Peraturan PEMERINTAH PUSAT

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur tata cara perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara terkait penyelenggaraan ibadah haji. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bertindak sebagai lembaga yang mengelola seluruh hak dan kewajiban pemerintah pusat dalam hal ini, dengan melibatkan dana abadi umat dan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Badan Standardisasi Nasional

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018

Perpres No. 4 Tahun 2018 menetapkan Badan Standardisasi Nasional sebagai lembaga di bawah Presiden yang bertugas melaksanakan pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Lembaga ini berfungsi menyusun, melaksanakan, memonitor, serta mengoordinasikan kebijakan nasional terkait pengembangan standar, akreditasi, dan pengelolaan satuan ukuran. Secara organisasi, Badan Standardisasi Nasional dipimpin oleh Kepala dan didukung oleh Sekretariat Utama serta empat Deputi yang menangani bidang pengembangan, penerapan, akreditasi, dan standar satuan ukuran.

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2014 tentang Dokter Kepresidenan

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018

Peraturan ini mengubah definisi penerima layanan Dokter Kepresidenan untuk mencakup mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, dan istri/suami mereka, serta menetapkan bahwa Ketua Dokter Kepresidenan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. Layanan yang diberikan mencakup pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan bagi Presiden, Wakil Presiden, mantan pejabat tersebut beserta keluarga, serta Tamu Negara sesuai standar medis.

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Keuangan untuk mengoptimalkan sumber penerimaan guna menunjang pembangunan nasional, dengan rincian mencakup tarif penggunaan sarana pelatihan, pengelolaan kas negara, serta komponen biaya transportasi dan akomodasi dalam pendidikan dan pelatihan.

Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur tata cara pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian Kecamatan yang harus memenuhi persyaratan dasar (penduduk, wilayah, usia, jumlah desa/kelurahan), teknis (keuangan, sarana prasarana), dan administratif. Pembentukan Kecamatan dilakukan melalui pemekaran atau penggabungan bagian wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset yang Tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur tata cara penghapusbukuan (penghapusan akun dari laporan keuangan tanpa menghilangkan hak tagih) dan penghapustagihan (penghapusan hak tagih itu sendiri) atas aset yang tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan. Proses ini dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk menyelesaikan kewajiban yang belum lunas setelah program tersebut berakhir, dengan tetap memisahkan pencatatan aset dan kewajiban tersebut secara terpisah.

Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2018

Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2018 menetapkan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT) sebagai dokumen perencanaan 5 tahun untuk membangun sinergi kebijakan pembangunan di tingkat nasional. Strategi ini menjadi pedoman wajib bagi penyusunan rencana strategis instansi pusat dan daerah, serta harus dijabarkan lebih lanjut menjadi strategi daerah di tingkat provinsi dan kabupaten oleh gubernur dan bupati. Pelaksanaan strategi ini dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi pusat dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 menetapkan tujuan pembaruan sistem administrasi perpajakan untuk menciptakan institusi yang kuat, kredibel, akuntabel, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara melalui penyesuaian di bidang organisasi, sumber daya manusia, peraturan, proses bisnis, dan teknologi. Pembaruan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan fokus pada penyelarasan struktur organisasi terhadap cakupan geografis dan karakteristik ekonomi, serta penguatan sinergi antar lembaga.

Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur mekanisme koordinasi dan integrasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menyelaraskan program transmigrasi dalam tiga tahap utama: perencanaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan serta masyarakatnya. Fokus utamanya adalah memastikan keselarasan dan keterpaduan kegiatan mulai dari pencadangan dan penetapan tanah hingga perwujudan kawasan transmigrasi.

Kerja Sama Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur kerja sama daerah dengan daerah lain (KSDD) sebagai usaha bersama untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah demi kesejahteraan masyarakat dan percepatan pelayanan publik. Kerja sama ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kerja sama wajib yang dilakukan oleh dua daerah atau lebih yang berbatasan, dan kerja sama sukarela.

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bertugas mengoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan serta tugas pembantuan di tingkat kabupaten/kota, termasuk memberikan sanksi atau membatalkan peraturan bupati/wali kota jika perlu. Selain itu, gubernur juga berwenang menyelesaikan perselisihan antardaerah dalam satu provinsi dan menyelaraskan perencanaan pembangunan antara daerah kabupaten/kota dengan daerah provinsi.

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp132,96 triliun ke dalam modal saham PT PLN (Persero) melalui pengalihan aset milik negara dari Kementerian ESDM. Langkah ini bertujuan memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PLN yang berasal dari aset yang didanai APBN tahun 2004 hingga 2008.

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Kingdom of Thailand on Cooperation In The Field of Defence)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018

Tatacara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan pergaraman sebagai bahan baku atau penolong industri untuk melindungi dan memberdayakan nelayan serta petambak garam. Pengendalian tersebut dilakukan melalui penetapan lokasi, jenis, volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu. Tujuannya adalah menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk industri dalam negeri sekaligus memastikan perlindungan bagi pelaku usaha lokal.

Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 mengatur tata cara pengunduran diri bagi calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta mekanisme permintaan izin dan cuti khusus selama pelaksanaan kampanye pemilihan umum untuk menjamin kelancaran tugas penyelenggaraan negara.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2018

Peraturan ini meningkatkan dan menyesuaikan hak-hak Veteran Republik Indonesia, termasuk menetapkan Dana Kehormatan sebesar Rp938.000 untuk kategori tertentu serta meninjau ulang besaran Tunjangan Veteran bagi Pejuang Kemerdekaan dalam berbagai golongan.

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2018

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2018 mengatur pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, POLRI, dan pegawai lainnya di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional berdasarkan capaian kinerja individu dan organisasi. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas pegawai dalam mendukung reformasi birokrasi serta pencapaian target kerja lembaga. Besaran tunjangan bersifat insentif yang bervariasi dan tidak bersifat hak tetap, sehingga disesuaikan dengan hasil penilaian kinerja yang objektif dan transparan.

Tunjangan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan tunjangan bulanan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagai penghargaan atas beban kerja dan tanggung jawabnya. Besaran tunjangan tersebut tercantum dalam Lampiran peraturan, dengan sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemerintah pusat serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemerintah daerah. Pemberian tunjangan ini akan dihentikan jika pegawai tersebut diangkat ke jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena alasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan Rencana Tata Ruang untuk kawasan perbatasan negara di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang berbatasan dengan India, Malaysia, dan Thailand, guna mendukung kedaulatan serta pertahanan keamanan negara. Dokumen ini mendefinisikan berbagai jenis kawasan strategis, termasuk kawasan perbatasan, pendukung, lindung, dan budi daya, sebagai dasar penataan ruang di wilayah tersebut.

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 menetapkan pedoman penyusunan tata tertib untuk DPRD provinsi, kabupaten, dan kota guna menjamin efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tata tertib ini mengatur norma internal dan kode etik yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan ini mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Kepariwisataan dengan menetapkan Wakil Presiden sebagai Ketua, Menteri Koordinator Kemaritiman sebagai Wakil Ketua I, dan Menteri Pariwisata sebagai Ketua Harian. Perubahan ini juga merinci komposisi anggota yang mencakup berbagai menteri terkait seperti Luar Negeri, Dalam Negeri, Hukum, Keuangan, hingga Pendidikan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018

Peraturan ini mengubah jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Lembaga Administrasi Negara untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan, mencakup layanan seperti penyelenggaraan pendidikan, penilaian kompetensi, akreditasi lembaga, serta penggunaan sarana dan prasarana. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan penyesuaian tarif sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk mendukung fungsi dan tugas lembaga tersebut.

Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur bahwa kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian hanya diperbolehkan jika dilakukan melalui transaksi bursa efek atau penyertaan pada badan hukum Indonesia yang memiliki perusahaan sejenis, dengan syarat pemegang saham asing harus memenuhi kriteria tertentu sebagai perusahaan perasuransian atau memiliki anak usaha di bidang yang sama.

Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018

Satpol PP adalah perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah dan kepala daerah, serta menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman, dan pelindungan masyarakat. Satuan ini dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.

Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018

Peraturan ini mewajibkan percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tertentu untuk meningkatkan ketangguhan kota serta mengurangi volume sampah. Landasan hukumnya mencakup UU Pengelolaan Sampah, UU Ketenagalistrikan, serta berbagai peraturan pemerintah dan presiden terkait energi dan tata kelola daerah. Tujuannya adalah menjadikan sampah sebagai sumber daya sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Penelitian, Rekayasa, dan Pengembangan Industri Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur kerangka dasar penelitian, rekayasa, dan pengembangan industri di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk membangun kemandirian bangsa serta meningkatkan kualitas layanan terkait cuaca, iklim, dan fenomena geofisika. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara sistematis dan objektif dengan tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta sarana yang bernilai guna bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pengesahan Protocol to Implement The Sixth Package of Commitments on Financial Services Under The Asean Framework Agreement on Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2018

Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur mekanisme pendaftaran merek internasional dari Indonesia ke Biro Internasional (WIPO) melalui Menteri, serta mendefinisikan istilah kunci seperti merek, merek kolektif, dan hubungan antara permohonan internasional dengan permohonan dasar. Fokus utamanya adalah menetapkan prosedur dan ketentuan umum untuk pendaftaran merek secara internasional berdasarkan Protokol Madrid.

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

PP No. 23 Tahun 2018 menetapkan pajak penghasilan final sebesar 0,5% atas penghasilan dari usaha bagi wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto tertentu, sebagai pengganti aturan sebelumnya untuk mendorong ekonomi formal. Pajak ini tidak berlaku untuk penghasilan dari jasa pekerjaan bebas, penghasilan luar negeri yang sudah dipajaki, serta penghasilan yang sudah dikenai pajak final lain atau dikecualikan sebagai objek pajak.

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usahanya guna mendukung proyek strategis nasional seperti Kereta Api Ringan/LRT terintegrasi di Jabodetabek. Dana penyertaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.