil, dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) pada layanan tertentu mendapat keringanan sebesar 50% dari tarif standar. Biaya tambahan seperti transportasi, akomodasi, dan konsumsi untuk layanan tertentu dibebankan langsung kepada wajib bayar.

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Perdagangan, mencakup layanan seperti pendidikan, sertifikasi, inspeksi teknis, serta denda administratif atas pelanggaran di bidang perdagangan. Ketentuan jenis dan tarif untuk layanan tertentu (huruf a–n) diatur dalam lampiran peraturan, sementara tarif untuk layanan lainnya (huruf o–q) juga ditetapkan secara terpisah.

Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan pajak penghasilan bersifat final atas Harta Bersih (selisih antara total kekayaan dan utang) yang diperlakukan sebagai penghasilan dalam rangka melaksanakan kebijakan Pengampunan Pajak. Ketentuan ini didasarkan pada UU Pengampunan Pajak dan UU PPh untuk memberikan kepastian hukum terkait pengenaan pajak atas harta yang diungkapkan oleh Wajib Pajak.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah definisi dan tata cara penghapusan piutang negara/daerah, termasuk memperjelas cakupan sumber piutang seperti pinjaman luar negeri dan dana investasi, serta menghapus ketentuan terkait Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk kasus tertentu. Tujuannya adalah mengoptimalkan penyelesaian piutang yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN serta mengatur mekanisme pengelolaan keuangan negara secara lebih efektif.

Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur mekanisme penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan untuk memberikan perlindungan hukum atas hak masyarakat, sekaligus melaksanakan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengukuhan hutan adat dan penguasaan hutan oleh negara. Fokus utamanya adalah menata hubungan antara penguasaan tanah oleh masyarakat dengan status kawasan hutan (konservasi, lindung, produksi) serta hutan adat, dengan melibatkan proses resettlement dan perhutanan sosial sebagai bagian dari solusi.

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 mengatur rincian APBN Tahun 2017 yang terdiri dari pendapatan negara (pajak dan non-pajak), belanja negara (pemerintah pusat dan transfer ke daerah/desa), serta pembiayaan anggaran. Dokumen ini menetapkan struktur detail belanja pemerintah pusat berdasarkan kementerian/lembaga dan bendahara umum negara yang tercantum dalam lampiran terkait.

Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 mengatur percepatan pelaksanaan berusaha melalui penyederhanaan perizinan, penerapan pelayanan end-to-end, dan penggunaan teknologi informasi dalam sistem Online Single Submission. Peraturan ini juga menetapkan pembentukan Satuan Tugas di berbagai tingkatan untuk menyelesaikan hambatan serta menerapkan sistem checklist persyaratan di kawasan ekonomi khusus dan sejenisnya.

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, dengan fungsi utama sebagai koordinator, fasilitator, evaluator, pembina, dan pengawas bagi konsil masing-masing tenaga kesehatan. Susunan organisasinya terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota yang berasal dari pimpinan konsil tenaga kesehatan, serta mencakup konsil Keperawatan, Kefarmasian, dan Konsil Gabungan Tenaga Kesehatan.

Hak Keuangan dan Fasilitas Anggota Komisi Yudisial

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur hak keuangan dan fasilitas Anggota Komisi Yudisial yang meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun, dan tunjangan lainnya. Ketentuan ini bertujuan memberikan jaminan kesejahteraan bagi Anggota Komisi Yudisial sesuai dengan bobot pekerjaan mereka dalam menjalankan tugas lembaga negara.

Inovasi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan Inovasi Daerah sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi ini mencakup berbagai aspek mulai dari pelayanan publik, peraturan daerah, hingga peran perangkat daerah dan aparatur sipil negara dalam sistem otonomi daerah.

Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017

Pengesahan Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Mark, 1989 (Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1989)

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017

Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2017 mengesahkan Protokol terkait dengan Persetujuan Madrid mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional 1989 beserta Deklarasi dan Aturan 20bis yang telah disesuaikan dengan posisi hukum Indonesia. Pengesahan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pendaftaran merek yang efektif, efisien, dan memberikan perlindungan prospektif bagi produk lokal Indonesia di pasar global.

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017

Peraturan ini menyempurnakan fungsi Kementerian Pariwisata dengan memperjelas peran dalam perumusan kebijakan, koordinasi, serta pelaksanaan pembangunan destinasi prioritas dan pemasaran. Struktur organisasi juga diperbarui dengan penyesuaian tugas Deputi dan penambahan Staf Ahli di bidang ekonomi, multikultural, kemaritiman, serta teknologi informasi.

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017

Peraturan ini memperbarui batas wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dengan memindahkan sebagian wilayah Kawasan Industri Galang Batang ke status Kawasan Ekonomi Khusus dan mengubah fungsi area Tanjung Uban untuk kepentingan domestik. Selain itu, durasi penetapan kawasan Bintan sebagai kawasan bebas diperpanjang menjadi 70 tahun sejak peraturan ini berlaku.

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Informasi Geospasial

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan bahwa pegawai negeri sipil dengan jabatan tertentu di lingkungan Badan Informasi Geospasial berhak mendapatkan tunjangan kinerja bulanan, dengan pengecualian bagi mereka yang tidak berjabatan, sedang diberhentikan, dipindahkan, atau bercuti di luar tanggungan negara. Ketentuan detail mengenai besaran dan perhitungan tunjangan tersebut diatur dalam lampiran peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.