Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 24 dari 68 · 2.016 dokumen
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21-pmk-010-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung Pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun untuk Tahun Anggaran 2021 guna meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung industri perumahan yang terdampak pandemi. Ketentuan ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memberikan dukungan langsung dari pemerintah terhadap sektor perumahan.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/Pmk.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32-pmk-08-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menyempurnakan tata cara penjaminan pemerintah bagi pelaku usaha korporasi melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Penyempurnaan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan penjaminan guna mendukung kebijakan keuangan negara dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/Pmk.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Listrik Negara bagi Pelanggan Golongan Industri, Bisnis, dan Sosial dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40-pmk-02-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah tata cara penyediaan, pembayaran, dan pertanggungjawaban bantuan tagihan listrik bagi pelanggan PLN golongan industri, bisnis, dan sosial sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Perubahan ini bertujuan untuk melanjutkan dukungan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19.
Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41-pmk-07-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan bagi daerah yang gagal memenuhi alokasi Dana Desa, dengan dasar hukum dari UU Desa dan peraturan pengelolaan keuangan daerah. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemenuhan kewajiban daerah dalam mendanai urusan pemerintahan desa.
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22-pmk-02-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur mekanisme pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga untuk menyesuaikan dengan redesain sistem perencanaan dan penganggaran nasional. Aturan ini menggantikan dan menyempurnakan ketentuan sebelumnya terkait penyusunan RKA-K/L serta sinkronisasi proses perencanaan pembangunan.
Erubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/Pmk.02/2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Ba 999.08)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23-pmk-02-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah tata cara penggunaan dan pergeseran anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) untuk menyesuaikan dengan kondisi APBN 2021, termasuk penyesuaian belanja akibat ketidaksesuaian realisasi penerimaan dan pengeluaran melebihi pagu. Perubahan ini juga memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengelola keuangan negara guna penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional tanpa menambah besaran defisit.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/Pmk.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24-pmk-01-2021 Tahun 2021
Permenkeu No. 24/PMK.01/2021 mengubah status Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup menjadi unit organisasi non-Eselon yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan, serta dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu, peraturan ini mengizinkan badan tersebut menggunakan nomenklatur "Indonesian Environment Fund" dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana untuk meningkatkan citra internasional.
Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46-pmk-01-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan pedoman penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan publik di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menjamin pelayanan yang efektif, efisien, dan sesuai asas tata kelola pemerintahan yang baik. Ketentuan ini menggantikan dan memperbarui aturan sebelumnya (Permenkeu No. 88/PMK.01/2013) guna menyesuaikan dengan dinamika perkembangan pelayanan publik serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait.
Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45-pmk-01-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan kembali ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, syarat, dan jumlah jabatan Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak untuk mendukung intensifikasi perpajakan dan penataan organisasi. Jabatan ini dibentuk guna memberikan bimbingan, konsultasi, analisis, dan pengawasan kepada wajib pajak guna menggali potensi penerimaan negara. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48-pmk-03-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan kepastian hukum serta menyederhanakan proses bagi Wajib Pajak. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya dan mengatur mekanisme pengelolaan PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan lainnya yang telah dialihkan kewenangannya ke Pemerintah Daerah.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/Pmk.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43-pmk-07-2021 Tahun 2021
Permenkeu No. 43/PMK.07/2021 mengubah ketentuan mengenai tujuan, latar belakang program, waktu pengembalian sisa dana, serta pengaturan pemantauan dan evaluasi pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah guna mengoptimalkan pengelolaannya. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan penyesuaian regulasi di tengah penanganan pandemi COVID-19 dan ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan.
Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34-pmk-04-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur ketentuan teknis mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke serta dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai pelaksanaan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021. Aturan ini menetapkan prosedur perpajakan dan kepatuhan yang harus dipenuhi untuk pergerakan barang masuk dan keluar dari kawasan tersebut.
Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan/Atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2-pmk-02-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tata cara pemberian penghargaan dan/atau sanksi bagi kementerian negara/lembaga berdasarkan capaian kinerja anggaran tahun sebelumnya yang dinilai dari aspek pengelolaan anggaran (implementasi, manfaat, konteks) dan indikator kinerja pelaksanaan. Penghargaan diberikan sebagai apresiasi atas kinerja yang baik, sementara sanksi dikenakan sebagai hukuman atas kinerja yang kurang optimal, dengan pertimbangan pula hasil penilaian percepatan pelaksanaan berusaha.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/Pmk.08/2018 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3-pmk-08-2021 Tahun 2021
Peraturan ini memperluas pihak yang diizinkan mengajukan penawaran penjualan Surat Utang Negara secara langsung atau melalui Dealer Utama kepada pemerintah dengan metode bilateral buyback. Ketentuan ini bertujuan menyempurnakan aturan sebelumnya agar lebih inklusif bagi berbagai jenis investor dalam proses pembelian kembali utang negara.
Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6-pmk-03-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur mekanisme penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan yang berlaku khusus atas penyerahan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan menyederhanakan administrasi perpajakan bagi penyelenggara distribusi produk-produk tersebut. Dasar hukumnya bersumber pada UU PPN, UU PPh, serta peraturan perundang-undangan terkait Kementerian Negara dan Cipta Kerja.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Makassar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5-pmk-05-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan tarif layanan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh Universitas Negeri Makassar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penetapan tarif ini dilakukan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah melalui kajian oleh Tim Penilai. Dasar hukumnya bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan Oleh Pt Taspen (Persero) dan Pt Asabri (Persero)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39-pmk-02-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur alokasi biaya operasional yang transparan dan akuntabel untuk penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun oleh PT Taspen dan PT Asabri guna menggantikan ketentuan lama. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pensiun pegawai negeri serta prajurit TNI/Polri.
