Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159-pmk-04-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah kewajiban importir dan exportir untuk melaporkan jumlah barang impor/ekspor menggunakan jenis satuan barang yang spesifik sesuai kolom Lampiran A dan B, guna mendukung otomasi pemotongan kuota dan pengawasan komoditas tertentu. Perubahan ini juga menetapkan bahwa Lampiran baru menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan tersebut.

Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180-pmk-05-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan subsidi bunga dan subsidi marjin untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk perluasan skema penyaluran melalui syariah. Peraturan ini menggantikan dan memperluas cakupan sebelumnya dengan menyesuaikan ketentuan imbal jasa penjaminan serta fasilitas lainnya sesuai kebijakan pemerintah.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179-pmk-05-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan sistem akuntansi berbasis akrual khusus untuk mengelola pemberian pinjaman melalui Bagian Anggaran 999.04, mencakup seluruh proses bisnis dan transaksi terkait. Tujuannya adalah menyempurnakan pelaporan keuangan pengelolaan pinjaman sesuai ketentuan UU Keuangan Negara dan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195-pmk-02-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah tata cara pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk kegiatan hulu migas yang dibayarkan pemerintah pusat, khususnya terkait pengalihan hak kewajiban di Aceh kepada Badan Pengelola Migas Aceh dan penyesuaian penetapan nilai perolehan air tanah.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194-pmk-05-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan tarif layanan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Tarif tersebut dikategorikan menjadi dua kelompok utama: Layanan Akademik (seperti seleksi ujian masuk dan uang kuliah) serta Layanan Penunjang Akademik (seperti penggunaan gedung, peralatan, dan laboratorium).

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171-pmk-03-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah tata cara pengawasan, administrasi, pembayaran, dan pelunasan PPN serta PPhBJ terkait perpindahan barang/jasa kena pajak antara Kawasan Bebas dan tempat lain dalam Daerah Pabean untuk menyelaraskan dengan aturan baru tentang Kawasan Perdagangan Bebas. Perubahan ini juga mengatur waktu pembuatan Faktur Pajak dan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sesuai kewenangan Menteri Keuangan. Tujuannya adalah memastikan kepatuhan perpajakan yang efektif dalam transaksi lintas kawasan pabean.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169-pmk-04-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menyempurnakan tata cara penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai, termasuk pengaturan penagihan kekurangan cukai akibat kenaikan golongan pengusaha dan optimalisasi kepada penanggung jawab. Perubahan mencakup pembaruan definisi dasar serta rincian langkah-langkah penagihan seperti teguran, penyitaan, hingga penjualan barang yang disita.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185-pmk-05-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah ketentuan pelaksanaan piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) menjadi tiga tahap bertahap, dimulai dari lima Satuan Kerja di Provinsi DKI Jakarta, kemudian seluruh Satuan Kerja di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan terakhir seluruh Satuan Kerja di Kementerian Keuangan. Perubahan ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, efisien, serta menerapkan strategi implementasi dan mitigasi risiko secara bertahap.

Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188-pmk-05-2017 Tahun 2017

Permenkeu No. 188/PMK.05/2017 mengatur tata cara penyaluran dana melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang melibatkan kemitraan dengan Bank Umum, Bank Operasional, dan Bank Penyalur Gaji. Peraturan ini bertujuan menyempurnakan dan memodernisasi proses bisnis penyaluran dana SPPCD sebagai implementasi pengelolaan anggaran negara yang terintegrasi.

Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184-pmk-01-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan syarat menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak, yaitu harus berstatus Warga Negara Indonesia, memiliki ijazah Sarjana/Diploma IV di bidang perpajakan (atau bidang lain dengan bukti tambahan seperti brevet pajak), serta wajib memiliki NPWP dan bukti penyampaian SPT Tahunan.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186-pmk-05-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah definisi istilah kunci dalam pedoman pengelolaan keuangan negara, seperti memperjelas peran Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam menampung penerimaan dan membayar pengeluaran negara. Perubahan ini bertujuan untuk menyempurnakan ketentuan administrasi agar sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dalam pelaksanaan APBN.

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Frit dan Glasir atau Preparat Semacam Itu Serta Frit Kaca dan Kaca Lainnya dari Negara Republik Rakyat Tiongkok

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170-pmk-010-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengenakan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk frit, glasir, dan preparat serupa serta frit kaca dari Tiongkok karena terbukti terjadi dumping yang merugikan industri dalam negeri. Pengenaan bea ini didasarkan pada temuan Komite Anti Dumping Indonesia yang menemukan adanya hubungan kausal antara harga ekspor lebih rendah dengan kerugian industri lokal. Dasar hukumnya adalah UU Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah tentang Tindakan Anti Dumping, dengan tujuan melindungi industri keramik dan kaca domestik dari persaingan tidak sehat.

Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Tunai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172-pmk-08-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata cara pengadaan pinjaman luar negeri tunai berupa devisa atau rupiah untuk membiayai APBN dan mengelola portofolio utang. Jenis pinjaman yang diatur mencakup pinjaman tunai, pinjaman program, pinjaman siaga, serta pinjaman komersial dari kreditor swasta asing. Ketentuan ini didasarkan pada kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara untuk melakukan pinjaman luar negeri sesuai undang-undang perbendaharaan negara.

Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173-pmk-07-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata cara pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan DIY yang bersumber dari APBN untuk mendanai kewenangan istimewa daerah tersebut. Pengalokasian dilakukan berdasarkan kebutuhan dan prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah DIY, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana. Dana ini merupakan bagian dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.07/2016 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191-pmk-07-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah batas maksimal kumulatif defisit APBD, batas maksimal defisit APBD, dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah untuk Tahun Anggaran 2017 guna pengendalian dan pengamanan pelaksanaan APBN Perubahan. Perubahan tersebut didasarkan pada kebutuhan penyesuaian terhadap ketentuan sebelumnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.07/2016.

Permenkeu NO 190 Pmk 02 2017 Tahun 2017

Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182-pmk-05-2017 Tahun 2017

Permenkeu No. 182/PMK.05/2017 mengatur mekanisme pengelolaan rekening giro atau deposito milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang dibuka di bank umum dalam bentuk Rupiah atau mata uang asing. Peraturan ini menetapkan definisi pihak-pihak terkait seperti Bendahara Umum Negara (Menteri Keuangan) dan Kuasa BUN, serta jenis-jenis rekening untuk pengelolaan keuangan sesuai tugas dan fungsi satuan kerja. Tujuannya adalah menyederhanakan mekanisme pengelolaan agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam pelaksanaan kewenangan Bendahara Umum Negara.

Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183-pmk-07-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur mekanisme penyelesaian tunggakan iuran Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah melalui pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH). Ketentuan ini didasarkan pada kewenangan pemotongan transfer ke daerah bagi daerah yang tidak atau kurang membayar iuran wajib sesuai peraturan perundang-undangan.

Impor Sementara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178-pmk-04-2017 Tahun 2017

Permenkeu No. 178/PMK.04/2017 mengatur ketentuan impor sementara sebagai pemasukan barang ke daerah pabean dengan tujuan diekspor kembali dalam jangka waktu maksimal 3 tahun. Peraturan ini menggantikan Permenkeu No. 142/PMK.04/2011 untuk meningkatkan aspek pengawasan dan pelayanan kepabeanan agar lebih sederhana, aplikatif, efisien, dan efektif.

Standar Kompetensi dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196-pmk-06-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan standar kompetensi dan mekanisme pelaksanaan uji kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pelelang di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menjamin profesionalisme dan peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan tugas lelang pemerintah. Ketentuan ini disusun sebagai dasar pengembangan karier dan pemenuhan kebutuhan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan fokus pada ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam melaksanakan lelang.

Pejabat Lelang Kelas II

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189-pmk-06-2017 Tahun 2017

Permenkeu No. 189/PMK.06/2017 ini mengatur ketentuan mengenai Pejabat Lelang Kelas II sebagai pejabat swasta yang berwenang melaksanakan lelang noneksekusi sukarela atas barang milik swasta atau perorangan. Peraturan ini juga mendefinisikan istilah pendukung seperti Balai Lelang sebagai badan hukum berbentuk PT yang khusus bergerak di bidang lelang, serta struktur pengawasan dari Kementerian Keuangan melalui DJKN dan unit-unit terkait.

Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193-pmk-02-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran untuk Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) serta prosedur pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BUN. Fokus utamanya adalah mekanisme pengelolaan dana pengeluaran pemerintah yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian/lembaga lainnya, mulai dari penentuan indikasi kebutuhan hingga penetapan pagu anggaran oleh Menteri Keuangan.

Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187-pmk-07-2017 Tahun 2017

Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209-pmk-02-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan bahwa BPJS Kesehatan memperoleh dana operasional bulanan sebesar maksimal 4,8% dari iuran program Jaminan Kesehatan yang diterima, dengan batas nominal Rp3,76 triliun untuk tahun 2018. Besaran dana ini dapat diusulkan berubah oleh BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan jika terjadi kebutuhan operasional baru, dengan pengajuan dilakukan antara Juli hingga September 2018.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207-pmk-02-2017 Tahun 2017

Permenkeu No. 207/PMK.02/2017 mengubah ketentuan agar Kepala Perum BULOG (KPA) bertanggung jawab formal kepada Bendahara Umum Negara atas penyusunan RKA, penyaluran dana, serta akuntansi dan pelaporan dana cadangan beras pemerintah. Selain itu, peraturan ini menetapkan kewajiban Direktur Utama BULOG untuk menyusun laporan bulanan dan semesteran yang mencakup persediaan, mutasi stok, serta laporan hasil operasi pasar dan selisihnya.

Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203-pmk-04-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang serta awak sarana pengangkut untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya dan didasarkan pada Undang-Undang Kepabeanan.

Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205-pmk-08-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur kembali ketentuan penggunaan Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan aset. Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya (Permenkeu No. 56/PMK.08/2012) dengan menyelaraskan definisi BMN, aset SBSN, serta mekanisme penilaian dan daftar nominasi aset yang digunakan sebagai jaminan.

Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198-pmk-08-2017 Tahun 2017

Peraturan ini menetapkan aturan penyempurnaan penugasan khusus kepada LPEI untuk menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor pada proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan demi menunjang kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas penugasan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, dan transaksi berjalan.

Sistem Pengendalian Intern Pada Badan Layanan Umum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200-pmk-05-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mewajibkan pemimpin BLU menetapkan Sistem Pengendalian Intern untuk menjamin efektivitas, efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan hukum. Sistem ini dirancang sebagai proses integral yang dijalankan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai guna mencapai tujuan organisasi melalui pengelolaan risiko dan tata kelola yang baik.

Mekanisme Penggantian Atas Pembayaran Bonus Produksi Kepada Pengusaha Panas Bumi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201-pmk-02-2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur mekanisme penggantian Bonus Produksi yang dibayarkan pengusaha panas bumi kepada pemerintah daerah, yang dilakukan oleh pemerintah pusat setelah pengusaha menyetorkan bagian pemerintah (34%) dan memenuhi kewajiban pajak tertentu. Penggantian tersebut hanya diberikan jika setoran bagian pemerintah pusat lebih besar dari bonus yang dibayarkan dan terdapat selisih positif setelah dikurangkan dengan pajak serta pungutan lain.