Peraturan PEMERINTAH PUSAT
Halaman 35 dari 88 · 2.625 dokumen
Pengesahan Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Deplete Ozone Layer, Kigali,2016 (Amendemen atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang Merusak Lapisan Ozon, Kigali, 2016)
Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2022
Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2022 mengesahkan Amendemen atas Protokol Montreal tentang Bahan-bahan yang Merusak Lapisan Ozon (Kigali, 2016) yang telah diadopsi Indonesia pada 15 Oktober 2016. Tujuannya adalah untuk mengurangi konsumsi hidrofluorokarbon (HFC) yang memiliki potensi pemanasan global tinggi demi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengesahan ini merupakan kelanjutan komitmen Indonesia dalam kerangka kerja internasional untuk melindungi lapisan ozon dan mitigasi perubahan iklim.
Strategi Kebudayaan
Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022
Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2022 menetapkan strategi pemajuan kebudayaan nasional yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional melalui lima aspek utama: pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Strategi ini bertujuan meningkatkan ketahanan budaya serta kontribusi Indonesia di tengah peradaban dunia dengan mengintegrasikan data kebudayaan secara terpadu.
Tunjangan Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan pemberian Tunjangan Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur secara bulanan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan penuh dalam jabatan fungsional tersebut, dengan besaran tunjangan yang tercantum dalam lampiran. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja pegawai sesuai beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan.
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dai.am Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp7,5 triliun ke dalam modal saham PT Garuda Indonesia Tbk untuk memperbaiki struktur permodalan dan mendukung program restrukturisasi penyelamatan perusahaan. Dana penyertaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 guna mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara.
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2Oi4 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang dengan Rahmat Tuhan yang Maha
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah persyaratan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang menjadi harus berbentuk PT dengan pengalaman minimal 3 tahun di bidang penjaminan yang terkait dengan Sistem Resi Gudang, serta mewajibkan adanya sistem, sarana, komitmen keamanan, dan integritas keuangan yang baik. Selain itu, ketentuan penetapan lembaga oleh Menteri juga mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan mekanisme seleksi yang baru.
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera
Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah definisi Tunjangan Panitera menjadi insentif bagi PNS yang bertugas penuh di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding, serta menghapuskan ketentuan lama terkait angka tertentu pada Lampiran peraturan sebelumnya. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PIHUM/2017.
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan ini menambahkan dua ayat pada Pasal 4 yang mengatur pemberian tunjangan jabatan kepada Hakim Tinggi yang diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung serta Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Banding. Ketentuan ini memperjelas bahwa hak keuangan tersebut diberikan berdasarkan jenjang karier, wilayah penempatan, dan kelas pengadilan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan terkait.
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja
Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah syarat penerima Kartu Prakerja dengan memperluas cakupan penerima selain pencari kerja, mencakup pekerja yang di-PHK, dirumahkan, atau pekerja bukan penerima upah, serta menetapkan batas usia 18-64 tahun dan melarang ASN serta pejabat negara menerima bantuan.
Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022
Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2022 mengatur penguasaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dapat ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara untuk menjaga ketersediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia. Definisi pangan mencakup hasil sumber hayati untuk konsumsi manusia, sementara pangan pokok tertentu didefinisikan sebagai komoditas yang jika kelangkaannya dapat memicu gejolak sosial dan ketidakstabilan ekonomi. Ketentuan ini juga mencakup pengaturan mengenai kondisi kekurangan pangan, bantuan pangan, serta masalah dan krisis pangan yang dihadapi masyarakat.
