Peraturan PEMERINTAH PUSAT
Halaman 24 dari 88 · 2.625 dokumen
Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Nusantara
Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2023
Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2023 membentuk Satuan Tugas khusus di bawah Presiden untuk mempercepat perolehan tanah dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Tugas utamanya meliputi inventarisasi masalah, penentuan langkah strategis, serta peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan fasilitas kemudahan berusaha. Susunan organisasi dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan anggota dari berbagai kementerian, termasuk Jaksa Agung, TNI, Polri, dan Kepala Otorita IKN.
Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisation For Economic Cooperation And Development Competition Committee
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2023
Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2023 menetapkan keanggotaan Indonesia di bawah Komisi Persaingan Usaha OECD, dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang tunduk pada ketentuan organisasi internasional tersebut. Biaya yang timbul dari keanggotaan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber keuangan lain yang sah. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2023
Peraturan ini menetapkan kewajiban pemberian tunjangan kinerja bulanan bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan besaran yang tercantum dalam lampiran. Pemberian tunjangan ini mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 menetapkan standar hari kerja dan jam kerja bagi instansi pemerintah serta Pegawai ASN untuk meningkatkan produktivitas dan fleksibilitas kerja. Ketentuan ini menggantikan peraturan lama yang dianggap tidak sesuai dengan dinamika tugas kedinasan saat ini. Fokus utamanya adalah memberikan kepastian hukum dan penyesuaian operasional bagi pelayanan publik dan pelaksanaan tugas di lingkungan instansi pemerintah.
Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (Comprehe N Sive Economic Partnership Agreement Between The Government Ofthe Republic Of Indonesia And The Government Of The United Arab Emiratesi
Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2023
Presiden mengesahkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab yang ditandatangani pada 1 Juli 2022 di Abu Dhabi. Persetujuan ini mencakup naskah asli dalam tiga bahasa (Indonesia, Inggris, dan Arab) yang menjadi bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023
Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2023 menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1444 H/2023 M untuk berbagai titik embarkasi di Indonesia, yang bersumber dari biaya perjalanan jemaah dan nilai manfaat setoran. Nilai BPIH ini mencakup komponen biaya perjalanan yang dibayarkan oleh jemaah, petugas daerah, serta pembimbing kelompok, serta nilai manfaat dari setoran jemaah reguler.
Penetapan Daerah Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2023
Keputusan Presiden ini menetapkan bahwa daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara mencakup seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara, sekaligus memisahkan wilayah tersebut dari daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Ketentuan ini berlaku efektif sejak tanggal penetapan, yaitu 16 Juni 2023.
Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023
Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2023 membentuk Tim Pemantau PPHAM yang berkedudukan langsung di bawah Presiden untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat. Tim ini wajib melaporkan hasil pemantauannya kepada Presiden paling sedikit enam bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Susunan keanggotaan Tim Pemantau PPHAM terdiri dari Tim Pengarah yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Tim Pelaksana yang anggotanya mencakup berbagai menteri terkait.
Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada The Association Of Southeast Asian Nations Tahun 2023
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2023
Presiden membentuk Panitia Nasional di Jakarta untuk merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan seluruh rangkaian kegiatan Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023, termasuk Konferensi Tingkat Tinggi ke-42 dan ke-43. Panitia ini bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, memastikan acara berjalan aman dan tertib, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Presiden sebagai Ketua ASEAN.
Arsip Nasional Republ]k Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 menata ulang kelembagaan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri. ANRI bertugas menyelenggarakan pemerintahan kearsipan nasional dengan fungsi utama merumuskan kebijakan nasional, melaksanakan kebijakan tersebut, serta menyusun standar dan pedoman kearsipan.
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 mengatur kedudukan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berada di bawah Presiden, tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, serta fungsi utamanya meliputi perumusan kebijakan, koordinasi, dan pengelolaan sumber daya serta perangkat pos dan informatika.
Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023
Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2023
Keputusan Presiden ini menetapkan daftar cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2023 yang mencakup Imlek, Nyepi, Idul Fitri, Waisak, Idul Adha, dan Natal. Tujuannya adalah meningkatkan keselamatan, keamanan, serta mendorong pariwisata dan kebersamaan keluarga selama perayaan tersebut.
Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2023 menetapkan kerangka hukum untuk penyelenggaraan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) yang bersifat terintegrasi di seluruh entitas, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah/desa, hingga badan usaha. MRPN didefinisikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan risiko ketidakpastian terhadap sasaran pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.
Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penertmaan Negara
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2023
Presiden membentuk Satuan Tugas khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk menangani masalah tata kelola industri kelapa sawit dan memulihkan penerimaan negara dari sektor tersebut. Tugas utamanya adalah mengintegrasikan langkah strategis, menetapkan kebijakan percepatan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi guna mengatasi potensi kehilangan pendapatan negara dari pajak dan bukan pajak di industri ini.
Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Bali
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2023
Keputusan Presiden ini membentuk Dewan Kawasan untuk Kawasan Ekonomi Khusus Sanur di Provinsi Bali, yang diketuai oleh Gubernur Bali dan diwakilkan oleh Wali Kota Denpasar. Susunan keanggotaan dewan mencakup pejabat dari kementerian terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Kesehatan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.
Peitcepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofudli
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur percepatan swasembada gula nasional untuk menjamin ketahanan pangan, ketersediaan bahan baku industri, serta kesejahteraan petani tebu. Selain itu, peraturan ini juga mendorong peningkatan produksi bioetanol dari tebu guna mendukung ketahanan energi dan transisi ke energi bersih.
