Peraturan PEMERINTAH PUSAT

Universitas Islam Negeri Salatiga

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2022

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2022 mengubah status Institut Agama Islam Negeri Salatiga menjadi Universitas Islam Negeri Salatiga sebagai perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama. Pergantian status ini mencakup pengalihan seluruh kekayaan, pegawai, hak, kewajiban, serta mahasiswa dari institusi lama ke institusi baru, sekaligus mencabut Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2014 yang sebelumnya mengatur perubahan dari Sekolah Tinggi menjadi Institut.

Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2022 menetapkan rencana zonasi untuk Kawasan Antarwilayah Laut Jawa guna mengatur tata ruang laut yang mencakup berbagai fungsi seperti budi daya, lindung, dan pemanfaatan umum. Peraturan ini didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan PP Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut antarwilayah.

Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022

Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2022 menetapkan kerangka kerja untuk merevitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi guna meningkatkan akses, mutu, dan relevansinya dengan kebutuhan pasar kerja serta mendorong keunggulan spesifik sesuai potensi daerah. Revitalisasi ini bertujuan menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja atau berwirausaha melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan industri.

Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko (Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Czech Republic)

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2022

Mengesahkan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko yang ditandatangani pada 20 Januari 2017 di Jakarta. Peraturan ini mulai berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2022 menetapkan rencana zonasi untuk Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi guna mengatur peruntukan ruang laut secara hierarkis. Zonasi ini mencakup berbagai kategori seperti kawasan budi daya, lindung, konservasi, serta alur pelayaran untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi dan kedaulatan negara.

Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2022 menetapkan Rencana Zonasi untuk Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini guna mengatur tata ruang laut yang mencakup berbagai fungsi seperti budi daya, lindung, dan pemanfaatan umum. Zonasi ini didasarkan pada potensi sumber daya alam dan buatan serta bertujuan untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah yang melibatkan dua provinsi atau lebih.

Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2022 mengatur pembentukan dan tugas Dewan Nasional sebagai lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk menetapkan strategi, kebijakan umum, serta standar pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dewan Nasional juga berwenang membentuk Administrator KEK, melakukan pengkajian wilayah, memberikan rekomendasi pembentukan KEK, serta memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK termasuk mengusulkan pencabutannya.

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022

Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022

Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2022

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2022 menetapkan pembentukan Panitia Nasional INASPOC di Surakarta untuk mengoordinasikan penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022 di empat lokasi di Jawa Tengah. Tujuannya adalah memastikan sukses acara, penyediaan prasarana, pencapaian prestasi, serta dampak positif bagi pemulihan ekonomi.

Provinsi Jambi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022

Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan tunjangan bulanan sebesar Rp3.000.000,00 untuk Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum, dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi instansi pusat. Tunjangan ini dihentikan jika pegawai tersebut diangkat ke jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena alasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Provinsi Riau

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022

Hak Keuangan Bagi Sekretaris, Anggota Dewan Pengarah, dan Staf Khusus Dewan Pengarah, serta Fasilitas Lainnya bagi Dewan Pengarah dan Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2022

Peraturan ini mengatur hak keuangan bulanan dan fasilitas lainnya bagi Sekretaris, Anggota Dewan Pengarah, serta Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang bersumber dari APBN dan dibebankan pajaknya pada anggaran BRIN. Fasilitas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Staf Khusus Ketua diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas dengan ketentuan setingkat Pimpinan Tinggi Madya untuk staf khusus. Hak keuangan mulai berlaku sejak tanggal pengangkatan atau pelantikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2022

Pengurus Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022

Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKTA) sebagai acuan bagi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk mencegah serta menangani kekerasan pada anak. Tujuannya adalah menghapus segala bentuk kekerasan, mengatasi faktor sosial budaya yang membenarkannya, serta mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

Pengesahan Protocol to Amend the Charter of the Establishment of the Council of Palm Oil Producing Countries (Protokol Untuk Mengubah Piagam Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit) Protocol to Amend the Charter of the Establishment of the Council of Palm Oil Producing Countries

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2022

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2022 mengesahkan Protokol untuk mengubah Piagam Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC) yang ditandatangani pada 4 Desember 2021 di Jakarta guna memperluas keanggotaan dan memperbaiki mekanisme kerja dewan tersebut. Pengesahan ini bertujuan mengatasi hambatan perdagangan, meningkatkan kontribusi ekonomi industri sawit, serta mendukung pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Provinsi Sumatera Barat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022

Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa secara bulanan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan penuh dalam jabatan tersebut, dengan besaran tunjangan yang tercantum dalam lampiran. Tunjangan ini bersumber dari APBN dan akan dihentikan jika pegawai tersebut pindah ke jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena alasan lain yang diatur undang-undang.

Pendidikan dan Layanan Psikologi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022

Pembentukan Provinsi Papua Selatan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022

Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022

Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2022 menetapkan percepatan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sebagai proyek strategis nasional yang harus dibangun secara ramah lingkungan, modern, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pelaksanaan percepatan ini melibatkan koordinasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta badan usaha milik negara dan daerah sesuai bidang tugas masing-masing. Pengembangan kawasan tersebut harus mengikuti rencana induk (master plan) yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan daftar kegiatan percepatan investasi yang tercantum dalam lampiran peraturan.

Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2022

Peraturan ini menetapkan pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan secara bulanan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan tersebut, dengan besaran tunjangan yang tercantum dalam Lampiran. Sumber pendanaan tunjangan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk instansi pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk instansi daerah.

Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022

Peraturan ini menyempurnakan organisasi LKPP sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan memperjelas fungsi utamanya dalam perumusan strategi, transformasi digital, hingga pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, peraturan ini menghapus ketentuan lama mengenai susunan organisasi dan menetapkan struktur baru yang mencakup unsur-unsur strategis untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2022

Pegawai di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional berhak menerima tunjangan kinerja setiap bulan yang diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, serta capaian kinerja individu. Namun, tunjangan ini tidak diberikan kepada pegawai yang tidak memiliki jabatan tertentu, sedang diberhentikan sementara/dinonaktifkan, atau diberhentikan dari jabatan organiknya dengan uang tunggu.

provinsi Nusa Tenggara Barat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional satu tahun yang memuat narasi evaluasi, strategi, tema, tujuh prioritas nasional, serta matriks program dan proyek dengan alokasi pendanaan. Dokumen ini disusun berdasarkan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan implementasi pembangunan nasional berjalan terencana dan sistematis sesuai arahan Presiden.