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022
Arsitektur SPBE Nasional 2020-2024 berfungsi sebagai kerangka dasar terintegrasi yang mencakup arah kebijakan, strategi, dan lima domain utama (proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi, keamanan) untuk menghasilkan layanan pemerintahan yang efisien. Peraturan ini menetapkan arsitektur tersebut sebagai pedoman wajib dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE di tingkat nasional, serta menjadi acuan bagi penyusunan arsitektur khusus untuk Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
Pengesahan Protocol 6 Railways Border And Interchange Stations (Protokol 6 Stasiun Perbatasan dan Stasiun Perpindahan Perkeretaapian)
Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2022
Peraturan Presiden ini mengesahkan Protokol 6 Stasiun Perbatasan dan Stasiun Perpindahan Perkeretaapian yang ditandatangani pada 16 Desember 2011 di Phnom Penh, Kamboja, untuk mendukung sistem angkutan barang kereta api ASEAN yang efektif dan terintegrasi. Pengesahan ini bertujuan memperlancar arus barang di antara negara-negara anggota ASEAN melalui pemberian kemudahan perpindahan barang di stasiun perbatasan dan stasiun perpindahan.
Kementerian Pertanian
Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022
Kementerian Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dipimpin oleh Menteri yang dapat dibantu oleh Wakil Menteri. Tugas utamanya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden, sementara fungsinya mencakup perumusan kebijakan, pengelolaan prasarana dan sarana, pengawasan, serta koordinasi standar dan sumber daya manusia di sektor pertanian.
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera
Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2022
Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2022 mengubah Pasal 2 PP Nomor 100 Tahun 2014 dengan menetapkan pengusahaan 24 ruas jalan tol di Sumatera, termasuk ruas Medan-Binjai, Palembang-Simpang Indralaya, Pekanbaru-Dumai, dan Bakauheni-Terbanggi Besar. Perubahan ini bertujuan memberikan kepastian hukum terkait penambahan lingkup penugasan, pendanaan, dan pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut.
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Waskita Karya Tbk
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan penambahan penyertaan modal negara sebesar paling banyak Rp3 triliun ke dalam modal saham PT Waskita Karya Tbk untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha guna penyelesaian Proyek Strategis Nasional. Dana penyertaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan besaran pastinya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022
Peraturan ini menetapkan kerangka kerja nasional untuk mencapai 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) hingga tahun 2030 melalui penyusunan dan pelaksanaan Peta Jalan Nasional serta Rencana Aksi di tingkat pusat dan daerah. Fokus utamanya adalah mengakselerasi pencapaian target global dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam periode dekade aksi yang sedang berjalan.
Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023
Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022
Keputusan Presiden No. 25 Tahun 2022 menetapkan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 untuk jangka waktu satu tahun, dengan mekanisme pelaporan perkembangan realisasi setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diverifikasi dan dievaluasi sebelum dilaporkan kembali kepada Presiden.
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Timur
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2022
Keputusan Presiden ini mengubah susunan keanggotaan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Timur, yang kini diketuai oleh Gubernur Jawa Timur dan diwakilinya oleh Bupati Gresik serta Bupati Malang, dengan anggota yang terdiri dari pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan. Perubahan ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Jawa Timur dan perluasan ekonomi nasional, serta menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Kawasan Ekonomi Khusus.
Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2022
Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2022 menetapkan tanggal-tanggal cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun 2023, meliputi Hari Raya Imlek, Nyepi, Idul Fitri, Waisak, dan Natal. Cuti bersama tersebut tidak mengurangi hak cuti tahunan ASN, namun bagi pegawai yang tidak diberikan cuti bersama karena jabatan, hak cuti tahunannya akan ditambah sesuai jumlah hari yang tidak diberikan.
Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2023
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2022
Keputusan Presiden ini menetapkan Rancangan Peraturan Presiden sebagai Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2023 untuk jangka waktu satu tahun, dengan mekanisme pelaporan perkembangan realisasi setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kemudian diverifikasi dan dievaluasi oleh kementerian tersebut sebelum dilaporkan kembali kepada Presiden.
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2022
Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2022 mengatur mekanisme penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas Presiden apabila Presiden tidak dapat menjalankan tugasnya, dengan dasar hukum yang bersumber pada Pasal 4 UUD 1945. Penugasan ini bersifat sementara dan dilaksanakan berdasarkan instruksi tertulis dari Presiden, di mana Wakil Presiden bertindak sebagai pelaksana tugas (Plt) Presiden selama masa tersebut. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yang dalam dokumen ini tertulis sebagai 10 Mei 2022.
