Peraturan PEMERINTAH PUSAT

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, serta organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pendukung administratif dan operasional lembaga pengawas pemilu. Sekretariat Jenderal bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu dan dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang bertugas menyusun rencana kerja serta mengelola administrasi kepegawaian dan ketatausahaan. Struktur organisasi ini bersifat hierarkis untuk memastikan dukungan yang efektif bagi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Indonesia.

Tata Pakaian Pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur jenis pakaian wajib (PSL, pakaian dinas, kebesaran, nasional) untuk acara kenegaraan dan tambahan pakaian sipil harian/seragam resmi untuk acara resmi, serta mendefinisikan acara kenegaraan sebagai acara terpusat dihadiri Presiden/Wakil Presiden dan acara resmi sebagai acara pemerintah/lembaga negara.

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018

Perpres No. 69 Tahun 2018 mengubah struktur fungsi Kementerian Perindustrian dengan menyisipkan fungsi baru terkait pengembangan industri strategis dan industri hijau dalam pendalaman struktur industri serta peningkatan daya saing. Perubahan ini bertujuan menciptakan kebijakan perindustrian yang komprehensif, terintegrasi, dan kompetitif untuk memperkuat struktur ekonomi Indonesia.

Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur pelaksanaan keprotokolan sebagai serangkaian kegiatan dalam acara kenegaraan atau resmi yang mencakup tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan bagi pejabat serta tamu negara. Kewenangan pelaksanaan berada di bawah Kepala Protokol Negara yang berada di kementerian luar negeri, dengan definisi jelas mengenai jenis acara, pejabat, dan tamu yang tunduk pada aturan ini.

Jenis dan Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan jenis dan besaran hak keuangan serta fasilitas (biaya perjalanan dinas) bagi Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah, yang diberikan secara bulanan dan disesuaikan dengan jenjang jabatan masing-masing. Hak tersebut berlaku sejak tanggal pengangkatan oleh Presiden atau Direktur Eksekutif, dengan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku.

Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018

Peraturan ini menyempurnakan aturan Jaminan Kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program, dengan mengatur definisi peserta, jenis iuran, serta manfaat pemeliharaan kesehatan bagi seluruh warga negara dan pekerja.

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Ketenagakerjaan meliputi jasa pelatihan kerja, kompensasi penggunaan tenaga kerja asing, serta jasa pengujian dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Tarif untuk jenis-jenis tersebut diatur dalam lampiran peraturan, dengan ketentuan bahwa beberapa jenis layanan dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama yang nilainya menjadi dasar tarif. Selain itu, kementerian juga diizinkan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan serta prajabatan bagi pegawai negeri dan calon pegawai di luar lingkungan kementerian tersebut.

Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan percepatan pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung serta Kawasan Industri di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, sebagai Proyek Strategis Nasional untuk meningkatkan konektivitas dan infrastruktur kemaritiman. Pembangunan dan pengoperasiannya dilakukan secara terpadu dan terintegrasi melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara.

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp310,79 triliun ke dalam modal Perum DAMRI melalui pengalihan barang milik negara dari Kementerian Perhubungan yang didanai APBN tahun 2013–2015. Tujuannya adalah memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan tersebut.

Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur restrukturisasi PT Istaka Karya melalui penerbitan saham baru senilai Rp602,89 miliar yang diambil bagian oleh para kreditor perusahaan. Akibatnya, kepemilikan saham negara yang sebelumnya 100% berkurang menjadi 7,66% dari total saham yang ditempa.

Lembaga Administrasi Negara

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018

Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2018 menetapkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, dengan tugas utama meneliti, mengkaji, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). LAN juga berfungsi mengembangkan standar kualitas pendidikan, memberikan sertifikasi dan akreditasi, serta membina jabatan fungsional dan analis kebijakan publik dalam rangka peningkatan kompetensi ASN.

Pengamanan dan Pengawalan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2018

Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur sistem dan mekanisme pengelolaan dana lingkungan hidup yang mencakup penghimpunan, pemupukan, dan penyaluran dana. Penghimpunan dana bersumber dari anggaran negara/daerah, pajak, retribusi, hibah, dan donasi, serta harus dilaksanakan dengan prinsip transparan, efisien, efektif, proporsional, dan akuntabel.

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2018

Maaf, saya belum memiliki data teks lengkap isi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2018 dalam konteks yang diberikan. Saya hanya memiliki akses ke informasi umum tentang struktur pemerintahan dan peraturan terkait Kejaksaan (seperti Perpres No. 29 Tahun 2020). Untuk ringkasan spesifik isi Perpres tersebut, mohon lamparkan teks lengkapnya atau cek sumber resmi seperti www.peraturan.go.id.

Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat (Air Services Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The United Mexican States)

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2018

Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2018 mengesahkan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat yang ditandatangani pada 6 Oktober 2013 di Bali. Pengesahan ini bertujuan meningkatkan konektivitas penerbangan untuk mendukung perdagangan, investasi, dan hubungan sosial budaya kedua negara. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan udara nasional serta kedaulatan negara.

Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur hak masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi kepada penegak hukum, serta hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab guna mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk BMKG, mencakup layanan informasi, jasa konsultasi, kalibrasi, penggunaan alat, pendidikan, pelatihan, serta sewa gedung, dengan rincian tarif tercantum dalam lampiran. Layanan informasi dan jasa konsultasi (huruf a dan b) dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama dengan tarif sesuai nilai nominal dalam kontrak tersebut.

Reforma Agraria

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018

Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan akses permodalan untuk kemakmuran rakyat. Fokus utamanya mencakup redistribusi atau legalisasi tanah negara serta tanah masyarakat, dengan tujuan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pariwisata

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Pariwisata, mencakup pendapatan dari enam institusi pendidikan pariwisata serta kegiatan pendidikan, penjualan produk, dan jasa layanan makanan/minuman. Tarif untuk produk dan jasa makanan/minuman dihitung berdasarkan formula harga pokok produksi ditambah 10%, sedangkan tarif untuk kegiatan pendidikan mengikuti nilai nominal dalam kontrak kerja sama.

Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2018

Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2018 mengakhiri tugas dan membubarkan Badan Pembina Proyek Asahan serta Otorita Pengembangan Proyek Asahan yang dibentuk sejak 1976, sekaligus mencabut Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1976 yang menjadi dasar pembentukannya. Aset tanah dan dokumen milik negara dari kedua lembaga tersebut diserahkan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Arsip Nasional, sementara pimpinan dan karyawan Otorita diberhentikan dengan hormat serta diberikan uang penghargaan.

Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II Untuk Dijadikan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur pengurangan penyertaan modal negara pada PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II untuk dialihkan menjadi penambahan modal negara ke dalam PT Angkasa Pura II (Perum LPPNI). Langkah ini dilakukan sebagai implementasi pengalihan kekayaan terkait layanan navigasi penerbangan sesuai amanat peraturan sebelumnya. Dasar hukumnya adalah UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan PP No. 77 Tahun 2012.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional satu tahun yang menetapkan arah kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, dan investasi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dokumen ini mencakup narasi pendahuluan, evaluasi RKP tahun sebelumnya, kerangka ekonomi makro, serta tema dan sasaran pembangunan yang selaras dengan RPJMN dan Nawacita.

Persyaratan dan Tata Cara Serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan Bagi Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan jenis, persyaratan, dan tata cara pemberian tunjangan berkelanjutan berupa kesehatan, hidup, perumahan, dan pendidikan bagi Pejuang, Perintis Kemerdekaan, serta Keluarga Pahlawan Nasional. Besaran tunjangan tersebut diatur untuk menjamin kesejahteraan sosial bagi para penerima manfaat sesuai dengan peran dan jasa mereka bagi bangsa.

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Penghindaran Pajak Berganda yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Serbia For The Avoidance of Double Taxation With Respect to Taxes on Income)

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2018

Peraturan ini mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Serbia tentang Penghindaran Pajak Berganda atas Pajak Penghasilan yang ditandatangani pada 28 Februari 2011 untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi kedua negara. Persetujuan tersebut, yang telah ditandatangani di Jakarta, resmi menjadi bagian dari hukum Indonesia setelah diundangkan pada 17 September 2018.

Pengesahan Persetujuan Dasar Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Pengaturan-Pengaturan Perbatasan (Basic Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Independent State of Papua New Guinea on Border Arrangements)

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2018

Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2018 mengesahkan Persetujuan Dasar antara Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini tentang pengaturan perbatasan yang ditandatangani pada 17 Juni 2013 di Jakarta. Persetujuan ini bertujuan menjamin keutuhan wilayah, kedaulatan, dan ketertiban di kawasan perbatasan melalui pengelolaan dan pemanfaatan bersama.

Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur tata cara pemberian hibah berupa uang kepada pemerintah asing atau lembaga asing yang berdomisili di luar Indonesia, dengan ketentuan bahwa hibah tersebut tidak diterima kembali dan dialokasikan dalam APBN. Pemberian hibah harus dilakukan dalam mata uang Rupiah dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis yang memuat ketentuan serta persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil, termasuk definisi penduduk, NIK, dan dokumen kependudukan seperti KK dan KTP-el. Tujuannya adalah untuk menstandarisasi proses pencatatan biodata, pelaporan peristiwa kependudukan, serta penerbitan identitas resmi bagi Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang tinggal di Indonesia.

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2018

Peraturan ini mengubah ketentuan Pasal 2 Perpres No. 153 Tahun 2015 untuk memberikan tunjangan kinerja kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mendukung peningkatan kinerja dan beban kerja dalam reformasi birokrasi. Besaran tunjangan kinerja tersebut diatur dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2018

Tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kejaksaan RI diberikan setiap bulan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu. Ketentuan ini bertujuan sebagai insentif untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas pegawai dalam menjalankan tugas reformasi birokrasi.