Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 26 dari 68 · 2.016 dokumen
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/Pmk.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50-pmk-05-2021 Tahun 2021
Peraturan ini memperpanjang jangka waktu dan periode pemberian subsidi bunga serta subsidi margin untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Penyempurnaan ini dilakukan guna memastikan kelangsungan bantuan tersebut sesuai dengan ketentuan terbaru dalam Peraturan Pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94-pmk-07-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menyempurnakan pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk mempercepat penyaluran dana guna mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya. Penyempurnaan ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan anggaran agar lebih efisien dan tepat sasaran dalam merespons situasi darurat kesehatan nasional.
Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80-pmk-04-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor dari Chile sebagai pelaksanaan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Chile. Penyempurnaan ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan mengakomodasi dinamika perjanjian tersebut. Dasar hukum utamanya adalah UU Kepabeanan serta Peraturan Presiden yang mengesahkan perjanjian bilateral antara kedua negara.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/Pmk.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97-pmk-05-2021 Tahun 2021
Permenkeu No. 97/PMK.05/2021 mengubah ketentuan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk mendukung pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil dalam penyediaan produk dalam negeri bagi satuan kerja Kementerian/Lembaga. Perubahan ini dilakukan melalui penyesuaian beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018, khususnya terkait tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit tersebut.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/Pmk.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76-pmk-05-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah tarif layanan untuk Badan Layanan Umum (BLU) yang mengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Kementerian Keuangan berdasarkan usulan hasil rapat Komite Pengarah dan kajian Tim Penilai. Perubahan tarif ini bertujuan menyesuaikan biaya layanan sesuai kesepakatan yang telah disepakai oleh pihak terkait.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/Pmk.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78-pmk-010-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menghapuskan pengecualian impor produk kain dari Vietnam dan Malaysia, sehingga kedua negara tersebut kini dikenai Bea Masuk Tindakan Pengamanan. Selain itu, satuan barang untuk pemberitahuan pabean sektor tekstil diubah guna mendukung administrasi kepabeanan dan pemungutan bea.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57-pmk-05-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Badan Layanan Umum (BLU) yang menyelenggarakan Jaminan Produk Halal di Kementerian Agama, berdasarkan usulan Menteri Agama dan kajian Tim Penilai. Dasar hukumnya bersumber pada UU Perbendaharaan Negara, PP tentang Pengelolaan Keuangan BLU, serta PP tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Penetapan tarif ini dilakukan oleh Menteri Keuangan untuk mengatur pengelolaan keuangan badan tersebut.
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49-pmk-02-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, termasuk keringanan biaya khusus untuk Usaha Mikro dan Kecil. Dasar hukumnya bersumber pada UU Cipta Kerja dan peraturan terkait, dengan tujuan menyederhanakan prosedur investasi dan aktivitas bisnis.
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/Pmk.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56-pmk-010-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menyesuaikan kebijakan perpajakan mengenai penggunaan nilai buku untuk pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha guna mendukung restrukturisasi BUMN dan penawaran umum perdana saham. Penyesuaian ini dilakukan karena peraturan sebelumnya belum mampu menampung kebutuhan terkini, terutama untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja terkait Pajak Penghasilan.
Rincian Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108-pmk-07-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan total dana bantuan biaya layanan pengolahan sampah tahun 2021 sebesar Rp53.095.000.000,00 yang dialokasikan khusus untuk Kota Surabaya sebesar Rp51.039.050.000,00 dan dana cadangan sebesar Rp2.055.950.000,00. Penyaluran dana ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105-pmk-05-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan tarif layanan baru untuk Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran di Kementerian Sekretariat Negara sebagai pengganti tarif lama yang berlaku sejak 2014. Penetapan tarif ini didasarkan pada usulan revisi dari Menteri Sekretaris Negara yang telah dikaji oleh Tim Penilai sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109-pmk-09-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan tata kelola pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, menggantikan dan menyesuaikan ketentuan sebelumnya. Aturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang terkait penyelenggara negara, keuangan negara, dan administrasi pemerintahan untuk memperkuat sistem pengendalian intern.
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59-pmk-03-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak untuk meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme dalam bidang penyuluhan perpajakan. Petunjuk ini mengatur aspek pembinaan profesi dan karier bagi pejabat fungsional tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Layanan Uji Validitas Rapid Diagnostic Test Antigen yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104-pmk-02-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan tarif Rp694.000,00 per tes untuk layanan uji validitas Rapid Diagnostic Test Antigen yang dilaksanakan di laboratorium Kementerian Kesehatan. Layanan ini khusus ditujukan untuk menjamin validitas produk Rapid Diagnostic Test Antigen guna pelacakan, penegakan diagnosis, dan skrining COVID-19. Penyelenggaraan uji dilakukan oleh laboratorium kesehatan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan.
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112-pmk-02-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Keuangan, termasuk penambahan jenis baru berupa penjualan buku pengetahuan, pendaftaran peserta workshop audit internasional, dan penyediaan ruang promosi digital. Ketentuan ini disusun untuk melengkapi regulasi sebelumnya yang belum mengatur tarif bagi jenis-jenis PNBP tersebut, dengan dasar hukum dari UU Penerimaan Negara Bukan Pajak dan peraturan pemerintah terkait tata cara penentuan tarif.
