Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 21 dari 68 · 2.016 dokumen
Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165-pmk-08-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur transaksi Surat Utang Negara secara langsung sebagai alternatif pembiayaan APBN dan upaya pengendalian risiko portofolio. Penyempurnaan aturan ini bertujuan memperluas pihak yang dapat bertransaksi langsung dengan Pemerintah serta harmonisasi dengan pengelolaan kas negara.
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Jasa Pemeriksaan Produk Halal yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173-pmk-02-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kebutuhan mendesak dari jasa pemeriksaan produk halal yang berlaku pada Kementerian Perdagangan. Tarif tersebut dapat ditetapkan hingga nol rupiah atau nol persen berdasarkan pertimbangan tertentu, dan seluruh penerimaan wajib disetor ke Kas Negara.
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160-pmk-04-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tata cara pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepabeanan bagi entitas tersebut. Dasar hukum utamanya adalah UU Kepabeanan, dengan menggantikan dan menyempurnakan aturan sebelumnya.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/Pmk.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Tidak Dipungut Pajak dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172-pmk-04-2022 Tahun 2022
Permenkeu No. 172/PMK.04/2022 mengubah aturan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak untuk barang impor yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan panas bumi guna mendukung pembiayaan infrastruktur dan pengembangan sektor tersebut. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengakomodasi kebijakan pemerintah dalam mendorong investasi dan ekspansi di bidang energi terbarukan panas bumi.
Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua pada Tahun 2022
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170-pmk-07-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mekanisme pemberian Dana Insentif Daerah (DID) untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua pada tahun 2022 sebagai bentuk penghargaan atas perbaikan dan pencapaian kinerja daerah di bidang tata kelola keuangan, pelayanan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ditujukan bagi pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) yang dinilai berkinerja baik dalam pelayanan dasar publik pada tahun berjalan.
Pengelolaan Insentif Fiskal
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171-pmk-07-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mekanisme pemberian insentif fiskal oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu. Insentif tersebut bersumber dari APBN dan disalurkan melalui Transfer ke Daerah untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, besaran, dan tata cara pengelolaannya diatur dalam bab-bab berikutnya dari peraturan ini.
Jaminan dalam Rangka Kegiatan Kepabeanan dan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168-pmk-04-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk mengatur jenis dan besaran jaminan yang wajib diberikan oleh pengguna jasa dalam rangka kegiatan impor, ekspor, dan cukai guna meningkatkan pelayanan serta kepastian hukum. Jaminan tersebut berupa uang atau surat berharga yang diserahkan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai pengganti pembayaran pungutan negara atau sebagai syarat pembebasan dari kewajiban pembayaran.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/Pmk.03/2014 tentang Konsultan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175-pmk-01-2022 Tahun 2022
Permenkeu No. 175/PMK.01/2022 mengubah definisi Konsultan Pajak sebagai penyedia jasa konsultasi perpajakan untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban dan haknya, serta menghapus ketentuan terkait "Surat Keterangan Terdaftar" bagi Asosiasi Konsultan Pajak. Perubahan ini juga merevisi definisi Izin Praktik, Kartu Izin Praktik, dan Sertifikat Konsultan Pajak untuk menyesuaikan standar profesionalisme dan tata kelola di lingkungan Kementerian Keuangan.
Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174-pmk-04-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menggantikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123/KMK.05/2000 tentang Entrepot untuk Tujuan Pameran guna menciptakan iklim kemudahan berusaha dan mendukung industri dalam negeri. Pengaturan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Tempat Penimbunan Berikat.
Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber (Psf) dari India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan ini memperpanjang pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap impor produk Polyester Staple Fiber (PSF) dari India, Tiongkok, dan Taiwan karena hasil penyelidikan membuktikan masih adanya kerugian industri dalam negeri akibat praktik dumping. Tindakan ini didasarkan pada ketentuan bahwa harga ekspor barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya dan berpotensi merugikan produsen lokal.
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk I dan H section dari baja paduan lainnya dengan tinggi tertentu (100–600 mm untuk I section dan 100–350 mm untuk H section) yang belum dikerjakan lebih lanjut. Tindakan ini diambil karena hasil penyelidikan membuktikan adanya lonjakan volume impor yang menyebabkan kerugian serius bagi industri dalam negeri.
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara Dipisahkan Oleh Bendahara Umum Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179-pmk-02-2022 Tahun 2022
Permenkeu No. 179/PMK.02/2022 mengatur tata cara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN). Peraturan ini menetapkan definisi KND sebagai investasi jangka panjang pemerintah pusat yang terpisah dari mekanisme APBN serta mengidentifikasi Menteri Keuangan sebagai BUN yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan tersebut.
Tata Cara Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan dana rehabilitasi mangrove oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup untuk memulihkan ekosistem mangrove yang terdegradasi atau kritis. Dana tersebut dikelola secara khusus dengan prinsip tata kelola yang baik sesuai peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara dan lingkungan hidup.
Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177-pmk-03-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan untuk memberikan kepastian hukum, menggantikan aturan sebelumnya dan melaksanakan ketentuan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Fokus utamanya adalah menetapkan prosedur standar dalam pengumpulan dan verifikasi bukti awal terkait pelanggaran perpajakan yang diancam sanksi pidana.
Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2022
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur penambahan investasi pemerintah Indonesia pada enam lembaga keuangan internasional (ISDB, IFAD, IFA, IFC, IDA, dan IIB) untuk mempertahankan atau meningkatkan persentase kepemilikan guna memperoleh manfaat kerja sama. Penambahan dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan bertujuan untuk kepentingan nasional.
