Peraturan KEMENTERIAN KEUANGAN
Halaman 57 dari 68 · 2.016 dokumen
Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144-pmk-07-2017 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan rincian nilai kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp13,85 triliun untuk daerah provinsi/kabupaten/kota dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari komponen kurang bayar DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak. Ketentuan ini didasarkan pada realisasi penerimaan negara yang belum sepenuhnya disalurkan sesuai hak daerah, dengan dasar hukum UU APBN Perubahan 2017 dan Perpres No. 86 Tahun 2017.
Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2017 Atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143-pmk-02-2017 Tahun 2017
Permenkeu No. 143/PMK.02/2017 mengatur tata cara pemberian insentif berupa tambahan alokasi anggaran Tahun Anggaran 2017 bagi kementerian/lembaga yang mencapai kinerja anggaran terbaik pada Tahun Anggaran 2016. Penilaian dilakukan oleh Ditjen Anggaran melalui tahapan pengumpulan data dari Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu serta seleksi berdasarkan hasil opini BPK dan nilai kinerja anggaran. Syarat utama untuk mengikuti seleksi adalah laporan keuangan kementerian/lembaga tersebut harus mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147-pmk-03-2017 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penghapusan NPWP, serta pengukuhan dan pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk mendukung kemudahan berusaha dan kepastian hukum. Penyederhanaan persyaratan administrasi dilakukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi proses administrasi perpajakan.
Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148-pmk-08-2017 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tata cara pemberian jaminan pemerintah untuk mempercepat penyelenggaraan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi di wilayah Jabodetabek. Jaminan tersebut menggunakan alokasi dana dari Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang disalurkan melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Tata Cara Pengecualian Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Hasil Investasi atau Pengembangan Dana dari Aset Dana Jaminan Sosial
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140-pmk-03-2017 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tata cara pengecualian pemotongan Pajak Penghasilan atas hasil investasi atau pengembangan dana dari aset Dana Jaminan Sosial yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendapatan dari aset jaminan sosial tersebut tidak dipotong pajak secara langsung, melainkan dikelola sebagai bagian dari mekanisme keuangan negara yang transparan.
Tarif Cukai Hasil Tembakau
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146-pmk-010-2017 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan dan mengganti tarif cukai hasil tembakau sebelumnya untuk mengendalikan konsumsi, meningkatkan penerimaan negara, serta mempermudah pemungutan dan pengawasan. Pengaturan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan bertujuan memberikan kepastian arah kebijakan serta target penerimaan cukai tahun 2018.
Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2017
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150-pmk-010-2017 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur penambahan investasi Pemerintah Republik Indonesia pada lima Lembaga Keuangan Internasional (World Bank Group, Islamic Development Bank, International Fund for Agricultural Development, Islamic Corporation for The Development of The Private Sector, dan Asian Infrastructure Investment Bank) guna mempertahankan atau meningkatkan persentase kepemilikan pemerintahnya. Dana untuk penambahan investasi tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149-pmk-01-2017 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur mekanisme penetapan jabatan dan peringkat khusus bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang mencakup ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai Pelaksana Tertentu. Ketentuan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait manajemen PNS dan tata kerja Kementerian Keuangan.
Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156-pmk-06-2017 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan penyempurnaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Balai Lelang untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme. Ketentuan ini didasarkan pada Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, serta mengatur struktur organisasi dan definisi terkait di lingkungan Kementerian Keuangan.
Tata Cara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, Serta Pengenaan Sanksi Administratif dan Penyetoran ke Kas Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157-pmk-04-2017 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan tata cara pelaporan dan pengawasan pembawaan uang tunai serta instrumen pembayaran lain ke dalam atau keluar daerah pabean Indonesia, termasuk indikator yang mencurigakan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme. Aturan ini juga mengatur mekanisme pemeriksaan kebenaran laporan, penerapan sanksi administratif bagi pelanggar, serta prosedur penyetoran hasil pemeriksaan ke kas negara.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155-pmk-01-2017 Tahun 2017
Peraturan ini mewajibkan akuntan dan akuntan publik melakukan penilaian risiko dan pengelompokan pengguna jasa menjadi tiga kategori (rendah, menengah, tinggi) berdasarkan profil, bisnis, negara, dan produk untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, akuntan harus mengidentifikasi risiko dari pengembangan produk baru serta penggunaan teknologi baru dalam praktik usahanya.
Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154-pmk-01-2017 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan kewenangan Menteri Keuangan dalam membina dan mengawasi Akuntan Publik, termasuk memberikan persetujuan penghentian sementara jasa asurans, pengunduran diri, serta pencabutan izin praktik. Fokus utamanya adalah memastikan kepatuhan terhadap standar profesional dan menjaga mutu jasa akuntansi yang diberikan oleh Akuntan Publik di Indonesia.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256 /PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153-pmk-05-2017 Tahun 2017
Peraturan ini mengubah definisi istilah kunci dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi khusus, mencakup Bendahara Umum Negara, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, serta Unit Akuntansi di tingkat satuan kerja. Tujuannya adalah menyempurnakan mekanisme pelaksanaan akuntansi dan pelaporan untuk seluruh transaksi penerimaan, pengeluaran, aset, dan kewajiban pemerintah terkait fungsi khusus Menteri Keuangan.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan pada Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152-pmk-05-2017 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan tarif layanan untuk Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan sebagai Badan Layanan Umum, yang terdiri dari dua kategori utama: layanan akademik (seperti seleksi, diklat, dan pembentukan) serta layanan penunjang akademik (seperti penggunaan gedung, peralatan, dan fasilitas klinik). Ketentuan tarif ini merupakan imbalan atas jasa yang diberikan kepada pengguna dan ditetapkan berdasarkan usulan Menteri Perhubungan setelah dikaji oleh Tim Penilai.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar pada Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151-pmk-05-2017 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan jenis tarif layanan untuk Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar sebagai BLU, yang dibagi menjadi Tarif Layanan Akademik (seperti seleksi dan pelatihan) serta Tarif Layanan Penunjang Akademik (seperti penggunaan gedung, alat, dan klinik). Detail nominal tarif layanan akademik tercantum dalam lampiran peraturan, sedangkan tarif penunjang ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan direktur lembaga terkait.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165-pmk-03-2017 Tahun 2017
Peraturan ini menyempurnakan ketentuan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang belum dibalik nama bagi Wajib Pajak yang telah membayar uang tebusan, dengan membebaskan dari Pajak Penghasilan jika permohonan atau penandatanganan pernyataan dilakukan sebelum 31 Desember 2017.
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2017
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167-pmk-02-2017 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2017 yang dialokasikan dalam APBN. Ketentuan ini bertujuan menjaga kesinambungan pelaksanaan program JKN dengan melibatkan peran Bendahara Umum Negara dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161-pmk-01-2017 Tahun 2017
Permenkeu No. 161/PMK.01/2017 mengubah definisi dan cakupan Manajemen Talenta di Kementerian Keuangan untuk menjamin ketersediaan pegawai dengan kualifikasi dan kompetensi optimal guna mengisi jabatan struktural atau posisi strategis. Perubahan ini mencakup penyempurnaan istilah kunci seperti Talent, Talent Pool, dan Rencana Pengembangan Individu, serta memperjelas mekanisme seleksi dan pembinaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162-pmk-02-2017 Tahun 2017
Permenkeu No. 162/PMK.02/2017 mengubah cara penghitungan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) subsidi listrik dengan menetapkan formula oleh Kementerian ESDM dan mengatur mekanisme penetapan serta pelaporan besaran susut jaringan. Selain itu, peraturan ini memperjelas komponen-komponen biaya yang termasuk dalam BPP, seperti biaya pembelian tenaga listrik dan berbagai jenis bahan bakar.
Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176-pmk-05-2017 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan pedoman remunerasi bagi pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai pada Badan Layanan Umum (BLU) yang diusulkan oleh menteri atau pimpinan lembaga. Ketentuan ini bertujuan menyempurnakan aturan sebelumnya terkait pemberian kompensasi finansial untuk memastikan efisiensi dan produktivitas dalam penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat.