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103-pmk-010-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menggantikan Permenkeu No. 21/PMK.010/2021 untuk menyesuaikan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang ditanggung pemerintah pada tahun anggaran 2021. Tujuannya adalah mempertahankan daya beli masyarakat di sektor perumahan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid pada Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67-pmk-05-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk layanan pendaftaran merek internasional berdasarkan Protokol Madrid di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyesuaian tarif dilakukan mengikuti perubahan dari World Intellectual Property Organization (WIPO) yang disampaikan melalui Informasi Nomor 75 Tahun 2020.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat Ii Putri Hijau pada Kementerian Pertahanan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75-pmk-05-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau di bawah Kementerian Pertahanan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Tarif tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Pertahanan setelah melalui proses pembahasan dan kajian oleh Tim Penilai. Dasar hukumnya bersumber pada peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74-pmk-04-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur penyempurnaan ketentuan pengeluaran barang impor tertentu yang memerlukan penanganan segera (rush handling) dari Kawasan Pabean guna meningkatkan pelayanan dan pengawasan kepabeanan. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya (Permenkeu No. 148/PMK.04/2007) dan didasarkan pada kebutuhan karakteristik barang yang harus segera dikeluarkan serta pelaksanaan Pasal 10B ayat (5) UU Kepabeanan.
Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71-pmk-04-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor yang berasal dari negara anggota ASEAN dan Jepang sebagai pelaksanaan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh (CEPEP). Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan mengakomodasi dinamika perdagangan dalam kemitraan tersebut. Peraturan ini menggantikan dan menyempurnakan aturan sebelumnya terkait bea masuk berdasarkan perjanjian internasional.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/Pmk.04/2017 tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64-pmk-04-2021 Tahun 2021
Permenkeu No. 64/PMK.04/2021 mengubah ketentuan Pasal 16 PMK No. 58/PMK.04/2017 untuk memberikan relaksasi pembayaran cukai secara berkala bagi pengusaha pabrik barang kena cukai. Perubahan ini bertujuan mendukung pemulihan ekonomi nasional dan menjaga arus kas serta produktivitas pengusaha di tengah pandemi COVID-19.
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/Pmk.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69-pmk-07-2021 Tahun 2021
Permenkeu No. 69/PMK.07/2021 mengubah ketentuan penyaluran Dana Desa untuk meningkatkan dukungan penanganan pandemi COVID-19 dengan menyempurnakan mekanisme penyaluran, penggunaan, dan pemantauan evaluasi. Perubahan ini mengatur alur dana dari RKUN ke RKD melalui RKUD serta mekanisme pemotongan di tingkat kabupaten/kota.
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68-pmk-010-2021 Tahun 2021
Peraturan ini memberikan insentif fiskal berupa penggantian bea masuk oleh pemerintah untuk impor barang dan bahan baku yang digunakan industri sektor tertentu dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan produktivitas, menjamin ketersediaan bahan baku, serta menyerap tenaga kerja di industri yang terdampak. Dasar hukumnya bersumber pada UU Cipta Kerja dan UU APBN Tahun 2021 yang memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengatur kebijakan keuangan negara terkait penanganan pandemi.
Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73-pmk-04-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor dari Jepang sebagai pelaksanaan Persetujuan Kemitraan Ekonomi antara Indonesia dan Jepang, serta mencabut peraturan sebelumnya yang kurang spesifik. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan mengakomodasi dinamika perdagangan bilateral tersebut.
Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72-pmk-04-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor dari Palestina sebagai pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian antara pemerintah Indonesia dan Palestina untuk memfasilitasi perdagangan produk tertentu. Ketentuan ini menyempurnakan aturan sebelumnya (Permenkeu No. 229/PMK.04/2017) guna memberikan kepastian hukum dan mengakomodasi dinamika perjanjian perdagangan tersebut.
Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70-pmk-04-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tata cara pengenaan tarif bea masuk yang lebih rendah atas barang impor dari Pakistan sebagai pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Indonesia dan Pakistan, sekaligus mencabut ketentuan sebelumnya terkait perjanjian internasional. Penyempurnaan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan mengakomodasi dinamika perdagangan bilateral antara kedua negara tersebut.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Keuangan Negara Stan pada Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27-pmk-05-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan tarif layanan bagi Badan Layanan Umum Politeknik Keuangan Negara STAN yang menggantikan ketentuan sebelumnya terkait Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Ketentuan ini didasarkan pada usulan perubahan tarif yang telah dikaji oleh Tim Penilai dan diterbitkan untuk mengatur biaya layanan di lingkungan Kementerian Keuangan.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28-pmk-05-202 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yang beroperasi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penetapan tarif ini dilakukan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi setelah melalui proses pembahasan dan kajian oleh Tim Penilai. Dasar hukumnya bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU serta peraturan-peraturan terkait lainnya.
Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115-pmk-03-2021 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tata cara pemberian fasilitas bebas PPN untuk impor/penyerahan barang strategis, prosedur pembayaran PPN jika barang tersebut digunakan tidak sesuai tujuan atau dipindahtangankan, serta sanksi atas keterlambatan pembayaran. Tujuannya adalah meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha dengan mengintegrasikan prosedur terkait barang strategis.
Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116-pmk-07-2021 Tahun 2021
Peraturan ini menetapkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagai gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks, digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan penerima hibah dan penentuan dana pendamping. Penyusunan peta ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu penghitungan kapasitas fiskal daerah dan penghitungan indeksnya, yang mencakup tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.