Peraturan PEMERINTAH PUSAT

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018

Peraturan ini menyempurnakan definisi dan tata cara pengelolaan wakaf untuk meningkatkan pengamanan, efektivitas, serta akuntabilitas aset wakaf. Perubahan ini juga menyesuaikan aturan dengan undang-undang pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan kerangka hukum untuk penerapan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) guna mempercepat penanaman modal dan berusaha. Sistem OSS memungkinkan penerbitan izin usaha secara elektronik dan terintegrasi kepada pelaku usaha melalui pendaftaran online. Izin yang diterbitkan berlaku sejak pelaku usaha melakukan pendaftaran hingga sebelum pelaksananya.

Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018

Peraturan ini menggantikan PP No. 41 Tahun 2008 untuk meningkatkan peran Perum Jaminan Kredit Indonesia dalam mendukung kebijakan ekonomi nasional dengan menambah ruang lingkup kegiatannya. Perusahaan ini didefinisikan sebagai Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan usaha penjaminan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi, dan usaha lainnya.

Institut Agama Kristen Negeri Ambon

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 mengubah bentuk Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Ambon menjadi Institut Agama Kristen Negeri Ambon sebagai perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama. Pada saat peraturan ini berlaku, seluruh aset, pegawai, hak, kewajiban, dan mahasiswa dari sekolah tinggi tersebut dialihkan secara otomatis ke institusi baru, sekaligus mencabut Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1999 tentang pendirian sekolah tinggi sebelumnya.

Institut Agama Kristen Negeri Manado

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2018

Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018 – 2029

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2018 menetapkan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek sebagai pedoman terintegrasi untuk perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan sistem transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi selama periode 2018–2029 guna meningkatkan konektivitas dan mobilitas tanpa batasan administrasi. Dokumen ini berisi visi, misi, sasaran, kebijakan, serta strategi dan program yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten) untuk mendukung pembangunan nasional.

Indonesia National Single Window

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 menetapkan Indonesia National Single Window (INSW) sebagai integrasi sistem nasional untuk penyampaian, pemrosesan, dan keputusan tunggal terkait izin kepabeanan dan pengeluaran barang guna meningkatkan efisiensi perdagangan internasional. Sistem INSW (SINSW) dirancang untuk mengintegrasikan berbagai dokumen kepabeanan, karantina, perizinan, dan pelabuhan secara otomatis guna menjamin keamanan data dan sinkronisasi alur informasi. Peraturan ini menggantikan regulasi sebelumnya yang dianggap tidak lagi sesuai dengan tuntutan global dan bertujuan menciptakan lingkungan perdagangan yang transparan serta terintegrasi.

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018

Peraturan ini mengubah PP No. 191 Tahun 2014 untuk meningkatkan ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak di seluruh Indonesia serta mengoptimalkan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan kebutuhan energi nasional dan efisiensi anggaran negara dalam penyediaan serta distribusi BBM.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 menetapkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sebagai arah kebijakan nasional yang berfokus pada tiga bidang utama: perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Untuk mengimplementasikannya, dibentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang bertugas merancang dan menetapkan Aksi PK secara berkala setiap dua tahun sekali.

Pengesahan Final Acts of Universal Postal Union As The Result of The 26th Istanbul Congress, Turkey 2016 (Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia Sebagai Hasil Kongres Ke-26 di Istanbul, Turki 2016)

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2018

Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2018 mengesahkan Final Acts of Universal Postal Union hasil Kongres ke-26 di Istanbul, Turki 2016, yang ditandatangani Indonesia pada 6 Oktober 2016 dengan persyaratan (reservation) terhadap Pasal V ayat 1 dan Pasal VIII ayat 13 Protokol Akhir Konvensi Pos Sedunia. Pengesahan ini bertujuan meningkatkan layanan pos nasional dan menyesuaikan dengan perkembangan sektor pos global, dengan naskah asli dalam bahasa Prancis sebagai rujukan utama jika terjadi perbedaan penafsiran dengan terjemahan bahasa Indonesia.