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan ini menyetujui perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang disusun berdasarkan Musyawarah Nasional Kadin di Banten pada Juni 2022. Perubahan ini mengatur landasan penyusunan, struktur organisasi Kadin di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta kriteria keanggotaan bagi pengusaha dan organisasi usaha.
Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2023
Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2022
Keputusan Presiden No. 27 Tahun 2022 menetapkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2023 sebagai acuan utama untuk pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah dan penyesuaian Rencana Kerja Kementerian/Lembaga terkait. Pelaksanaan program percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dengan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tersebut, dengan pendanaan bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah.
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2022
Keputusan Presiden ini menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1443 H/2022 M yang bersumber dari biaya jemaah, nilai manfaat setoran, dan dana efisiensi. Besaran biaya tersebut bervariasi tergantung lokasi embarkasi, mulai dari Rp35.660.857,00 di Aceh hingga Rp42.686.506,00 di Makassar untuk jemaah reguler.
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2022
Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2022 menetapkan kembali Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dengan susunan keanggotaan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan terdiri dari berbagai menteri terkait serta Sekretaris Kabinet. Dewan Nasional ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan wajib melaporkan hasil tugasnya minimal satu kali per tahun, dengan pendanaan yang bersumber dari APBN atau sumber lain yang sah.
Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi yang Berat Masa Lalu
Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022
Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2022 membentuk Tim PPHAM yang bertugas mengungkap dan menyelesaikan secara non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu berdasarkan data Komnas HAM hingga tahun 2020. Tim ini merekomendasikan pemulihan bagi korban berupa rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa, atau langkah pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang. Tim PPHAM berkedudukan langsung di bawah Presiden dan terdiri dari Tim Pengarah yang dipimpin oleh Menko Polhukam serta Tim Pelaksana.
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2022
Menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja/kenegaraan ke Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 25–29 Juli 2022. Wakil Presiden wajib berkonsultasi dan meminta persetujuan Presiden sebelum menetapkan kebijakan baru selama masa penugasan, dan segera melaporkan pelaksanaan tugas setelah Presiden kembali ke tanah air.
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2022
Keputusan Presiden No. 16 Tahun 2022 mengubah susunan anggota Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja dengan menetapkan Suahasil Nazara sebagai Ketua, Eddy O.S. Hiariej dan M. Chatib Basri sebagai Wakil Ketua I dan II, serta Raden Pardede sebagai Wakil Ketua III. Perubahan ini juga menetapkan Arif Budimanta sebagai Sekretaris, menggantikan susunan sebelumnya yang diatur dalam Kepres No. 10 Tahun 2021.
Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Barat
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2022
Keputusan Presiden ini membentuk Dewan Kawasan untuk Kawasan Ekonomi Khusus Lido di Jawa Barat dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari Gubernur Jawa Barat sebagai Ketua, Bupati Bogor sebagai Wakil Ketua, serta berbagai pejabat dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait sebagai anggota.
Pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2022
Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2022 membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk mengungkap fakta peristiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang, serta mengevaluasi prosedur pengamanan pertandingan sepak bola. Tim ini berkedudukan langsung di bawah Presiden dan memiliki wewenang penuh untuk memanggil pihak terkait, mengakses lokasi kejadian, serta mengambil dokumen sebagai bahan pengungkapan fakta dan pencegahan peristiwa serupa di masa depan.
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi
Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2022
Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2022 mengubah besaran biaya embarkasi ibadah Haji tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (PHD) dan Pembimbing KBIHU untuk berbagai lokasi embarkasi seperti Aceh, Medan, Batam, dan Padang. Perubahan ini dilakukan sebagai respons atas penyesuaian kebijakan pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait paket biaya pelayanan masyarakat pada tahun tersebut.