Tata Laksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158-pmk-04-2017 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tata laksana penyerahan pemberitahuan rencana kedatangan, manifes kedatangan, dan manifes keberangkatan sarana pengangkut untuk meningkatkan pelayanan, pengawasan kepabeanan, serta pengamanan hak negara. Ketentuan ini didasarkan pada Undang-Undang Kepabeanan dan bertujuan menata ulang prosedur administrasi terkait pergerakan barang dan orang melalui laut, udara, atau darat.
Tata Cara Pembayaran Jasa Bank Penatausaha Penerusan Pinjaman Atas Beban Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164-pmk-05-2017 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tata cara pembayaran imbalan (jasa) yang diterima oleh bank penatausaha atas tugas mengelola penerusan pinjaman luar negeri yang menjadi beban anggaran kementerian/lembaga. Ketentuan ini dibuat untuk mengakomodir penyelesaian tagihan jasa dari Bank Indonesia dan bank umum yang sebelumnya belum sepenuhnya tertangani oleh peraturan lama.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/Pmk.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163-pmk-02-2017 Tahun 2017
Peraturan ini mengubah ketentuan tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian khusus untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di lingkungan Kemhan dan Polri. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran biaya pemakaman bagi kelompok sasaran tersebut.
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Tahun Anggaran 2017
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166-pmk-010-2017 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan bahwa Pajak Penghasilan atas pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) tahun anggaran 2017 yang dibiayai rupiah murni sepenuhnya ditanggung Pemerintah. Ketentuan ini berlaku sebagai bentuk belanja subsidi pajak bagi biaya warranty dan post warranty yang harus dibayar pemerintah kepada pelaksana kontrak SPAN.
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Kementerian Agama
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168-pmk-05-2017 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan tarif layanan bagi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama yang terdiri dari dua kategori utama: layanan akademik dan layanan penunjang akademik. Tarif tersebut mencakup biaya untuk seleksi ujian masuk, uang kuliah tunggal program sarjana, program pascasarjana, serta layanan akademik lainnya. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya yang ditetapkan dalam Permenkeu Nomor 116/PMK.05/2013.
Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174-pmk-02-2017 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur pengelolaan akumulasi iuran pensiun untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di lingkungan Kemhan dan Polri sebagai pengganti Permenkeu No. 53/PMK.02/2016. Ketentuan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial dan Keputusan Presiden terkait pemotongan serta penyetoran iuran pensiun.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Pada Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175-pmk-05-2017 Tahun 2017
Permenkeu No. 175/PMK.05/2017 mengubah tarif layanan vaksinasi meningitis di RSUP Persahabatan menjadi Rp305.000 per tindakan. Perubahan ini didasarkan pada usulan dari Kementerian Kesehatan yang telah dikaji oleh Tim Penilai.
Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192-pmk-07-2017 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan rincian alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota Tahun Anggaran 2017 menyusul perubahan pagu alokasi dari Perpres No. 86 Tahun 2017. Ketentuan pembagian dana ini dilakukan oleh Gubernur dengan persetujuan Menteri Keuangan berdasarkan pagu yang telah ditetapkan dalam Rincian APBN 2017.
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181-pmk-02-2017 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana ongkos angkut beras bagi PNS distrik pedalaman di Provinsi Papua dan Papua Barat, yang didefinisikan sebagai bantuan biaya pengangkutan dari gudang PERUM BULOG terdekat ke titik serah masing-masing. Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan di masing-masing provinsi, yang kemudian menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dari PNS pemerintah daerah setempat berdasarkan usulan Gubernur.
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160-pmk-05-2017 Tahun 2017
Peraturan ini menetapkan sistem akuntansi berbasis akrual khusus untuk utang pemerintah guna menyempurnakan seluruh proses bisnis dan transaksi pengelolaan utang oleh Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 999.01. Ketentuan ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan utang pemerintah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.