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018

Peraturan ini menyempurnakan struktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan menambahkan posisi Staf Khusus yang jumlahnya maksimal lima orang, dapat berasal dari PNS atau non-PNS, dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Staf Khusus bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri serta dikecualikan dari ketentuan jumlah staf umum, dengan tata kerja yang diatur oleh Sekretaris Kementerian.

Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2018 mengubah bentuk Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Tarutung menjadi Institut Agama Kristen Negeri Tarutung sebagai perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama. Pada saat berlakunya aturan ini, seluruh aset, pegawai, hak, kewajiban, dan mahasiswa dari sekolah tinggi tersebut dialihkan secara otomatis ke institusi baru, sekaligus mencabut Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1999 yang sebelumnya menjadi dasar pendiriannya.

Pemberdayaan Industri

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan definisi dan ruang lingkup pemberdayaan industri, termasuk kategori Industri Kecil dan Menengah (IKM), Industri Hijau, serta Industri Strategis. Tujuannya adalah memampukan dan memandirikan pelaku industri secara partisipatif untuk meningkatkan daya saing melalui kebijakan terencana dari pemerintah pusat dan daerah.

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Mengenai Kerja Sama Kebudayaan (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Kingdom of Thailand on Cultural Cooperation)

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2018

Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2018 mengesahkan Persetujuan Kerja Sama Kebudayaan antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Thailand yang ditandatangani pada 17 Januari 2002, dengan ketentuan bahwa jika terjadi perbedaan penafsiran antara naskah dalam Bahasa Indonesia, Thai, dan Inggris, maka yang berlaku adalah naskah Bahasa Inggris. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan menjadi dasar hukum untuk memperkuat serta mengembangkan hubungan strategis kedua negara di bidang kebudayaan.

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Kerja Sama Kebudayaan (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People’s Republic of China on Cultural Cooperation)

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2018

Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2018 mengesahkan Persetujuan Kerja Sama Kebudayaan antara Pemerintah Indonesia dan Tiongkok yang ditandatangani pada 7 November 2001 di Jakarta. Persetujuan ini mencakup kerja sama strategis di bidang kebudayaan dan berlaku berdasarkan naskah dalam Bahasa Inggris jika terjadi perbedaan penafsiran dengan versi Bahasa Indonesia atau Cina.

Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur kepastian hukum mengenai kewajiban perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak bagi pemegang berbagai jenis izin usaha pertambangan mineral. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban finansialnya di sektor pertambangan.

Sumpah Jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,dan Kepala Staf Angkatan

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2018

Peraturan ini mewajibkan Perwira Tinggi TNI dan Polri yang dilantik menjadi Panglima TNI, Kapolri, atau Kasau untuk mengucapkan sumpah jabatan demi Allah sesuai agama masing-masing. Isi sumpah mencakup kesetiaan pada NKRI, ketaatan pada UUD 1945, penegakan hukum, serta pengamalan etika jabatan dan kode kehormatan (Dharma Bhakti untuk TNI, Tribrata untuk Polri). Pengucapan sumpah disesuaikan dengan keyakinan agama pemegang jabatan, mulai dari Islam, Kristen, Hindu, Budha, hingga Khonghucu.

Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018

Peraturan ini mewajibkan pencatatan perjanjian lisensi untuk berbagai objek kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang. Pencatatan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah koordinasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk objek varietas tanaman, ketentuan pencatatan mengikuti aturan khusus yang berlaku di bidang tersebut.

Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan kerangka kerja nasional untuk standardisasi dan penilaian kesesuaian guna menjamin barang, jasa, sistem, proses, atau personal memenuhi persyaratan teknis dan regulasi yang berlaku. Fokus utamanya adalah mendefinisikan peran Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam mengawasi lembaga penilai kesesuaian.

Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur pemberian santunan kepada masyarakat yang menguasai tanah negara atau tanah milik pemerintah/daerah tanpa hak formal, selama mereka telah menguasai tanah tersebut secara fisik terus-menerus minimal 10 tahun dengan itikad baik. Penanganan ini berlaku untuk proyek strategis nasional maupun non-strategis sebagai bentuk penyelesaian dampak sosial dalam penyediaan tanah untuk pembangunan nasional.

Kekarantinaan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018

Perusahaan Umum (Perum) DAMRI

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 menetapkan dasar hukum dan struktur bagi Perusahaan Umum (Perum) DAMRI sebagai badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pelayanan angkutan penumpang umum, barang, serta jasa penunjang lainnya. Peraturan ini juga mengatur mekanisme pengurusan oleh Direksi, pengawasan oleh Dewan Pengawas, serta ketentuan mengenai pembubaran perusahaan. Selain itu, peraturan ini mencabut dan menggantikan peraturan sebelumnya (PP No. 31 Tahun 2002) agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018

Peraturan ini mengubah tujuan penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk mencakup pemenuhan kebutuhan pangan, hilirisasi industri, serta penyediaan dan pemanfaatan biodiesel, dengan prioritas ditetapkan oleh Badan Pengelola berdasarkan kebijakan Komite Pengarah. Selain itu, aturan ini mengatur bahwa penelitian dan pengembangan difokuskan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung tujuan-tujuan strategis tersebut.

Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018

Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan sebagai upaya pemajuan kebudayaan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Dokumen tersebut berisi identifikasi kondisi faktual, potensi, serta usulan penyelesaian masalah untuk meningkatkan ketahanan budaya daerah. Proses penyusunan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang ditunjuk oleh bupati/walikota atau gubernur sesuai kompetensi di bidang kebudayaan.

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan aturan pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Lainnya di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai insentif berbasis capaian kinerja. Ketentuan ini bertujuan meningkatkan motivasi dan produktivitas pegawai melalui mekanisme evaluasi yang objektif, transparan, dan akuntabel.

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018

Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2018 mengatur kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi, dan tata kerja Sekretariat DKPP yang bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada DKPP dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berwenang mengoordinasikan kegiatan administrasi, menyusun rencana strategis serta anggaran, mengelola keuangan dan barang milik negara, serta melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia.

Renovasi dan Pengembangan Stadion Manahan Solo di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Pembangunan Gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia di Jakarta, Pembangunan Prasarana Olahraga dan Kewirausahaan Universitas Cendrawasih di Kota Jayapura Provinsi Papua, Universitas Musamus di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, dan Universitas Papua di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, serta Rehabilitasi Bangunan Pasar Atas Bukittinggi di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Pasar Aksara di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dan Pasar Prawirotaman di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2018

Peraturan ini menetapkan renovasi dan pengembangan Stadion Manahan Solo, pembangunan Gedung KONI di Jakarta, serta prasarana olahraga dan kewirausahaan di tiga universitas di Papua, dan rehabilitasi tiga pasar di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan DIY. Pelaksanaan tugas ini ditugaskan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk meningkatkan kualitas fasilitas olahraga dan mengembalikan fungsi pasar sebagai penopang ekonomi.

Pengesahan Final Acts of The World Radiocommunication Conference, Geneva 2015 (Akta-Akta Akhir Konferensi Radiokomunikasi Sedunia, Jenewa 2015)

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2018

Peraturan ini mengesahkan Final Acts of The World Radiocommunication Conference 2015 yang ditandatangani Indonesia pada 27 November 2015 di Jenewa untuk menjamin kepastian hukum dalam penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit guna mencegah interferensi antar negara. Pengesahan ini didasarkan pada kewajiban internasional untuk melindungi spektrum tersebut dan telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 6 Agustus 2018.

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Korea on Cooperation In The Field of Defense

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018