Tata Cara Pembayaran dan Penyaluran Dana Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam Valuta Asing
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7-pmk-05-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tata cara pembayaran dan penyaluran dana pengadaan vaksin COVID-19 dalam valuta asing kepada supplier di luar negeri. Tujuannya adalah memastikan proses pembayaran berjalan efisien sekaligus menjaga stabilitas pasar valuta asing di dalam negeri. Ketentuan ini didasarkan pada kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dalam mengelola anggaran negara.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar pada Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29-pmk-05-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan tarif layanan baru untuk Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar sebagai pengganti peraturan sebelumnya (PMK No. 228/PMK.05/2013) yang mengatur tarif untuk rumah sakit kusta di lokasi yang sama. Penetapan tarif ini dilakukan berdasarkan usulan dari Menteri Kesehatan setelah melalui kajian oleh Tim Penilai sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi Pengelolaan Sampah di Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26-pmk-07-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur mekanisme dukungan pendanaan dari APBN untuk membantu pengelolaan sampah di daerah, yang didasarkan pada kewenangan pengelolaan keuangan negara dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah. Tujuannya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur pengolahan sampah menjadi energi listrik ramah lingkungan serta memastikan implementasi regulasi pengelolaan sampah rumah tangga dan spesifik.
Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20-pmk-010-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 guna meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Insentif ini diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor industri kendaraan bermotor, menggantikan pengaturan sebelumnya yang belum ada secara spesifik untuk tahun tersebut.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan pada Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106-pmk-05-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan tarif layanan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan kepada pengguna. Tarif tersebut terdiri dari tarif layanan utama dan jenis tarif lainnya yang diatur lebih lanjut dalam peraturan terkait. Penetapan tarif ini dilakukan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Perhubungan berdasarkan usulan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107-pmk-05-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan tarif layanan baru untuk Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang yang menggantikan ketentuan sebelumnya dalam Permenkeu Nomor 21/PMK.05/2018. Penetapan tarif ini dilakukan berdasarkan usulan dari Menteri Kesehatan setelah melalui proses kajian oleh Tim Penilai sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan BLU.
Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan Penarikan Kembali Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Oleh Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111-pmk-06-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur mekanisme pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) serta prosedur penarikan kembali dana tersebut oleh pemerintah. Ketentuan ini didasarkan pada kebutuhan untuk melaksanakan undang-undang terkait APBN 2021 dan penyelenggaraan Tapera guna mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Hak dan Kewajiban Perpajakan bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak, atau Kontrak Karya dalam Rangka Kerja Sama di Bidang Usaha Pertambangan Mineral
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61-pmk-03-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban perpajakan bagi pemegang berbagai jenis izin usaha pertambangan (IUP, IUPK, IUPR, IUPK Operasi Produksi, atau Kontrak Karya/Kontrak Kerja Sama) untuk memastikan kepatuhan sesuai ketentuan UU Pertambangan dan peraturan terkait. Fokus utamanya adalah menetapkan mekanisme pemungutan, pelaporan, dan pembayaran pajak yang menjadi hak negara serta kewajiban wajib pajak dalam sektor pertambangan mineral.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/Pmk.04/2018 tentang Kawasan Berikat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65-pmk-04-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah aturan Kawasan Berikat untuk meningkatkan daya saing industri, iklim investasi, serta menciptakan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi nasional. Perubahan ini didasarkan pada berbagai undang-undang perpajakan, kebeaaan, dan cipta kerja yang berlaku di Indonesia.
Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66-pmk-02-2021 Tahun 2021
Permenkeu No. 66/PMK.02/2021 mengatur tata cara pengelolaan iuran dan pelaporan penyelenggaraan program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN, Prajurit TNI, dan Anggota Polri. Peraturan ini menetapkan mekanisme kontribusi iuran dari pemberi kerja dan peserta, serta prosedur pelaporan keuangan untuk memastikan pengelolaan dana jaminan sosial berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan terkait.
Tata Cara Pelibatan Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah dalam Rangka Pembebanan Sumbangan Dan/Atau Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Wajib Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62-pmk-03-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tata cara pelibatan pemerintah pusat dan daerah untuk membebankan sumbangan atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak di sektor pertambangan mineral. Pengurangan ini bertujuan untuk menghitung penghasilan kena pajak dengan memasukkan pengeluaran berupa sumbangan bencana atau biaya infrastruktur sebagai biaya yang sah.
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42-pmk-05-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (Tahun Baru Islam dan Natal) serta Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang bersumber dari APBN. Aturan ini mengatur detail teknis bagi berbagai kategori penerima manfaat, termasuk PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara, untuk memastikan hak-hak tersebut terdistribusi sesuai ketentuan.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/Pmk.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82-pmk-03-2021 Tahun 2021
Peraturan ini memperpanjang jangka waktu pemberian insentif pajak dan menyesuaikan kriteria penerima bagi sektor tertentu yang tertahan akibat pandemi COVID-19. Penyesuaian ini dilakukan untuk mendukung program penguatan kesehatan masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal negara.