Tata Cara Penerbitan dan Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Secara Elektronik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tata cara penerbitan dan pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran secara elektronik untuk pegawai yang pindah atau diberhentikan guna menyesuaikan perkembangan teknologi. Dokumen ini menetapkan prosedur administratif bagi instansi pemerintah dalam menyelesaikan pembayaran gaji atau penghasilan terkait perpindahan atau pemberhentian pegawai.
Piloting Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182-pmk-05-2022 Tahun 2022
Permenkeu No. 182/PMK.05/2022 mengatur mekanisme piloting pembayaran APBN melalui Platform Pembayaran Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, serta menggantikan aturan sebelumnya. Peraturan ini mendefinisikan komponen sistem seperti Core System dan Sistem Pendukung, serta menetapkan batasan nilai untuk Pengadaan Sederhana hingga Rp200 juta yang dilakukan melalui platform tersebut.
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan pedoman tata cara pelaksanaan anggaran negara yang tertib, efisien, dan transparan khusus untuk mendukung tahapan Pemilihan Umum. Dasar hukumnya bersumber pada UU Perbendaharaan Negara dan peraturan terkait, dengan menetapkan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara yang berwenang mengatur kebijakan anggaran tersebut.
Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184-pmk-07-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur biaya operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun anggaran 2023 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini didasarkan pada kebutuhan pelaksanaan Pasal 10 ayat (4) UU APBN Tahun 2023 dan mencakup berbagai sektor objek pajak seperti perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya.
Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185-pmk-04-2022 Tahun 2022
Permenkeu No. 185/PMK.04/2022 menggantikan aturan sebelumnya untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pemeriksaan pabean di bidang impor guna meningkatkan kelancaran arus barang. Peraturan ini mengatur definisi dan ketentuan dasar mengenai berbagai jenis kawasan dan tempat penimbunan (seperti Kawasan Pabean, TPS, TPP, dan TPB) yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186-pmk-03-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan pedoman pengkreditan pajak masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang atau jasa yang terutang serta tidak terutang pajak. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam proses pengkreditan, menggantikan aturan lama yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum. Dasar hukum utamanya adalah UU PPN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Cipta Kerja).
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/Pmk.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah dan menyempurnakan ketentuan tarif cukai untuk hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun/klobot, dan tembakau iris guna menyesuaikan dengan kebutuhan hukum serta target penerimaan negara tahun 2023-2024. Perubahan ini didasarkan pada perkembangan kebijakan perpajakan dan ketentuan Undang-Undang Cukai yang berlaku.
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan pedoman akuntansi dan pelaporan untuk aset berupa Barang Milik Negara yang diperoleh dari Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, guna menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pengelolaan BMN. Ketentuan ini berlaku untuk aset yang dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam kemitraan dengan Kontraktor, baik penanaman modal asing maupun dalam negeri, di bawah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/Pmk.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192-pmk-010-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah dan menyempurnakan ketentuan tarif cukai untuk rokok elektrik serta hasil pengolahan tembakau lainnya guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan target penerimaan negara tahun 2023 hingga 2024. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan optimalisasi kebijakan cukai serta pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Cukai yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Akan Dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189-pmk-05-2022 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mekanisme khusus penggunaan anggaran untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda akibat pandemi COVID-19 hingga akhir tahun 2022 dan akan dilanjutkan pada tahun 2023. Ketentuan ini didasarkan pada wewenang Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan anggaran. Tujuannya adalah memastikan optimalisasi dan efisiensi penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/Pmk.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187-pmk-07-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menyempurnakan aturan sebelumnya mengenai konversi penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum dalam bentuk nontunai demi meningkatkan pengelolaan anggaran yang lebih sehat, efisien, dan efektif. Penyempurnaan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190-pmk-04-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menggantikan Permenkeu No. 228/PMK.04/2015 untuk mengoptimalkan pengawasan dan pelayanan pengeluaran barang impor, termasuk mengakomodasi pengaturan impor barang digital. Ketentuan ini didasarkan pada perubahan UU Kepabeanan dan bertujuan mengatur prosedur pengeluaran barang impor yang telah masuk ke dalam wilayah pabean untuk digunakan di dalam negeri.
Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193-pmk-07-2022 Tahun 2022
Permenkeu No. 193/PMK.07/2022 mengatur Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagai gambaran kemampuan keuangan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang dihitung dari pendapatan dikurangi belanja serta pengeluaran pembiayaan tertentu. Peta ini digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan penerima hibah, penentuan dana pendamping, pembentukan dana abadi, serta pemberian pembiayaan utang daerah.
Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194-pmk-07-2022 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan batas maksimal kumulatif defisit, batas maksimal defisit, dan batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah untuk tahun anggaran 2023 guna mengontrol keuangan daerah. Ketentuan ini didasarkan pada mandat undang-undang terkait hubungan keuangan pusat-daerah dan peraturan pemerintah tentang pengendalian defisit serta pinjaman daerah.
Pengelolaan Dana Desa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201-pmk-07-2022 Tahun 2022
Permenkeu No. 201/PMK.07/2022 mengatur tata cara pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk mendanai urusan pemerintahan di daerah otonom, dengan menetapkan definisi Transfer ke Daerah dan struktur kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7) UU No. 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun 2023 serta menggantikan atau melengkapi aturan sebelumnya terkait penyaluran dan penggunaan dana desa.