Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 25 dari 68 · 2.016 dokumen
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat Ii Dustira pada Kementerian Pertahanan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90-pmk-05-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Dustira yang berada di bawah Kementerian Pertahanan. Tarif tersebut merupakan imbalan atas jasa layanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit tersebut. Ketentuan tarif ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Pertahanan setelah melalui proses kajian oleh Tim Penilai.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/Pmk.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83-pmk-03-2021 Tahun 2021
Peraturan ini memperpanjang fasilitas Pajak Penghasilan bagi industri alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, sumbangan, tenaga kesehatan, dan harta yang digunakan untuk penanganan COVID-19 yang sebelumnya berakhir pada 30 Juni 2021. Perubahan ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam produksi dan penyediaan sumber daya untuk menghadapi pandemi.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang pada Kementerian Pertanian
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79-pmk-05-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan tarif layanan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh Balai Inseminasi Buatan Lembang (sebagai Badan Layanan Umum) pada Kementerian Pertanian kepada pengguna jasa. Penetapan tarif ini dilakukan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Pertanian, dengan dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/Pmk.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77-pmk-010-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk tahun 2021 guna mempertahankan daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Perubahan tersebut dilakukan karena regulasi sebelumnya tidak dapat menampung kebutuhan penyesuaian kebijakan perpajakan terkait kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Medan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89-pmk-05-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Medan yang dikelola di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penetapan tarif ini dilakukan Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi setelah melalui proses pembahasan dan kajian oleh Tim Penilai. Dasar hukum utamanya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta pada Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86-pmk-05-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan tarif layanan baru untuk Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Kesehatan, menggantikan ketentuan sebelumnya dalam PMK No. 98/PMK.05/2014. Penetapan tarif ini dilakukan berdasarkan usulan revisi dari Menteri Kesehatan yang telah dikaji oleh Tim Penilai, guna menyesuaikan dengan ketentuan pengelolaan keuangan BLU.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/Pmk.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91-04-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah ketentuan pembebasan bea masuk untuk impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, serta barang/bahan pendukungnya guna meningkatkan kemampuan militer Indonesia dan memfasilitasi latihan bersama dengan negara mitra. Penyederhanaan sistem dan prosedur diberikan untuk mempercepat pelayanan kepabeanan sekaligus memperkuat pengawasan atas barang-barang yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58-pmk-03-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak untuk meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme dalam bidang penyuluhan perpajakan. Petunjuk ini mengatur aspek pembinaan profesi dan karier bagi pejabat fungsional tersebut, yang didasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 49 Tahun 2020.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/Pmk.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98-pmk-02-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah aturan penggunaan Dana Cadangan Beras Pemerintah untuk mencakup penyaluran beras kepada masyarakat yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Perubahan ini bertujuan melaksanakan arahan Presiden dalam merespons situasi darurat dan kerawanan pangan pasca bencana.
Penindakan atas Barang yang Diduga Terkait dengan Tindakan Terorisme Dan/Atau Kejahatan Lintas Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81-pmk-04-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur mekanisme penindakan atas barang yang diduga terkait dengan terorisme dan kejahatan lintas negara di wilayah kepabeanan. Dasar hukumnya adalah Pasal 64A ayat (2) UU Kepabeanan, dengan tujuan memastikan barang tersebut ditindak sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/Pmk.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93-pmk-04-2021 Tahun 2021
Permenkeu No. 93/PMK.04/2021 memberikan relaksasi penundaan pembayaran cukai bagi pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang menggunakan metode pelunasan dengan pelekatan pita cukai. Perubahan ini bertujuan menjaga produktivitas dan arus kas pengusaha di tengah dampak pandemi COVID-19.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88-pmk-05-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan tarif layanan baru untuk Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menggantikan ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Permenkeu No. 64/PMK.05/2015. Penetapan tarif ini didasarkan pada usulan dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah dikaji oleh Tim Penilai.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85-pmk-05-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mewajibkan setiap entitas pelaporan untuk menerapkan prinsip akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan atas properti investasi. Ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi diatur secara rinci dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 yang tercantum dalam lampiran peraturan.
Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52-pmk-02-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan tata cara pengelolaan akumulasi iuran pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit TNI, dan Anggota Polri sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait asuransi sosial mereka. Ketentuan ini mengatur mekanisme penyetoran, penyimpanan, dan pengelolaan dana pensiun yang dikelola oleh badan usaha perseroan (Persero) untuk menjamin kesejahteraan para penerima manfaat di masa tua.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/Pmk.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87-pmk-01-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah Bab III angka 3.4 huruf B dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 terkait pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif dan *technology savvy*. Perubahan tersebut bertujuan untuk menyempurnakan strategi pemenuhan kebutuhan SDM demi mewujudkan konsistensi antar dokumen perencanaan dan keselarasan kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan.
Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96-pmk-03-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan jenis barang mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta mengatur tata cara pengecualian pengenaan pajaknya. Dasar hukumnya bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 dan Undang-Undang PPN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja.
Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54-pmk-03-2021 Tahun 2021
Peraturan ini memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan namun tetap wajib melakukan pencatatan, sekaligus memberikan kemudahan tata cara pembukuan bagi wajib pajak tertentu. Pengaturan ini didasarkan pada UU Cipta Kerja dan PP terkait untuk menyederhanakan pemenuhan kewajiban perpajakan.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Pattimura pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100-pmk-05-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Pattimura yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penetapan tarif ini dilakukan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri terkait setelah melalui proses pembahasan dan kajian oleh Tim Penilai. Dasar hukumnya bersumber pada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan BLU serta peraturan presiden terkait kementerian keuangan.
Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-Lain
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53-pmk-06-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menggantikan Permenkeu No. 123/PMK.06/2013 untuk mengatur pengelolaan Barang Milik Negara yang diperoleh dari perolehan lain yang sah selain belanja negara. Definisi BMN Aset Lain-lain mencakup semua barang yang didapat melalui sumber perolehan sah di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55-pmk-05-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan tarif layanan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa. Penetapan tarif dilakukan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga berdasarkan usulan dari tim penilai.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/Pmk.02/2020 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44-pmk-02-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah ketentuan akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kegiatan hulu migas, khususnya terkait kebijakan akuntansi transaksi khusus bendahara umum negara, pencadangan dana saldo rekening, dan tata cara pemindahbukuan. Perubahan ini bertujuan menyempurnakan petunjuk teknis yang sebelumnya diatur dalam Permenkeu Nomor 61/PMK.02/2020 agar selaras dengan regulasi tata cara pemindahbukuan dan pencadangan dana yang berlaku.
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan Kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102-pmk-010-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur insentif berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa sewa ruangan atau bangunan yang diberikan kepada pedagang eceran yang ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2021. Kebijakan ini bertujuan memberikan dukungan dan menjaga keberlangsungan usaha sektor perdagangan eceran yang terdampak pandemi COVID-19 guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana bagi Hasil pada Tahun 2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25-pmk-07-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan nilai kurang bayar, lebih bayar, dan alokasi sementara kurang bayar Dana Bagi Hasil (termasuk pajak PBB sektor migas) Tahun Anggaran 2021 akibat perubahan data realisasi pajak Tahun 2019. Penetapan ini dilakukan untuk mempercepat penyelesaian tunggakan bagi hasil dan menentukan rincian bagi hasil per daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan terkait pengelolaan dana.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/Pmk.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95-pmk-05-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban insentif pajak ditanggung pemerintah (Pajak Penghasilan, PPN, dan PPhBJ) sebagai bentuk belanja subsidi untuk penanganan pandemi COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Tujuannya adalah menata pengelolaan insentif tersebut agar lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan di tengah situasi pandemi.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/Pmk.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99-pmk-08-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah ketentuan Pasal 2 Permendagri 205/PMK.08/2017 dengan menghapus ayat (3) dan memperjelas bahwa Barang Milik Negara (BMN) dapat digunakan sebagai dasar penerbitan (underlying) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan BMN sebagai jaminan dalam penerbitan SBSN.
Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110-pmk-05-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tata cara penentuan batas maksimal pencairan dana dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk mempercepat realisasi belanja kementerian/lembaga melalui simplifikasi proses dan optimalisasi teknologi. Dasar hukumnya bersumber pada UU Perbendaharaan Negara dan UU PNBP, dengan tujuan modernisasi pengelolaan anggaran.
Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51-pmk-06-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menggantikan Permenkeu No. 240/PMK.06/2012 untuk mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks Kepabeanan dan Cukai. Pengaturan ini didasarkan pada PP No. 27 Tahun 2014 (diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020) serta UU Kepabeanan dan UU Cukai yang telah diubah.
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/Pmk.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92-pmk-04-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menyempurnakan ketentuan fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan untuk mempercepat impor barang guna penanganan pandemi COVID-19. Penyempurnaan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan percepatan pelayanan bagi kebutuhan penanganan wabah tersebut.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84-pmk-05-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan bahwa setiap entitas pelaporan wajib melakukan proses akuntansi dan pelaporan keuangan atas perjanjian konsesi jasa dari sudut pandang pemberi konsesi berdasarkan prinsip akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Ketentuan ini mengatur secara spesifik mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait perjanjian tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16.
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak Secara Elektronik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63-pmk-03-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan serta prosedur penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman keputusan atau ketetapan pajak secara elektronik. Ketentuan ini didasarkan pada UU Cipta Kerja dan PP No. 9 Tahun 2021 untuk mendukung kemudahan berusaha dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan.