Peraturan PEMERINTAH PUSAT

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021

Peraturan ini membatasi bidang usaha penanaman modal dengan memasukkan industri minuman keras, anggur, dan malt ke dalam daftar tertutup, serta memperjelas bahwa usaha terbuka bersifat komersial. Selain itu, aturan ini menetapkan bahwa usaha dengan persyaratan tertentu dapat dilakukan oleh semua penanam modal (termasuk Koperasi dan UMKM) yang memenuhi syarat modal, kepemilikan asing, dan perizinan khusus.

Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2021

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Listrik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2021

Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura untuk Eliminasi Pajak Berganda Sehubungan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan dan Pencegahan Pengelakan dan Penghindaran Pajak (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore For The Elimination Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income And The Prevention Of Tax Evasion And Avoidance)

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2021

Peraturan ini mengesahkan Persetujuan baru antara Pemerintah Indonesia dan Singapura untuk menghapus pajak berganda atas penghasilan serta mencegah pengelakan dan penghindaran pajak, yang menggantikan perjanjian lama tahun 1990 dan ditandatangani pada Februari 2020.

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Arab Emirates For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income)

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2021

Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2021 mengesahkan Persetujuan Baru antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab yang ditandatangani pada 24 Juli 2019 untuk menggantikan perjanjian tahun 1995. Persetujuan ini bertujuan meningkatkan kerja sama ekonomi bilateral dan menyesuaikan standar pajak internasional dengan mengatur penghindaran pajak berganda serta pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan.

Badan Bank Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Biro Klasifikasi Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2021

Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021

Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021

Presiden wajib memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang berdampak luas, bersifat strategis (menyangkut prioritas nasional, pertahanan, atau keuangan negara), atau lintas sektor sebelum ditetapkan. Persetujuan ini dapat berupa petunjuk lisan/tertulis atau keputusan dalam sidang kabinet, yang harus diminta setelah rancangan melalui tahap harmonisasi dan pembulatan konsepsi.

Kawasan Ekonomi Khusus Gresik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021

Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021

Kawasan Ekonomi Khusus Lido

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (Penas) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021

Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2021

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bank Rakyat Indonesia Tbk

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021

Statuta Universitas Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021

Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2021

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2021 mengubah status Institut Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama. Pergantian status ini mencakup pengalihan seluruh aset, pegawai, hak, kewajiban, serta mahasiswa dari institusi lama ke institusi baru, dengan pencabutan aturan sebelumnya yang bertentangan.

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2021

Peraturan Presiden No. 41 Tahun 2021 mengubah status Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama. Pengalihan ini mencakup seluruh aset, pegawai, hak, kewajiban, dan mahasiswa dari institusi sebelumnya, dengan tugas utama menyelenggarakan pendidikan tinggi ilmu Agama Islam.

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2021

Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2021 mengubah status Institut Agama Islam Negeri Jember menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama. Pengalihan ini mencakup seluruh aset, pegawai, hak, kewajiban, dan mahasiswa dari institusi sebelumnya, serta mencabut Peraturan Presiden No. 142 Tahun 2014 yang sebelumnya mengatur perubahan statusnya menjadi Institut.

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2021

Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2021 mengubah status Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama. Pengalihan ini mencakup seluruh aset, pegawai, hak, kewajiban, serta mahasiswa dari institusi sebelumnya, dengan pencabutan Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2012 yang sebelumnya mengatur perubahan status tersebut.

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2021

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2021 mengubah status Institut Agama Islam Negeri Samarinda menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sebagai perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama. Seluruh aset, pegawai, hak, kewajiban, dan mahasiswa dari institusi sebelumnya secara otomatis dialihkan ke universitas baru ini, sementara peraturan perundang-undangan terkait sebelumnya tetap berlaku kecuali bertentangan.

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2021

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2021 mengubah status Institut Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta sebagai perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama. Pergantian status ini mencakup pengalihan seluruh aset, pegawai, hak, kewajiban, dan mahasiswa dari institusi lama ke institusi baru, serta mencabut Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 yang sebelumnya mengatur perubahan dari Sekolah Tinggi menjadi Institut.

Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021

Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021