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023
Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2023
Cuti Bersama Pegawai ASN tahun 2023 ditetapkan pada 23 Januari (Tahun Baru Imlek), 23 Maret (Nyepi), 19-25 April (Idul Fitri), 2 Juni (Waisak), dan 26 Desember (Natal). Keputusan ini mengubah tanggal sebelumnya demi efisiensi kerja dan kelancaran arus mudik Idul Fitri 1444 Hijriah.
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pangan Nasional
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2023
Pegawai di lingkungan Badan Pangan Nasional berhak menerima tunjangan kinerja bulanan sebagai insentif yang mempertimbangkan capaian kinerja individu, dengan ketentuan bahwa tunjangan ini tidak diberikan kepada pegawai yang tidak memiliki jabatan tertentu. Besaran tunjangan kinerja tercantum dalam Lampiran peraturan, mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dan pajak penghasilannya dikenakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Perubahan Nama Pengadilan Negeri Ranai Menjadi Pengadilan Negeri Natuna
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2023
Keputusan Presiden ini mengubah nama Pengadilan Negeri Ranai menjadi Pengadilan Negeri Natuna dengan wilayah hukum yang mencakup Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan organisasi serta pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas.
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2023
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2023 menetapkan bahwa Pegawai di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berhak mendapatkan tunjangan kinerja setiap bulan. Pemberian tunjangan ini didasarkan pada capaian kinerja pegawai yang telah disesuaikan dengan standar reformasi birokrasi. Ketentuan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan capaian kinerja instansi tersebut.
Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023
Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2023 menetapkan Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 sebagai dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, target kepesertaan, strategi, dan arah kebijakan untuk mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional secara sistematis dan berkelanjutan. Peta jalan ini berfungsi sebagai pedoman bagi BPJS, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi penyelenggaraan jaminan sosial. Penyusunan peta jalan ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berlaku.
Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Wry Wry Important Persoiv untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara
Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Presiden No. 31 Tahun 2023 menetapkan percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara Very Very Important Person (WIP) khusus untuk mendukung konektivitas pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Bandara ini berlokasi di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dan dibangun oleh Presiden melalui penugasan kepada Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan.
Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2023 menetapkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan untuk periode 2022-2041 yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai kerangka utama yang harus dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) yang memuat sinergi program, pendanaan, dan jadwal pelaksanaan sesuai periode pembangunan jangka menengah nasional.
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023
Perpres No. 27 Tahun 2023 menyempurnakan definisi "Instansi yang Memerlukan Tanah" dalam Perpres No. 52 Tahun 2022 dengan memperluas cakupan hingga mencakup badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus atau kuasa untuk penyediaan infrastruktur. Selain itu, peraturan ini juga memperjelas definisi "Proyek Strategis Nasional" sebagai proyek atau program pemerintah/badan usaha yang bersifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Wrus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia
Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023
Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2023 menetapkan berakhirnya status pandemi COVID-19 di Indonesia dan mengubah statusnya menjadi penyakit endemi. Dengan keputusan ini, pemerintah mencabut status kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana nasional terkait COVID-19, serta membatalkan beberapa keputusan presiden sebelumnya yang mengatur status tersebut.
Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional
Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2023
Keputusan Presiden No. 13 Tahun 2023 menetapkan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional, termasuk AIPA dan ANTO, sekaligus mencabut Keputusan Presiden No. 32 Tahun 2012. Biaya keanggotaan ini dibebankan pada APBN melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait. Ketentuan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, yaitu 13 Juni 2023.
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuancan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan ini menyisipkan Pasal 3A yang secara eksplisit memasukkan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hak Asasi Manusia ke dalam cakupan hak keuangan dan fasilitas, serta memberikan tunjangan sesuai Lampiran IV. Ketentuan ini juga mencabut aturan lama mengenai uang kehormatan bagi Hakim Ad Hoc HAM dan mengatur transisi bagi yang telah dilantik sebelum berlakunya peraturan ini dengan memperhitungkan uang kehormatan yang sudah diterima.
Pengesahan Asean Framework Agreement On The Facilitation Of Inter-State Transport (Persetujuan Kerangka Kerja Asean tentang Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan Antarnegara)
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2023
Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2023 mengesahkan Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan Antarnegara yang ditandatangani pada 10 Desember 2009 di Manila, Filipina. Pengesahan ini bertujuan untuk memperlancar arus barang antarnegara anggota ASEAN dengan menciptakan sistem angkutan yang efektif, efisien, terintegrasi, aman, dan berkelanjutan guna meningkatkan daya saing ekonomi. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur/Kepala Biro Otorita Ibu Kota Nusantara
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2023 mengatur hak keuangan bulanan (gaji pokok dan tunjangan) serta fasilitas lain (perjalanan dinas, jaminan sosial, perumahan, transportasi) bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur/Kepala Biro Otorita Ibu Kota Nusantara. Hak dan fasilitas tersebut berlaku sejak tanggal pelantikan dan dihentikan jika pejabat terkait berhenti atau diberhentikan dari jabatannya.
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2Ol7 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan ini menata ulang struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI dengan mengizinkan pembentukan paling banyak 4 Bagian jika tugas Biro tidak dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, serta memperjelas fungsi Deputi Bidang Persidangan dalam perumusan dan evaluasi rencana strategis.